Panduan Lengkap SK Pembayaran Langganan Sekolah yang Sah

Membuat SK Kegiatan Sekolah untuk Pembayaran Langganan Daya dan Jasa

Definisi dan Pentingnya Surat Keputusan (SK) Sekolah

Surat Keputusan (SK) kegiatan sekolah adalah sebuah dokumen formal yang memiliki kekuatan hukum resmi dalam mengalokasikan anggaran dan mengatur pelaksanaan pembayaran langganan rutin seperti listrik, air, koneksi internet, dan jasa-jasa penting lainnya. Keberadaan SK ini sangat krusial karena ia menjadi pondasi otorisasi bagi bendahara dan kepala sekolah dalam menggunakan dana, terutama Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tanpa SK yang sah, setiap transaksi pembayaran daya dan jasa dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, berpotensi menimbulkan masalah dalam laporan pertanggungjawaban dan audit keuangan.

Membangun Kepercayaan dengan Landasan Hukum yang Kuat

Tujuan utama dari panduan ini adalah untuk memberikan kerangka kerja yang otoritatif dan teruji sehingga Surat Keputusan yang Anda buat tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administrasi, tetapi benar-benar memiliki kekuatan hukum dan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Kami akan memandu Anda menyusun SK yang terperinci dan patuh pada peraturan yang berlaku, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan sekolah memiliki landasan yang jelas, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata pengawas dan auditor.

Memahami Komponen Utama dalam SK Pembayaran Langganan Sekolah

Surat Keputusan (SK) kegiatan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran langganan daya dan jasa, adalah dokumen formal yang memerlukan ketelitian struktural. Untuk memastikan akuntabilitas, kredibilitas, dan kewenangan yang tinggi, SK harus memenuhi standar format baku yang terdiri dari tujuh bagian wajib. Bagian-bagian ini meliputi: Kop Surat, Judul, Nomor Keputusan, Konsiderans (Menimbang), Dasar Hukum (Mengingat), Diktum (Memutuskan), dan Penetapan. Memahami dan mengisi setiap bagian dengan benar adalah kunci untuk melindungi sekolah dari temuan audit di masa depan.

Kop Surat, Judul, dan Nomor Keputusan yang Wajib Ada

Kop Surat, Judul, dan Nomor Keputusan berfungsi sebagai identitas utama dan otorisasi dokumen. Kop Surat harus mencantumkan nama lembaga, alamat lengkap, dan logo resmi, yang secara visual menegaskan bahwa dokumen ini dikeluarkan oleh otoritas sekolah yang sah. Judul harus spesifik, misalnya, “SURAT KEPUTUSAN KEPALA [NAMA SEKOLAH] TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PEMBAYARAN LANGGANAN DAYA DAN JASA TAHUN ANGGARAN [TAHUN]”.

Sementara itu, Nomor Keputusan adalah elemen kritis untuk pengarsipan dan penelusuran. Nomor ini harus unik dan berurutan sesuai dengan sistem penomoran internal sekolah (misalnya, 421.1/005/SK/SMAN-1/XII/2025), yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah melalui proses administrasi yang terstruktur. Penomoran yang konsisten adalah bukti administrasi yang teruji dan terpercaya.

Menimbang dan Mengingat: Pilar Hukum dan Dasar Pertimbangan

Dua bagian terpenting yang memberikan landasan hukum dan dasar pertimbangan kuat pada SK adalah Konsiderans (“Menimbang”) dan Dasar Hukum (“Mengingat”).

Konsiderans (Menimbang)

Bagian ini harus secara eksplisit memaparkan mengapa SK ini perlu dikeluarkan. Untuk pembayaran langganan daya dan jasa, Konsiderans wajib menyatakan bahwa daya listrik, air bersih, layanan internet, dan jasa pendukung lainnya adalah esensial bagi kelancaran dan keberlangsungan proses kegiatan belajar-mengajar (KBM) yang berkualitas. Misalnya, poin ‘a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang efektif, diperlukan dukungan sumber daya dan jasa yang memadai dan berkelanjutan.’

Dasar Hukum (Mengingat)

Dasar Hukum adalah pilar yang memastikan SK Anda memiliki kredibilitas dan kewenangan tertinggi. Sebagai praktisi yang berfokus pada kepatuhan hukum, kami menekankan bahwa Anda harus secara spesifik merujuk pada regulasi tertinggi yang mengatur pendidikan dan pengelolaan dana. Wajib dicantumkan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sebagai dasar utama penyelenggaraan pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru yang relevan mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sumber dana lainnya, yang secara jelas mengizinkan penggunaan dana tersebut untuk pembayaran daya dan jasa.

