Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Belanja Barang dan Jasa: Dibayarkan ke Mana?

Memahami Alur Pembayaran PPN Belanja Barang dan Jasa Pemerintah

Jawaban Cepat: PPN Belanja Pemerintah Disetor ke Kas Negara

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul dari belanja barang dan jasa oleh instansi pemerintah tidak dibayarkan langsung oleh rekanan kepada instansi yang bersangkutan. Sebaliknya, PPN atas belanja barang dan jasa tersebut wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan langsung ke Kas Negara oleh instansi pemerintah itu sendiri, yang bertindak sebagai Pemungut PPN. Mekanisme ini memastikan bahwa dana pajak segera masuk ke kas pemerintah pusat.

Meningkatkan Kepercayaan pada Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan keyakinan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, penting bagi setiap instansi untuk memahami mekanisme pemungutan PPN yang benar. Artikel ini hadir untuk menjelaskan secara rinci dan terperinci mengenai seluruh mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik itu bendahara maupun pejabat pengadaan, sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku. Pemahaman ini sangat krusial untuk mencegah sanksi administrasi dan menjamin kepatuhan fiskal yang utuh.

Peran Instansi Pemerintah sebagai Pemungut PPN Khusus

Dalam mekanisme belanja barang dan jasa, instansi pemerintah memiliki peran krusial yang berbeda dari pembeli pada umumnya. Mereka ditunjuk secara khusus sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ini berarti, alih-alih menyerahkan seluruh pembayaran, termasuk PPN, kepada pihak rekanan (Penjual), instansi pemerintah bertanggung jawab untuk memotong PPN tersebut dan langsung menyetorkannya ke kas negara. Peran ini adalah bentuk akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Instansi pemerintah bertindak sebagai Pemungut PPN untuk transaksi senilai Rp2.000.000,00 atau lebih (nilai ini adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tidak termasuk PPN dan PPnBM). Untuk nilai di bawah batas ini, PPN tetap terutang namun dipungut dan disetor sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan.

Kewenangan dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemungut pajak ini ditegaskan dalam regulasi perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, secara resmi ditetapkan bahwa instansi pemerintah, meliputi instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib melaksanakan pemungutan PPN untuk setiap belanja barang dan jasa yang mereka lakukan. Regulasi ini memberikan landasan legal dan otoritas bagi setiap Pejabat Pengadaan atau Bendahara untuk melaksanakan tugas pemungutan, yang merupakan bagian integral dari sistem kepatuhan pajak nasional.

Siapa yang Bertanggung Jawab Memungut PPN (Bendahara atau Pejabat)?

Penanggung jawab pemungutan PPN di lingkungan instansi pemerintah secara umum dibebankan kepada Bendahara Pengeluaran atau Pejabat Pengadaan yang ditunjuk. Dalam konteks modern dan sistematis, penanggung jawab utama sering kali adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau Pejabat Pengadaan yang bertindak sebagai pemegang otorisasi pembayaran.

Tanggung jawab utama mereka mencakup:

Memastikan transaksi memenuhi syarat sebagai objek pemungutan PPN.
Membuat bukti pemungutan (dokumen setara faktur pajak yang diakui).
Melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut ke Kas Negara.

Pemungut PPN wajib membuat bukti pemungutan yang sah pada saat pembayaran. Bukti ini kemudian menjadi dasar bagi rekanan (PKP) untuk melaporkan transaksi mereka, menunjukkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan.

Batas Transaksi yang Mewajibkan Pemungutan PPN oleh Instansi

Mekanisme Pemungutan PPN oleh instansi pemerintah hanya berlaku untuk transaksi yang mencapai batas nilai tertentu. Batas ini ditetapkan untuk menyederhanakan administrasi bagi transaksi bernilai kecil.

Berdasarkan ketentuan, kewajiban pemungutan PPN oleh instansi pemerintah muncul pada transaksi dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp2.000.000,00 atau lebih.

Contoh: Jika sebuah instansi membeli peralatan kantor seharga Rp2.000.000,00 (DPP) ditambah PPN 11% (Rp220.000,00), total transaksi menjadi Rp2.220.000,00. Karena nilai DPP-nya tepat Rp2.000.000,00, instansi tersebut wajib memungut PPN sebesar Rp220.000,00 dan hanya membayar Rp2.000.000,00 kepada rekanan.

Untuk transaksi dengan DPP di bawah Rp2.000.000,00, PPN tetap terutang dan berlaku, namun kewajiban pemungutan dan penyetoran dilakukan oleh PKP rekanan itu sendiri (seperti transaksi pada umumnya), bukan oleh instansi pemerintah.

