Syarat Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) di Indonesia

Apa Itu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) dan Syaratnya?

Definisi dan Lingkup Kegiatan Penyelenggara Jasa Pembayaran

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) adalah entitas kunci dalam ekosistem keuangan modern Indonesia. Secara definitif, PJP adalah pihak yang menyediakan layanan-layanan penting seperti transfer dana, layanan pembayaran, atau berbagai layanan lain yang secara langsung terhubung dengan sistem pembayaran. Karena perannya yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan efisiensi transaksi, aktivitas PJP diatur secara ketat dan komprehensif oleh Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia. Pemahaman mendalam tentang regulasi ini adalah langkah pertama untuk membangun otoritas di bidang ini.

Membangun Kepercayaan Sejak Awal: Dasar Hukum PJP

Menjadi PJP yang sukses dan dipercaya (teruji dan ahli) membutuhkan lebih dari sekadar teknologi; dibutuhkan fondasi hukum yang kuat. Sepanjang artikel ini, kami akan menguraikan secara rinci dan langkah-demi-langkah seluruh proses yang diperlukan, mulai dari tahap pengajuan perizinan awal hingga pemenuhan kepatuhan operasional yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan calon PJP dapat berhasil menjadi entitas yang teregulasi penuh dan terjamin keamanannya di bawah payung hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Struktur Kelembagaan: Fondasi Penting Menjadi PJP Berizin

Untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) yang sah, calon perusahaan harus terlebih dahulu memastikan fondasi kelembagaan mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Berdasarkan regulasi yang berlaku, PJP wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Pemilihan bentuk badan hukum ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan struktur tata kelola yang kuat, yang merupakan aspek krusial dalam membangun otoritas di sektor keuangan.

Selain bentuk badan hukum, modal disetor menjadi salah satu persyaratan paling mendasar dan krusial. Besaran modal yang diwajibkan oleh Bank Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada kategori perizinan (Kategori 1, 2, atau 3) yang diajukan. Kategori izin ini mencerminkan kompleksitas, skala, dan potensi risiko layanan yang akan diselenggarakan. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai komitmen finansial yang dibutuhkan, berikut adalah perbandingan modal disetor minimum berdasarkan Kategori PJP, yang wajib dicermati oleh setiap calon PJP:

Kategori PJP	Jenis Layanan yang Diizinkan (Contoh)	Modal Disetor Minimum (Rupiah)
Kategori 1	Skala Besar/Kritis (Contoh: Sistem Kliring)	> Rp 100 Miliar
Kategori 2	Skala Menengah (Contoh: Dompet Digital)	> Rp 25 Miliar
Kategori 3	Skala Kecil (Contoh: Layanan Transfer Dana Terbatas)	> Rp 50 Juta

Data modal minimum ini, yang bersumber dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait, menegaskan bahwa semakin tinggi risiko dan jangkauan layanan yang ditawarkan (Kategori 1), semakin besar pula modal yang harus disetor. Persyaratan ini adalah upaya regulator untuk memastikan stabilitas finansial dan kemampuan perusahaan untuk menyerap potensi kerugian, sekaligus meningkatkan kredibilitas di mata pengguna dan pelaku pasar.

Kriteria Kepengurusan, Kepemilikan, dan Pengendalian PJP

Aspek kelembagaan tidak hanya berhenti pada struktur badan hukum dan modal, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia di pucuk pimpinan. Bank Indonesia secara ketat mengatur kriteria kepengurusan, kepemilikan, dan pengendalian untuk memastikan tata kelola yang baik.

Secara spesifik, Direksi dan Dewan Komisaris calon PJP harus melalui proses penilaian mendalam yang dikenal sebagai Fit and Proper Test oleh Bank Indonesia. Tes ini bertujuan untuk menguji kompetensi, reputasi, dan integritas dari para pimpinan. Pimpinan PJP harus memiliki keahlian yang relevan di bidang sistem pembayaran, rekam jejak yang bersih, serta komitmen yang tidak diragukan terhadap kepatuhan regulasi. Pengaturan ini sangat penting karena kualitas pimpinan secara langsung menentukan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan.

Selain itu, struktur kepemilikan dan pengendalian PJP juga menjadi fokus utama. Bank Indonesia akan memastikan bahwa pihak-pihak yang mengendalikan perusahaan memiliki latar belakang yang transparan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan sistem pembayaran. Pemenuhan kriteria kepengurusan dan pengendalian ini adalah prasyarat mutlak untuk mendapatkan izin, karena Bank Indonesia memandang manajemen yang kuat dan berintegritas sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan dan kelancaran layanan sistem pembayaran nasional.

