Jadwal Pembayaran PPN Jasa Luar Negeri: Panduan Lengkap

Memahami Kapan Harus Membayar PPN Jasa Luar Negeri

Definisi Singkat: Batas Waktu Pembayaran PPN Jasa Luar Negeri

Kepatuhan dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak (JKP) yang dimanfaatkan dari luar negeri sangat krusial bagi perusahaan di Indonesia. Secara ringkas, batas waktu pembayaran PPN Jasa Luar Negeri adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Wajib Pajak, baik Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun non-PKP, yang menerima atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari penyedia di luar Daerah Pabean. Memahami dan mematuhi tanggal ini adalah langkah awal untuk menghindari potensi sanksi administrasi.

Meningkatkan Kepercayaan Publik: Mengapa Kepatuhan Pajak Itu Penting

Kepatuhan pajak yang tinggi bukan hanya tentang kewajiban legal, tetapi juga merupakan pilar utama untuk meningkatkan kepercayaan publik (sebuah konsep yang mendasari akuntabilitas dan keahlian). Bagi sebuah entitas bisnis, disiplin dalam menyetor PPN Jasa Luar Negeri mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan tanggung jawab korporasi yang kuat. Artikel ini dirancang sebagai panduan langkah demi langkah yang komprehensif, bertujuan untuk memberikan kejelasan operasional yang detail. Dengan mengikuti panduan ini, Anda akan dapat memastikan bahwa setiap transaksi PPN Jasa Luar Negeri diproses secara benar dan tepat waktu, sehingga Anda akan terhindar dari sanksi dan denda keterlambatan yang dapat membebani keuangan perusahaan.

Penentuan Saat Terutang: Kunci Menghitung Tanggal Jatuh Tempo PPN

Mengetahui kapan PPN Jasa Luar Negeri terutang adalah langkah krusial yang menentukan batas akhir pembayaran Anda. Batas waktu pembayaran PPN adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Oleh karena itu, kesalahan dalam menetapkan saat terutang secara otomatis akan menyebabkan keterlambatan pembayaran dan berpotensi memicu denda.

Mengenali Kriteria Saat Terutangnya PPN Jasa Luar Negeri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pada saat kejadian tertentu. Ketentuan secara jelas menyebutkan bahwa PPN terutang pada saat dimulainya pemanfaatan jasa, saat pembayaran, atau saat ditandatanganinya kontrak, mana yang terjadi lebih dahulu. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kewajiban pajak timbul segera setelah ada indikasi komitmen atau transaksi, sehingga meminimalkan risiko penggelapan pajak.

Untuk memberikan otoritas dan keandalan informasi, dasar hukum utama yang mengatur hal ini tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Pelaksanaan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. Memahami ketentuan ini memberikan keyakinan dan kejelasan hukum bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Perbedaan Jika Pembayaran Dilakukan Sebelum atau Sesudah Jasa Diterima

Saat terutang menjadi sangat sensitif terhadap kronologi kejadian transaksional. Intinya, kejadian yang mendahului lainnya akan menjadi patokan.

Skenario Kontrak Didahulukan: Jika sebuah kontrak untuk pemanfaatan jasa luar negeri ditandatangani pada bulan April, tetapi pembayaran baru dilakukan pada bulan Mei, dan pemanfaatan (jasa mulai dinikmati) baru dimulai pada bulan Juni, maka Saat Terutang PPN adalah bulan April (saat penandatanganan kontrak). Konsekuensinya, batas akhir pembayaran PPN adalah 15 Mei.
Skenario Pembayaran Didahulukan: Sebaliknya, jika Anda melakukan pembayaran di muka (uang muka/termin) pada bulan Januari, tetapi kontrak baru ditandatangani di bulan Februari dan jasa mulai dimanfaatkan di bulan Maret, maka Saat Terutang PPN adalah bulan Januari (saat pembayaran). Batas akhir penyetoran PPN adalah 15 Februari.

Kasus yang sering terjadi adalah ketika kontrak ditandatangani di bulan A, tetapi pembayaran di bulan B. Berdasarkan prinsip “mana yang terjadi lebih dahulu”, jika Kontrak ditandatangani pada bulan September, PPN terutang pada bulan September tersebut, dan wajib dibayar paling lambat 15 Oktober, terlepas dari kapan pembayaran aktual kepada penyedia jasa dilakukan. Keakuratan dalam penetapan saat terutang ini adalah fondasi utama untuk menghindari denda keterlambatan.