Langkah-Langkah Pembuatan Kode Billing dan Penyetoran PPN

Setelah memastikan bahwa instansi pemerintah Anda wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari rekanan, tahapan krusial berikutnya adalah penyetoran PPN yang telah dipungut tersebut. Proses ini harus dilakukan secara tertib dan akurat agar dana PPN, yang merupakan bagian dari jawaban atas pertanyaan ppn pada belanja barang dan jasa dibayarkan kemana, benar-benar masuk ke Kas Negara melalui mekanisme yang ditentukan.

Proses Pendaftaran dan Penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP) Elektronik

Penyetoran PPN Pemungut saat ini wajib menggunakan sistem Kode Billing atau Surat Setoran Pajak (SSP) Elektronik. Berdasarkan pedoman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pejabat Pengadaan atau Bendahara yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN harus membuat Kode Billing terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kode Billing dapat dibuat melalui berbagai saluran, termasuk melalui portal DJP Online, internet banking, atau Application Programming Interface (API) yang terintegrasi dengan sistem keuangan instansi. Penggunaan Kode Billing ini menggantikan SSP manual dan memastikan bahwa setiap transaksi perpajakan tercatat secara elektronik dan akurat, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang Tepat

Keberhasilan penyetoran PPN Pemungut sangat bergantung pada ketepatan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang dimasukkan saat pembuatan Kode Billing. Kesalahan dalam kode ini dapat menyebabkan dana PPN tidak tercatat sebagai setoran dari Pemungut Instansi Pemerintah dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.

PPN yang telah dipungut wajib disetor menggunakan detail sebagai berikut:

Kode Akun Pajak (KAP): 411211 (PPN Dalam Negeri). Kode ini mengidentifikasi bahwa setoran tersebut adalah PPN atas transaksi di dalam negeri.
Kode Jenis Setoran (KJS): 910 (untuk pemungut instansi pemerintah). KJS 910 secara spesifik menunjukkan bahwa penyetor adalah instansi pemerintah yang bertindak sebagai pemungut.

Penting untuk diperhatikan, untuk transaksi belanja barang dan jasa yang dananya secara spesifik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat pengecualian dalam penggunaan KJS. Untuk kasus ini, Pejabat Pengadaan atau Bendahara harus menggunakan Kode Jenis Setoran (KJS) 920. Kepatuhan pada KJS yang tepat ini adalah kunci untuk memastikan kepatuhan pajak yang teruji dan diakui.

Sebagai contoh otentik yang merujuk pada ketentuan DJP, Kode Billing yang benar untuk penyetoran PPN Pemungut Instansi Pemerintah (non-APBN/APBD) akan mencantumkan:

Kode Billing PPN Pemungut

KAP: 411211

KJS: 910

Masa Pajak: Bulan terjadinya pembayaran

Tahun Pajak: Tahun terjadinya pembayaran

Jumlah Setoran: Nilai PPN yang dipungut

Kode Billing yang sudah dibayar (ditandai dengan NTPN - Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berfungsi sebagai bukti resmi bahwa PPN telah disetorkan ke Kas Negara, menyelesaikan kewajiban Pemungut.

Dampak Mekanisme PPN Pemungut bagi Rekanan (PKP dan Non-PKP)

Bagi rekanan atau penyedia barang/jasa yang bertransaksi dengan instansi pemerintah, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pihak instansi menimbulkan konsekuensi dan kewajiban perpajakan yang berbeda dibandingkan transaksi biasa. Memahami dampak ini sangat penting untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas (Accountability and Transparency) dalam pembukuan perusahaan, terutama bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Perlakuan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Bertransaksi dengan Instansi

Ketika PKP melakukan penjualan barang atau jasa kepada instansi pemerintah di atas batas minimum, PPN atas transaksi tersebut tidak dipungut dan disetor sendiri oleh PKP, melainkan menjadi tanggung jawab instansi pemerintah sebagai Pemungut PPN. Konsekuensi langsung dari skema ini adalah PPN yang dibayar oleh instansi (Pemungut) tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai PPN Masukan oleh rekanan PKP.

Sebagai referensi, berdasarkan Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya, PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan barang/jasa yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN tidak termasuk PPN yang dapat dikreditkan oleh PKP rekanan. Hal ini memastikan tidak terjadinya duplikasi pengkreditan PPN. Untuk menjaga otoritas dan kredibilitas dalam pelaporan, PKP harus memastikan PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan ini dikeluarkan dari perhitungan PPN terutang dalam SPT Masa PPN mereka, karena pembayaran PPN-nya sudah dijamin disetorkan ke Kas Negara oleh Pemungut.

