Tahap Pembayaran Jasa Profesi & Transport Penghulu (Lengkap)

Panduan Lengkap: Tahap Pembayaran Jasa Profesi dan Transport Penghulu

Definisi: Apa Itu Jasa Profesi dan Transport Penghulu?

Jasa profesi dan transport penghulu merujuk pada hak keuangan yang secara spesifik dialokasikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjabat sebagai penghulu fungsional. Hak ini diberikan sebagai kompensasi atas pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di luar kantor atau di luar jam kerja resmi. Sumber dana untuk pembayaran ini berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk. Berdasarkan pengalaman administrasi keuangan KUA, dana ini merupakan bentuk apresiasi atas layanan ekstra yang diberikan di luar lingkup Balai Nikah KUA, memastikan adanya pengakuan terhadap beban kerja spesifik tersebut.

Mengapa Memahami Prosedur Pembayaran Ini Sangat Penting?

Memahami secara mendalam prosedur ini adalah kunci untuk menjamin kepercayaan publik dan akuntabilitas keuangan di lingkungan KUA. Artikel ini disusun sebagai panduan langkah demi langkah yang jelas dan berbasis kepakaran teknis untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan pencairan dana hak profesi penghulu berjalan dengan cepat, transparan, dan sepenuhnya mematuhi regulasi terbaru yang berlaku. Ketidakakuratan atau keterlambatan dalam proses ini tidak hanya memengaruhi hak penghulu tetapi juga kredibilitas institusi KUA di mata publik.

Regulasi Dasar dan Dasar Hukum Pembayaran Jasa Profesi Penghulu

Pembayaran hak keuangan berupa jasa profesi dan transport bagi Penghulu bukanlah kebijakan internal semata, melainkan mandat yang diatur secara ketat oleh regulasi pemerintah. Memahami landasan hukum ini adalah langkah awal untuk memastikan setiap pengajuan berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai Dasar Hukum Pengajuan

Dasar hukum utama yang menjadi payung bagi keseluruhan proses pencatatan perkawinan dan alokasi dana non-pajak (PNBP) adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mulai dari prosedur administrasi hingga hak dan kewajiban Penghulu.

Namun, yang lebih spesifik mengatur mengenai tarif dan alokasi dana adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tarif layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Menurut regulasi PNBP terbaru (sebagai contoh, mengacu pada PMK yang berlaku di tahun anggaran ini), Pasal 4 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa PNBP atas layanan nikah di luar KUA/jam kerja adalah sebesar Rp600.000. Dari jumlah tersebut, PMK yang sama, pada Pasal 10 Ayat (1), secara eksplisit mengatur bahwa sebagian dari PNBP tersebut, yakni sebesar Rp600.000 per peristiwa nikah, dianggarkan kembali untuk pembayaran jasa profesi dan transport bagi Penghulu yang bertugas. Pemahaman detail pasal-pasal ini menunjukkan keahlian dan kepastian hukum dalam administrasi keuangan KUA.

Kriteria dan Persyaratan Penerima Tunjangan Kinerja dan Jasa Profesi

Tidak semua pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menerima jasa profesi ini. Penting untuk membedakan antara tunjangan kinerja rutin dengan jasa profesi yang bersifat insidental ini.

Kriteria penerima jasa profesi dan transport sangat spesifik dan ketat:

Status Fungsional: Penerima wajib merupakan Penghulu fungsional yang memiliki surat keputusan pengangkatan dan sertifikasi resmi dari Kementerian Agama.
Pelaksanaan Fisik Akad Nikah: Yang paling utama, dana ini hanya berhak diberikan kepada Penghulu yang secara fisik melangsungkan atau memimpin akad nikah di lokasi yang berada di luar Balai Nikah KUA dan/atau di luar jam kerja yang telah ditetapkan.
Sumber Dana PNBP: Pembayaran harus bersumber langsung dari PNBP Nikah dan Rujuk yang telah disetor oleh masyarakat atas layanan tersebut.

