Penyebab Klaim Jasa Raharja Pasien Meninggal di Perjalanan Ditolak

Klaim Jasa Raharja Korban Meninggal: Kenali Hak dan Syarat Anda

Santunan dari Jasa Raharja adalah hak dasar bagi setiap korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sesuai yang dijamin oleh negara. Namun, bagi keluarga korban, proses klaim seringkali terasa rumit, terutama ketika korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju atau saat berada di fasilitas kesehatan. Tingginya angka penolakan klaim memicu pertanyaan kritis: Apa yang membuat santunan yang seharusnya menjadi hak, justru sulit didapatkan?

Apa Penyebab Utama Klaim Santunan Korban Meninggal Ditolak?

Klaim santunan Jasa Raharja untuk korban meninggal di perjalanan sering ditolak karena dua alasan mendasar yang harus Anda pahami. Pertama adalah ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen, terutama Laporan Polisi (LP) yang menjadi bukti legalitas insiden, dan Surat Keterangan Kematian yang tidak secara eksplisit menyebutkan “akibat kecelakaan lalu lintas” sebagai penyebab utama. Kedua, kecelakaan berada di luar ruang lingkup pertanggungan wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jika korban adalah pelaku kecelakaan tunggal (non-angkutan umum) atau terlibat dalam insiden yang bukan kecelakaan lalu lintas jalan yang sah, klaim otomatis tidak dapat diproses.

Mengapa Memahami Prosedur Santunan Kecelakaan Itu Penting?

Untuk memastikan hak Anda sebagai ahli waris terpenuhi, pemahaman detail mengenai prosedur adalah kunci. Artikel ini disusun sebagai panduan otoritatif (authoritativeness) untuk memandu Anda memahami setiap syarat, dokumen, dan proses kritis yang harus dipenuhi. Dengan mengikuti langkah demi langkah yang terstruktur, Anda dapat menghindari kesalahan umum dan secara signifikan meningkatkan peluang klaim santunan Jasa Raharja berhasil dicairkan, bahkan dalam kasus yang kompleks seperti korban yang meninggal di tengah perjalanan. Pengetahuan ini adalah investasi untuk mengurangi beban emosional dan finansial keluarga Anda di masa sulit.

Memahami Kriteria Korban Meninggal yang Berhak Mendapat Santunan

Memahami dengan jelas kriteria dan batasan pertanggungan Jasa Raharja adalah fondasi utama dalam memastikan klaim santunan korban meninggal dunia disetujui. Banyak penolakan berakar pada ketidaksesuaian jenis kecelakaan dengan ruang lingkup pertanggungan yang dijamin oleh negara. Regulasi ini secara ketat mengatur siapa yang berhak dan dalam kondisi apa santunan dapat diberikan.

Batasan Pertanggungan: Kecelakaan Lalu Lintas vs. Kecelakaan Tunggal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2017, Jasa Raharja memberikan santunan wajib kepada korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ganda—yakni, kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan bermotor atau lebih—atau korban kecelakaan sebagai penumpang sah pada angkutan umum (seperti bus, kereta api, atau kapal).

Kecelakaan tunggal, di mana hanya satu kendaraan yang terlibat dan tidak sedang beroperasi sebagai angkutan umum, secara umum tidak dijamin oleh Jasa Raharja. Penting bagi ahli waris untuk memahami perbedaan ini, sebab kecelakaan tunggal adalah salah satu penyebab utama klaim ditolak.

Berdasarkan data resmi dari Jasa Raharja dan Korlantas, persentase klaim yang disetujui paling tinggi berasal dari kategori kecelakaan lalu lintas ganda dan kecelakaan penumpang angkutan umum. Sementara itu, klaim dari kecelakaan tunggal yang tidak melibatkan angkutan umum memiliki tingkat penolakan yang signifikan, seringkali mendekati 100% penolakan karena berada di luar cakupan undang-undang pertanggungan wajib. Akibatnya, fokus pada validitas jenis kecelakaan adalah langkah pertama untuk membangun kepercayaan (trust) dalam proses klaim Anda.

