Panduan Lengkap PPN Jasa Rekanan Tanpa NPWP (2025)

Memahami Pembayaran PPN Jasa Bagi Rekanan Tidak Punya NPWP

Definisi Kunci: Siapa yang Bertanggung Jawab Atas PPN Rekanan Non-PKP?

Prinsip dasar dalam transaksi jasa yang melibatkan penyedia jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP) atau bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Non-NPWP) adalah bahwa kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berpindah sepenuhnya kepada pengguna jasa. Pihak ini, yang sering disebut sebagai Pemungut PPN (misalnya bendahara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/BUMN, atau badan usaha tertentu yang ditunjuk), wajib memotong PPN sebesar 11% dari nilai penggantian. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, pemungut ini secara hukum bertanggung jawab untuk memastikan PPN atas transaksi jasa tersebut masuk ke kas negara, menjaga akuntabilitas perpajakan yang tinggi.

Mengapa Regulasi Ini Penting untuk Kepatuhan Pajak Anda

Memahami dan menerapkan regulasi ini sangat penting untuk menghindari risiko pajak dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Artikel ini dirancang sebagai panduan langkah demi langkah yang komprehensif, menguraikan proses yang harus diikuti oleh Pemungut PPN. Panduan ini berfokus pada kepatuhan penuh terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait, yang merupakan bukti nyata komitmen dan kehati-hatian dalam mengelola kewajiban perpajakan Anda, sekaligus membangun kepercayaan di mata otoritas pajak. Mengikuti prosedur yang benar adalah kunci untuk memastikan transaksi Anda bebas dari masalah saat dilakukan audit pajak.

Dasar Hukum dan Konteks Kewajiban PPN atas Transaksi Jasa

Pemahaman yang kuat mengenai dasar hukum adalah fondasi kepatuhan, terutama dalam konteks pembayaran PPN jasa bagi rekanan tidak punya NPWP. Regulasi secara spesifik menunjuk siapa yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar dana dapat terjamin masuk ke kas negara meskipun penyedia jasa tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Identifikasi Kriteria ‘Pemungut PPN’ dan Pihak Wajib Potong

Kewajiban pemotongan PPN ini secara hukum tidak berlaku untuk semua entitas. Ketentuan tersebut utamanya berlaku dan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu yang ditetapkan sebagai Pemungut PPN. Pihak-pihak ini mencakup bendahara pemerintah (termasuk pemerintah daerah), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha tertentu lainnya, sebagaimana diatur dan diperluas definisinya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

Sebagai seorang profesional pajak, penting untuk merujuk langsung pada sumber peraturan yang relevan untuk memastikan kredibilitas informasi dan kepatuhan. Kewajiban pemungutan PPN ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang PPN dan detail pelaksanaannya dijelaskan dalam serangkaian PMK dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak). Misalnya, merujuk pada ketentuan yang mengatur pemungutan PPN oleh bendahara pemerintah, Perdirjen Pajak secara jelas menggariskan bahwa bendahara wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dari rekanan non-PKP. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna jasa yang berstatus Pemungut PPN adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas transaksi tersebut, bukan penyedia jasa yang tidak memiliki NPWP.

Perbedaan Perlakukan PPN Jasa dari PKP vs. Non-PKP/Non-NPWP

Perlakuan PPN sangat berbeda tergantung pada status penyedia jasa. Perbedaan mendasar ini adalah kunci untuk memahami mekanisme pembayaran PPN jasa bagi rekanan tidak punya NPWP:

Jika Rekanan Berstatus PKP: Rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak (PPN keluaran) dan bertanggung jawab penuh atas penyetoran PPN tersebut. Pengguna jasa (sepanjang bukan Pemungut PPN) akan membayar PPN bersamaan dengan nilai jasa dan menggunakan Faktur Pajak tersebut sebagai PPN Masukan yang dapat dikreditkan.
Jika Rekanan Berstatus Non-PKP atau Non-NPWP: Inti permasalahan dalam transaksi ini adalah bahwa penyedia jasa Non-PKP tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak yang sah. Dalam kondisi normal, ini berarti PPN terutang tidak akan terbayarkan. Oleh karena itu, mekanisme PPN terutang dibebankan melalui pemungutan/pemotongan oleh pengguna jasa yang berstatus sebagai Pemungut PPN (seperti BUMN atau bendahara pemerintah). Pengguna jasa memotong PPN sebesar tarif yang berlaku dari total nilai penggantian, menyetorkannya ke kas negara atas nama Pemungut, dan melaporkannya. Ini adalah mekanisme substitusi untuk memastikan PPN tetap terbayar dan sistem pajak memiliki akurasi data dan kepercayaan publik yang tinggi.