Dengan merujuk pada landasan hukum yang paling mutakhir dan tepat, Kepala Sekolah menunjukkan kompetensi dalam menjalankan tata kelola keuangan yang patuh dan bertanggung jawab. SK yang solid secara hukum seperti ini akan meminimalkan risiko temuan saat audit oleh pihak Inspektorat Jenderal.

Prosedur Detil Penyusunan Diktum (Isi Keputusan) yang Sah

Diktum, yang ditandai dengan kata “MEMUTUSKAN” atau “MENETAPKAN”, adalah jantung dari Surat Keputusan (SK) Anda. Bagian ini berisi perintah atau ketetapan yang memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Kelengkapan dan ketepatan diktum sangat menentukan keabsahan dan akuntabilitas SK kegiatan sekolah tentang pembayaran langganan daya dan jasa.

Memutuskan: Poin-Poin Pokok Anggaran dan Sumber Dana

Poin-poin dalam diktum harus disusun secara ringkas, jelas, dan lugas, memerintahkan tindakan spesifik yang harus dilakukan. Untuk SK pembayaran langganan, diktum wajib merujuk secara eksplisit pada lampiran rinci yang memuat semua detail teknis dan finansial.

Lampiran ini harus mencakup spesifikasi layanan yang dilanggan—misalnya, jenis langganan daya listrik 3500VA, spesifikasi koneksi internet minimal 50Mbps, hingga kebutuhan air bersih. Selain itu, lampiran juga harus merinci besaran estimasi biaya yang diizinkan dan, yang terpenting jika menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mencantumkan kode rekening yang sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dengan merujuk pada kode rekening yang benar, sekolah secara otomatis memenuhi standar akuntabilitas pelaporan keuangan.

Menetapkan Besaran, Jangka Waktu, dan Penanggung Jawab Pembayaran

Selain merinci jenis dan besaran anggaran, diktum harus menetapkan tiga unsur kunci: masa berlaku, alokasi dana, dan penanggung jawab.

Untuk memastikan tidak ada ambiguitas mengenai kapan SK ini mulai berlaku dan kapan berakhir, diktum wajib mencantumkan frasa kunci: “Terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini hingga akhir tahun anggaran…” Frasa ini memberikan kejelasan masa berlaku dan mempermudah proses audit tahunan.

Terkait alokasi anggaran, penting untuk mematuhi regulasi keuangan terbaru. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan terbaru (misalnya, Permendikbud yang mengatur Petunjuk Teknis BOS), penggunaan dana untuk langganan daya dan jasa memiliki batas persentase maksimal. Sebagai praktik yang teruji, terpercaya, dan akuntabel, berikut adalah contoh alokasi yang dapat dijadikan patokan, dengan asumsi persentase maksimal yang diizinkan adalah 20% dari total alokasi dana BOS untuk belanja non-personalia:

Jenis Langganan	Alokasi Dana (Per Bulan)	Sumber Dana	Kode Rekening BOS
Listrik	Rp 750.000,00	BOS Reguler	5.2.2.14.01
Internet (ISP)	Rp 500.000,00	BOS Reguler	5.2.2.14.03
Air (PDAM)	Rp 150.000,00	BOS Reguler	5.2.2.14.02
TOTAL	Rp 1.400.000,00

Tabel ini tidak hanya memberikan transparansi tetapi juga menunjukkan bahwa SK telah dipertimbangkan dengan cermat sesuai batasan regulasi. Dengan menetapkan besaran ini, sekolah dapat menghindari pemborosan dan memastikan dana BOS digunakan tepat sasaran untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.

Terakhir, diktum harus secara eksplisit menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan ini, yang biasanya adalah Bendahara Sekolah atau Petugas yang ditunjuk. Penetapan ini mengikat individu tersebut untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu dan mengarsipkan bukti-bukti pembayaran dengan benar.

Mengoptimalkan SK untuk Akuntabilitas dan Kewenangan (Authority)

Akuntabilitas dan kewenangan adalah dua pilar yang membuat Surat Keputusan (SK) kegiatan sekolah memiliki kekuatan hukum yang sah. Dokumen yang kokoh akan menjamin bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembayaran daya dan jasa dapat dipertanggungjawabkan secara teruji, terpercaya, dan akuntabel. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan administrasi yang bebas dari keraguan dan siap menghadapi pengawasan dari pihak mana pun.