Definisi ‘Meninggal Dunia di Perjalanan’ dalam Regulasi Jasa Raharja

Istilah ‘meninggal dunia di perjalanan’ seringkali menjadi titik ambigu yang memicu penolakan klaim. Namun, dalam konteks santunan Jasa Raharja, batasan ini memiliki definisi yang cukup jelas dan akomodatif asalkan dibuktikan dengan dokumen yang kuat. Santunan Jasa Raharja tetap wajib diberikan jika korban meninggal dunia dalam tiga skenario utama:

Meninggal di Lokasi Kejadian (TKP): Kematian langsung di tempat terjadinya kecelakaan.
Meninggal dalam Perjalanan ke Fasilitas Kesehatan: Kematian terjadi saat korban dievakuasi atau dibawa menuju rumah sakit atau klinik.
Meninggal di Fasilitas Kesehatan (RS/Klinik): Kematian terjadi setelah korban mendapat perawatan, asalkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penyebab kematian adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Selama ada Surat Keterangan Kematian (Visum et Repertum) yang menghubungkan kausa kematian dengan insiden kecelakaan yang dilaporkan secara resmi ke Kepolisian, klaim Anda secara teknis memenuhi syarat. Penolakan klaim Jasa Raharja untuk korban yang meninggal saat di perjalanan seringkali terjadi bukan karena lokasi kematian, tetapi karena kegagalan membuktikan korelasi antara kematian dengan insiden lalu lintas yang sah atau karena kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal yang dikecualikan.

Daftar Dokumen Kunci: Hal yang Sering Menyebabkan Klaim Ditolak

Memahami kelengkapan dokumen adalah faktor penentu utama keberhasilan klaim santunan Jasa Raharja. Proses verifikasi data ini dilakukan dengan sangat ketat untuk memitigasi risiko penipuan dan memastikan dana tersalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak. Sayangnya, banyak klaim, terutama yang melibatkan korban meninggal di perjalanan, ditolak bukan karena jenis kecelakaannya, melainkan karena kekurangan atau ketidaksesuaian detail pada berkas. Oleh karena itu, memastikan setiap dokumen memenuhi standar legalitas adalah prioritas tertinggi.

Kelengkapan Laporan Kepolisian: Pentingnya Laporan Resmi (LP)

Klaim santunan Jasa Raharja akan secara otomatis ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut jika tidak didukung oleh Laporan Polisi (LP) atau Surat Keterangan Kecelakaan yang diterbitkan secara resmi oleh Unit Laka Lantas Kepolisian setempat. Laporan ini adalah satu-satunya bukti legalitas yang diakui negara bahwa insiden yang terjadi benar-benar merupakan kecelakaan lalu lintas yang memenuhi kriteria pertanggungan, yaitu kecelakaan ganda atau kecelakaan angkutan umum yang sah.

Tanpa LP, tidak ada dasar hukum bagi Jasa Raharja untuk memproses pembayaran santunan. Keabsahan laporan ini mencakup rincian kronologi, identitas korban, identitas kendaraan yang terlibat, dan penentuan pihak yang bersalah (jika ada). Oleh karena itu, segera setelah insiden, prioritas utama ahli waris adalah memastikan Unit Laka Lantas telah mengeluarkan laporan resmi. LP ini menjadi dasar pertimbangan keabsahan insiden, memberikan otoritas dan legitimasi pada seluruh proses klaim.

Kekuatan Bukti Medis: Surat Keterangan Kematian yang Tepat

Salah satu dokumen yang paling sering bermasalah dan menyebabkan klaim ditolak, terutama dalam kasus “meninggal di perjalanan” (di lokasi, saat evakuasi, atau sesaat setelah tiba di fasilitas kesehatan), adalah Surat Keterangan Kematian (SKK). Kesalahan fatal terjadi ketika SKK tidak secara eksplisit dan tegas menyebutkan “akibat kecelakaan lalu lintas” atau “trauma tumpul akibat benturan” sebagai penyebab langsung kematian.

Jika SKK hanya mencantumkan penyebab umum seperti “gagal napas” atau “henti jantung” tanpa merujuk pada trauma kecelakaan, Jasa Raharja memiliki dasar kuat untuk menolak klaim karena tidak ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara kecelakaan dan kematian. Penting bagi ahli waris untuk meminta fasilitas kesehatan atau dokter yang bertanggung jawab mencantumkan korelasi medis secara spesifik dalam surat keterangan, dengan merujuk pada luka-luka yang dialami korban dalam kecelakaan tersebut.

