Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran BI: Izin dan Regulasi

Memahami Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran BI (PJSP)

Apa Itu PJSP? Definisi dan Peran Kunci dalam Sistem Pembayaran

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) adalah pihak yang menyediakan layanan transfer dana, kliring, dan penyelesaian pembayaran yang beroperasi secara resmi di bawah pengawasan ketat Bank Indonesia (BI). Secara fundamental, PJSP adalah tulang punggung infrastruktur yang memungkinkan transaksi non-tunai bergerak dengan aman dan efisien di seluruh ekosistem keuangan. Peran kunci mereka mencakup pengelolaan sistem yang memfasilitasi berbagai layanan seperti switching, kliring, settlement, hingga penerbitan instrumen pembayaran.

Landasan Kredibilitas: Mengapa Regulasi BI Penting untuk Kepercayaan

Regulasi Bank Indonesia berperan vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran. Ketika suatu entitas diakui sebagai PJSP, hal ini menandakan bahwa entitas tersebut telah melalui serangkaian uji kelayakan dan memenuhi standar operasional serta manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Kepatuhan terhadap regulasi BI, yang mengatur keamanan, keandalan, dan kepastian hukum, adalah fondasi untuk memastikan setiap transaksi berjalan lancar dan data konsumen terlindungi. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang berencana beroperasi di sektor ini, artikel ini hadir sebagai panduan langkah demi langkah yang komprehensif, menguraikan proses perizinan PJSP sekaligus memaparkan strategi yang diperlukan untuk membangun otoritas digital yang kuat di mata regulator dan pengguna akhir.

Dasar Hukum dan Struktur Klasifikasi PJSP oleh Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia yang Mengatur: PBI No. 23/6/PBI/2021 dan Kaitannya

Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia beroperasi di bawah payung hukum yang ketat dari Bank Indonesia (BI), yang bertindak sebagai pengawas dan regulator utama. Landasan utama regulasi ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Dokumen hukum ini menjadi panduan fundamental, menetapkan definisi, perizinan, kewajiban, serta sanksi bagi seluruh entitas yang bergerak dalam layanan sistem pembayaran.

Untuk menekankan dasar hukum yang kuat, penting untuk mencatat bahwa PBI ini secara spesifik mengatur tentang prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan siber. Sebagai contoh, Pasal 5 dari PBI ini secara jelas menyatakan bahwa setiap PJSP wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan kegiatan usahanya. PBI 23/6/PBI/2021 dirancang untuk memastikan bahwa inovasi di sektor keuangan tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem pembayaran dan perlindungan konsumen.

Mengenal Kategori PJSP: Kelompok I, II, dan III Berdasarkan Risiko

Bank Indonesia tidak menetapkan satu standar tunggal untuk semua PJSP. Sebaliknya, BI menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan mengklasifikasikan PJSP menjadi tiga kelompok utama: Kelompok I, Kelompok II, dan Kelompok III. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat risiko yang ditimbulkan oleh layanan tersebut terhadap stabilitas sistem pembayaran secara keseluruhan, serta skala dan kompleksitas layanan yang mereka sediakan.

Pengelompokan ini sangat krusial karena menentukan serangkaian persyaratan yang berbeda, termasuk besaran modal inti minimum, standar tata kelola perusahaan yang harus dipatuhi, dan tingkat pengawasan yang akan diterapkan oleh BI.

Kelompok I Kategori ini umumnya mencakup penyedia jasa yang memiliki potensi dampak sistemik yang luas terhadap sistem pembayaran. Artinya, jika terjadi gangguan pada layanan PJSP Kelompok I, dampaknya dapat meluas dan signifikan terhadap perekonomian nasional atau stabilitas keuangan. Akibatnya, entitas dalam kelompok ini dituntut untuk memiliki modal inti yang jauh lebih besar dan standar tata kelola risiko yang paling ketat. PJSP Kelompok I biasanya melibatkan layanan settlement atau kliring dalam volume tinggi.
Kelompok II Kelompok ini terdiri dari PJSP yang layanan pembayarannya memiliki potensi dampak yang penting, tetapi tidak sampai pada tingkat sistemik. Persyaratan modal inti dan tata kelola untuk Kelompok II berada di tengah-tengah, tetap ketat namun disesuaikan dengan skala risiko yang lebih terkendali.
Kelompok III Kategori ini mencakup PJSP yang layanannya memiliki potensi dampak risiko yang relatif terbatas. Kelompok III sering kali mencakup penyedia jasa dengan fokus pada layanan yang lebih spesifik atau berskala lebih kecil. Persyaratan modal dan kepatuhan untuk Kelompok III lebih ringan dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, tetapi tetap harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pembedaan kualifikasi ini menegaskan pendekatan BI yang sangat hati-hati dan berbasis kapabilitas untuk memastikan bahwa setiap PJSP memiliki fondasi finansial dan operasional yang kokoh sesuai dengan risiko yang mereka bawa ke dalam ekosistem pembayaran.

