PPH 23 Jasa: Panduan Pembayaran Sendiri oleh Penerima Jasa

Memahami Implikasi PPh Pasal 23 Jika Dibayar Sendiri oleh Penerima Jasa

Definisi Kunci: Apakah PPh 23 Wajib Dipotong atau Boleh Dibayar Sendiri?

Prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan peraturan turunannya menetapkan bahwa PPh Pasal 23 wajib dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan, yaitu pemberi penghasilan (atau dalam konteks ini, penerima jasa). Pemotongan ini berlaku untuk berbagai jenis penghasilan jasa, sewa, modal, dan hadiah. Oleh karena itu, pembayaran sendiri oleh penerima jasa merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat dilakukan jika telah diatur secara spesifik dalam ketentuan perpajakan, seperti dalam kasus transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri atau jika ada perjanjian yang diakui oleh otoritas pajak. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan ketaatan pada peraturan yang berlaku dan menunjukkan keahlian dalam bidang perpajakan.

Mengapa Kepatuhan dan Keahlian Pajak Itu Penting dalam Kasus Ini

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) sering menjadi area yang rawan kesalahan, terutama ketika mekanisme pemotongan standar bergeser menjadi pembayaran sendiri. Artikel ini didesain untuk menjadi panduan langkah demi langkah yang komprehensif, membahas prosedur yang tepat, metode penghitungan yang akurat, dan proses pelaporan yang benar. Memastikan setiap langkah ini dipenuhi dengan benar adalah kunci untuk meminimalisasi risiko sanksi administrasi dan menunjukkan kredibilitas (Authority) dan keandalan (Trustworthiness) laporan keuangan perusahaan Anda di mata Kantor Pajak.

Dasar Hukum dan Syarat Pembayaran PPh 23 Jasa oleh Penerima

Meskipun prinsip dasar Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan (penerima jasa), terdapat kondisi spesifik yang memungkinkan penerima jasa untuk melakukan penyetoran sendiri. Pemahaman mendalam mengenai ketentuan ini sangat penting untuk menjamin kepatuhan pajak yang optimal.

Kapan Penerima Jasa Diperbolehkan Melakukan Penyetoran PPh 23?

Secara umum, kewajiban pemotongan PPh 23 melekat pada pihak yang membayarkan penghasilan. Namun, skema di mana pembayaran sendiri oleh penerima jasa dapat dilakukan (bukan pemotongan PPh 23) biasanya terkait dengan transaksi lintas batas atau adanya perjanjian khusus yang diakui oleh otoritas pajak.

Kondisi yang paling umum adalah ketika penyedia jasa merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Dalam konteks ini, PPh yang disetorkan sering kali merujuk pada PPh Pasal 26, meskipun secara operasional, prosedur penyetoran dan pelaporannya memiliki kemiripan. Selain itu, pengecualian juga dapat terjadi berdasarkan peraturan spesifik atau perjanjian tertentu, meskipun ini adalah kasus yang lebih jarang. Untuk memberikan kepastian dan menegaskan otoritas kami dalam bidang perpajakan, penting untuk merujuk pada landasan hukum yang berlaku. Salah satu acuan utama untuk berbagai ketentuan pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh, serta berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE DJP) yang memberikan panduan teknis operasional.

Perbedaan Utama antara Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Sendiri

Memahami perbedaan antara kedua mekanisme ini sangat krusial, terutama terkait dengan tanggung jawab hukum dan administrasi:

Aspek	Mekanisme Pemotongan PPh 23 (Normal)	Mekanisme Penyetoran Sendiri oleh Penerima Jasa (Pengecualian)
Pihak yang Memotong/Menyetor	Pemberi Penghasilan (Penerima Jasa) memotong dan menyetor.	Penerima Jasa menyetor atas nama penyedia jasa.
Subjek PPh 23	Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).	Umumnya untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) atau kasus khusus.
Risiko Kepatuhan	Risiko sanksi akibat kesalahan pemotongan/penyetoran ditanggung oleh Pemotong (Penerima Jasa).	Risiko sanksi denda dan bunga akibat keterlambatan penyetoran atau kesalahan hitung ditanggung penuh oleh penerima jasa.
Dasar Penyetoran	Bukti Potong yang dibuat oleh Pemotong.	Dapat berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat berdasarkan perjanjian/ketentuan.