Aspek Manajemen Risiko dan Keamanan Data Wajib Bagi PJP

Menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) tidak hanya tentang memiliki izin dan modal, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengelola risiko secara efektif dan membangun kepercayaan pengguna melalui keamanan data yang tak tertandingi. Bank Indonesia (BI) menempatkan aspek ini sebagai pilar utama penilaian, mengingat peran PJP yang sangat krusial dalam stabilitas sistem keuangan. Kompetensi dalam mitigasi risiko dan menjaga integritas data adalah bukti nyata profesionalisme sebuah PJP.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Keuangan

Setiap PJP diwajibkan untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka manajemen risiko yang komprehensif. Kerangka ini harus mencakup serangkaian risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan layanan dan kepercayaan publik, termasuk risiko likuiditas (kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek), risiko operasional (kegagalan sistem atau proses internal), dan risiko kepatuhan (ketidakpatuhan terhadap regulasi). Untuk menjaga kredibilitas dalam layanan keuangan, PJP harus memiliki prosedur mitigasi yang jelas, seperti penetapan batas risiko, sistem pemantauan berkelanjutan, dan rencana kesinambungan bisnis (Business Continuity Plan/BCP) yang teruji. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko-risiko ini dapat berujung pada sanksi regulasi yang serius dan hilangnya kepercayaan pasar.

Standar Keamanan Siber, Data Pribadi, dan Perlindungan Konsumen

Infrastruktur teknologi yang digunakan PJP harus dilindungi dengan standar keamanan siber tertinggi. Dalam konteks ini, implementasi sertifikasi seperti ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) menjadi sinyal kuat kepatuhan dan kompetensi sebuah PJP. Ambil contoh kasus PJP yang berhasil menjaga data konsumen dari serangan ransomware canggih; keberhasilan ini hampir selalu berasal dari penerapan kontrol ketat yang diamanatkan oleh ISO 27001, mulai dari manajemen akses, enkripsi data sensitif, hingga prosedur tanggap insiden yang cepat dan terstruktur. Komitmen terhadap standar keamanan internasional ini menunjukkan bahwa PJP telah melakukan due diligence terbaik untuk melindungi aset informasi kritikalnya.

Lebih lanjut, setiap PJP wajib menerapkan langkah-langkah perlindungan data pribadi konsumen yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kepatuhan ini mencakup mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum memproses data mereka, memastikan data disimpan dengan aman (misalnya, melalui enkripsi end-to-end), dan menyediakan mekanisme bagi konsumen untuk mengakses atau menghapus data pribadi mereka sesuai hak yang dijamin UU. Dengan menjaga kerahasiaan dan integritas data, PJP tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan (Trust) konsumen, yang merupakan mata uang terpenting dalam industri jasa pembayaran.

Proses dan Tahapan Pengajuan Izin Sebagai Penyelenggara Sistem Pembayaran

Mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) kepada Bank Indonesia (BI) adalah proses yang terstruktur dan memerlukan persiapan yang matang. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa calon PJP memiliki keahlian teknis, kepercayaan publik, dan operasional yang memadai sebelum diperkenankan beroperasi. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam dokumen maupun kesiapan sistem, sebab BI menerapkan batas waktu evaluasi yang ketat.

Secara garis besar, proses perizinan PJP dibagi menjadi dua tahapan krusial: Persetujuan Prinsip dan Izin Penyelenggaraan. Calon PJP harus melewati setiap tahapan ini dengan sukses. Tahap Persetujuan Prinsip berfokus pada kelayakan konsep dan administratif, sementara Izin Penyelenggaraan menitikberatkan pada kesiapan operasional, teknis, dan kepatuhan di lapangan.

Dokumen Administratif Utama yang Perlu Disiapkan

Kunci untuk melewati fase Persetujuan Prinsip adalah kelengkapan dan kualitas dokumen administratif. Calon PJP harus memastikan setiap aspek legal dan perencanaan bisnis didukung oleh data dan analisis yang kredibel. Salah satu dokumen terpenting yang wajib diserahkan adalah Rencana Bisnis (Business Plan) yang komprehensif.