Prosedur Pengajuan Izin PJSP: Tahapan dan Persyaratan Wajib

Mendapatkan status sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dari Bank Indonesia (BI) adalah proses yang terstruktur dan detail, dirancang untuk memastikan hanya entitas yang kredibel dan memiliki kapabilitas yang memadai yang dapat beroperasi. Tahapan ini menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari dokumen legal hingga kesiapan infrastruktur teknologi.

Fase Pra-Aplikasi: Penyusunan Dokumen Korporasi dan Kesiapan Teknis

Sebelum pengajuan resmi, calon PJSP harus memastikan fondasi korporasi dan teknis telah kokoh. Fase ini melibatkan penyusunan lengkap dokumen legal perusahaan, termasuk akta pendirian, struktur kepemilikan, dan riwayat perizinan sebelumnya jika ada. Selain itu, kesiapan teknis harus menjadi prioritas utama.

Hal krusial dalam fase ini adalah menjustifikasi kapabilitas teknis dan keamanan yang akan digunakan dalam melayani publik. Berdasarkan panduan teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, calon PJSP sangat dianjurkan untuk mengikuti standar keamanan internasional, seperti ISO 27001, untuk sistem manajemen keamanan informasi mereka. Pengalaman kami menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan data konsumen dan integritas sistem, yang sangat meningkatkan nilai kredibilitas di mata regulator.

Proses Aplikasi Inti: Studi Kelayakan Bisnis dan Penilaian Tata Kelola

Setelah dokumen pra-aplikasi dianggap memadai, proses aplikasi inti akan dimulai dengan penyerahan dua komponen utama: Studi Kelayakan Bisnis dan dokumen Tata Kelola.

Setiap calon PJSP diwajibkan menyertakan Studi Kelayakan Bisnis yang komprehensif. Dokumen ini tidak boleh bersifat umum, melainkan harus mencakup proyeksi finansial untuk minimal 3 tahun ke depan, analisis mendalam tentang dampak pasar dari layanan yang akan ditawarkan, serta model operasional yang jelas. Studi ini berfungsi sebagai bukti keahlian perusahaan dalam merencanakan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Bank Indonesia akan menggunakan studi ini untuk menilai kelayakan jangka panjang dan potensi dampak sistemik dari calon PJSP.

Di samping itu, penilaian Tata Kelola menjadi fokus utama. Keterlambatan umum yang sering terjadi dalam proses perizinan berakar pada ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dokumen terkait tata kelola dan manajemen risiko operasional. Regulator akan meninjau secara saksama struktur organisasi, prosedur pengambilan keputusan, dan yang paling penting, sistem Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) yang diterapkan. Struktur yang transparan dan sistem manajemen risiko yang matang adalah bukti keandalan operasional perusahaan.

Uji Coba Sistem dan Penerbitan Izin Operasional

Tahap akhir dalam proses perizinan melibatkan validasi praktis dari semua klaim teknis dan operasional yang telah diajukan. Fase ini dikenal sebagai Uji Coba Sistem (Regulatory Sandbox) atau Proof of Concept.