Langkah Praktis Pembayaran: Mekanisme dan Kode Akun Pajak PPN

Setelah memastikan tanggal jatuh tempo untuk tanggal bayar ppn jasa luar negeri, langkah berikutnya adalah memahami mekanisme dan kode yang benar untuk melakukan setoran pajak. Kesalahan dalam kode pembayaran dapat mengakibatkan setoran Anda tidak tercatat dengan benar, berpotensi menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari.

Proses Penerbitan Kode Billing untuk Pembayaran PPN Jasa Luar Negeri

Pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean wajib dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan. Untuk efisiensi dan keakuratan data, proses ini saat ini harus didahului dengan penerbitan Kode Billing.

Kode billing adalah identitas unik yang dikeluarkan oleh sistem DJP untuk setiap transaksi pembayaran pajak. Penerbitan kode ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran:

DJP Online: Wajib Pajak (WP) yang telah memiliki akun dapat langsung membuat kode billing melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah metode yang paling direkomendasikan karena terintegrasi langsung dengan data WP.
Bank/Pos Persepsi: Beberapa bank persepsi tertentu juga melayani pembuatan kode billing.
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP): Mitra resmi DJP ini menyediakan layanan pembuatan billing yang terintegrasi.

Setelah kode billing diterbitkan, Anda dapat segera melakukan pembayaran melalui teller bank/pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, atau Mobile Banking sebelum tanggal jatuh tempo.

Kode Akun dan Jenis Setoran yang Tepat (Kode MAP dan KJS)

Untuk memastikan setoran PPN Jasa Luar Negeri Anda diakui dengan benar, wajib menggunakan kombinasi Kode Akun Pajak (MAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang spesifik. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Kode Akun Pajak untuk PPN Jasa Luar Negeri adalah 411211 (PPN Dalam Negeri). Sementara itu, Kode Jenis Setoran yang harus digunakan adalah 104 (PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean). Kombinasi ini secara khusus mengidentifikasi bahwa setoran tersebut berasal dari transaksi impor jasa.

Berikut adalah tabel perbandingan untuk memperkuat pemahaman mengenai penggunaan kode:

Kode Akun Pajak (MAP)	Uraian Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran (KJS)	Uraian Jenis Setoran
411211	PPN Dalam Negeri	100	PPN Masa
411211	PPN Dalam Negeri	104	PPN atas Pemanfaatan Jasa/BKP Tdk Berwujud dari Luar DP
411212	PPN Impor	100	PPN Impor

Memastikan penggunaan MAP 411211 dan KJS 104 sangat penting. Sebagai profesional yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak perusahaan, keakuratan data ini menunjukkan kompetensi Anda dalam administrasi pajak.

Panduan Langkah demi Langkah: Cara Membuat Kode Billing PPN Jasa Luar Negeri via DJP Online

Akses DJP Online: Masuk ke portal DJP Online menggunakan NPWP dan password Anda.
Pilih Menu “Bayar”: Arahkan kursor Anda ke menu utama dan pilih opsi “Bayar”.
Pilih “E-Billing”: Klik pada submenu “E-Billing” untuk memulai proses pembuatan Kode Billing.
Isi Formulir:
- Jenis Pajak (MAP): Pilih 411211 (PPN Dalam Negeri).
- Jenis Setoran (KJS): Pilih 104 (PPN atas Pemanfaatan Jasa/BKP Tdk Berwujud dari Luar DP).
- Masa Pajak: Isi bulan saat PPN terutang.
- Tahun Pajak: Isi tahun saat PPN terutang.
- Jumlah Setor: Masukkan jumlah PPN yang terutang (11% dari Dasar Pengenaan Pajak).
Cek Data: Pastikan semua data, termasuk identitas WP, sudah benar.
Terbitkan Kode Billing: Klik “Buat Kode Billing” dan segera simpan atau cetak kode tersebut untuk digunakan pada kanal pembayaran.

Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang sah dan tervalidasi. BPN ini merupakan dokumen krusial yang berfungsi ganda—sebagai bukti pembayaran dan sebagai Faktur Pajak Masukan (jika Anda adalah PKP).

Memastikan Legalitas dan Keahlian: Pelaporan dan Bukti Setor yang Sah

Ketentuan Khusus Bukti Setor Sebagai Faktur Pajak Masukan

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri, dokumen pembayaran PPN Jasa Luar Negeri memiliki peran ganda yang sangat penting. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, Bukti Setor PPN Jasa Luar Negeri yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang, yaitu bank persepsi atau kantor pos, dianggap setara dengan Faktur Pajak Masukan. Ini adalah ketentuan fundamental yang memungkinkan PKP untuk mengkreditkan PPN yang telah mereka bayarkan. Keabsahan dan kekuatan hukum bukti setor ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui proses pemungutan dan penyetoran PPN oleh Wajib Pajak sebagai bentuk kepatuhan pajak yang kredibel dan sah secara hukum.