Dalam skema penyetoran sendiri, penerima jasa mengambil alih seluruh tanggung jawab kepatuhan yang biasanya diemban oleh pemotong pajak. Ini mencakup risiko paling besar, yaitu sanksi denda dan bunga jika terjadi keterlambatan penyetoran. Berdasarkan undang-undang pajak terbaru, sanksi administrasi berupa bunga dihitung berdasarkan tarif bunga acuan ditambah faktor uplift yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam penyetoran menjadi prioritas utama yang harus dikelola oleh tim keuangan penerima jasa.

Prosedur Penghitungan dan Penyetoran PPh 23 yang Tepat

Mekanisme pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan sendiri oleh penerima jasa, alih-alih melalui pemotongan, memerlukan ketelitian ekstra dalam setiap tahapannya. Kesalahan sekecil apa pun dalam penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau penggunaan kode setoran dapat berujung pada sanksi administrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti prosedur yang sangat akurat dan didasarkan pada pengalaman praktis perpajakan yang sesuai dengan regulasi terkini.

Langkah 1: Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang Benar untuk Jenis Jasa

Kunci utama dalam menghitung PPh Pasal 23 adalah memastikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan sudah tepat. Sesuai ketentuan, DPP PPh 23 untuk jasa dihitung dari jumlah bruto imbalan yang dibayarkan. Jumlah bruto ini mencakup semua pembayaran yang diberikan sehubungan dengan jasa, termasuk gaji, honorarium, bonus, tunjangan, dan imbalan lainnya.

Namun, terdapat pengecualian penting yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan jasa konstruksi atau jasa lain di mana terdapat komponen penggantian biaya (reimbursement). Hanya nilai imbalan jasa yang murni, tanpa menyertakan pengeluaran yang telah dibayar oleh penerima jasa kepada pihak ketiga (misalnya, biaya out-of-pocket yang dapat dibuktikan dengan faktur/bukti pendukung atas nama penyedia jasa), yang boleh dimasukkan sebagai DPP. Kesalahan dalam memisahkan komponen reimbursement dan imbalan jasa murni adalah sumber audit yang paling umum. Kami, sebagai konsultan pajak berpengalaman, selalu menekankan bahwa dokumentasi yang jelas antara biaya jasa dan biaya penggantian adalah langkah awal untuk menghindari koreksi pajak.

Langkah 2: Tarif PPh 23 dan Contoh Penghitungan Akhir yang Detail

Setelah DPP ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan tarif PPh 23 yang berlaku. Rumus penghitungan PPh Pasal 23 secara umum adalah:

$$\text{PPh 23} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

Tarif PPh 23 dibedakan berdasarkan jenis penghasilan dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh penyedia jasa:

Tarif 15% dari penghasilan bruto: Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur dalam PMK terkait.
Tarif 2% dari penghasilan bruto: Untuk jasa selain jasa yang disebut di atas dan sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan (misalnya, jasa event organizer, jasa catering, dan lain-lain).

Penting untuk dicatat, jika penyedia jasa tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan adalah 100% lebih tinggi dari tarif normal. Dengan demikian, tarif menjadi $30%$ (jika tarif normal $15%$) atau $4%$ (jika tarif normal $2%$).

Contoh Penghitungan Detail:

Misalnya, PT Maju (penerima jasa, yang akan menyetor sendiri PPh 23) membayar jasa konsultan manajemen kepada CV Sejahtera (penyedia jasa) sebesar Rp 50.000.000 (jumlah bruto). Jasa konsultan manajemen dikenakan tarif $2%$. CV Sejahtera memiliki NPWP.

$$\text{PPh 23} = \text{Rp 50.000.000} \times 2% = \text{Rp 1.000.000}$$

Maka, PT Maju harus menyetorkan PPh 23 sebesar Rp 1.000.000 atas nama CV Sejahtera, dan CV Sejahtera akan menerima pembayaran jasa sebesar Rp 49.000.000. Bukti setoran ini (SSP dan Bukti Potong) harus diserahkan kepada CV Sejahtera untuk dikreditkan.

Langkah 3: Proses Pembayaran (Penyetoran) Menggunakan Kode Billing

Setelah jumlah PPh 23 dihitung, proses penyetoran harus dilakukan menggunakan sistem pembayaran elektronik. Kecepatan dan ketepatan kode yang digunakan adalah faktor krusial dalam kepatuhan pajak.

