PPh 23 Jasa: Panduan Lengkap Tarif & Cara Hitung Terbaru

Pajak PPh 23 Jasa: Tarif, Objek, dan Pentingnya Pemotongan yang Benar

Berapa Besaran PPh Pasal 23 untuk Jasa? (Jawaban Cepat)

Besaran potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas imbalan jasa pada umumnya adalah 2% dari jumlah penghasilan bruto (Dasar Pengenaan Pajak/DPP), dengan catatan penerima penghasilan (pemberi jasa) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, perlu dicatat bahwa tarif PPh 23 ini akan meningkat drastis menjadi 4% dari jumlah bruto (100% lebih tinggi) apabila penerima penghasilan tersebut tidak memiliki NPWP. Seluruh perusahaan wajib memahami perbedaan tarif krusial ini.

Kenapa Pemahaman PPh 23 Jasa Penting untuk Bisnis Anda?

Pemahaman mendalam mengenai kewajiban PPh 23 jasa sangat penting karena pajak ini merupakan tanggung jawab pemotongan (dengan otoritas yang jelas) yang dibebankan kepada perusahaan pengguna jasa (pemberi pembayaran). Artikel ini dirancang sebagai panduan langkah demi langkah yang komprehensif, bertujuan untuk membantu Anda menghitung dan memahami kewajiban PPh 23 jasa secara tepat, sehingga Anda dapat memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi pajak dan secara efektif menghindari potensi sanksi, denda, serta risiko audit yang tidak perlu.

Dasar Hukum dan Objek Imbalan Jasa yang Dikenai PPh Pasal 23

Memahami berapa PPh 23 yang harus dibayar untuk jasa tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dasar hukum yang mengaturnya. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain sehubungan dengan jasa, modal, atau hadiah/penghargaan. Untuk transaksi jasa, dasar hukum utama telah ditetapkan dengan tegas oleh pemerintah, yang memberikan otoritas hukum yang kuat bagi setiap pemotong pajak.

Secara fundamental, PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 23. Regulasi ini kemudian diperjelas dan diperluas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015. Dokumen regulasi ini adalah pedoman krusial yang harus diacu oleh setiap perusahaan atau individu yang melakukan pembayaran atas jasa tertentu, memberikan kejelasan dan kredibilitas pada proses kepatuhan pajak. Pemahaman atas regulasi ini memastikan bahwa perusahaan Anda beroperasi sesuai ketentuan dan memiliki reputasi yang baik di mata otoritas pajak.

Apa Saja Jasa yang Termasuk dalam Objek PPh 23?

Objek PPh Pasal 23 atas jasa adalah daftar yang luas dan spesifik, yang dirinci secara komprehensif dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Jasa yang termasuk dalam daftar ini tidak hanya terbatas pada layanan umum, tetapi mencakup puluhan jenis jasa yang sering ditemui dalam operasional bisnis modern.

Beberapa contoh kunci dari jasa yang dikenai pemotongan PPh 23 meliputi:

Jasa Manajemen: Layanan yang berkaitan dengan konsultasi dan pengelolaan operasional bisnis.
Jasa Teknik: Layanan yang bersifat keinsinyuran dan perancangan teknis.
Jasa Konsultan: Layanan nasihat atau saran profesional di berbagai bidang (hukum, keuangan, dll.).
Jasa Konstruksi: (Catatan: Meskipun beberapa jasa konstruksi dikenakan PPh Final, layanan non-inti konstruksi seperti jasa pengawasan dan perencanaan dapat termasuk dalam PPh 23).
Jasa Penilaian (Appraisal): Layanan penaksiran nilai suatu aset atau properti.

Penting untuk dicatat bahwa daftar ini sangat rinci dan dapat berubah sesuai perkembangan ekonomi dan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur memverifikasi jenis jasa yang mereka bayarkan terhadap daftar terbaru dalam PMK 141/2015 untuk memastikan kepatuhan yang akurat.