Implikasi Jika Bukti Setor Digunakan sebagai Kredit Pajak

Kekuatan hukum bukti setor sebagai Faktur Pajak Masukan berarti PKP dapat menggunakan jumlah PPN yang tertera untuk mengurangi PPN Keluaran pada masa pajak yang sama atau berikutnya, sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Agar Bukti Setor tersebut dapat dikreditkan, penting sekali bagi PKP untuk menyimpan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang sah. BPN yang benar dan otentik harus memuat setidaknya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang unik dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyetor yang benar. BPN tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti telah melakukan pembayaran, tetapi juga merupakan dokumen formal yang menegaskan bahwa PKP telah memenuhi kewajiban perpajakan atas pemanfaatan JKP dari luar negeri.

Untuk dapat dikreditkan, bukti setor ini harus memenuhi syarat formal dan material yang diatur dalam Undang-Undang PPN. Secara syarat formal, bukti setor harus diisi lengkap, benar, dan ditandatangani serta tervalidasi dengan benar oleh bank atau kantor pos. Secara syarat material, PPN yang terutang harus benar-benar berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bukti setor tidak dapat dikreditkan jika terlambat disetorkan melebihi batas waktu yang diperbolehkan untuk pengkreditan PPN Masukan, atau jika tidak memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN (misalnya, perolehan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha). Oleh karena itu, memastikan ketepatan waktu pembayaran dan keakuratan data pada BPN adalah kunci untuk mengoptimalkan hak kredit pajak bagi PKP.

Konsekuensi Keterlambatan: Sanksi Administratif dan Denda PPN

Kepatuhan dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri adalah hal yang mutlak. Kegagalan untuk menyetor PPN terutang selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius berupa sanksi administratif dan denda. Memahami struktur sanksi ini sangat penting untuk mitigasi risiko keuangan perusahaan.

Besaran Sanksi Jika Pembayaran Melewati Batas Tanggal 15

Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, keterlambatan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri akan dikenakan sanksi bunga per bulan. Sanksi ini dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

Besaran sanksi bunga ini bukan tarif tetap, melainkan dihitung berdasarkan tarif bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (MK) setiap bulan, yang kemudian ditambahkan dengan faktor kenaikan (uplift rate). Penambahan faktor kenaikan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai sanksi administrasi, tarif sanksi bunga untuk keterlambatan pembayaran adalah tarif bunga acuan ditambah faktor kenaikan sebesar 5% dan dibagi 12 bulan.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi bunga ini akan terus bertambah hingga maksimal 24 bulan. Untuk mendapatkan angka yang paling akurat dan menunjukkan tingkat keahlian dan kredibilitas dalam informasi ini, Wajib Pajak harus selalu merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang diterbitkan setiap bulan, yang berisi tarif bunga yang berlaku. Misalnya, data tarif sanksi bunga terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada periode tertentu harus digunakan sebagai basis perhitungan yang paling otoritatif.

Studi Kasus: Perhitungan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran PPN Jasa Luar Negeri

Untuk menghitung denda keterlambatan PPN, kita menggunakan formula yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Formula perhitungan denda secara rinci adalah sebagai berikut:

$$\text{Denda Bunga Per Bulan} = \left(\frac{\text{Tarif Bunga Acuan} + 5%}{12}\right) \times \text{PPN Terutang} \times \text{Jumlah Bulan Keterlambatan}$$

Contoh Aplikasi:

Saat Terutang: 20 Oktober 2025 (Masa Pajak Oktober 2025)
Batas Pembayaran: 15 November 2025
Tanggal Pembayaran Aktual: 20 Januari 2026
PPN Terutang: Rp100.000.000
Tarif Bunga Acuan (Misalnya): 0,5% per bulan (sesuai KMK yang berlaku untuk November 2025, Desember 2025, dan Januari 2026)

Langkah Perhitungan:

Hitung Tarif Sanksi: $$\frac{0,5% + 5%}{12} = \frac{5,5%}{12} \approx 0,4583%$$
Hitung Jumlah Bulan Keterlambatan:
- Keterlambatan dari 16 November 2025 hingga 15 Desember 2025 = 1 bulan
- Keterlambatan dari 16 Desember 2025 hingga 20 Januari 2026 = 1 bulan
- Total Keterlambatan = 2 bulan
Hitung Total Denda Bunga: $$\text{Denda Bunga} = 0,4583% \times \text{Rp}100.000.000 \times 2 = \text{Rp}916.600$$

Dalam skenario ini, Wajib Pajak harus menyetor total PPN sebesar Rp100.000.000 ditambah denda bunga Rp916.600. Perhitungan ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan yang konsisten untuk menghindari beban biaya tambahan yang signifikan.