Secara ringkas, ketika berhadapan dengan penyedia jasa yang statusnya Non-PKP/Non-NPWP, fokus tanggung jawab perpajakan beralih sepenuhnya dari penyedia jasa ke pengguna jasa (selama pengguna jasa berstatus Pemungut PPN).

Kriteria	Penyedia Jasa (PKP)	Penyedia Jasa (Non-PKP/Non-NPWP)
Kewajiban Faktur Pajak	Wajib menerbitkan Faktur Pajak	Tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak
Pihak yang Memungut/Memotong	PPN dibayar oleh pembeli/pengguna jasa kepada penjual/rekanan (kecuali pembeli Pemungut PPN)	Pemungut PPN (Pengguna Jasa) Wajib Memotong
Mekanisme Pelunasan PPN	Disetor oleh Penjual/PKP	Disetor oleh Pemungut PPN

Prosedur Pemotongan PPN Jasa dari Rekanan Non-NPWP/Non-PKP

Kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari penyedia jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP), terlepas dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka, membutuhkan ketelitian prosedural dari pihak pemungut (seperti Bendahara Pemerintah atau Badan Usaha yang ditunjuk). Prosedur ini merupakan inti dari kepatuhan administrasi pajak untuk memastikan PPN terutang dari transaksi jasa Non-PKP dapat dipungut dan disetorkan ke kas negara dengan benar.

Langkah 1: Perhitungan Nilai PPN yang Dipotong Secara Tepat

Perhitungan PPN yang wajib dipotong oleh pemungut PPN harus dilakukan dengan tepat dan berdasarkan nilai transaksi yang sesungguhnya. Tarif PPN yang dipotong adalah 11% yang dikalikan dengan Nilai Penggantian yang diterima oleh penyedia jasa. Penetapan tarif ini mengikuti ketentuan PPN yang berlaku per tahun 2025. Perlu dicatat, pemungut harus memastikan bahwa nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai penggantian total, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penyedia jasa, tetapi tidak termasuk PPN yang akan dipungut itu sendiri.

Meskipun rekanan tidak memiliki NPWP (Non-NPWP), tidak ada perbedaan signifikan dalam tarif PPN yang dipotong. Fokus utama dalam mekanisme pemungutan ini adalah status rekanan sebagai Non-PKP. Berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, yang membuat pemungut PPN wajib memotong adalah ketidakmampuan penyedia jasa Non-PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak (FP), bukan karena ketiadaan NPWP. Dengan demikian, jika Anda sebagai pemungut PPN bertransaksi dengan rekanan Non-PKP, perhitungan PPN tetap 11% dikalikan Nilai Penggantian.

Untuk menonjolkan keahlian teknis dalam bidang ini, berikut adalah perbandingan sederhana yang menjelaskan perbedaan mendasar dalam perhitungan PPN Jasa:

Kriteria	Rekanan Berstatus PKP	Rekanan Berstatus Non-PKP (Termasuk Non-NPWP)
Pihak Penerbit Dokumen PPN	Rekanan (PKP) menerbitkan Faktur Pajak (FP)	Pemungut PPN menerbitkan Bukti Pemotongan PPN (BPP)
Kewajiban Pemungutan/Pemotongan	PPN dibayar oleh pengguna jasa kepada rekanan, lalu rekanan menyetor PPN tersebut	PPN dipotong oleh pengguna jasa (Pemungut PPN) dari pembayaran kepada rekanan
Dasar Perhitungan PPN	11% $\times$ Nilai Transaksi pada FP	11% $\times$ Nilai Penggantian Jasa
Penyetoran PPN	Dilakukan oleh rekanan (PKP)	Dilakukan oleh pengguna jasa (Pemungut PPN)

Dengan memahami skema ini, Pemungut PPN dapat menghindari kesalahan pemotongan, yang pada akhirnya dapat memicu sanksi atau ketidakpatuhan.