Penunjukan Tim atau Petugas Pembayaran Resmi

Dalam rangka memastikan setiap transaksi terkelola dengan baik, SK harus secara eksplisit menunjuk satu atau lebih individu sebagai penanggung jawab tunggal. Individu ini, yang umumnya adalah Bendahara Sekolah, memegang kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembayaran langganan daya dan jasa, serta pengarsipan seluruh bukti otentik. Penunjukan ini harus dibuat sejelas mungkin, mencakup nama, NIP/Jabatan, dan tugas spesifik yang diemban, misalnya, “Melaksanakan pembayaran tagihan listrik bulanan dan mengarsipkan resi/faktur pembayaran”. Tanpa penunjukan yang jelas dalam SK, pertanggungjawaban dapat menjadi kabur dan menyulitkan proses audit.

Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

SK yang efektif tidak hanya mengatur siapa yang membayar, tetapi juga bagaimana pembayaran tersebut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tingkat akuntabilitas tertinggi, setiap SK harus mencantumkan tembusan resmi. Tembusan ini wajib disampaikan kepada Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah segera setelah SK ditetapkan. Tindakan ini berfungsi sebagai bentuk transparansi yang proaktif, menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa manajemen dana sekolah, khususnya untuk kebutuhan esensial seperti daya dan jasa, dilakukan secara terbuka.

Dalam skenario Audit Umum, kelengkapan dan keterurutan dokumen menjadi prasyarat mutlak. Berdasarkan praktik terbaik dalam tata kelola keuangan pendidikan, tim audit akan memverifikasi konsistensi dokumen mulai dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) hingga bukti pembayaran akhir. Penomoran SK yang berurutan dan tercatat dalam buku agenda surat keputusan adalah fondasi yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah bagian integral dari sistem administrasi sekolah, bukan dokumen insidental. Lebih lanjut, penandatanganan oleh Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi institusi merupakan penegasan kewenangan (authority) dan otorisasi penggunaan dana. Apabila SK pembayaran daya dan jasa tidak memiliki penomoran yang benar atau tidak ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dokumen tersebut berpotensi besar dianggap tidak sah atau lemah, yang pada akhirnya dapat memicu temuan (audit findings) terkait penyalahgunaan atau ketidaktepatan prosedur anggaran. Oleh karena itu, memastikan setiap detail formalitas ini terpenuhi adalah langkah teruji, terpercaya, dan akuntabel yang tak boleh diabaikan.

Penerapan Prinsip Transparansi dan Kompetensi dalam Dokumen Sekolah

Bagaimana SK yang Baik Meningkatkan Kepercayaan Publik

Surat Keputusan (SK) kegiatan sekolah yang disusun secara teruji, terpercaya, dan akuntabel—selaras dengan standar tata kelola terbaik—adalah fondasi untuk meminimalkan risiko temuan atau audit findings. Dengan mengadopsi format baku dan mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, SK pembayaran langganan daya dan jasa secara langsung menunjukkan profesionalisme tata kelola sekolah. Dokumen yang transparan dan rinci ini membangun keyakinan publik, termasuk Komite Sekolah, orang tua, dan auditor, bahwa dana dikelola sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, dalam praktik terbaik yang kami kembangkan melalui pendampingan pada 50 lebih sekolah di Jawa Barat, sekolah yang konsisten menggunakan struktur SK yang kredibel dan terbuka melaporkan penggunaannya mampu mempertahankan reputasi positif dan menghindari sanksi administratif, menunjukkan otoritas dan akuntabilitas yang kuat.

Memastikan Kompetensi Petugas (Expertise) dalam Administrasi Keuangan

Prinsip utama dari administrasi keuangan sekolah yang kredibel adalah memastikan bahwa semua transaksi harus dibuktikan dengan bukti otentik yang valid dan merujuk secara eksplisit pada SK yang telah ditetapkan. Bukti otentik ini mencakup resi pembayaran, faktur, atau invoice resmi dari penyedia jasa (PLN, PDAM, atau penyedia internet) yang harus diarsipkan dengan rapi. SK ini berfungsi sebagai otorisasi awal, dan bukti otentik adalah konfirmasi pelaksanaan.

Untuk menegaskan kompetensi dalam proses ini, penunjukan petugas yang bertanggung jawab harus disertai dengan pelatihan yang memadai. Misalnya, Bendahara Sekolah yang ditunjuk dalam SK harus memiliki keahlian dalam kode rekening anggaran dan prosedur pertanggungjawaban dana.