Panduan Aksi Cepat untuk Penyetoran PPh 23 atas Jasa:

Buat Kode Billing: Kode billing dibuat melalui portal DJP Online atau channel resmi lainnya (seperti Bank Persepsi).
Kode Akun Pajak (KAP): Gunakan 411124 (Pajak Penghasilan Pasal 23). KAP ini menunjukkan jenis pajak yang disetor.
Kode Jenis Setoran (KJS):
- Gunakan 100 jika PPh 23 tersebut adalah hasil pemotongan atau penyetoran yang normal (umumnya untuk Wajib Pajak Badan).
- Gunakan 104 (Setoran PPh Pasal 23 atas penghasilan yang dibayar sendiri) jika ini murni pembayaran yang dilakukan sendiri oleh penerima jasa, misalnya untuk transaksi khusus atau pembayaran PPh 23 atas jasa ke Wajib Pajak Luar Negeri (yang harus mengikuti KJS khusus untuk luar negeri). Dalam skenario normal di mana penerima jasa bertindak sebagai pemotong/penyetor, KJS 100 seringkali digunakan. Penting: Pastikan KJS yang digunakan sesuai dengan regulasi terakhir yang diumumkan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari salah pelaporan.
Lakukan Pembayaran: Bayar menggunakan Kode Billing yang telah dibuat melalui bank, kantor pos, atau e-commerce yang bekerjasama dengan DJP.

Bukti setoran yang sah adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN inilah yang menjadi dasar validitas penyetoran dan harus dicantumkan dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi. Kelalaian dalam mendapatkan NTPN yang valid berarti pajak dianggap belum disetor.

Dengan mengikuti tiga langkah ini, penerima jasa dapat memastikan bahwa kewajiban perpajakan atas PPh 23 telah dipenuhi secara transparan, akuntabel, dan sesuai hukum, yang merupakan fondasi kuat dalam menjaga kepatuhan perpajakan perusahaan.

Memastikan Kredibilitas dan Pengalaman: Bukti Potong dan Pelaporan

Dalam skema khusus di mana PPh 23 atas jasa dibayar sendiri oleh penerima jasa, seringkali muncul keraguan mengenai legalitas dan administrasi perpajakannya. Namun, perlu ditekankan bahwa mekanisme pembayaran sendiri ini tidak menghilangkan tanggung jawab administrasi yang melekat pada Wajib Pajak Pemotong (dalam hal ini, penerima jasa). Pelaporan yang akurat dan penerbitan dokumen pajak yang kredibel adalah inti dari kepatuhan dan upaya membangun otoritas dalam praktik perpajakan perusahaan Anda. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan internal, tetapi juga menjadi bukti sah di mata Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan bagi pihak penyedia jasa untuk mengkreditkan pajak mereka.

Penerbitan Bukti Potong PPh 23 dalam Mekanisme Penyetoran Sendiri

Meskipun penyetoran PPh 23 dilakukan sendiri oleh penerima jasa, kewajiban formal untuk membuat dan menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 23 tetap harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan DJP terbaru yang mengatur proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Aturan ini memastikan bahwa setiap transaksi jasa yang dikenakan PPh 23, terlepas dari siapa yang melakukan penyetoran, memiliki dokumentasi yang jelas dan terverifikasi.

Penerima jasa memiliki tanggung jawab hukum untuk menerbitkan formulir Bukti Potong PPh 23, yang pada dasarnya mengkonfirmasi bahwa sejumlah pajak telah dibayarkan atas penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa. Tindakan ini merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan dan otoritas dalam kepatuhan pajak. Misalnya, dalam Bukti Potong PPh Pasal 23 (Formulir 1721-V), Wajib Pajak Pemotong (penerima jasa) harus mencantumkan identitas penyedia jasa, jenis penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bruto, tarif, jumlah PPh yang dipotong/disetor, dan tanggal penyetoran.

Contoh Visualisasi Bukti Potong/Faktur Pajak Khusus:

Untuk memperkuat bukti bahwa kewajiban telah dilaksanakan dengan benar, penerima jasa harus memastikan format Bukti Potong yang dikeluarkan memenuhi standar yang ditetapkan DJP. Dokumen ini harus mencakup:

Identitas Lengkap Pemotong (Penerima Jasa): Nama, NPWP, dan alamat.
Identitas Lengkap Pihak yang Dipotong (Penyedia Jasa): Nama, NPWP, dan alamat.
Rincian Transaksi: Jenis jasa, jumlah Bruto, dan tarif.
Nomor Bukti Potong: Nomor unik yang berurutan.
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN): Nomor dari Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibayar sendiri oleh penerima jasa, sebagai bukti penyetoran.