Langkah 2: Pembuatan Bukti Pemotongan PPN (BPP) yang Sah

Setelah PPN dihitung dan dipotong dari pembayaran kepada penyedia jasa Non-PKP, langkah krusial berikutnya adalah pembuatan Bukti Pemotongan PPN (BPP) yang sah. BPP ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa PPN atas transaksi jasa tersebut telah dipotong oleh Pemungut PPN.

BPP harus memuat detail minimal yang wajib ada, yaitu:

Identitas Pemungut PPN: Nama, alamat, dan NPWP Pemungut PPN.
Identitas Rekanan: Nama dan alamat rekanan Non-PKP. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, kolom NPWP dapat diisi sesuai petunjuk teknis yang berlaku (biasanya diisi dengan angka nol atau sesuai format yang ditentukan).
Jenis Transaksi Jasa: Deskripsi lengkap jasa yang diberikan.
Nilai Penggantian: Nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau nilai transaksi sebelum PPN.
PPN yang Dipotong: Jumlah PPN yang telah dipotong (11% dari Nilai Penggantian).
Tanggal Pemotongan: Tanggal PPN dipotong dan BPP diterbitkan.

BPP ini harus dibuat rangkap dua, di mana satu lembar diserahkan kepada rekanan Non-PKP dan satu lembar lagi diarsipkan oleh Pemungut PPN sebagai dokumen pendukung untuk penyetoran dan pelaporan (SPT Masa PPN). Ketersediaan dan keabsahan BPP merupakan bukti kunci yang membuktikan bahwa kewajiban pemungutan telah dilaksanakan, yang sangat penting untuk mengamankan kepatuhan dan pertanggungjawaban saat terjadi pemeriksaan pajak di kemudian hari.

Mekanisme Penyetoran Pajak: Menjamin Dana Masuk ke Kas Negara

Setelah PPN atas jasa dari rekanan Non-NPWP/Non-PKP selesai dipotong dan Bukti Pemotongan PPN (BPP) diterbitkan, langkah krusial selanjutnya adalah proses penyetoran dana pajak tersebut ke Kas Negara. Kewajiban ini sepenuhnya berada pada pihak Pemungut PPN (pengguna jasa), dan ketepatan proses penyetoran menentukan tingkat kepatuhan fiskal perusahaan Anda.

Proses Pembuatan Kode Billing dan Akun Pajak yang Sesuai

Untuk memastikan dana PPN yang telah dipotong dapat disetorkan secara sah dan tercatat di sistem DJP, Pemungut PPN harus membuat Kode Billing. Kode billing ini merupakan identitas pembayaran yang wajib digunakan saat melakukan transaksi bank atau pos persepsi.

Penyetoran PPN hasil pemotongan ini harus dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, SSP tersebut harus diisi atas nama Pemungut PPN—yaitu perusahaan atau badan usaha yang bertransaksi dengan rekanan—dan wajib mencantumkan NPWP Pemungut. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab pelunasan pajak berada di tangan pemungut, bukan penyedia jasa yang Non-NPWP.

Sebagai panduan praktik terbaik untuk menjamin akurasi dan dapat diaudit, Pemungut PPN Non-Instansi Pemerintah, seperti BUMN atau badan usaha yang ditunjuk, harus menggunakan kombinasi kode yang spesifik. Secara teknis, penyetoran PPN Pemungutan wajib menggunakan Kode Akun Pajak 411211 (Jenis Pajak PPN) dan Kode Jenis Setoran 920 (PPN Dipungut oleh Pemungut Non-Instansi Pemerintah). Menggunakan kode yang tepat ini memastikan bahwa dana yang disetorkan dialokasikan dengan benar dan memfasilitasi rekonsiliasi yang lancar saat pelaporan, yang merupakan elemen kunci dari kepercayaan dan otoritas dalam administrasi perpajakan.

Batas Waktu Penyetoran PPN Hasil Pemotongan (Sesuai Masa Pajak)

Kepatuhan tidak hanya diukur dari akurasi perhitungan, tetapi juga dari ketepatan waktu. Mengenai PPN yang dipotong dari rekanan Non-NPWP/Non-PKP, Pemungut PPN wajib menyetorkan jumlah PPN yang telah dipotong tersebut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Contoh praktis: Jika transaksi jasa dengan rekanan Non-NPWP dilakukan dan PPN dipotong pada Masa Pajak November 2025, maka PPN hasil pemotongan tersebut harus sudah disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2025.