Calon PJSP harus mendemonstrasikan bahwa sistem pembayaran mereka berfungsi dengan aman, andal, dan sesuai dengan semua parameter teknis yang ditetapkan oleh BI. Uji coba ini mencakup pengujian interoperabilitas, kecepatan transaksi, dan yang paling kritis, respon terhadap skenario kegagalan dan ancaman keamanan siber. Setelah uji coba berhasil diselesaikan dan semua temuan telah ditindaklanjuti, Bank Indonesia akan melakukan penilaian akhir. Jika semua persyaratan, mulai dari modal inti hingga kesiapan sistem, telah terpenuhi, BI akan menerbitkan Izin Operasional. Izin ini adalah pengakuan resmi atas otoritas perusahaan untuk menyediakan jasa sistem pembayaran di Indonesia, menandai dimulainya era pengawasan ketat dan pelaporan berkala.

Membangun Otoritas dan Kepercayaan Digital di Mata Pengawas (Prinsip Ahli, Berpengalaman, Berwibawa, dan Terpercaya)

Mendapatkan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran BI hanyalah langkah awal. Untuk sukses jangka panjang, sebuah entitas harus secara aktif membangun dan memelihara citra yang ahli, berpengalaman, berwibawa, dan terpercaya di mata Bank Indonesia (BI), mitra, dan konsumen. Prinsip ini bukan hanya tentang pemasaran, tetapi merupakan fondasi tata kelola yang kuat dan operasional yang andal, yang dinilai secara ketat oleh BI. Aspek Kepatuhan (Compliance) adalah fondasi dari kepercayaan ini. Calon PJSP harus mampu mendemonstrasikan sistem Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) yang solid, terintegrasi penuh ke dalam kerangka operasional mereka. Sistem ini harus mencakup pemantauan transaksi real-time dan mekanisme pelaporan yang sesuai dengan standar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan BI.

Strategi Ahli: Menampilkan Kapabilitas Teknis dan Keamanan Jaringan

Dalam ekosistem digital, keahlian diukur dari kapabilitas teknis dan ketahanan siber. Bank Indonesia sangat memperhatikan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh PJSP, terutama dalam hal keamanan jaringan dan integritas data. Untuk menampilkan keahlian yang teruji, sebuah entitas harus mampu merujuk pada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI dan standar internasional seperti ISO 27001. Misalnya, salah satu studi kasus di industri menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan simulasi serangan siber (pentest) secara rutin dan mencapai skor ketahanan di atas 95% secara signifikan mengurangi waktu respons insiden hingga 40%. Kapabilitas teknis ini harus didukung oleh dokumentasi yang terperinci dan tim internal yang bersertifikasi.

Menunjukkan Pengalaman (Experience) melalui Rekam Jejak Manajemen

Elemen pengalaman mengacu pada kualitas dan rekam jejak tim yang mengelola PJSP. Bank Indonesia memandang pengalaman tim manajemen di sektor keuangan atau teknologi sebagai indikator kuat dari kapabilitas yang diakui. Individu yang memiliki latar belakang yang kuat dalam risk management, teknologi pembayaran, atau compliance di institusi keuangan yang telah teregulasi memberikan bobot yang signifikan pada aplikasi perizinan. Misalnya, saat meninjau aplikasi, BI akan memprioritaskan tim yang anggotanya memiliki rekam jejak dalam keberhasilan implementasi manajemen risiko siber atau penanganan insiden, bahkan jika data spesifiknya bersifat internal dan tidak diungkapkan secara publik. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk mengelola operasi sistem pembayaran yang kompleks dan berisiko tinggi dengan tingkat ketenangan dan expertise yang diperlukan.

Memperkuat Kredibilitas (Trust) dan Keandalan Operasi

Pada akhirnya, segala upaya teknis dan manajerial bermuara pada kredibilitas dan keandalan operasi. Trust dibangun melalui konsistensi dan transparansi. Calon PJSP harus menunjukkan bahwa sistem mereka tidak hanya berfungsi tetapi juga andal dalam berbagai skenario operasional. Salah satu aspek kunci adalah kepatuhan terhadap peraturan likuiditas dan penyelesaian akhir (settlement). Untuk memperkuat aspek ini, PJSP harus menyajikan data internal mengenai uptime sistem yang tinggi (misalnya, di atas 99,9%) dan waktu pemulihan bencana (Disaster Recovery Time) yang sangat singkat. Menjaga kepatuhan yang ketat terhadap semua peraturan BI, termasuk pelaporan berkala dan audit internal yang transparan, adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa perusahaan adalah mitra yang terpercaya dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.