Optimalisasi Kepatuhan: Strategi Pengaturan Arus Kas untuk PPN Jasa

Tips Manajemen Keuangan untuk Mengantisipasi Jatuh Tempo Pembayaran

Kepatuhan terhadap tanggal bayar PPN Jasa Luar Negeri adalah indikator utama otoritas dan tanggung jawab finansial perusahaan. Untuk menghindari kejutan arus kas menjelang tanggal 15 bulan berikutnya, perusahaan wajib menetapkan prosedur operasional standar (SOP) internal yang kuat. Prosedur ini harus mewajibkan setiap transaksi Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri, termasuk penandatanganan kontrak, penerimaan invoice, dan pembayaran awal, untuk segera didokumentasikan dan diotorisasi oleh divisi keuangan. Dengan mengidentifikasi Saat Terutang pajak segera setelah terjadi—apakah itu saat kontrak ditandatangani, saat penyerahan jasa, atau saat pembayaran, mana yang terjadi lebih dulu—dana untuk PPN dapat dialokasikan dan disiapkan jauh sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Peran Konsultan Pajak dalam Memitigasi Risiko Keterlambatan

Meskipun SOP internal membantu, kompleksitas peraturan perpajakan internasional dan domestik seringkali membutuhkan keahlian eksternal. Peran Konsultan Pajak tersertifikasi sangat penting dalam memitigasi risiko keterlambatan dan sanksi.

“Praktik terbaik dalam manajemen pajak adalah proaktif, bukan reaktif. Kami selalu menyarankan klien untuk melakukan rekonsiliasi PPN Jasa Luar Negeri secara mingguan, bukan bulanan. Ini memastikan potensi liabilitas pajak teridentifikasi, dan dana cadangan PPN diamankan dalam arus kas yang dipisahkan, jauh sebelum tanggal jatuh tempo. Pendekatan ini adalah inti dari tata kelola pajak yang andal dan berpengalaman.” — Ayu Sekar, S.E., M.Ak., Akuntan Publik Bersertifikat dan Konsultan Pajak Terdaftar.

Kutipan ini menekankan bahwa memanfaatkan panduan dari profesional berlisensi adalah cara paling efektif untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan yang konsisten dan akurat. Konsultan dapat meninjau kontrak dan membantu menginterpretasikan Saat Terutang yang tepat sesuai ketentuan perpajakan terbaru, sebuah hal yang krusial.

Daftar Periksa Kepatuhan Bulanan PPN Jasa Luar Negeri

Untuk memastikan bahwa semua liabilitas PPN Jasa Luar Negeri telah diurus sebelum akhir bulan, tim keuangan harus menjalankan daftar periksa (checklist) berikut pada akhir setiap periode pajak:

Identifikasi Transaksi: Periksa semua rekening bank, laporan kartu kredit, dan jurnal pengeluaran untuk pembayaran kepada penyedia jasa di luar negeri.
Tentukan Saat Terutang: Untuk setiap transaksi yang teridentifikasi, tetapkan Saat Terutang PPN (kontrak, pembayaran, atau penyerahan jasa) sesuai dengan Pasal 17 UU PPN dan peraturan pelaksanaannya.
Hitung PPN: Pastikan perhitungan PPN 11% (tarif yang berlaku) telah dilakukan secara akurat dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Verifikasi Kode: Siapkan Kode Akun Pajak (KAP) 411211 - PPN Lainnya dan Kode Jenis Setoran (KJS) 104 - PPN Jasa dari Luar Negeri.
Buat Kode Billing: Terbitkan Kode Billing melalui sistem DJP Online atau Bank Persepsi.
Setor Pajak: Lakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Saat Terutang.
Arsipkan Bukti: Simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang telah divalidasi dengan benar sebagai Faktur Pajak Masukan untuk pengkreditan di masa pajak yang sama atau berikutnya, memastikan seluruh proses dokumentasi memenuhi standar kualitas dan audit.