Memahami Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Jumlah Bruto

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah fondasi bagi perhitungan berapa PPh 23 yang harus dibayar. Untuk jasa, DPP ini dikenal sebagai Jumlah Penghasilan Bruto.

Jumlah Penghasilan Bruto didefinisikan sebagai seluruh jumlah imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada penyedia jasa. Kunci penting dalam menentukan DPP yang benar adalah memastikan bahwa ia tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Dengan kata lain, PPh 23 hanya dikenakan atas nilai sebelum PPN.

Contoh: Jika total tagihan jasa adalah Rp11.000.000 (termasuk PPN 11% sebesar Rp1.000.000), maka Jumlah Penghasilan Bruto (DPP) adalah Rp10.000.000. PPh 23 akan dihitung dari basis Rp10.000.000 tersebut.

Selain itu, sesuai ketentuan pajak, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh 23 harus merupakan nilai bruto murni. Ini berarti DPP tidak boleh mencakup penggantian (reimbursement) atas biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga yang dibayarkan kembali oleh pemotong. Memastikan pemisahan yang tepat antara nilai jasa murni dan biaya penggantian ini adalah praktik keahlian akuntansi yang meminimalkan risiko sanksi dan audit.

Analisis Mendalam: Tarif PPh 23 (2% vs 4%) dan Status NPWP

Perbedaan tarif dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa merupakan faktor yang sangat krusial dan harus dipahami oleh pemotong maupun penerima jasa. Kewajiban pemotongan dapat berlipat ganda, dari 2% menjadi 4%, hanya karena status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari penyedia jasa. Perbedaan tarif ini sengaja ditetapkan oleh pemerintah sebagai mekanisme untuk mendorong kepatuhan dan memastikan semua subjek pajak terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.

Tarif Standar PPh 23 Sebesar 2% untuk Pemilik NPWP

Tarif standar yang ditetapkan untuk pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa tertentu—seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015—adalah sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto (DPP).

Pengenaan tarif 2% ini hanya berlaku jika dan hanya jika penerima penghasilan (penyedia jasa) dapat menunjukkan dan menyerahkan salinan NPWP-nya kepada pihak pemotong pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya dokumentasi dan validitas data sebagai landasan dalam melaksanakan pemotongan pajak yang benar. Bagi penyedia jasa, memiliki NPWP adalah insentif nyata karena mengurangi beban pemotongan pajak secara signifikan pada setiap transaksi yang dilakukan.

Konsekuensi dan Risiko Tarif PPh 23 Sebesar 4% Tanpa NPWP

Ketentuan perundang-undangan pajak secara tegas mengatur bahwa jika penerima imbalan jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan yang wajib diterapkan adalah 100% lebih tinggi dari tarif normal. Dengan demikian, tarif PPh 23 atas jasa secara otomatis meningkat menjadi 4% dari jumlah penghasilan bruto.

Pemberlakuan tarif 4% ini dikenakan secara otomatis oleh pemotong pajak begitu ia tidak menerima salinan NPWP dari penerima jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang PPh. Ini adalah konsekuensi langsung bagi penyedia jasa yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

Lebih lanjut, bagi perusahaan yang bertindak sebagai pemotong pajak, sering bertransaksi dengan lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP dapat meningkatkan potensi dan risiko audit dari otoritas pajak. Direktori Jenderal Pajak (DJP) secara rutin melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan pihak non-NPWP. Transaksi semacam ini dapat menjadi indikator ketidakpatuhan atau potensi penghindaran pajak, sehingga memicu pemeriksaan lebih mendalam terhadap kebenaran pemotongan dan penyetoran PPh 23. Perusahaan yang memiliki sistem pencatatan yang akurat dan selalu memastikan kelengkapan dokumen (terutama NPWP lawan transaksi) akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat membangun kredibilitas dan keandalan dalam pelaporan pajak. Dengan kata lain, memastikan lawan transaksi memiliki NPWP adalah bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik dan mengurangi paparan risiko fiskal yang tidak perlu.