Tantangan Kepatuhan PJSP: Risiko Operasional dan Siber di Era Digital

Sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), tantangan terbesar tidak hanya terletak pada inovasi layanan, tetapi juga pada manajemen risiko operasional dan keamanan siber yang ketat, sejalan dengan ekspektasi Bank Indonesia (BI). Kegagalan dalam mengelola aspek-aspek ini dapat secara langsung mengancam kelangsungan izin usaha dan kepercayaan publik.

Mitigasi Risiko Likuiditas dan Settlement Akhir

Risiko likuiditas dan penyelesaian akhir (settlement) adalah perhatian utama bagi setiap PJSP. Risiko likuiditas muncul ketika PJSP gagal memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, yang dapat memicu risiko sistemik di seluruh ekosistem pembayaran. PJSP wajib memiliki mekanisme pengelolaan likuiditas yang kuat, termasuk garis kredit (lines of credit) atau aset yang sangat likuid untuk menjamin kelancaran penyelesaian akhir.

Penting bagi PJSP untuk memastikan bahwa semua transaksi kliring dan settlement diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BI. Kepatuhan ini membutuhkan sistem operasional yang sangat andal dan proses rekonsiliasi dana yang akurat, mengurangi potensi operational friction yang dapat menunda atau menggagalkan settlement.

Standar Keamanan Siber: Perlindungan Data Konsumen sesuai Regulasi BI

Ancaman siber merupakan risiko eksistensial bagi industri pembayaran digital. Perlindungan data konsumen bukan sekadar keharusan etika, tetapi kewajiban hukum yang diatur ketat oleh Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap standar keamanan siber, terutama yang menyebabkan kebocoran data sensitif, dapat mengakibatkan sanksi serius, bahkan penangguhan atau pencabutan izin operasional. Oleh karena itu, audit keamanan eksternal harus dilakukan secara rutin, minimal setahun sekali, untuk mengidentifikasi dan menutup celah kerentanan.

Berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tren kejahatan siber di sektor jasa keuangan terus meningkat, dengan serangan ransomware dan phishing menjadi ancaman utama. PJSP harus menanggapi data statistik ini dengan mengadopsi standar keamanan global, seperti ISO 27001, dan menerapkan arsitektur Zero Trust. Keterampilan dan Kapabilitas (Expertise) dalam tim keamanan siber internal harus dipertahankan pada tingkat tertinggi untuk mengatasi lanskap ancaman yang terus berevolusi, demi memperkuat Kepercayaan (Trust) regulator dan pengguna.

Pelaporan Berkala kepada Bank Indonesia: Kewajiban dan Format Data

Pelaporan berkala yang transparan dan tepat waktu merupakan elemen kunci dalam menjaga status kepatuhan PJSP. Bank Indonesia mewajibkan PJSP menyampaikan berbagai laporan, mulai dari data operasional, transaksi, hingga manajemen risiko, sesuai dengan format data yang telah ditentukan. Pelaporan ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan utama BI terhadap kesehatan finansial dan operasional PJSP.

Kepatuhan pelaporan adalah kunci untuk menjaga Kepercayaan (Trust) regulator dan menghindari sanksi administratif, yang dapat mencakup denda atau teguran. PJSP harus menginvestasikan sumber daya pada sistem otomatisasi pelaporan yang mampu mengolah data bervolume tinggi menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan regulasi (misalnya, format XML atau JSON tertentu). Integritas data yang dilaporkan harus terjamin, karena data tersebut digunakan oleh BI untuk menilai tingkat risiko sistemik dan kepatuhan terhadap batas-batas regulasi. PJSP yang memiliki rekam jejak (Experience) pelaporan yang bersih dan akurat akan lebih mudah membangun hubungan yang solid dengan pengawas.

Perbandingan dan Peran PJSP vs. PJP (Penyedia Jasa Pembayaran)

Memahami lanskap sistem pembayaran di Indonesia sangat bergantung pada pembedaan peran kunci antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Meskipun kedua entitas ini beroperasi dalam ekosistem yang sama dan terkadang tumpang tindih, fungsi inti, regulasi yang mengatur, dan tanggung jawabnya sangat berbeda. Bagi perusahaan yang berencana memasuki industri ini, klarifikasi perbedaan ini esensial untuk menentukan jalur perizinan yang tepat.