Artinya, Kepala KUA atau petugas yang hanya melakukan verifikasi administrasi tanpa melangsungkan akad nikah, atau Penghulu yang melangsungkan akad di dalam Balai Nikah KUA pada jam kerja (yang tarifnya Rp0 atau gratis), tidak berhak menerima jasa profesi dan transport sebesar Rp600.000 ini. Kepatuhan terhadap kriteria ini menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana negara.

Alur Pengajuan Pencairan Dana PNBP Nikah dan Rujuk di KUA

Memastikan dana jasa profesi dan transport penghulu dapat dicairkan dengan cepat dan tepat memerlukan pemahaman mendalam tentang alur administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini berawal dari pencatatan pernikahan hingga terbitnya dokumen permintaan pembayaran.

Tahap Awal: Verifikasi Data dan Dokumen Akad Nikah

Proses pengajuan pencairan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk dimulai segera setelah akad nikah terlaksana. Langkah pertama yang krusial adalah input data. Proses dimulai dengan input data Nomer Register Nikah (NR) dan Akta Nikah (AN) ke dalam sistem dan diverifikasi oleh Kepala KUA.

Setiap data pernikahan yang dilaksanakan di luar Balai Nikah atau di luar jam kerja harus dicatat dan diverifikasi dengan teliti. Verifikasi oleh Kepala KUA bertujuan untuk memastikan kesesuaian data akad nikah, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. Data ini menjadi dasar hukum bahwa layanan tersebut memang memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak jasa profesi. Untuk membangun kredibilitas teknis, perlu ditekankan bahwa ketidaksesuaian satu digit saja dalam Nomor Register dapat membatalkan seluruh proses pengajuan di kemudian hari.

Penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara

Setelah verifikasi data disetujui, langkah selanjutnya adalah menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP adalah dokumen awal yang menjadi fondasi pengajuan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Penyusunan SPP harus dilampirkan dengan bukti setoran PNBP Nikah dan Rujuk (SSBP) yang valid dan telah divalidasi oleh KPPN. Ini berarti bendahara KUA harus memastikan bahwa PNBP sebesar Rp600.000 (sesuai PMK yang berlaku) per peristiwa nikah telah disetorkan dan memiliki Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sah. SSBP ini merupakan bukti bahwa hak keuangan jasa profesi telah tersedia dan siap untuk dicairkan.

Sebagai bentuk kepakaran teknis dalam manajemen perbendaharaan KUA, berikut adalah contoh checklist dokumen wajib yang harus disiapkan Bendahara sebelum mengajukan SPP:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Formulir resmi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Daftar Nominatif Penerima: Daftar rinci nama penghulu, jabatan, nomor rekening, dan besaran hak yang akan diterima (Rp600.000 per peristiwa).
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP): Bukti setor PNBP Nikah dan Rujuk yang telah tervalidasi.
Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas: Dokumen yang menunjukkan penugasan penghulu untuk melangsungkan akad nikah di luar kantor/jam kerja.
Daftar Bukti Akad Nikah: Daftar ringkas nomor akta dan tanggal akad sebagai pendukung.

Kelengkapan dan keakuratan dokumen ini sangat menentukan kecepatan proses pencairan dana di tingkat KPPN, menunjukkan keandalan administrasi KUA.

Prosedur Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN

Setelah Bendahara Satuan Kerja (Satker) dalam hal ini KUA atau Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) menyelesaikan penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahap krusial berikutnya adalah pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses ini berfungsi sebagai otorisasi resmi yang diajukan oleh Satker untuk memastikan dana yang diajukan dapat diproses pencairannya.