Kewajiban Faktur Pajak 02 untuk Transaksi dengan Pemungut PPN

Dalam konteks transaksi dengan instansi pemerintah sebagai Pemungut PPN, rekanan PKP wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi yang spesifik, yaitu kode 02. Faktur Pajak 02 adalah penanda bahwa PPN atas penyerahan tersebut akan disetor oleh Pemungut PPN (instansi pemerintah), bukan oleh PKP yang menyerahkan barang atau jasa.

Kewajiban ini tidak hanya sekadar formalitas, namun merupakan inti dari bukti dan keandalan (Evidence and Reliability) administrasi perpajakan. PKP rekanan wajib membuat dan menyerahkan Faktur Pajak 02 tersebut kepada instansi pemerintah pemungut. Instansi pemerintah kemudian akan menggunakan Faktur Pajak 02 ini sebagai dasar untuk membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyetorkan PPN ke Kas Negara. Kegagalan membuat Faktur Pajak 02 dapat mengakibatkan instansi pemerintah menahan pembayaran atau membuat transaksi menjadi tidak sah secara perpajakan.

Penting untuk ditekankan kembali bahwa meskipun PKP rekanan telah membuat Faktur Pajak 02 dan PPN-nya dipungut oleh instansi, PPN Masukan yang timbul dari pengadaan bahan baku atau biaya lain untuk menghasilkan barang/jasa yang diserahkan kepada instansi tersebut tetap dapat dikreditkan oleh PKP, asalkan memenuhi ketentuan umum pengkreditan PPN. Namun, PPN Keluaran yang tertera pada Faktur Pajak 02 itu sendiri tidak dimasukkan dalam perhitungan PPN Keluaran di SPT Masa PKP rekanan karena PPN tersebut telah disetor oleh Pemungut.

Pelaporan PPN: Kewajiban Instansi Pemerintah Setelah Penyetoran

Setelah berhasil melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas belanja barang dan jasa, tugas instansi pemerintah (sebagai Pemungut PPN) belum berakhir. Terdapat kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi untuk menjamin transparansi dan akurasi data perpajakan yang sangat penting. Kepatuhan pada tahap ini menunjukkan tingkat profesionalisme instansi dalam mengelola keuangan negara.

Jangka Waktu Penyetoran PPN setelah Pembayaran kepada Rekanan

Kepatuhan waktu (tenggat) adalah faktor kunci dalam administrasi pajak. Instansi pemerintah wajib menyetor PPN yang telah dipungut kepada Kas Negara paling lambat pada tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pembayaran kepada rekanan.

Contoh konkret dari praktik terbaik ini memastikan bahwa bendahara atau pejabat pengadaan memiliki waktu yang memadai untuk menyelesaikan administrasi dan penyetoran tanpa terburu-buru, namun tetap dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jika tanggal 7 jatuh pada hari libur nasional atau akhir pekan, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan dalam penyetoran ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan proses ini segera setelah transaksi dibayar.

Mekanisme Pelaporan PPN Pemungut Menggunakan e-Faktur atau Aplikasi Khusus

Mekanisme pelaporan PPN Pemungut saat ini telah bertransformasi menjadi lebih modern dan terdigitalisasi. Laporan PPN Pemungut dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Pemungut. Berdasarkan regulasi terbaru, pelaporan ini terintegrasi melalui sistem e-Faktur, khususnya versi e-Faktur 3.0/3.2 atau aplikasi khusus yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pelaporan elektronik ini memastikan bahwa data pemungutan dan penyetoran (yang dicatat melalui Kode Billing) terekam secara akurat dan konsisten dalam sistem perpajakan nasional. Untuk memastikan pelaporan yang tepat waktu dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat menimbulkan denda, berikut adalah Proses 5 Tahap Pengamanan dan Kepatuhan yang direkomendasikan bagi instansi pemerintah:

Validasi Data Transaksi: Pastikan seluruh Faktur Pajak dengan kode 02 (disetor Pemungut) dari rekanan telah diterima, diverifikasi, dan dicatat dengan benar.
Verifikasi Penyetoran: Konfirmasi bahwa semua penyetoran menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang tepat telah berhasil dilakukan dan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
Pengisian SPT Masa: Input data pemungutan PPN ke dalam aplikasi e-Faktur PPN Pemungut, pastikan jumlah yang dipungut dan yang disetor adalah sama.
Uji Kepatuhan Internal: Lakukan pemeriksaan silang (cross-check) antara data laporan dengan catatan pembukuan instansi untuk mendeteksi anomali.
Submit Laporan Tepat Waktu: Sampaikan SPT Masa PPN Pemungut secara elektronik paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Mengikuti langkah-langkah otentik ini secara konsisten adalah bukti komitmen instansi terhadap pengelolaan pajak yang berkualitas dan berintegritas.