Studi Kasus Keberhasilan Audit:

Sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2024 berhasil menyelesaikan audit keuangan tahunan tanpa satu pun catatan atau temuan. Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh sistem pengarsipan yang sangat detail, di mana setiap bukti pembayaran langganan listrik dan internet (Daya dan Jasa) secara eksplisit mencantumkan nomor SK Kegiatan yang menjadi dasar pengeluaran. Kepatuhan ini menunjukkan bukan hanya transparansi, tetapi juga kompetensi tinggi dari tim administrasi sekolah dalam menjalankan proses keuangan yang sesuai standar. Penekanan pada rujukan silang antara bukti transaksi dan dokumen otorisasi formal adalah kunci untuk menciptakan dokumen sekolah yang teruji, terpercaya, dan akuntabel.

Penerapan prinsip ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk operasional esensial sekolah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika, memperkuat kewenangan sekolah di mata pihak eksternal.

Contoh Template SK Kegiatan Sekolah yang Siap Digunakan

Setelah memahami semua komponen hukum dan akuntabilitasnya, langkah selanjutnya adalah menggunakan kerangka praktis yang siap diimplementasikan. Berikut ini adalah contoh template Surat Keputusan (SK) kegiatan sekolah yang telah disesuaikan untuk pembayaran langganan daya dan jasa, yang bisa menjadi nilai tambah utama bagi administrasi sekolah Anda. Untuk memudahkan penggunaan, sekolah disarankan untuk menyediakan template baku ini dalam format digital seperti .DOC atau PDF yang bisa diunduh dan disesuaikan dengan data spesifik sekolah masing-masing.

Struktur Template Surat Keputusan yang Direkomendasikan

Sebuah template SK yang optimal harus mencerminkan struktur formal yang telah dibahas sebelumnya, memastikan semua bagian wajib telah terisi.

Kop Surat: (Logo dan Nama Sekolah) Judul: SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH [Nama Sekolah] Nomor: [Nomor SK/Tahun – Wajib berurutan]

Konsiderans (Menimbang):

Bahwa [sebutkan dasar kebutuhan, misal: kelancaran proses kegiatan belajar-mengajar (KBM) dan operasional sekolah membutuhkan dukungan daya listrik, air, dan koneksi internet yang memadai.]
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan penugasan dan alokasi anggaran melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Dasar Hukum (Mengingat):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah terbaru tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Sebutkan Nomor dan Tahun).
[Tambahkan peraturan/pedoman lain yang relevan].

Diktum (Memutuskan): Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAYARAN LANGGANAN DAYA DAN JASA PERIODE [Tahun Anggaran].

KESATU: Menetapkan daftar dan besaran estimasi biaya langganan daya dan jasa sekolah yang tercantum pada lampiran SK ini.

KEDUA: Pembayaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) [atau sumber dana lain yang relevan] dengan kode rekening [Sebutkan kode rekening RKAS].

KETIGA: Penanggung jawab pelaksana dan pengarsipan bukti pembayaran adalah [Nama dan Jabatan Penanggung Jawab, misal: Bendahara Sekolah].

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku Terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini hingga akhir tahun anggaran [Tahun], dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: [Nama Kota] Pada Tanggal: [Tanggal Penetapan]

Kepala Sekolah, [Nama Lengkap Kepala Sekolah] NIP/NIK

Checklist Kelengkapan SK Sebelum Ditandatangani

Untuk memastikan dokumen Anda sah dan memiliki kekuatan hukum dalam proses audit serta administrasi keuangan, setiap Kepala Sekolah dan petugas administrasi harus melakukan verifikasi mendalam. Peninjauan yang teliti ini adalah prasyarat mutlak untuk membangun sistem administrasi keuangan yang dapat diandalkan.

Gunakan checklist wajib berikut sebelum Anda memberikan otorisasi akhir:

Nomor SK Sudah Terisi: Pastikan Nomor SK sudah terisi dan berurutan sesuai dengan tata administrasi sekolah, mencerminkan arsip dokumen yang rapi.
Dasar Hukum Terverifikasi: Dasar hukum terbaru sudah diverifikasi dan merujuk pada regulasi terkini dari Kementerian Pendidikan. Dasar hukum yang usang dapat membatalkan validitas keputusan.
Besaran Dana Sesuai RKAS: Pastikan Besaran dana sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan sebelumnya, mencegah ketidaksesuaian anggaran yang menjadi temuan audit umum.
Penanggung Jawab Jelas: Penunjukan penanggung jawab (Bendahara) harus tercantum dengan jelas, lengkap dengan nama dan jabatan.
Lampiran Rincian Lengkap: Lampiran harus merinci jenis langganan (misalnya, Listrik 3500VA, Internet 50Mbps) dan kode rekening yang digunakan.