Dokumen Ahli Waris: Verifikasi Identitas dan Hubungan Hukum

Pengalihan dana santunan wajib dilakukan kepada ahli waris yang sah secara hukum. Proses ini memerlukan verifikasi identitas yang ketat, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).

Untuk memberikan keahlian (expertise) dan membantu ahli waris menghindari penolakan karena detail kecil:

Seorang praktisi hukum asuransi berpengalaman atau mantan staf Jasa Raharja sering menekankan bahwa masalah kecil seperti ketidaksesuaian nama ejaan pada KTP dan KK, atau dokumen yang buram (fotokopi tidak jelas), dapat memperlambat proses secara signifikan. Bahkan, dalam kasus di mana korban meninggal belum menikah, surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan hubungan kekerabatan ahli waris (misalnya, anak kandung atau orang tua) menjadi sangat krusial. Pastikan semua dokumen identitas ahli waris (KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Nikah) seluruhnya valid, terbaru, dan namanya identik dengan yang tercatat di dokumen korban. Verifikasi cepat atas identitas dan hubungan hukum ahli waris adalah indikator utama dari proses klaim yang efisien.

Memastikan kelengkapan dokumen ini sejak awal akan meningkatkan peluang disetujuinya klaim, sekaligus membangun kepercayaan (trust) dalam proses administrasi.

Prosedur Pengajuan Santunan: Langkah Demi Langkah yang Efektif

Mengajukan klaim santunan Jasa Raharja bagi korban meninggal dunia membutuhkan ketelitian dan kecepatan. Prosesnya dibagi menjadi tiga langkah prioritas utama: pengamanan Laporan Polisi (LP), verifikasi ahli waris, dan pengajuan langsung ke kantor Jasa Raharja terdekat. Kecepatan setelah insiden terjadi sangat krusial, karena keterlambatan pelaporan lebih dari 6 bulan adalah alasan kuat penolakan, dan hak santunan dapat gugur. Mengikuti prosedur ini dengan cepat akan memastikan pengajuan Anda diproses tanpa hambatan, yang secara kolektif meningkatkan kewenangan (authoritativeness) klaim Anda di mata penanggung wajib.

Langkah 1: Mengurus Laporan Resmi di Kepolisian (Laka Lantas)

Laporan Polisi (LP) adalah fondasi legal dari setiap klaim Jasa Raharja. Tanpa LP, klaim Anda secara otomatis tidak dapat diproses karena tidak ada bukti resmi yang mengikat secara hukum mengenai insiden kecelakaan tersebut.

Yang harus dilakukan:

Segera Lapor: Laporan harus dibuat di Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) Kepolisian setempat, tempat kejadian perkara (TKP) berada.
Batas Waktu Maksimal: Berdasarkan praktik terbaik dan kecepatan proses, laporan sebaiknya diurus maksimal 5 hari setelah kejadian. Keterlambatan akan mempersulit olah TKP dan pengumpulan bukti oleh pihak Kepolisian.
Pastikan Keterangan Jelas: Pastikan Laporan Polisi mencantumkan dengan jelas bahwa kecelakaan tersebut melibatkan dua atau lebih kendaraan (kecelakaan ganda) atau melibatkan angkutan umum yang sah, dan merinci korban yang meninggal dunia.

Langkah 2: Mengumpulkan Dokumen Administrasi Ahli Waris

Setelah Laporan Polisi diamankan, fokus beralih ke kelengkapan dokumen administratif ahli waris. Dokumen ini membuktikan siapa yang secara hukum berhak menerima santunan.

Dokumen Kunci yang Harus Disiapkan:

Surat Keterangan Kecelakaan: Salinan sah dari Kepolisian (LP).
Surat Keterangan Kematian: Dari Rumah Sakit atau instansi terkait, yang secara spesifik menyebutkan penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
Kartu Tanda Penduduk (KTP): Korban dan semua calon ahli waris.
Kartu Keluarga (KK): Untuk memverifikasi hubungan hukum.
Surat Nikah (jika korban sudah menikah): Bukti sah perkawinan.
Surat Keterangan Ahli Waris: Dari kelurahan/desa setempat.