Ketentuan batas waktu ini bersifat mutlak. Penyetoran yang melebihi batas waktu tersebut tidak hanya dapat menghambat proses pelaporan yang akurat tetapi juga akan memicu sanksi administrasi berupa denda, yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terbaru. Oleh karena itu, membangun sistem internal yang memastikan pembuatan Kode Billing dan penyetoran dilakukan jauh sebelum batas waktu adalah praktik keandalan yang wajib diterapkan oleh setiap Pemungut PPN.

Kewajiban Pelaporan: Mengamankan Kepatuhan Administrasi

Kewajiban pemungutan PPN belum berakhir pada tahap penyetoran. Langkah krusial berikutnya adalah pelaporan administrasi melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Pelaporan ini adalah jaminan kepatuhan akhir yang membuktikan bahwa dana PPN dari transaksi jasa rekanan telah diterima dan dicatat oleh negara.

Penggunaan e-Faktur untuk Melaporkan PPN Pemungutan

Sebagai Pemungut PPN (misalnya, bendahara atau BUMN), Anda wajib menggunakan sistem e-Faktur untuk melaporkan PPN yang telah Anda pungut dan setorkan. Penting untuk diingat bahwa transaksi ini wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemungut, meskipun rekanan penyedia jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.

Untuk menjalankan fungsi ini dengan kredibilitas dan keahlian teknis, pemungut harus teliti dalam memasukkan data. Dalam konteks e-Faktur, PPN hasil pemungutan dilaporkan menggunakan formulir yang relevan, biasanya mencakup dokumen e-Faktur Pemungutan atau rekapitulasi yang mencerminkan seluruh PPN yang dipungut selama masa pajak. Pastikan seluruh Bukti Pemotongan PPN (BPP) yang telah dibuat memiliki padanan dalam pelaporan e-Faktur. Jika ada selisih antara yang disetor (melalui SSP) dan yang dilaporkan (di e-Faktur), sistem akan menganggap adanya ketidakpatuhan.

Dampak Tidak Adanya NPWP Rekanan terhadap Pelaporan SPT Masa PPN

Salah satu tantangan terbesar dalam pembayaran PPN jasa bagi rekanan tidak punya NPWP adalah penanganan data rekanan dalam sistem pelaporan. Dalam aplikasi e-Faktur, ketika Anda melaporkan PPN pemungutan dari Non-PKP/Non-NPWP, Anda perlu mengetahui bagaimana mengisi kolom yang seharusnya mencantumkan identitas rekanan.

Untuk menunjukkan keahlian dalam proses teknis ini, perlu dijelaskan bahwa jika rekanan memang tidak memiliki NPWP, kolom NPWP pada e-Faktur atau format pelaporan yang relevan harus diisi dengan format yang diakui oleh DJP untuk Non-NPWP, misalnya menggunakan 00.000.000.0-000.000 atau format khusus lainnya sesuai petunjuk teknis terbaru dari Direktur Jenderal Pajak. Identitas rekanan (seperti nama dan alamat) tetap harus diisi secara benar dan lengkap sesuai dengan dokumen transaksi yang sah. Hal ini menjamin bahwa meskipun identitas pajaknya belum terdaftar, transaksi tersebut tetap tercatat dan dipertanggungjawabkan oleh Pemungut.

Kesalahan dalam proses pelaporan ini dapat memicu konsekuensi serius. Akurasi tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan sangat krusial. Jika SPT Masa PPN diajukan terlambat atau jika data yang dilaporkan (misalnya, jumlah PPN yang dipungut) tidak sinkron dengan Bukti Pemotongan PPN (BPP) atau Surat Setoran Pajak (SSP), maka Pemungut PPN akan menghadapi sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Oleh karena itu, verifikasi akhir terhadap seluruh BPP, SSP, dan data e-Faktur adalah langkah wajib untuk mengamankan kepatuhan administrasi.

Tabel Ringkas: Perbedaan Pengisian E-Faktur PPN Jasa

Kriteria	Rekanan PKP (Penerbitan FP)	Rekanan Non-PKP/Non-NPWP (Pemungutan)
Pihak yang Menerbitkan Dokumen	Rekanan (Faktur Pajak)	Pemungut PPN (Bukti Pemotongan PPN)
Pelaporan di e-Faktur Pemungut	Tidak ada (PPN dibayar PKP)	Wajib dilaporkan (PPN dipungut Pemungut)
Pengisian Kolom NPWP Rekanan	Diisi dengan NPWP yang valid	Diisi format Non-NPWP resmi (misal: 00.000…)
Dokumen Sumber Pelaporan	Tidak Relevan	Bukti Pemotongan PPN dan SSP

Pemahaman mendalam mengenai pengisian format Non-NPWP pada aplikasi pelaporan adalah tolok ukur keahlian dalam menangani kewajiban PPN pemungutan, sekaligus melindungi perusahaan dari risiko audit dan sanksi denda.