Langkah-Langkah Praktis Menghitung PPh Pasal 23 Atas Jasa

Memahami teori tarif PPh Pasal 23 (2% atau 4%) saja tidak cukup. Dalam praktik bisnis sehari-hari, Anda membutuhkan panduan langkah demi langkah yang jelas untuk melakukan pemotongan yang benar. Kesalahan dalam perhitungan tidak hanya menyebabkan kurang bayar, tetapi juga dapat memicu sanksi dan ketidakpatuhan.

Prinsip dasarnya sederhana: PPh 23 Jasa dihitung dengan formula: $$\text{PPh 23 Jasa} = \text{Tarif (2% atau 4%)} \times \text{Jumlah Penghasilan Bruto}$$ Perbedaan utama terletak pada penentuan tarif yang tepat dan pemahaman yang benar mengenai apa yang dimaksud dengan “Jumlah Penghasilan Bruto” dalam konteks pajak.

Studi Kasus 1: Perhitungan PPh 23 Jasa Konsultasi (Dengan NPWP)

Untuk memahami penerapan tarif standar 2%, mari kita asumsikan sebuah skenario nyata. PT Makmur Sentosa (Pemotong Pajak) menggunakan jasa konsultan pemasaran dari CV Sinar Terang (Penerima Jasa) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyerahkan salinan NPWP-nya.

Jenis Jasa: Jasa Konsultasi
Nilai Kontrak (Termasuk PPN 11%): Rp 55.500.000
Status NPWP CV Sinar Terang: Memiliki
Dasar Bruto (DPP): Dalam transaksi yang mencantumkan PPN, DPP adalah nilai sebelum PPN. $$\text{DPP} = \frac{\text{Nilai Kontrak}}{\text{1 + 11%}} = \frac{\text{Rp 55.500.000}}{1,11} = \text{Rp 50.000.000}$$
Perhitungan PPh 23: $$\text{PPh 23} = 2% \times \text{Rp 50.000.000} = \text{Rp 1.000.000}$$

PT Makmur Sentosa wajib memotong PPh 23 sebesar Rp 1.000.000 dari pembayaran kepada CV Sinar Terang. Penting untuk dicatat, proses ini kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Bukti Potong melalui sistem E-Bupot DJP Online, yang merupakan tahapan akhir dari proses end-to-end pemotongan pajak yang nyata dan dapat diverifikasi, memastikan kepatuhan pelaporan.

Studi Kasus 2: Perhitungan PPh 23 Jasa Teknik (Tanpa NPWP)

Skenario kedua menunjukkan konsekuensi jika penerima jasa tidak dapat menunjukkan NPWP. PT Bangun Karya (Pemotong Pajak) menggunakan jasa perbaikan mesin dari Bapak Anton (Penerima Jasa Perorangan) yang belum memiliki NPWP.

Jenis Jasa: Jasa Teknik (Termasuk dalam objek PPh 23)
Nilai Imbalan Bruto: Rp 20.000.000
Status NPWP Bapak Anton: Tidak Memiliki
Tarif PPh 23 yang Dikenakan: 4% (100% lebih tinggi dari tarif standar 2%)
Dasar Bruto (DPP): Rp 20.000.000
Perhitungan PPh 23: $$\text{PPh 23} = 4% \times \text{Rp 20.000.000} = \text{Rp 800.000}$$

Dalam kasus ini, PT Bangun Karya tetap harus memotong Rp 800.000. Kegagalan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi ini karena ketiadaan NPWP dapat mengakibatkan perusahaan pemotong pajak menanggung sanksi atau kurang bayar. Kewajiban pemotongan berada di tangan PT Bangun Karya, terlepas dari alasan Bapak Anton tidak memiliki NPWP.

Tips: Menghindari Kekeliruan dalam Menentukan Dasar Bruto

Kekeliruan paling umum dalam menghitung PPh 23 adalah salah menentukan “Jumlah Penghasilan Bruto” (DPP). Sesuai ketentuan pajak, pemotong harus memastikan bahwa Jumlah Bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan tidak mencakup penggantian (reimbursement) atas biaya yang dikeluarkan pihak ketiga.