Membedah Fungsi Inti: Siapa yang Menerbitkan dan Siapa yang Melayani?

Peran utama PJSP adalah menyediakan dan mengelola infrastruktur sistem pembayaran. Artinya, PJSP berfokus pada sisi sistem, menyediakan layanan transfer dana, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement) yang menjadi tulang punggung transaksi. Contohnya termasuk penyelenggara switching atau penyedia infrastruktur pembayaran digital besar.

Sebaliknya, PJP adalah pengguna infrastruktur sistem tersebut untuk melayani konsumen akhir secara langsung. PJP berinteraksi langsung dengan publik—menerbitkan alat pembayaran seperti kartu, uang elektronik, atau menyediakan layanan acquiring dan layanan pembayaran berbasis teknologi finansial lainnya. PJP fokus pada sisi layanan dan menjembatani konsumen ke sistem. Penting untuk dicatat, dalam banyak kasus modern, satu entitas dapat memegang izin sebagai PJSP sekaligus PJP, namun fungsi dan kewajiban pelaporannya tetap terpisah berdasarkan izin masing-masing.

Regulasi yang Berbeda: Kewajiban Khusus untuk PJSP dalam Ekosistem Pembayaran

Regulasi yang melandasi PJSP dan PJP, meskipun sama-sama di bawah payung Bank Indonesia, memiliki fokus kewajiban yang berbeda, yang menekankan pada otoritas dan kredibilitas entitas. PJSP, karena mengelola infrastruktur sistem yang lebih fundamental, diatur secara ketat, khususnya dalam hal manajemen risiko operasional, risiko likuiditas, dan dampak sistemik.

Sebagai rujukan otentik dari Bank Indonesia, berikut perbandingan mendasar antara kedua peran ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berlaku:

Kriteria	PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran)	PJP (Penyedia Jasa Pembayaran)
Dasar Hukum Utama	PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang PJSP	PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang PJP
Fokus Kegiatan	Menyediakan infrastruktur sistem (kliring, settlement, switching, dll.)	Menyediakan layanan pembayaran (uang elektronik, kartu, acquiring, remitansi)
Regulasi Risiko Kunci	Risiko Sistemik, Risiko Operasional, Settlement	Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Perlindungan Konsumen
Kewajiban Kepatuhan Tambahan	Kewajiban menjaga ketersediaan sistem (System Availability), penanganan dana settlement	Kewajiban memelihara dana konsumen (segregasi dana)

Perbedaan regulasi ini menunjukkan mengapa entitas yang ingin menjadi PJSP harus menunjukkan kapabilitas dan pengalaman manajemen risiko serta keamanan sistem yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PJP. Memiliki tim manajemen dengan rekam jejak yang terbukti dalam kepatuhan regulasi dan implementasi keamanan siber adalah kunci untuk memenuhi standar kredibilitas tinggi yang diharapkan oleh Bank Indonesia.

Pertanyaan Paling Sering Diajukan Mengenai Regulasi PJSP BI

Bagian ini menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh calon dan eksisting Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) sehubungan dengan kepatuhan dan regulasi Bank Indonesia (BI).

Persyaratan modal inti minimal untuk setiap calon PJSP menjadi salah satu indikator risiko dan komitmen finansial yang paling krusial. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia terbaru mengenai Sistem Pembayaran, PJSP Kelompok I —yaitu entitas dengan potensi dampak sistemik yang luas— diwajibkan memiliki modal inti minimal yang signifikan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berlaku saat ini, modal inti minimal untuk Kelompok I ditetapkan sebesar Rp100 Miliar (Seratus Miliar Rupiah). Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa penyedia layanan dengan risiko tertinggi memiliki landasan keuangan yang kuat dan dapat diandalkan untuk menjamin stabilitas sistem pembayaran.

Q2. Apa Saja Sanksi Jika PJSP Melanggar Batas Saldo yang Ditetapkan BI?