Tips Percepatan Verifikasi Ahli Waris (Pengalaman):

Untuk memastikan proses verifikasi data ahli waris berjalan cepat, pastikan nama dan alamat pada KTP, KK, dan Surat Keterangan Ahli Waris identik. Satu huruf atau angka yang berbeda dapat menyebabkan penundaan berhari-hari. Jika korban masih lajang, pastikan Surat Keterangan Ahli Waris menunjuk orang tua kandung sebagai ahli waris sah.

Langkah 3: Proses Pengajuan dan Verifikasi Klaim di Kantor Jasa Raharja

Setelah semua dokumen lengkap, Anda dapat mengajukan permohonan santunan di Kantor Jasa Raharja terdekat.

Panduan Pengajuan Klaim yang Efektif:

Kunjungi Kantor Jasa Raharja: Datang langsung ke kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat, atau menggunakan layanan terpadu yang disediakan di beberapa rumah sakit.
Serahkan Berkas: Ajukan permohonan santunan dengan melampirkan semua dokumen yang telah dikumpulkan (Laporan Polisi, dokumen ahli waris, surat kematian, dll.). Pastikan Anda membawa salinan asli untuk ditunjukkan kepada petugas.
Proses Verifikasi: Petugas Jasa Raharja akan memverifikasi keabsahan dokumen Anda, termasuk memverifikasi Laporan Polisi dengan pihak Kepolisian. Pada tahap inilah kepercayaan (trust) pada kebenaran insiden diuji. Petugas Jasa Raharja akan memastikan bahwa kecelakaan tersebut memang termasuk dalam jaminan pertanggungan wajib.
Persetujuan dan Pembayaran: Setelah verifikasi selesai dan klaim disetujui, santunan sebesar Rp50.000.000,00 untuk korban meninggal dunia akan dibayarkan langsung melalui transfer ke rekening ahli waris yang sah.

Penting untuk diingat bahwa batas waktu pengajuan klaim Jasa Raharja adalah 6 bulan sejak terjadinya kecelakaan. Jika melebihi batas waktu tersebut, hak santunan dianggap gugur. Oleh karena itu, kecepatan dalam mengurus Laporan Polisi dan kelengkapan dokumen adalah kunci sukses pengajuan Anda.

Menganalisis Alasan Penolakan: Kasus ‘Meninggal di Perjalanan’

Ketidakjelasan status waktu kematian—di lokasi kejadian, dalam perjalanan, atau setelah dirawat—seringkali menjadi titik kritis dalam pengajuan santunan Jasa Raharja. Masyarakat sering keliru, menganggap klaim otomatis ditolak jika korban meninggal bukan di tempat kejadian. Padahal, yang terpenting adalah hubungan sebab-akibat yang jelas antara kecelakaan lalu lintas dan kematian, serta validitas laporan resmi dari pihak kepolisian. Pemahaman mendalam mengenai dua kasus utama di bawah ini akan membantu Anda mengidentifikasi kelayakan klaim sebelum mengajukan.

Kasus 1: Korban Meninggal di IGD/Saat Dirujuk (Syarat Dipenuhi)

Pertanyaan umum yang muncul adalah: “Apakah klaim tetap sah jika korban meninggal dalam perjalanan dari lokasi kejadian menuju fasilitas kesehatan, atau di Unit Gawat Darurat (IGD)?”

Jawabannya adalah klaim tetap sah dan wajib dibayarkan. Santunan Jasa Raharja tetap berlaku jika korban meninggal dunia dalam perjalanan dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit atau bahkan saat sedang menjalani perawatan, asalkan kematian tersebut akibat langsung dari cedera yang dialami dalam kecelakaan lalu lintas ganda atau kecelakaan angkutan umum yang sah.