Misalnya, jika sebuah agensi jasa event organizer menagih Anda dengan rincian:

Fee Jasa EO: Rp 30.000.000
Biaya Sewa Tenda (yang dibayar agensi ke pihak ketiga): Rp 10.000.000
Total Tagihan: Rp 40.000.000

PPh Pasal 23 hanya dikenakan atas Fee Jasa EO (Rp 30.000.000). Biaya yang dikeluarkan untuk pihak ketiga (biaya sewa tenda) yang sifatnya adalah penggantian tidak boleh menjadi bagian dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk menguatkan klaim ini, agensi event organizer harus melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang valid untuk biaya reimbursement tersebut. Dalam pengalaman kami menangani kepatuhan pajak perusahaan, memastikan dokumentasi reimbursement ini adalah langkah krusial untuk mempertahankan akurasi perhitungan pajak dan meminimalkan risiko temuan saat audit.

Peran Kepatuhan Pajak (Authority) dan Reputasi (Trust) dalam Transaksi Jasa

Kepatuhan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk membangun kredibilitas dan otoritas bisnis di mata regulator dan mitra usaha. Ketepatan dalam menjalankan tanggung jawab ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang profesional dan taat hukum, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan publik.

Kewajiban Pemotong PPh 23: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pemotong PPh 23 adalah pihak yang membayarkan atau terutang imbalan jasa kepada penyedia jasa. Pihak pemotong ini, yang umumnya adalah badan usaha (Wajib Pajak Badan) atau penyelenggara kegiatan, secara hukum memiliki tanggung jawab mutlak untuk melaksanakan tiga fungsi utama: memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan tersebut tepat waktu. Kegagalan dalam salah satu tahapan ini dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang signifikan, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk membangun reputasi perusahaan yang baik dan terpercaya, kepatuhan pajak adalah faktor utama. Seperti yang sering ditekankan oleh pakar pajak dari Tax Center Universitas terkemuka, “Kepatuhan pajak yang konsisten adalah indikator kuat dari tata kelola perusahaan yang baik dan merupakan pilar penting dalam membangun Good Standing di mata otoritas fiskal maupun mitra bisnis. Perusahaan yang patuh cenderung menghadapi risiko audit yang lebih rendah dan membangun citra profesionalisme yang tidak ternilai harganya.” Oleh karena itu, memastikan semua transaksi jasa diidentifikasi dan dipotong PPh 23 secara benar adalah prioritas strategis, bukan hanya kepatuhan teknis.

Proses Pelaporan PPh 23: Bukti Potong dan Batas Waktu Setor/Lapor

Pemotong pajak wajib menyelenggarakan proses administrasi PPh 23 yang terstruktur. Setelah pemotongan dilakukan, pemotong harus membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 dan menyerahkannya kepada penerima penghasilan (penyedia jasa). Bukti potong ini sangat penting bagi penerima jasa karena akan digunakan sebagai kredit pajak untuk mengurangi kewajiban PPh Tahunan mereka.

Sementara itu, pemotong pajak harus memperhatikan dua batas waktu krusial yang diatur dalam regulasi:

Batas Waktu Penyetoran: PPh Pasal 23 yang telah dipotong harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Penyetoran ini dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing yang dibuat atas nama pemotong.
Batas Waktu Pelaporan: Setelah penyetoran, pemotong wajib melaporkan PPh 23 yang telah disetor melalui SPT Masa PPh Pasal 23 selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Pelaporan ini wajib dilakukan menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjamin akurasi dan kemudahan verifikasi data.

Keterlambatan penyetoran atau pelaporan dapat dikenakan sanksi bunga dan denda, sehingga disiplin terhadap tanggal-tanggal tersebut merupakan kunci untuk mempertahankan kepatuhan dan menghindari kerugian finansial yang tidak perlu.