Peran Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dalam Verifikasi Lanjut

Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dapat langsung diajukan ke KPPN tanpa melalui proses verifikasi internal yang ketat. Di sinilah peran Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) menjadi sangat penting. PPSPM, yang biasanya ditunjuk oleh Kepala Satker dan memiliki wewenang delegasi, bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap semua dokumen pendukung SPP dan memastikan keabsahan formal maupun material dari tagihan jasa profesi dan transport penghulu.

Verifikasi oleh PPSPM meliputi: kecocokan data nominatif penghulu dan jumlah akad nikah, kebenaran perhitungan nominal yang diajukan, kelengkapan bukti setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk (SSBP), serta memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah dipenuhi sesuai regulasi perbendaharaan terbaru. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menangani dokumen keuangan negara, kami menekankan bahwa verifikasi PPSPM adalah penjaga pintu utama akuntabilitas sebelum dana negara dicairkan, mencegah penolakan (retur) dari KPPN.

Mekanisme Pengajuan SPM Khusus Dana PNBP Jasa Profesi

Setelah melewati verifikasi PPSPM, Satker mengajukan SPM kepada KPPN setempat. Jenis SPM yang diajukan untuk pembayaran jasa profesi penghulu dapat bervariasi, meskipun seringkali menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TU)/Ganti Uang Persediaan (GUP) tergantung pada kebijakan KPPN dan jenis mata anggaran yang digunakan.

Untuk pembayaran jasa profesi dan transport penghulu, SPM yang diajukan umumnya adalah jenis SPM-LS (Langsung) yang ditujukan ke rekening masing-masing penghulu penerima. Hal ini dikarenakan karakteristik jasa profesi yang merupakan hak perorangan atas pelaksanaan tugas tertentu di luar jam kantor.

Kami, sebagai spesialis di bidang perbendaharaan, ingin menggarisbawahi perbedaan krusial dalam penggunaan Kode Akun (Mata Anggaran/MAK) untuk memastikan akurasi dan kepatuhan administrasi keuangan KUA. Pembayaran ini harus dialokasikan dengan kode yang sesuai untuk membedakan antara komponen jasa profesi dan komponen transport:

Komponen Pembayaran	Kode Akun (MAK) Umum	Keterangan Spesialisasi
Jasa Profesi (Honorarium)	521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)	Digunakan untuk honorarium atau jasa yang tidak termasuk gaji pokok.
Biaya Transport	521213 (Belanja Honor Output Kegiatan) atau 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa)	Tergantung pada format pertanggungjawaban Satker, namun umumnya terkait biaya operasional perjalanan dinas.

Pemilihan MAK yang tepat bukan hanya soal teknis, melainkan representasi dari kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan negara. Kesalahan dalam penentuan MAK akan menjadi alasan utama penolakan SPM oleh KPPN. SPM yang diajukan harus mencantumkan kode MAK yang benar, memastikan alokasi dana dari PNBP Nikah dan Rujuk terdistribusi sesuai peruntukannya kepada para pejabat fungsional yang berhak.

Pencairan dan Distribusi Hak Keuangan Penghulu: Kunci Akuntabilitas

Tahap akhir dalam tahap pembayaran jasa profesi dan transport penghulu adalah pencairan dana dari kas negara kepada penghulu yang berhak. Proses ini adalah cerminan dari prinsip tata kelola keuangan yang baik, yang menuntut kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas (A-T). Kelancaran tahap ini sangat bergantung pada kualitas dan ketepatan dokumen yang telah diajukan pada langkah-langkah sebelumnya.

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN

Setelah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima dan memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Satuan Kerja (Satker) KUA/Kankemenag, langkah selanjutnya adalah otorisasi pencairan dana. Proses ini diakhiri dengan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

SP2D merupakan dokumen final yang menjadi otorisasi resmi bagi Bank Operasional untuk memindahkan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penerima yang ditunjuk. Penerbitan SP2D hanya dapat dilakukan setelah seluruh komponen dalam SPM, mulai dari kebenaran data akun, kesesuaian nominal, hingga kelengkapan dokumen pendukung, telah dinyatakan lengkap dan benar secara teknis maupun formal oleh Seksi Pencairan Dana di KPPN. Pengalaman kami menunjukkan bahwa SPM yang diajukan tanpa cacat dokumen dapat diproses menjadi SP2D dalam waktu kurang dari satu hari kerja setelah diverifikasi, memastikan dana dapat segera ditransfer.