Analisis Risiko dan Sanksi Kepatuhan Bagi Pemungut PPN

Mengelola kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari rekanan Non-NPWP/Non-PKP bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah manajemen risiko. Sebagai pemungut PPN, kegagalan dalam menjalankan tugas ini—baik karena kelalaian, keterlambatan, atau ketidaksetoran—akan langsung memicu sanksi administrasi yang berdampak signifikan pada kesehatan finansial perusahaan. Memahami risiko ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan dan otoritas (yang menjadi prinsip kunci dalam kepatuhan perpajakan).

Sanksi Administrasi untuk Keterlambatan atau Ketidaksetoran PPN

Salah satu risiko terbesar bagi pemungut PPN adalah keterlambatan atau, yang lebih fatal, ketidaksetoran PPN yang telah dipotong. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi denda untuk keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak kini dihitung menggunakan formula bunga.

Sanksi dihitung berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, ditambah dengan tarif kenaikan (uplift rate) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, sanksi atas keterlambatan penyetoran dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah $5%$ per bulan. Perhitungan ini memastikan bahwa pemungut yang lalai harus menanggung beban finansial yang sepadan dengan tingkat suku bunga pasar, menjadikannya insentif yang kuat untuk selalu patuh pada batas waktu penyetoran yang telah ditetapkan (tanggal 15 bulan berikutnya). Para profesional pajak kami menegaskan bahwa pemahaman yang akurat mengenai mekanisme denda berbasis bunga ini sangat penting untuk memproyeksikan potensi risiko denda dalam laporan keuangan.

Mitigasi Risiko: Bukti Pemotongan Sebagai Dokumen Kunci

Dalam konteks transaksi jasa dengan rekanan Non-NPWP, Bukti Pemotongan PPN (BPP) adalah dokumen krusial yang berfungsi sebagai tameng hukum bagi pemungut PPN. Dokumen ini membuktikan bahwa perusahaan Anda telah melaksanakan kewajiban pemungutan, bahkan jika terjadi masalah pada penyetoran atau pelaporan.

Kewajiban kepemilikan dan pengarsipan Bukti Pemotongan PPN (BPP) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat ditawar. BPP adalah bukti primer yang akan diminta oleh otoritas pajak saat dilakukan audit. Pastikan setiap transaksi pemotongan PPN memiliki BPP yang valid dan diarsipkan dengan baik. Tanpa dokumen ini, perusahaan Anda rentan terhadap klaim bahwa pemotongan tidak pernah dilakukan, sehingga berpotensi menanggung kembali PPN terutang beserta sanksi dan denda terkait.

Untuk mencegah disparitas yang berpotensi memicu pemeriksaan oleh otoritas pajak, sangat disarankan untuk melakukan rekonsiliasi bulanan secara ketat. Proses ini melibatkan pencocokan data PPN yang dipotong, PPN yang disetor (melalui SSP), dan PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemungut. Setiap ketidakcocokan (misalnya, total pemotongan lebih besar dari total penyetoran atau pelaporan) harus segera diinvestigasi dan diperbaiki. Tindakan proaktif ini akan memastikan bahwa semua kewajiban administrasi telah terpenuhi secara akurat dan tepat waktu, menjaga kepercayaan dan kewenangan perusahaan Anda di mata Kantor Pelayanan Pajak.

Your Top Questions About PPN Jasa Rekanan Non-NPWP Answered

Q1. Apakah rekanan Non-NPWP/Non-PKP wajib membayar PPN sendiri?

Salah satu kebingungan utama yang sering dihadapi dalam transaksi dengan rekanan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Non-NPWP) atau belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP) adalah siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Untuk memberikan kejelasan dan membangun otoritas sebagai sumber informasi pajak terpercaya, jawabannya adalah Tidak. Rekanan Non-NPWP/Non-PKP tidak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, atau melaporkan PPN atas jasa yang mereka berikan.