Kehadiran NTPN ini adalah elemen krusial yang menunjukkan bahwa pembayaran telah disetorkan ke kas negara, memberikan kepastian dan legalitas pada proses tersebut.

Tata Cara Pelaporan Pajak melalui SPT Masa Unifikasi yang Akurat

Mekanisme pembayaran sendiri oleh penerima jasa tidak membebaskan Wajib Pajak Pemotong dari kewajiban melaporkan transaksi tersebut. Pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi, yang merupakan sistem pelaporan pajak penghasilan yang terintegrasi untuk beberapa jenis PPh.

Langkah-langkah untuk pelaporan yang akurat dan kredibel:

Pengumpulan Data: Kumpulkan semua Bukti Potong PPh 23 yang telah diterbitkan (yang mencakup NTPN dari setoran sendiri).
Pembuatan Dokumen Induk: Buat SPT Masa PPh Unifikasi.
Pengisian Lampiran: Isi lampiran SPT Masa Unifikasi dengan daftar PPh Pasal 23 yang telah disetor, merujuk pada Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari pembayaran sendiri yang dilakukan. NTPN adalah kunci verifikasi yang diakui DJP dan menunjukkan keahlian Wajib Pajak dalam mengikuti prosedur.
Pelaporan Elektronik: Sampaikan SPT Masa Unifikasi secara elektronik (e-Filing atau e-SPT) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Kepatuhan terhadap batas waktu ini sangat penting. Keterlambatan pelaporan dapat memicu sanksi administrasi berupa denda, yang akan mengurangi otoritas dan kepercayaan Wajib Pajak di mata otoritas pajak.

Implikasi Pelaporan bagi Pemberi Jasa (Kredit Pajak)

Bukti Potong PPh 23 yang diterbitkan dan dilaporkan dengan benar memiliki implikasi positif yang signifikan bagi pihak penyedia jasa (pemberi penghasilan). Bukti Potong tersebut adalah instrumen penting yang memungkinkan penyedia jasa untuk menggunakan jumlah pajak yang telah disetor (baik dipotong atau dibayar sendiri oleh penerima jasa) sebagai Kredit Pajak (PPh Pasal 23) di akhir tahun pajak saat menghitung PPh Badan atau PPh Orang Pribadi.

Dengan adanya Bukti Potong yang sah, penyedia jasa dapat mengurangi jumlah total pajak penghasilan terutang mereka (misalnya, PPh Pasal 29 Badan atau PPh Tahunan Orang Pribadi) sebesar nilai yang tercantum dalam bukti potong. Hal ini menghindari terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang sama. Jika total kredit pajak lebih besar daripada total PPh terutang, penyedia jasa berhak mengajukan permohonan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak).

Ini menegaskan kembali bahwa otoritas dan pengalaman dalam kepatuhan administrasi perpajakan tidak hanya menguntungkan Wajib Pajak Pemotong, tetapi juga memastikan proses pajak yang adil dan benar bagi mitra bisnis mereka.

Strategi Menghindari Kesalahan Umum dan Sanksi Administrasi

Ketika PPh Pasal 23 atas jasa dibayar sendiri oleh penerima jasa, mekanisme ini membawa tantangan kepatuhan yang unik. Mengingat tanggung jawab penuh atas penyetoran berada di tangan penerima jasa, sangat penting untuk memahami area-area rawan kesalahan yang sering menimbulkan sanksi denda dan bunga. Membangun kredibilitas dan keandalan dalam manajemen perpajakan Anda bergantung pada akurasi penghitungan dan ketepatan waktu pelaporan.

Kesalahan Penentuan DPP: Masalah Transaksi Gabungan (Jasa dan Barang)

Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan perusahaan adalah kekeliruan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Seringkali, transaksi pembayaran jasa mencakup komponen penggantian biaya (reimbursement) atau biaya lain di luar imbalan jasa yang sebenarnya.