Strategi Optimalisasi dan Pengecualian Pemotongan PPh 23 Jasa

Pemotongan PPh Pasal 23 bukanlah mekanisme pemajakan yang bersifat absolut pada setiap transaksi jasa. Dalam konteks pengelolaan pajak yang efisien dan menghindari pemajakan berganda, terdapat sejumlah skenario dan kondisi yang secara hukum membebaskan transaksi dari kewajiban pemotongan PPh 23. Memahami pengecualian ini adalah kunci untuk mengoptimalkan arus kas (likuiditas) perusahaan Anda dan memastikan ketaatan pada regulasi.

Jasa yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Pengecualian PPh Pasal 23 diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait, bertujuan untuk mencegah tumpang tindih jenis pajak atau pemajakan atas penghasilan yang bukan objek PPh 23.

Beberapa jenis penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa secara spesifik dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23, antara lain:

Penghasilan yang Dibayar/Terutang kepada Bank: Penghasilan jasa yang dibayarkan kepada bank dikecualikan dari pemotongan PPh 23.
Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi: Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi tidak termasuk objek PPh 23.
Jasa yang Sudah Dipotong PPh Pasal 21: Imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi) tidak lagi dipotong PPh 23. Hal ini mencegah adanya pemotongan pajak ganda (PPh 21 dan PPh 23) atas satu objek penghasilan yang sama.
Jasa yang Sudah Dikenakan PPh Final: Beberapa jenis penghasilan jasa—seperti jasa konstruksi—dikenakan PPh yang bersifat final (PPh Pasal 4 ayat 2), sehingga tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final.

Mengelola Jasa yang Sudah Dikenakan PPh Final atau PPh 21

Perusahaan harus memiliki sistem kontrol internal yang kuat untuk secara otomatis memilah dan mengidentifikasi transaksi yang masuk dalam kategori pengecualian. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan membangun reputasi perusahaan yang patuh.

Sebagai contoh nyata yang dapat meningkatkan kepercayaan publik (sebuah aspek penting dari kepatuhan otoritas pajak), sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang ekspor telah berhasil mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi dengan modul perpajakan. Sistem ini memprogram secara otomatis:

Validasi Subjek Pajak: Memastikan apakah penyedia jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (yang berpotensi dikenakan PPh 21) atau Wajib Pajak Badan (yang merupakan objek PPh 23).
Verifikasi PPh Final: Jika jenis jasa (misalnya, Jasa Konstruksi) sudah teridentifikasi sebagai objek PPh Final, sistem akan mengeluarkan tagihan dari proses pemotongan PPh 23.
Pengecekan Dokumen Pendukung: Jika penyedia jasa adalah UMKM yang menggunakan skema PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022 (tarif $0,5%$ dari omzet), sistem akan memvalidasi Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23 yang dilampirkan.

Penyedia jasa yang ingin menguatkan klaim pengecualian dan memastikan likuiditasnya tidak terganggu oleh pemotongan, memiliki kewajiban untuk melampirkan dokumen pendukung yang relevan. Jika pengecualian didasarkan pada skema PPh Final UMKM, Wajib Pajak harus melampirkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23 yang mereka peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sementara itu, untuk jasa yang telah dikenakan PPh Pasal 21, penerima jasa dapat melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 atau dokumen pendukung lain yang membuktikan pajak telah dipotong oleh pihak lain, sehingga pemotong PPh 23 tidak perlu melakukan pemotongan lagi. Tanpa dokumen-dokumen ini, pemotong PPh 23 memiliki dasar hukum yang kuat untuk tetap melakukan pemotongan dengan tarif 2% atau 4%.

Pertanyaan Umum Seputar PPh 23 Jasa yang Sering Diajukan

Q1. Apakah jasa konstruksi dikenakan PPh 23 atau PPh Final?