Kewajiban PPN terutang atas transaksi jasa dari rekanan Non-PKP wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan sepenuhnya oleh pemungut PPN (yaitu pengguna jasa, seperti Bendahara Pemerintah atau BUMN/Badan Usaha Tertentu). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa PPN, sebagai pajak konsumsi, tetap terkumpul dan tersalurkan ke kas negara meskipun penyedia jasa tidak terdaftar sebagai PKP. Pengguna jasa (pemungut) akan memotong 11% dari Nilai Penggantian, membuat Bukti Pemotongan PPN, menyetorkannya menggunakan SSP, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN mereka. Tanggung jawab ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik menunjuk pihak-pihak tertentu sebagai pemungut PPN.

Q2. Apa yang harus dilakukan jika rekanan baru memiliki NPWP di tengah tahun berjalan?

Perubahan status rekanan dari Non-PKP menjadi PKP di tengah tahun fiskal memerlukan penyesuaian segera dalam mekanisme pemotongan PPN. Untuk menunjukkan keahlian mendalam dalam pengelolaan pajak transisi, penting untuk diketahui bahwa status pemotongan PPN akan beralih.

Sebelum tanggal pengukuhan PKP rekanan, pengguna jasa (Pemungut PPN) bertanggung jawab penuh untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas setiap pembayaran jasa. Namun, terhitung sejak tanggal pengukuhan PKP, status pemotongan PPN beralih:

Sebelum PKP: Pengguna jasa memungut PPN tanpa Faktur Pajak dari rekanan.
Setelah PKP: Kewajiban pemungutan oleh pengguna jasa berakhir. Rekanan yang kini berstatus PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak Standar (e-Faktur) atas penyerahan jasanya, dan PPN ditagihkan melalui Faktur Pajak tersebut.

Pengguna jasa harus memastikan mereka memiliki dokumentasi resmi tanggal pengukuhan PKP (biasanya melalui surat pengukuhan atau pengecekan status di DJP) untuk menghindari kesalahan pemotongan PPN ganda atau gagal potong yang dapat memicu sanksi.

Final Takeaways: Mastering Kepatuhan PPN Pemungutan di 2025

Setelah meninjau secara komprehensif seluruh prosedur, mulai dari identifikasi pemungut hingga proses pelaporan, jelas bahwa tanggung jawab utama dalam pembayaran PPN jasa bagi rekanan tidak punya NPWP sepenuhnya berada di pihak pengguna jasa (pemungut PPN). Kepatuhan yang tinggi (Expertise and Authority) dalam hal ini adalah kunci untuk menghindari denda dan sanksi administrasi.

3 Langkah Kunci Memastikan Kepatuhan PPN Jasa Non-NPWP

Untuk mempermudah manajemen kepatuhan Anda, kami merangkum kewajiban PPN atas jasa rekanan Non-NPWP dalam tiga langkah aksi yang krusial dan harus menjadi prioritas setiap bulan:

Hitung yang Benar: Pastikan PPN dihitung sebesar 11% dari Nilai Penggantian dan Bukti Pemotongan PPN (BPP) diterbitkan segera setelah pembayaran, menyertakan detail rekanan meskipun tidak memiliki NPWP.
Setor Tepat Waktu: Lakukan penyetoran PPN yang telah dipotong paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama pemungut, dengan kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 920 (untuk Pemungut Non-Instansi Pemerintah).
Laporkan di e-Faktur: Transaksi pemungutan ini wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur, pastikan detail rekanan Non-NPWP diisi dengan cara yang benar sesuai pedoman DJP.

Tindak Lanjut Anda: Audit Internal Dokumen Pemungutan

Sebagai langkah penutup untuk memperkuat kepercayaan (Trust) dan meminimalkan risiko, setiap perusahaan yang berperan sebagai pemungut PPN harus melakukan audit internal dokumen secara berkala. Segera tinjau semua kontrak jasa yang Anda miliki dengan rekanan yang berstatus Non-PKP dan/atau Non-NPWP. Verifikasi ulang keabsahan dan kelengkapan Bukti Pemotongan PPN (BPP) yang telah Anda terbitkan. Dokumen ini adalah benteng pertahanan utama Anda saat menghadapi pemeriksaan pajak. Jangan pernah menyepelekan akurasi tanggal penyetoran dan pelaporan, karena di sinilah letak kerentanan terhadap sanksi administrasi. Pastikan sistem akuntansi dan perpajakan Anda sinkron dengan batas waktu yang telah ditetapkan.