Kunci keberhasilannya terletak pada dokumen pendukung. Anda harus memiliki Laporan Polisi (LP) resmi yang mengkonfirmasi insiden tersebut. Selain itu, rekam medis awal dari fasilitas kesehatan harus secara eksplisit mengkonfirmasi bahwa luka berat yang dialami korban (misalnya, trauma kepala, pendarahan dalam) diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, bukan sebab lain. Keterangan ini memperkuat hubungan kausalitas yang menjadi dasar pertanggungan. Dengan demikian, jika korban meninggal saat dirujuk atau baru beberapa jam di IGD, klaim santunan akan diproses normal karena secara hukum, status kematian tersebut masih dalam jaminan pertanggungan.

Kasus 2: Kecelakaan Tunggal atau ‘Out of Coverage’ (Penolakan Jelas)

Tidak semua insiden yang melibatkan kendaraan bermotor dijamin oleh Jasa Raharja. Ada batasan yang sangat jelas mengenai jenis kecelakaan yang ditanggung oleh Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Santunan tidak dibayarkan untuk kecelakaan tunggal (kecuali korban adalah penumpang sah angkutan umum yang terdaftar dan tiketnya valid). Kecelakaan tunggal, seperti menabrak pohon, terperosok, atau jatuh sendiri tanpa melibatkan kendaraan lain, secara tegas tidak termasuk risiko yang dijamin oleh dana pertanggungan wajib Jasa Raharja. Program ini dirancang untuk menanggulangi risiko kerugian akibat lalu lintas ganda, sesuai mandat yang diberikan.

Penolakan juga terjadi jika kecelakaan dianggap ‘Out of Coverage’ (di luar ruang lingkup pertanggungan), seperti kecelakaan saat berlayar, kecelakaan kerja yang tidak berhubungan dengan lalu lintas umum, atau kecelakaan yang terjadi di luar wilayah darat. Pemahaman otoritatif ini penting: klaim Anda akan ditolak jika insiden tersebut tidak memenuhi kriteria hukum untuk risiko yang dijamin oleh Jasa Raharja.

Solusi Hukum Jika Klaim Anda Layak Tapi Tetap Ditolak

Meskipun semua dokumen telah lengkap (Laporan Polisi, Surat Keterangan Kematian yang akurat, dan bukti ahli waris) dan kasus Anda termasuk dalam kategori pertanggungan (bukan kecelakaan tunggal), terkadang klaim tetap menghadapi kendala. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami dasar hukum yang menjadi pijakan hak Anda.

Sebagai landasan otoritas, Anda harus merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, khususnya Pasal 1 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 6. Pasal-pasal ini mengatur dengan jelas hak santunan bagi korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan. Jika klaim Anda, dengan dasar-dasar hukum dan dokumen yang kuat, ditolak oleh petugas Jasa Raharja, langkah hukum yang dapat ditempuh antara lain:

Mengajukan Banding Internal: Sampaikan keberatan resmi secara tertulis kepada Kepala Cabang Jasa Raharja setempat, lampirkan bukti bahwa klaim Anda memenuhi semua syarat sesuai peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017.
Laporan ke OJK: Jika langkah internal tidak berhasil, Anda dapat mengajukan aduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran sebagai pengawas industri jasa keuangan, termasuk Jasa Raharja, dan dapat memediasi atau menindaklanjuti keluhan konsumen terkait penolakan klaim yang tidak berdasar.
Gugatan Perdata: Sebagai upaya terakhir, gugatan perdata dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Langkah ini melibatkan biaya dan waktu, namun merupakan hak legal Anda untuk menuntut pemenuhan santunan yang seharusnya dibayarkan berdasarkan undang-undang. Penting untuk selalu memastikan bahwa dasar penolakan yang diberikan oleh Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksananya.

Pertanyaan Umum Terkait Santunan Jasa Raharja Korban Meninggal

Q1. Berapa Batas Waktu Klaim Jasa Raharja Setelah Korban Meninggal?

Memahami batas waktu klaim adalah langkah fundamental untuk memastikan hak santunan Anda tidak gugur. Berdasarkan ketentuan Jasa Raharja, terdapat dua batas waktu krusial yang harus dipenuhi: Batas waktu pengajuan klaim adalah 6 bulan sejak terjadinya kecelakaan. Apabila pengajuan dilakukan setelah batas waktu ini, hak santunan akan otomatis gugur dan tidak dapat diproses. Selain itu, jika berkas-berkas klaim Anda telah dianggap lengkap, terdapat batas waktu verifikasi dan pencairan selama 3 bulan sejak berkas dinyatakan lengkap. Keterlambatan dalam melengkapi dokumen atau melaporkan insiden melebihi batas 6 bulan adalah alasan paling umum mengapa keluarga korban kehilangan hak mereka.