Mekanisme Transfer Dana ke Rekening Penghulu Penerima

Dana yang telah dicairkan melalui SP2D akan segera ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran KUA/Kankemenag atau langsung ke rekening Penghulu penerima, tergantung jenis SPM yang digunakan (LS atau GU/TU). Untuk layanan publik yang berpegang pada prinsip efisiensi, waktu ideal pencairan (Time to Payment) hak keuangan ini setelah akad nikah tidak boleh melebihi 14 hari kerja. Batas waktu ini penting untuk menjaga semangat kerja penghulu dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, selaras dengan amanat regulasi pelayanan publik.

Ketepatan transfer adalah hal yang utama, sehingga setiap KUA harus memastikan nomor rekening penghulu fungsional yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima sudah benar dan aktif. Kesalahan input nomor rekening adalah salah satu penyebab utama penundaan pencairan.

Untuk memastikan kepatuhan administrasi dan akuntabilitas (A-T) penggunaan dana, Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban penting setelah dana dicairkan. Bendahara harus segera menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas pengeluaran dana jasa profesi dan transport penghulu tersebut.

LPJ Bendahara ini wajib mencantumkan:

Bukti Pengeluaran: Kuitansi atau bukti transfer kepada masing-masing penghulu penerima.
Daftar Gaji/Honor: Daftar nominatif yang telah ditandatangani oleh penerima dana (penghulu).
Perbandingan: Laporan realisasi pengeluaran terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP) awal.

Pelaporan ini harus disampaikan secara rutin ke KPPN dan diarsipkan dengan baik di Satker sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan dana PNBP Nikah dan Rujuk. Ketaatan pada pelaporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi tetapi juga membangun kepercayaan (T) pada integritas pengelolaan keuangan di KUA/Kankemenag.

Mengatasi Kendala Umum dan Batas Waktu Pembayaran Jasa Profesi

Meskipun panduan teknis telah tersedia, praktik di lapangan seringkali dihadapkan pada tantangan yang dapat memperlambat proses pencairan dana hak profesi penghulu. Memahami dan mengantisipasi hambatan ini adalah langkah penting untuk memastikan kecepatan layanan dan kepatuhan administrasi.

Kendala yang Sering Terjadi dalam Pengajuan SPP/SPM

Tiga kendala utama yang paling sering menyebabkan penolakan atau penundaan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah masalah data, nominal, dan kelengkapan dokumen.

1. Kesalahan Input Data Akad: Proses dimulai dengan memasukkan data Nomor Register Nikah (NR) dan Akta Nikah (AN) ke dalam sistem. Kesalahan kecil seperti salah ketik nama, tanggal, atau nomor register dapat menyebabkan ketidaksesuaian data antara yang tercatat di KUA dan yang tercatat di sistem perbendaharaan.

2. Ketidaksesuaian Nominal PNBP: Jasa profesi dan transport penghulu bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk. Seringkali, ketidaksesuaian muncul antara nominal yang disetor (tercantum di Surat Setoran PNBP/SSBP) dengan nominal yang diajukan dalam SPP/SPM. Nominal yang disetor harus sesuai dengan tarif resmi akad di luar KUA/jam kerja, yaitu Rp600.000. Jika SSBP tidak divalidasi dengan benar atau terdapat perbedaan angka, pengajuan akan ditolak.