Bank Indonesia menerapkan sistem pengawasan ketat dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif jika PJSP terbukti melanggar batas saldo yang ditetapkan (misalnya, batas saldo uang elektronik atau e-money) atau ketentuan lainnya. Sanksi yang diterapkan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, dampak, dan frekuensi terjadinya. Secara umum, sanksi yang dapat dikenakan meliputi:

Teguran Tertulis: Untuk pelanggaran ringan atau pertama kali.
Denda: Pengenaan biaya finansial sesuai dengan regulasi.
Pembatasan Kegiatan Usaha: BI dapat membatasi jenis layanan atau area operasional PJSP.
Penangguhan Izin: Penghentian sementara operasional perusahaan.
Pencabutan Izin: Sanksi terberat yang akan mengakhiri kegiatan usaha PJSP secara permanen.

Menjaga kepatuhan terhadap batas saldo dan regulasi teknis lainnya bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari upaya perusahaan dalam membangun kredibilitas dan keandalan (faktor kepercayaan) di mata regulator dan publik.

Q3. Apakah Bank Asing Boleh Menjadi PJSP di Indonesia?

Ya, Bank Asing atau entitas asing pada prinsipnya dapat menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. Namun, perlu digarisbawahi bahwa untuk beroperasi sebagai PJSP, entitas tersebut wajib memenuhi semua persyaratan yang sama dengan entitas domestik. Ini mencakup:

Pendirian Badan Hukum di Indonesia: Entitas asing harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum Indonesia sebagai pemegang izin PJSP.
Pemenuhan Modal Inti: Wajib memenuhi persyaratan modal inti minimal sesuai dengan kategori PJSP yang diajukan (Kelompok I, II, atau III).
Kepatuhan Regulasi: Tunduk dan patuh pada seluruh Peraturan Bank Indonesia, termasuk pedoman tata kelola, manajemen risiko, dan standar keamanan siber.

Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia mengutamakan kesetaraan regulasi untuk menjamin keamanan dan efisiensi sistem pembayaran nasional, terlepas dari asal kepemilikan modal entitas.

Final Takeaways: Strategi Memimpin di Industri Jasa Sistem Pembayaran

3 Langkah Kunci untuk Memperoleh dan Mempertahankan Izin PJSP

Mendapatkan dan mempertahankan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dari Bank Indonesia bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang menuntut keseimbangan ketat antara inovasi dan kepatuhan. Kunci sukses sebagai PJSP adalah integrasi sempurna antara kemajuan teknologi yang memicu layanan baru dan kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia yang ketat. Keseimbangan ini memastikan operasi berjalan lancar dan tepercaya, menjadi fondasi kredibilitas yang kuat di mata pengawas.

Berikut adalah tiga langkah praktis untuk mengamankan posisi Anda:

Prioritaskan Kesiapan Regulasi (Compliance First): Sebelum menyusun studi kelayakan bisnis, pastikan Anda telah sepenuhnya memahami dan menginternalisasi persyaratan PBI No. 23/6/PBI/2021. Ini mencakup penetapan struktur modal yang tepat sesuai kelompok risiko dan pembentukan tim tata kelola yang berpengalaman.
Verifikasi Keamanan (Security Audit): Jangan menunggu hingga fase uji coba. Segera lakukan audit kesiapan sistem keamanan dan tata kelola Anda secara eksternal oleh pihak ketiga yang kredibel, jauh sebelum memulai proses aplikasi perizinan formal. Fokus utama harus pada standar keamanan siber (seperti ISO 27001) dan sistem Anti Pencucian Uang (AML) yang kokoh.
Bangun Otoritas (Demonstrate Competence): Pastikan tim manajemen dan teknis Anda memiliki rekam jejak yang terbukti (pengalaman) di sektor pembayaran atau teknologi keuangan. Kredibilitas tim adalah penentu penting dalam penilaian Bank Indonesia.

Langkah Berikutnya: Membangun Inovasi yang Berlandaskan Kepatuhan

Setelah izin operasional diperoleh, fokus perusahaan harus bergeser dari sekadar kepatuhan menjadi inovasi yang terjamin keamanannya. Jadikan kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif. PJSP yang paling sukses adalah mereka yang memanfaatkan kerangka regulasi sebagai cetak biru untuk menciptakan layanan pembayaran yang tidak hanya efisien tetapi juga paling tepercaya bagi konsumen, yang pada akhirnya memperkuat posisi Anda dalam ekosistem sistem pembayaran nasional.