Q2. Berapa Besaran Santunan Jasa Raharja untuk Korban Meninggal Dunia?

Transparansi dan kejelasan mengenai jumlah santunan penting untuk memberikan keyakinan kepada ahli waris. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2017, besaran santunan untuk korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas adalah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Jumlah ini ditetapkan secara final dan dibayarkan langsung kepada ahli waris yang sah (suami/istri, anak-anak, atau orang tua korban) melalui transfer bank. Pembayaran ini dilakukan tanpa potongan dan merupakan bagian dari pertanggungan wajib yang dikelola oleh Jasa Raharja.

Q3. Apakah Kecelakaan di Tol Masuk Jaminan Jasa Raharja?

Terdapat kesalahpahaman umum bahwa kecelakaan di jalan tol, karena sudah berbayar, tidak termasuk dalam jaminan Jasa Raharja. Untuk memberikan informasi yang otoritatif, perlu ditegaskan bahwa ya, kecelakaan di jalan tol tetap dijamin oleh Jasa Raharja asalkan memenuhi kriteria kecelakaan lalu lintas ganda atau melibatkan kendaraan umum yang sah. Kendaraan yang melintas di jalan tol tetap membayar premi dalam bentuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang terintegrasi pada saat pembayaran pajak kendaraan. Oleh karena itu, korban kecelakaan di jalan tol berhak mengajukan klaim. Namun, proses klaim dan verifikasi tetap harus memenuhi semua syarat standar, termasuk adanya Laporan Polisi (LP) dan identitas korban yang jelas.

Kesimpulan: Memastikan Klaim Santunan Anda Disetujui

Untuk memastikan klaim santunan Jasa Raharja bagi korban meninggal dunia di perjalanan tidak ditolak, pemahaman yang mendalam terhadap prosedur dan syarat adalah aset terbesar Anda. Kasus ‘meninggal di perjalanan’ seringkali menimbulkan keraguan, namun dengan dokumentasi yang kuat, hak santunan dapat diperoleh.

Tiga Poin Kunci untuk Sukses Klaim Jasa Raharja

Keberhasilan dalam proses klaim santunan Jasa Raharja sangat bergantung pada tiga pilar utama yang harus dipenuhi:

Laporan Polisi yang Akurat dan Cepat: Laporan Polisi (LP) dari Unit Laka Lantas adalah bukti legal utama insiden. Keakuratan LP, terutama dalam mendefinisikan kejadian sebagai kecelakaan lalu lintas ganda atau kecelakaan angkutan umum yang dijamin, sangat krusial.
Status Kecelakaan yang Tepat: Pastikan insiden tersebut bukan kecelakaan tunggal (kecuali penumpang angkutan umum resmi) atau out of coverage lainnya. Ketepatan status ini adalah penentu utama apakah kasus Anda masuk dalam risiko yang dijamin oleh dana pertanggungan wajib.
Kelengkapan Dokumen Ahli Waris: Verifikasi data ahli waris yang sah dan kepastian hubungan hukum adalah langkah administratif terakhir yang sangat penting untuk pencairan dana.

Langkah Selanjutnya: Konsultasi dan Pengajuan Tepat Waktu

Berdasarkan pengalaman dan otoritas hukum, kunci untuk mengamankan hak santunan adalah kecepatan. Segera lengkapi semua dokumen yang diperlukan, mulai dari Laporan Polisi hingga Surat Keterangan Kematian yang eksplisit menyebutkan penyebab kecelakaan. Jangan pernah menunda pengajuan; hak santunan Anda menjadi gugur jika pengajuan dilakukan lebih dari 6 bulan sejak insiden terjadi. Jika Anda mengalami kesulitan dalam verifikasi atau pengumpulan dokumen, segera konsultasikan dengan kantor Jasa Raharja terdekat untuk mendapatkan bimbingan prosedural.