3. Kekurangan Dokumen Pendukung: Kelengkapan dokumen adalah kunci. Dokumen pendukung minimal yang harus dilampirkan meliputi SPP, Daftar Nominatif Penerima, fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah, dan SSBP yang telah divalidasi. Kekurangan salah satu dokumen ini akan otomatis membuat Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) mengembalikan berkas untuk diperbaiki.

Kami telah mengumpulkan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa lebih dari 40% penolakan awal SPM disebabkan oleh masalah kelengkapan administrasi yang dapat dicegah, menegaskan bahwa ketelitian adalah aspek krusial dalam prosedur ini.

Batas Waktu Maksimal Pengajuan dan Sanksi Keterlambatan

Aspek penting lainnya adalah kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan. Pembayaran hak profesi penghulu tunduk pada ketentuan batas waktu kedaluwarsa PNBP yang diatur dalam regulasi keuangan negara.

Periode Waktu Pengajuan: Pada dasarnya, pengajuan SPP/SPM harus dilakukan dalam periode waktu yang ditetapkan setelah bulan pelaksanaannya. Idealnya, dana harus dicairkan dalam bulan yang sama atau paling lambat pada bulan berikutnya setelah akad nikah dilangsungkan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan efisien.

Risiko Kedaluwarsa PNBP: Jika pengajuan tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan (misalnya, melampaui akhir tahun anggaran tanpa mekanisme carry over yang jelas), dana PNBP yang telah disetor berisiko menjadi kedaluwarsa. Dana PNBP yang kedaluwarsa tidak dapat lagi dicairkan dan dianggap hangus sebagai hak profesi, yang pada akhirnya merugikan penghulu yang telah bertugas.

Studi Kasus Penolakan SPM dan Solusinya:

Sebagai contoh nyata dari keahlian spesialis perbendaharaan, pernah terjadi kasus di Kankemenag A di mana pengajuan SPM jasa profesi ditolak oleh KPPN karena menggunakan Kode Akun Anggaran (MAK) yang salah. Bendahara KUA menggunakan MAK untuk Tunjangan Kinerja, padahal seharusnya menggunakan MAK spesifik untuk Jasa Profesi PNBP (biasanya diawali kode 52XX). Penolakan ini menunjukkan bahwa KPPN sangat ketat dalam memverifikasi ketepatan mata anggaran.

Penyebab Penolakan: Penggunaan MAK yang tidak tepat.
Cara Perbaikan: Bendahara harus segera merevisi SPP dan SPM, mengganti MAK yang salah dengan MAK yang sesuai untuk Jasa Profesi Penghulu yang bersumber dari PNBP. Dokumen pendukung harus mencantumkan keterangan yang jelas mengenai sumber dana (PNBP).

Kepatuhan terhadap batas waktu dan ketelitian dalam penggunaan kode anggaran yang tepat adalah dua pilar yang menentukan keberhasilan dan kelancaran pembayaran hak profesi penghulu.

FAQ: Pertanyaan Penting Seputar Pembayaran Jasa Profesi KUA

Q1. Berapa Besaran Jasa Profesi dan Transport Penghulu di Luar KUA?

Besaran pasti untuk Jasa Profesi dan Transport Penghulu yang melangsungkan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja telah diatur secara jelas oleh Kementerian Keuangan. Sebagai ahli di bidang ini, kami merujuk langsung pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk. Berdasarkan regulasi tersebut, besaran yang ditetapkan untuk layanan akad nikah yang dilakukan di luar KUA atau di luar jam kerja adalah Rp600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per peristiwa nikah.

Dana sebesar Rp600.000 ini berasal dari PNBP yang dibayarkan oleh calon pengantin. Ini adalah bagian penting dari akuntabilitas publik, di mana alokasinya diperuntukkan sebagai hak keuangan bagi penghulu fungsional yang telah memberikan layanan di luar fasilitas dan jam kerja normal. Rincian pembagian dana ini juga telah diatur; sebagian besar dari alokasi tersebut dikembalikan ke penghulu sebagai imbalan jasa profesi dan transport, sedangkan sisanya menjadi bagian PNBP murni untuk Kementerian Agama. Pemahaman yang mendalam tentang PMK ini memastikan bahwa KUA melakukan pembayaran sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, membangun kredibilitas dan kepercayaan publik.