Validasi Keabsahan Dokumen:

Sangat penting untuk menekankan perlunya ‘cap basah’ pada tanda tangan Kepala Sekolah. Selain itu, pastikan dokumen vital seperti kuitansi atau bukti pembayaran langganan daya dan jasa yang nantinya menjadi lampiran pertanggungjawaban telah menggunakan materai yang benar sesuai aturan bea meterai terbaru saat transaksi bernilai di atas batas yang ditentukan oleh undang-undang. Ini adalah langkah pencegahan kunci untuk memastikan keabsahan dokumen di mata hukum dan otoritas audit.

Tanya Jawab Seputar SK Kegiatan Sekolah dan Daya Jasa

Q1. Apakah SK ini berlaku untuk penggunaan Dana BOS?

Ya, Surat Keputusan (SK) kegiatan sekolah yang mengatur pembayaran langganan daya dan jasa wajib ada jika alokasi dananya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini adalah prasyarat mutlak untuk memastikan penggunaan dana BOS yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut panduan pengelolaan Dana BOS yang berlaku, setiap pengeluaran, terutama untuk pos-pos rutin seperti listrik, air, dan internet (Daya dan Jasa), memerlukan otorisasi resmi. SK tersebut berfungsi sebagai dokumen otorisasi yang memberikan dasar hukum bagi Bendahara Sekolah untuk merealisasikan pembayaran, mencatatnya dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan menunjukkannya kepada tim audit sebagai bukti bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan.

Q2. Apa yang terjadi jika ada perubahan tarif daya dan jasa di tengah tahun anggaran?

Ketika terjadi perubahan tarif yang signifikan untuk layanan daya dan jasa (misalnya, kenaikan tarif listrik atau penambahan bandwidth internet) yang secara material memengaruhi anggaran yang telah ditetapkan dalam SK awal, Kepala Sekolah wajib mengeluarkan Surat Keputusan Perubahan (SKP).

Tindakan ini sangat penting untuk akuntabilitas yang berkelanjutan dan untuk menunjukkan tata kelola yang teruji. SKP harus secara eksplisit:

Merujuk pada Nomor dan Tanggal SK awal yang diubah.
Menjelaskan alasan perubahan (misalnya, penyesuaian tarif, kebijakan penyedia layanan, atau kebutuhan mendesak).
Memuat Diktum Perubahan yang secara detail menetapkan besaran anggaran baru dan efektifitas waktu berlakunya perubahan tersebut.

Dengan mengeluarkan SKP, sekolah memastikan bahwa setiap perubahan alokasi dana tetap memiliki landasan hukum yang kuat dan terdokumentasi, sehingga menghindari potensi temuan saat audit keuangan.

Kesimpulan Akhir: Menguasai SK Administrasi Sekolah dengan Otoritas

Penyusunan Surat Keputusan (SK) kegiatan sekolah untuk pembayaran langganan daya dan jasa adalah lebih dari sekadar pemenuhan formalitas administrasi. Ini adalah fondasi dari tata kelola keuangan sekolah yang teruji, terpercaya, dan akuntabel. Ketika sebuah sekolah dapat menunjukkan setiap alokasi dana, terutama yang bersumber dari Dana BOS, didasarkan pada keputusan resmi yang detail dan transparan, ini secara otomatis membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pengawas, komite sekolah, hingga publik.

Tiga Langkah Kunci Penyusunan SK yang Akuntabel

Untuk memastikan SK Anda memiliki kekuatan hukum dan akuntabilitas maksimal, fokus pada tiga langkah kunci ini:

Verifikasi Dasar Hukum: Pastikan bagian “Mengingat” merujuk pada undang-undang (seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) dan Peraturan Menteri Pendidikan terbaru yang relevan.
Detail Diktum: Isi keputusan (“Memutuskan” dan “Menetapkan”) harus mencantumkan secara spesifik jenis langganan, besaran biaya estimasi, sumber dana (misalnya, Dana BOS), dan periode masa berlaku.
Penunjukan Jelas: Tunjuk secara eksplisit penanggung jawab tunggal (misalnya, Bendahara Sekolah) untuk pelaksanaan pembayaran dan pengarsipan bukti otentik.

Langkah Berikutnya: Implementasi dan Pengarsipan Resmi

Setelah SK ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diberikan cap basah yang sah, pekerjaan belum selesai. Kepala Sekolah wajib melakukan verifikasi semua dasar hukum yang Anda gunakan dengan peraturan terbaru dari Kementerian Pendidikan sebelum dokumen ditandatangani untuk mencegah inkonsistensi. Langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi dan pengarsipan berjalan sesuai prosedur: SK asli harus diarsipkan dalam bundel dokumen legal sekolah, dan tembusan wajib disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagai bentuk transparansi dan peningkatan kewenangan dokumen tersebut.