Salah satu kebingungan paling umum adalah membedakan perlakuan pajak antara jasa konstruksi dan jasa non-konstruksi. Perlu dipahami bahwa jasa konstruksi pada umumnya dikenakan PPh Final, bukan PPh Pasal 23. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) khusus, yang menetapkan tarif PPh Final yang berbeda-beda tergantung jenis pelaksana konstruksi (misalnya, pelaksana, perencana, atau pengawas) dan kualifikasi usaha yang dimiliki. Untuk memastikan keakuratan pemotongan, pihak pemotong wajib memeriksa klasifikasi dan sub-klasifikasi jasa yang diberikan. Mengacu pada konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemotongan PPh 23 hanya berlaku untuk jenis jasa yang secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait (saat ini PMK No. 141/PMK.03/2015), dan jasa konstruksi memiliki regulasi PPh tersendiri yang bersifat final.

Q2. Apa yang harus dilakukan jika penerima jasa tidak mau memberikan NPWP?

Kepatuhan dalam pemotongan pajak sangat bergantung pada ketersediaan data, terutama Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pihak penerima penghasilan. Jika penerima jasa menolak atau tidak dapat memberikan salinan NPWP kepada pemotong pajak, pemotong wajib menerapkan tarif 4%, yaitu 100% lebih tinggi dari tarif normal 2%. Peningkatan tarif ini berfungsi sebagai mekanisme disinsentif pajak dan memastikan bahwa kewajiban pajak atas penghasilan tersebut tetap terpenuhi, meskipun tanpa NPWP. Penting bagi pemotong untuk mendokumentasikan permintaan NPWP dan penolakan yang terjadi, sebab penerapan tarif yang lebih tinggi ini adalah kewajiban hukum, dan kegagalan dalam menerapkannya dapat menimbulkan sanksi denda dan bunga saat audit.

Q3. Bagaimana cara membuat dan melaporkan Bukti Potong PPh 23?

Proses administrasi pajak telah dipermudah melalui digitalisasi. Bukti Potong PPh 23 tidak lagi dibuat secara manual, melainkan wajib dibuat dan dilaporkan secara elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 yang tersedia pada portal DJP Online. Pemotong pajak harus memastikan seluruh data transaksi (Nama, NPWP, Dasar Pengenaan Pajak, Jenis Jasa, dan Tarif) diinput dengan benar. Setelah pembuatan selesai, sistem akan menghasilkan Bukti Potong elektronik yang kemudian wajib diserahkan kepada penerima penghasilan sebagai kredit pajak mereka. Batas waktu pelaporan (SPT Masa PPh 23) adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Ketepatan waktu dalam penggunaan e-Bupot dan pelaporan ini merupakan indikator penting dalam menjaga keandalan (Trust) sistem kepatuhan pajak perusahaan.

Kesimpulan: Menguasai Pemotongan PPh 23 Jasa untuk Kepatuhan Total

Memahami dan mengimplementasikan PPh Pasal 23 atas jasa adalah pondasi krusial yang menopang otoritas (Authority) dan reputasi (Trust) perusahaan Anda di mata Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan yang konsisten bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga membangun citra positif bisnis yang bertanggung jawab.

Ringkasan 3 Kunci Kepatuhan PPh 23

Kepatuhan PPh 23 jasa sangat bergantung pada penguasaan tiga kunci utama. Pertama, ketepatan penentuan objek jasa yang dipotong, merujuk secara pasti pada PMK 141/2015. Kedua, penerapan tarif yang benar, yaitu $2%$ dari jumlah bruto bagi pemilik NPWP, atau $4%$ (100% lebih tinggi) jika NPWP tidak tersedia. Ketiga, penyetoran dan pelaporan yang wajib dilakukan tepat waktu menggunakan e-Bupot Unifikasi.

Tindakan Selanjutnya untuk Pelaku Bisnis

Untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan memperkuat Good Standing perusahaan, sangat disarankan bagi setiap pelaku bisnis untuk melakukan audit internal tahunan secara berkala atas semua transaksi jasa. Langkah ini memverifikasi bahwa pemotongan telah sesuai dan semua dokumen pendukung—seperti NPWP lawan transaksi, Bukti Potong, atau Surat Keterangan Bebas (SKB)—telah tersimpan rapi, yang merupakan benteng pertahanan utama saat menghadapi potensi pemeriksaan pajak.