Berikut adalah panduan langkah-langkah spesifik (checklist) untuk menyusun Business Plan yang kuat dan dapat meyakinkan Bank Indonesia mengenai kelayakan usaha Anda:

Ringkasan Eksekutif: Penjelasan singkat mengenai visi, misi, model bisnis, dan kategori PJP yang diajukan.
Analisis Pasar dan Pesaing: Data pasar yang menunjukkan potensi permintaan, serta analisis kompetitor untuk memperlihatkan keunggulan kompetitif.
Model Bisnis dan Mekanisme Layanan: Deskripsi detail tentang alur transaksi, jenis layanan yang ditawarkan, dan bagaimana layanan tersebut sesuai dengan ketentuan PJP.
Struktur Organisasi dan Tata Kelola: Penjelasan mengenai tim manajemen, unit kepatuhan, serta mekanisme pengambilan keputusan.
Infrastruktur Teknologi dan Keamanan: Uraian tentang arsitektur sistem, langkah-langkah keamanan siber, dan rencana pemulihan bencana (DRP).
Proyeksi Keuangan 5 Tahun ke Depan: Ini adalah bagian yang paling krusial. Proyeksi harus mencakup laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta asumsi-asumsi realistis yang mendasarinya, termasuk proyeksi volume transaksi dan pendapatan.

Mekanisme Penetapan Izin dan Evaluasi Bank Indonesia (BI)

Setelah dokumen administrasi dan Business Plan disetujui dalam tahap Persetujuan Prinsip, calon PJP akan memasuki fase Izin Penyelenggaraan. Ini adalah tahap di mana Bank Indonesia melakukan verifikasi mendalam terhadap kesiapan operasional di lapangan, sebuah proses yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas sistem PJP.

Izin penyelenggaraan diberikan setelah Bank Indonesia melakukan penilaian mendalam yang sering disebut peninjauan di tempat (on-site review). Dalam peninjauan ini, tim BI akan memeriksa secara langsung:

Kesiapan Operasional: Apakah standar operasional prosedur (SOP) telah terdokumentasi dan siap diimplementasikan?
Kesiapan Teknis: Apakah sistem pembayaran, keamanan data, dan infrastruktur IT telah teruji dan memenuhi standar minimum yang ditetapkan BI?
Kepatuhan: Apakah unit kepatuhan telah terbentuk dan memiliki mekanisme yang memadai untuk Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta perlindungan konsumen?

Bank Indonesia memiliki batas waktu yang ketat untuk evaluasi di setiap tahapan. Kegagalan untuk memenuhi kelengkapan atau kualitas dalam batas waktu yang ditentukan dapat menyebabkan permohonan ditolak atau harus diulang dari awal. Oleh karena itu, persiapan menyeluruh dan memanfaatkan keahlian konsultan kepatuhan yang berpengalaman sangat disarankan untuk memitigasi risiko penundaan.

Kewajiban Pelaporan dan Kepatuhan Setelah Mendapat Izin PJP

Setelah berhasil memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI), tugas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) tidak lantas berakhir. Sebaliknya, tahap ini menandai dimulainya kewajiban kepatuhan yang ketat, yang esensial untuk menjaga kredibilitas operasional dan kepercayaan publik. Kepatuhan pasca-izin adalah pilar utama yang menjamin stabilitas sistem pembayaran dan perlindungan konsumen.

Pelaporan Berkala dan Insidentil Kepada Regulator

Sebagai entitas yang memegang peran krusial dalam infrastruktur keuangan, PJP diwajibkan untuk menyediakan transparansi penuh kepada Bank Indonesia. Kewajiban utama adalah penyampaian laporan berkala—yang bisa berupa bulanan atau triwulanan—mengenai berbagai aspek, mulai dari volume dan nilai transaksi yang diproses, profil risiko operasional dan likuiditas yang dihadapi, hingga kinerja dan posisi keuangan terkini. Laporan-laporan ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat vital bagi BI untuk memantau kesehatan operasional PJP dan mengambil tindakan preventif jika terdeteksi adanya potensi masalah. Kualitas dan ketepatan waktu pelaporan menunjukkan kompetensi manajemen risiko PJP dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang teregulasi.

Selain laporan rutin, PJP juga harus siap menyampaikan laporan insidentil segera setelah terjadi peristiwa penting, seperti gangguan operasional signifikan, insiden keamanan siber yang berpotensi merugikan konsumen, atau perubahan mendasar dalam struktur kepemilikan dan kepengurusan. Kesiapan PJP dalam merespons dan melaporkan kejadian insidentil secara cepat merupakan indikator kuat keahlian dalam penanganan krisis.