Mengikuti daftar periksa ini secara ketat akan meminimalkan risiko sanksi denda dan menunjukkan keahlian perusahaan dalam manajemen pajak yang efektif.

Your Top Questions About Tanggal Pembayaran PPN Jasa Luar Negeri

Q1. Apakah ada perlakuan khusus untuk PPN Jasa Luar Negeri dengan nilai kecil?

Banyak pengusaha yang bertanya apakah terdapat batas minimal nilai transaksi untuk kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri. Jawabannya adalah tidak ada. Menurut ketentuan yang berlaku, khususnya dalam konteks PPN, kewajiban penyetoran PPN tetap timbul tanpa memandang nilai transaksi, asalkan memenuhi kriteria pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar negeri di dalam daerah pabean Indonesia.

Prinsip ini ditekankan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Bahkan untuk transaksi jasa digital dengan nilai yang relatif kecil sekalipun (seperti langganan perangkat lunak bulanan), Wajib Pajak tetap harus menyetor PPN terutang. Ini menegaskan bahwa fokus utama adalah pada saat terutangnya pajak dan jenis jasanya, bukan pada besaran nominal transaksi. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap memperhatikan dan mendokumentasikan setiap transaksi jasa luar negeri, tidak peduli seberapa kecil nilainya.

Q2. Bagaimana cara pembayaran PPN Jasa Luar Negeri jika saya bukan PKP?

Kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN atas pemanfaatan jasa dari luar negeri di dalam Daerah Pabean (yang sering disebut mekanisme “self-assessment” PPN Jasa Luar Negeri) berlaku bagi setiap Wajib Pajak yang memanfaatkan jasa tersebut, termasuk jika Wajib Pajak tersebut bukanlah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Wajib Pajak non-PKP yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar negeri tetap wajib menyetor PPN terutang tersebut ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan (tanggal 15 bulan berikutnya). Namun, perbedaan mendasar muncul pada implikasi perpajakannya: Wajib Pajak non-PKP yang telah menyetor PPN tersebut tidak dapat mengkreditkan bukti setoran tersebut sebagai Pajak Masukan.

Klaim ini didasarkan pada Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN yang secara eksplisit membatasi hak pengkreditan Pajak Masukan hanya bagi Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi non-PKP, PPN yang dibayarkan akan menjadi bagian dari harga pokok atau biaya perusahaan, yang menuntut ketelitian akuntansi yang tinggi.

Final Takeaways: Memastikan Kepatuhan Pembayaran PPN Tepat Waktu

Tiga Langkah Kunci Anti-Telat PPN Jasa Luar Negeri

Memastikan kepatuhan terhadap kewajiban PPN atas Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri sangat penting untuk menjaga integritas keuangan dan menghindari sanksi. Kunci kepatuhan tertinggi adalah ketepatan dalam menentukan ‘Saat Terutang’, bukan hanya tanggal pembayaran. Batas tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutang hanyalah akibat logis dari penentuan saat terutang yang benar.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan tiga langkah sederhana untuk menghindari keterlambatan:

Identifikasi Dini: Segera identifikasi dan catat tanggal mana yang terjadi lebih dulu: penandatanganan kontrak, pembayaran, atau dimulainya pemanfaatan jasa. Tanggal inilah yang menjadi basis untuk menentukan saat terutang PPN.
Jadwalkan Pembayaran: Tetapkan pengingat (alarm atau sistem akuntansi) untuk tanggal 10 bulan berikutnya dari saat terutang, memberikan Anda waktu lima hari kerja untuk mengurus administrasi kode billing dan penyetoran.
Simpan Bukti: Pastikan Anda mendapatkan dan menyimpan salinan digital serta fisik dari Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang telah divalidasi.

Apa yang Harus Anda Lakukan Setelah Pembayaran PPN

Setelah Anda berhasil menyetor PPN Jasa Luar Negeri menggunakan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang tepat, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Segera arsipkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai Faktur Pajak Masukan untuk pelaporan di masa pajak berikutnya.

BPN yang sah dan tervalidasi berfungsi ganda: sebagai bukti penyetoran pajak dan sebagai dokumen yang setara dengan Faktur Pajak Masukan. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memanfaatkan jasa tersebut, dokumen ini adalah komponen krusial yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan memiliki hak untuk mengkreditkan PPN tersebut, asalkan memenuhi syarat formal dan material yang berlaku, yang sangat penting untuk membuktikan otoritas dan kredibilitas pelaporan pajak.