Perlu diingat: DPP PPh Pasal 23 hanya dihitung dari jumlah bruto imbalan jasa yang menjadi objek pajak. Komponen penggantian biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa atas nama penerima jasa dan ditagihkan kembali (seperti biaya tiket perjalanan, akomodasi, atau material yang disertakan dalam tagihan) tidak boleh dimasukkan ke dalam DPP. Untuk menghindari kesalahan ini, tim keuangan Anda harus memastikan bahwa tagihan dari penyedia jasa memisahkan secara jelas antara nilai imbalan jasa dan nilai penggantian biaya yang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah. Mengacu pada peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemisahan ini adalah kunci untuk menghitung kewajiban pajak dengan benar, sehingga menjaga integritas dan ketepatan laporan keuangan Anda. Jika tidak dipisahkan, DJP dapat menganggap seluruh nilai tagihan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Risiko Tidak Adanya NPWP: Perhitungan Tarif Lebih Tinggi dan Dampaknya

Dalam skema pembayaran PPh 23, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh penyedia jasa memiliki dampak signifikan terhadap tarif pemotongan/penyetoran.

Untuk Wajib Pajak (WP) domestik yang merupakan penyedia jasa, jika mereka tidak memiliki NPWP, tarif PPh Pasal 23 yang berlaku menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal.

Jasa (Tarif Normal 2%): Jika penyedia jasa tidak memiliki NPWP, tarif yang wajib digunakan adalah $2% \times 200% = 4%$.
Dividen/Bunga/Royalti (Tarif Normal 15%): Jika tidak ada NPWP, tarifnya menjadi $15% \times 200% = 30%$.

Sebagai penerima jasa yang melakukan penyetoran PPh 23, Anda memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memverifikasi status NPWP penyedia jasa. Kegagalan menerapkan tarif 100% lebih tinggi ini akan mengakibatkan kurang bayar, yang pada akhirnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Proses verifikasi ini mencerminkan keahlian dan tanggung jawab Anda dalam mengelola kepatuhan pajak.

Strategi Pengelolaan Dokumen dan Arsip Pajak yang Efisien

Pengelolaan dokumen yang efisien adalah benteng pertahanan utama terhadap temuan audit. Dalam konteks PPh 23 yang disetor sendiri, menjaga arsip yang rapi dan terverifikasi adalah demonstrasi keandalan operasional Anda.

Untuk memastikan kesiapan audit dan menghindari sanksi, tim keuangan Anda harus rutin melakukan Audit Internal Kepatuhan sebelum batas waktu penyetoran (tanggal 10 bulan berikutnya) dan pelaporan (tanggal 20 bulan berikutnya).

Checklist Audit Internal PPh 23 (5 Poin Kritis):

Verifikasi NPWP: Pastikan status NPWP penyedia jasa sudah dikonfirmasi dan tarif yang digunakan (2%, 4%, 15%, atau 30%) sudah tepat.
Pemisahan DPP: Cek ulang tagihan untuk memastikan komponen imbalan jasa dan reimbursement sudah dipisahkan, dan PPh 23 hanya dihitung dari imbalan jasa bruto.
Bukti Potong Akurat: Verifikasi bahwa Bukti Potong (setelah penyetoran) telah dibuat menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi dan mencantumkan NPWP/NIK penyedia jasa dengan benar.
Tanggal Setor Tepat: Pastikan penyetoran ke kas negara (menggunakan Kode Billing) dilakukan sebelum tanggal 10.
NTPN Tersedia: Pastikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari Surat Setoran Pajak (SSP) telah diarsipkan dengan baik dan siap diinput ke dalam SPT Masa Unifikasi.

Dengan menerapkan strategi pengelolaan dokumen yang disiplin dan melaksanakan checklist audit internal ini, Anda dapat secara signifikan mengurangi risiko kesalahan dan menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan pajak kepada otoritas fiskal.

Pertanyaan Umum Terkait PPh 23 Jasa yang Dibayar Sendiri

Q1. Apakah wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) di SPT Masa?

Ya, sangat wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi. NTPN adalah kode unik yang diterbitkan oleh sistem bank/pos setelah setoran pajak Anda berhasil diverifikasi. Dalam konteks pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan sendiri oleh penerima jasa, Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi dengan NTPN merupakan bukti sah dan kredibel bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan. Tanpa NTPN yang valid dan dimasukkan ke dalam e-Bupot Unifikasi, Ditjen Pajak tidak memiliki catatan pembayaran yang dapat dicocokkan dengan laporan Anda, yang dapat berujung pada status SPT kurang bayar atau dianggap belum disetor.