Kepatuhan Terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Aspek kepatuhan yang paling fundamental dan sensitif bagi PJP adalah Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Untuk memastikan implementasi APU PPT berjalan efektif, PJP wajib memiliki Unit Kepatuhan (Compliance Unit) yang bersifat independen. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang APU PPT, keberadaan unit ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam merancang, menerapkan, dan mengawasi seluruh kebijakan kepatuhan internal. Unit ini juga bertanggung jawab memastikan semua karyawan memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko dan prosedur APU PPT.

Lebih lanjut, sistem teknologi yang digunakan PJP harus dilengkapi dengan fitur pengawasan transaksi canggih. Fitur ini bertugas melakukan pemantauan transaksi secara otomatis untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Setiap PJP harus mampu menghasilkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) yang detail dan akurat untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemampuan sistem PJP untuk mendeteksi transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan—misalnya, serangkaian transaksi kecil yang tiba-tiba diikuti oleh transaksi besar, atau aktivitas yang tidak konsisten dengan profil nasabah yang sudah dikenal—adalah bukti keahlian teknologi dan komitmen PJP dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Perbedaan Kategori Izin PJP: Memilih Lingkup Layanan yang Tepat

Memahami berbagai kategori perizinan adalah langkah kritis dalam mempersiapkan diri sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP). Bank Indonesia (BI) telah mengelompokkan PJP ke dalam tiga kategori utama (Kategori 1, Kategori 2, dan Kategori 3). Pengelompokan ini dibuat berdasarkan kompleksitas, tingkat risiko, serta luas jangkauan layanan sistem pembayaran yang disediakan oleh institusi tersebut. Penentuan kategori ini secara langsung memengaruhi kewajiban modal disetor, infrastruktur teknologi yang harus dipersiapkan, dan kerangka manajemen risiko yang wajib diimplementasikan. Keputusan untuk mengajukan izin pada kategori tertentu harus selaras dengan rencana bisnis jangka panjang dan kemampuan finansial perusahaan.

Kategori 1: PJP Skala Besar dan Kritis (Contoh: Sistem Kliring)

Kategori 1 mencakup PJP yang kegiatannya memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. PJP dalam kategori ini menyediakan layanan yang sangat besar dan kritis, seperti penyelenggaraan sistem kliring, settlement, atau pemroses transaksi yang sangat besar. Tingkat risiko operasional dan likuiditas pada Kategori 1 sangat tinggi, sehingga persyaratan perizinan, pengawasan, dan modal yang dikenakan oleh regulator pun menjadi yang paling ketat.

Kategori 2 dan 3: PJP Skala Menengah dan Kecil (Contoh: Dompet Digital dan QRIS)

Kategori 2 dan Kategori 3 mencakup PJP dengan skala layanan yang lebih kecil dan non-sistemik, namun tetap memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Contoh PJP Kategori 2 dan 3 termasuk penyedia layanan dompet digital (e-wallet), server-based uang elektronik (selain yang masuk Kategori 1), dan layanan Payment Gateway yang tidak sistemik.

Memahami kategori izin sangat penting untuk menentukan kebutuhan modal, jenis infrastruktur teknologi, dan tingkat risiko yang harus dikelola. Institusi yang mematok target layanan seluas dan sesering layanan Kategori 1 jelas membutuhkan sumber daya, khususnya modal, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Kategori 3.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ekspektasi regulator, di bawah ini adalah perbandingan terperinci antara ketiga kategori PJP, merujuk pada ketentuan Bank Indonesia (BI) terkait PJP. Tabel ini menunjukkan batasan layanan dan persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi, yang merupakan indikator kuat untuk menilai kredibilitas dan stabilitas perusahaan.

Aspek Pembeda	Kategori 1 (Sistemik/Kritis)	Kategori 2 (Skala Menengah)	Kategori 3 (Skala Kecil)
Modal Disetor Minimum	Lebih dari Rp 100 Miliar	Lebih dari Rp 50 Juta hingga Rp 100 Miliar	Hingga Rp 50 Juta
Lingkup Layanan Utama	Kliring, Settlement (Sistem Pembayaran Kritis)	Payment Gateway, Uang Elektronik (Skala Menengah)	Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Transfer Dana Terbatas
Batas Maksimum Transaksi	Tidak Dibatasi (Dampak Sistemik)	Batasan Tertentu sesuai Regulasi BI	Batasan Terendah Sesuai Regulasi BI
Contoh Lembaga	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang Utama	Penerbit Uang Elektronik, Fintech Pembayaran	Penyedia Layanan QRIS

Data ini menunjukkan bahwa persyaratan modal disetor yang tinggi untuk Kategori 1, misalnya di atas Rp 100 Miliar, menunjukkan tingginya tingkat tanggung jawab dan keahlian yang dituntut dalam pengelolaan risiko sistemik. Sebaliknya, Kategori 3 yang membutuhkan modal minimum jauh lebih rendah, mencerminkan risiko layanan yang lebih terkendali, fokus pada inklusi keuangan, dan kemudahan akses bagi pelaku usaha kecil. Calon PJP harus secara jujur menilai kemampuan finansial dan operasional mereka terhadap kriteria ini untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dan keberlangsungan bisnis setelah mendapatkan izin.