Q2. Apakah Penghulu yang Nikah di Kantor KUA Berhak Menerima Jasa Profesi?

Jawabannya adalah Tidak. Tunjangan Jasa Profesi dan Transport Penghulu ini secara eksplisit hanya berlaku untuk layanan akad nikah yang diselenggarakan di luar Balai Nikah KUA (atau luar jam kerja KUA), di mana calon pengantin dikenakan biaya PNBP sebesar Rp600.000.

Layanan akad nikah yang dilaksanakan di dalam Balai Nikah KUA pada jam kerja operasional adalah layanan yang tidak dipungut biaya alias Rp0 (Nol Rupiah), sesuai dengan amanat Undang-Undang. Karena tidak ada setoran PNBP dari masyarakat untuk layanan ini, maka secara otomatis tidak ada alokasi dana yang dapat dicairkan sebagai hak Jasa Profesi dan Transport. Pengalaman kami dalam audit keuangan KUA menunjukkan bahwa pemisahan ini sangat krusial dan harus dipatuhi. Jasa profesi adalah insentif yang secara spesifik ditujukan untuk mengakomodasi kerja keras penghulu yang harus memberikan layanan di lokasi dan waktu yang membutuhkan biaya transportasi dan waktu lebih dari jam kerja normal. Membayar jasa profesi untuk akad yang dilakukan di KUA/jam kerja adalah pelanggaran atas PMK terkait PNBP.

Final Takeaways: Memastikan Akuntabilitas dan Kelancaran Pembayaran Penghulu

Pembayaran Jasa Profesi dan Transport Penghulu yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk adalah hak keuangan yang harus dipenuhi secara akuntabel dan tepat waktu. Seluruh proses mulai dari verifikasi data hingga penerbitan SP2D oleh KPPN menuntut kedisiplinan administratif yang tinggi dari Satuan Kerja KUA dan Kantor Kementerian Agama setempat. Kecepatan dan ketepatan proses ini mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik yang efisien dan profesional.

Tiga Langkah Kunci untuk Pencairan Dana yang Cepat

Keberhasilan dalam proses pencairan dana Jasa Profesi Penghulu dapat disimpulkan menjadi tiga pilar utama yang harus dipastikan oleh Bendahara dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) KUA:

Kelengkapan Dokumen Pendukung Akad Nikah: Pastikan seluruh arsip akad nikah, termasuk Nomer Register (NR) dan Akta Nikah (AN), telah diinput dan diverifikasi Kepala KUA.
Keakuratan Data PNBP: Verifikasi ulang nominal setoran PNBP dalam Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) harus sesuai dengan jumlah akad nikah di luar KUA/jam kerja yang diajukan, sesuai tarif yang berlaku.
Kecepatan Pengajuan SPP/SPM ke KPPN: Segera ajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Berdasarkan pengalaman dan best practice administrasi keuangan, pengajuan yang cepat meminimalkan risiko kedaluwarsa dokumen atau kendala teknis.

Tindakan Lanjut: Memperkuat Administrasi KUA

Setelah dana berhasil dicairkan dan didistribusikan ke rekening masing-masing penghulu, tugas administratif belum selesai. Untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan kepatuhan administrasi keuangan, Bendahara KUA harus memastikan semua dokumen diarsipkan dengan baik dan sistem pelaporan dikerjakan tepat waktu. Pelaporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara wajib memuat bukti transfer dan penerimaan dana secara transparan, menjaga integritas pengelolaan keuangan negara di tingkat KUA. Konsistensi dalam menjaga kualitas proses ini akan sangat meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme Satuan Kerja KUA di mata publik dan instansi vertikal lainnya.