Your Top Questions About PPN Belanja Instansi Dijawab Ahli

Di tengah dinamika peraturan perpajakan, seringkali muncul kebingungan terkait kewajiban dan mekanisme PPN pada belanja instansi pemerintah. Bagian ini menyajikan jawaban definitif dari ahli untuk pertanyaan paling mendesak, memastikan kepercayaan dan otoritas informasi yang Anda terima.

Q1. Berapa tarif PPN terbaru untuk belanja barang dan jasa di Indonesia?

Untuk transaksi belanja barang dan jasa oleh instansi pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini adalah 12%. Kebijakan tarif ini secara resmi ditetapkan sesuai dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepastian hukum ini, yang berasal langsung dari regulasi tertinggi, memberikan otoritas bagi bendahara dan pejabat pengadaan untuk menerapkan tarif yang benar. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan pemerintah untuk selalu merujuk pada undang-undang ini guna menjamin akurasi dan kepatuhan.

Q2. Apakah PPN harus dipungut untuk semua transaksi di bawah Rp2.000.000,00?

Instansi pemerintah TIDAK memungut PPN untuk setiap transaksi belanja barang dan jasa yang nilainya berada di bawah batas minimum Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Batas ini merupakan ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Untuk transaksi di bawah nilai tersebut, mekanisme PPN kembali ke aturan umum, yaitu PPN dipungut dan disetor sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan. Pengalaman dan kepatuhan dalam sistem keuangan menunjukkan bahwa instansi pemerintah hanya memiliki kewajiban sebagai Pemungut PPN ketika nilai transaksi melebihi batas tersebut, sebuah detail krusial yang memastikan fokus keahlian bendahara pada transaksi-transaksi besar.

Final Takeaways: Menguasai Kepatuhan PPN Instansi Pemerintah di 2026

Setelah meninjau secara mendalam seluruh alur dan kewajiban terkait PPN atas belanja barang dan jasa oleh instansi pemerintah, fokus utama harus beralih dari sekadar pemahaman menuju implementasi kepatuhan yang ketat. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, sejalan dengan prinsip kredibilitas fiskal yang dituntut oleh publik dan otoritas.

3 Langkah Kepatuhan Wajib untuk Bendahara dan Pejabat Pengadaan

Untuk memastikan fungsi Anda sebagai Pemungut PPN berjalan tanpa hambatan dan terhindar dari sanksi, ada tiga langkah penting yang wajib diikuti oleh Bendahara maupun Pejabat Pengadaan:

Validasi Transaksi dan Faktur Pajak 02: Selalu verifikasi bahwa transaksi yang memenuhi ambang batas Rp2.000.000,00 telah didukung oleh Faktur Pajak dengan kode transaksi 02 (disetor oleh Pemungut PPN).
Kesesuaian Kode Penyetoran (KAP/KJS): Kunci utama PPN belanja barang dan jasa adalah memastikan kode setoran (KAP/KJS) dan Faktur Pajak 02 telah tepat dan disetorkan ke Kas Negara oleh Pemungut. Gunakan Kode Akun Pajak 411211 (PPN Dalam Negeri) dan Kode Jenis Setoran 910 atau 920 yang sesuai dengan sumber dana belanja (non-APBN/APBD atau APBN/APBD). Kesalahan pada kode ini adalah sumber utama masalah pelaporan.
Diseminasi Informasi Internal: Pastikan seluruh tim pengadaan dan bendahara memiliki pemahaman yang sama mengenai batas transaksi, kewajiban pemungutan, dan tenggat waktu penyetoran (paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya).

Tindak Lanjut Anda: Memastikan PPN Tepat Disetor

Kepatuhan di era digital sangat bergantung pada sistem yang Anda gunakan. Pastikan sistem pencatatan keuangan instansi Anda terintegrasi dengan aplikasi perpajakan (seperti e-Faktur atau aplikasi setoran digital) untuk menghindari sanksi dan denda keterlambatan. Pembaruan peraturan, seperti implementasi tarif 12% dan perubahan aplikasi, memerlukan adaptasi sistem yang cepat. Dengan mengotomatisasi proses verifikasi Faktur Pajak 02 dan pembuatan Kode Billing yang tepat, instansi Anda menunjukkan keahlian operasional dalam mengelola kewajiban perpajakan negara.

Secara ringkas, PPN belanja barang dan jasa dibayarkan ke Kas Negara melalui mekanisme pemungutan oleh instansi, dan ketepatan penyetoran serta pelaporan adalah tolok ukur utama kinerja kepatuhan Anda.