Tanya Jawab Teratas Seputar Syarat PJP dan Perizinannya

Q1. Berapa lama proses pengajuan izin PJP di Bank Indonesia?

Proses pengajuan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) di Bank Indonesia (BI) merupakan prosedur yang memerlukan ketelitian dan waktu yang tidak sebentar. Secara umum, proses ini dapat memakan waktu antara 6 bulan hingga 1 tahun, bahkan lebih. Durasi ini sangat bergantung pada beberapa faktor krusial, terutama kelengkapan dokumen yang diajukan serta kesiapan sistem operasional dan teknis dari calon PJP. Bank Indonesia membagi proses ini menjadi dua tahap utama: Persetujuan Prinsip dan Izin Penyelenggaraan. Setiap tahap memiliki batas waktu evaluasi yang ketat. Calon PJP yang telah memiliki sistem, sumber daya manusia (SDM), dan kerangka manajemen risiko yang teruji sejak awal (sebuah indikator keahlian dan kredibilitas) cenderung melalui proses ini lebih cepat. Mengingat BI melakukan due diligence dan on-site review yang mendalam, kesiapan internal adalah kunci utama untuk menghindari penundaan.

Q2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas bagi PJP?

Interkoneksi dan interoperabilitas adalah dua konsep teknis yang diwajibkan oleh regulator bagi PJP untuk memastikan sistem pembayaran nasional berjalan efisien dan terintegrasi. Interkoneksi merujuk pada kewajiban PJP untuk menghubungkan sistem teknisnya dengan PJP lain atau dengan infrastruktur yang disediakan oleh regulator. Sementara itu, interoperabilitas berarti sistem dari PJP yang berbeda harus dapat berfungsi dan bertransaksi satu sama lain tanpa hambatan, menggunakan standar yang sama. Contoh paling nyata dari interoperabilitas adalah standar QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang memungkinkan digital wallet (Dompet Digital) atau aplikasi perbankan mana pun dapat memproses pembayaran menggunakan satu kode QR standar yang sama. Kewajiban ini adalah bentuk komitmen PJP untuk membangun ekosistem pembayaran yang mudah, efisien, dan meluas bagi konsumen. Dengan mematuhi standar ini, PJP menunjukkan kredibilitas dan keahliannya dalam mendukung kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang aman secara nasional.

Final Takeaways: Strategi Memenuhi Syarat PJP yang Kompeten dan Berizin

Perjalanan untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) yang diizinkan bukan sekadar tumpukan dokumen administratif. Ini adalah upaya strategis untuk membangun lembaga yang kredibel (Trust) dan memiliki keahlian (Expertise) dalam ekosistem pembayaran nasional. Kepatuhan yang kuat berdiri di atas tiga pilar utama: Modal yang memadai sesuai kategori risiko, Integritas kepengurusan dan sistem Anti Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta Teknologi yang tangguh dalam mengelola risiko operasional dan keamanan siber. Institusi yang menunjukkan komitmen pada tiga pilar ini akan dinilai memiliki otoritas dan keandalan yang tinggi di mata Bank Indonesia.

Langkah Berikutnya Menuju Izin Penyelenggaraan

Setelah memahami secara mendalam seluruh persyaratan mulai dari struktur kelembagaan, manajemen risiko, hingga skema pelaporan, langkah praktis berikutnya adalah melakukan audit kesiapan internal secara menyeluruh. Audit ini harus mencakup simulasi stress test pada sistem teknologi informasi Anda dan evaluasi kesesuaian kebijakan perlindungan konsumen. Untuk mempercepat dan memastikan kelancaran proses perizinan, konsultasikan rencana bisnis dan kelengkapan dokumen Anda dengan regulator atau ahli kepatuhan yang memiliki rekam jejak teruji dalam regulasi sistem pembayaran di Indonesia. Proaktif dan persiapan matang adalah kunci untuk mendapatkan izin penyelenggaraan dengan efisien.