Q2. Apa sanksi jika terjadi keterlambatan penyetoran PPh 23 dalam skema ini?

Dalam skema PPh Pasal 23 atas jasa yang disetorkan sendiri oleh penerima jasa, risiko sanksi sepenuhnya berada pada pihak penyetor (penerima jasa) jika terjadi keterlambatan. Sanksi yang dikenakan adalah berupa bunga penagihan pajak. Besaran sanksi ini dihitung dari tanggal jatuh tempo penyetoran hingga tanggal pembayaran dilakukan.

Menurut ketentuan perpajakan, besaran bunga sanksi dihitung menggunakan tarif bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ditambahkan dengan faktor kenaikan (uplift factor). Perhitungan bunga ini mengikuti rumus: Bunga Sanksi = Tarif Bunga per Bulan $\times$ Jumlah Bulan Keterlambatan $\times$ Jumlah PPh Terutang. Sebagai contoh, jika Anda menunda penyetoran selama dua bulan, tarif bunga akan diakumulasikan sesuai ketentuan PMK yang berlaku pada periode tersebut. Ketepatan waktu penyetoran menjadi indikator kunci kepatuhan dan pengalaman (salah satu pilar utama) dalam mengelola kewajiban pajak, menunjukkan bahwa entitas Anda memprioritaskan regulasi dan menghindari beban finansial tambahan dari sanksi administrasi.

Penting: Batas waktu penyetoran PPh 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang. Keterlambatan satu hari pun sudah dikenakan sanksi bunga.

Kesimpulan: Menguasai Kepatuhan PPh 23 atas Jasa di Tahun 2025

Memahami dan menerapkan mekanisme khusus PPh Pasal 23 jika dibayar sendiri oleh penerima jasa bukanlah perkara mudah, tetapi merupakan aspek penting dari manajemen risiko keuangan perusahaan. Sepanjang pembahasan ini, telah jelas bahwa pengecualian dari mekanisme pemotongan standar ini menuntut tingkat akurasi dan ketelitian yang lebih tinggi dari tim akuntansi dan perpajakan Anda. Kepatuhan yang tepat tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga memastikan kredibilitas laporan keuangan Anda di mata otoritas pajak.

Tiga Tindakan Kunci untuk Kepatuhan PPh 23 yang Sukses

Inti dari kepatuhan PPh 23 yang dibayar sendiri oleh penerima jasa dapat disarikan menjadi tiga tindakan kunci yang harus diterapkan secara konsisten dalam praktik harian. Pertama, Anda harus memastikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif yang digunakan sudah benar — ini adalah fondasi dari seluruh penghitungan. Pastikan Anda hanya menghitung imbalan jasa dan tidak memasukkan komponen yang dikecualikan, seperti reimbursement murni. Kedua, penyetoran harus dilakukan tepat waktu menggunakan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai, karena keterlambatan sekecil apapun akan memicu denda dan bunga yang dihitung berdasarkan tarif bunga acuan. Terakhir, pelaporan harus komprehensif melalui SPT Masa Unifikasi, di mana bukti setoran (NTPN) dan penerbitan bukti potong kepada penyedia jasa harus dilakukan dengan akurat. Tindakan-tindakan ini mencerminkan keahlian dan keandalan Anda dalam mengelola kewajiban pajak.

Langkah Berikutnya: Konsultasi dan Audit Pajak Internal

Dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang, sangat dianjurkan untuk segera melakukan rekonsiliasi data antara catatan akuntansi dan pelaporan perpajakan Anda. Proses rekonsiliasi ini sangat penting untuk mencegah adanya temuan saat pemeriksaan pajak di kemudian hari, terutama terkait perbedaan angka DPP. Lakukan audit internal sederhana untuk mengecek kepatuhan pada setiap tahapan, mulai dari penentuan DPP hingga pelaporan. Apabila perusahaan Anda sering menggunakan skema pembayaran sendiri ini, konsultasi dengan konsultan pajak bersertifikat dapat memberikan jaminan bahwa proses yang diterapkan telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak dan memperkuat bukti keahlian perusahaan dalam kepatuhan pajak.