Panduan Termin Pembayaran Jasa Konstruksi: Syarat & Mekanisme

Memahami Termin Pembayaran Jasa Konstruksi dan Regulasi Intinya

Apa itu Termin Pembayaran Jasa Konstruksi? Definisi Cepat

Termin pembayaran jasa konstruksi pada dasarnya adalah skema jadwal dan jumlah angsuran pembayaran yang disepakati secara resmi antara pihak kontraktor dan pemilik proyek (pengguna jasa). Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemilik proyek selaras dan proporsional dengan progres fisik pekerjaan yang telah diselesaikan di lapangan. Pembayaran ini bukan sekadar transaksi keuangan biasa, melainkan pengakuan resmi atas nilai pekerjaan yang telah diserahkan.

Mengapa Regulasi Pembayaran Penting untuk Kredibilitas Proyek?

Regulasi pembayaran yang jelas dan dipatuhi merupakan fondasi utama untuk kredibilitas dan keberlanjutan sebuah proyek konstruksi. Tujuan utama dari panduan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam, langkah demi langkah, mengenai proses pembayaran yang sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan mematuhi kerangka kerja hukum ini, baik pemilik proyek maupun kontraktor dapat memastikan bahwa setiap tahapan proyek berjalan dengan lancar, adil, dan transparan, yang pada akhirnya meminimalkan risiko sengketa dan menjamin mutu hasil akhir.

Tiga Skema Pembayaran Utama dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Indonesia

Pemilihan skema pembayaran adalah keputusan kontraktual paling fundamental yang menentukan bagaimana risiko keuangan didistribusikan antara pemilik proyek (Pengguna Jasa) dan kontraktor (Penyedia Jasa). Di Indonesia, dua model utama—Lumpsum dan Harga Satuan—memiliki implikasi yang sangat berbeda terhadap kepastian biaya, fleksibilitas, dan proses verifikasi progres.

Mekanisme Pembayaran Lumpsum (Harga Satuan Gabungan): Kelebihan dan Risiko

Skema pembayaran Lumpsum (Harga Satuan Gabungan) menetapkan total biaya proyek secara pasti di awal, berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan. Keuntungan utama dari sudut pandang pemilik proyek adalah kepastian biaya, di mana kontraktor pada dasarnya menanggung semua risiko fluktuasi harga dan kuantitas pekerjaan di lapangan.

Namun, skema ini menuntut keahlian teknis yang luar biasa dari pihak kontraktor. Perusahaan konstruksi harus memiliki kemampuan dan pengalaman mendalam dalam menghitung seluruh risiko, termasuk potensi kenaikan harga material, inefisiensi tenaga kerja, dan tantangan tak terduga di lapangan. Kesalahan dalam perhitungan di awal kontrak bisa berakibat fatal pada margin keuntungan. Untuk memastikan praktik terbaik dan membangun otoritas, kontraktor harus merujuk pada regulasi yang sah. Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, skema Lumpsum diutamakan untuk pekerjaan yang rinciannya sudah sangat jelas dan tidak berubah. Kejelasan dalam merujuk dasar hukum ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di mata klien.

Model Pembayaran Harga Satuan (Unit Price): Fokus pada Pengukuran Akurat

Berbeda dengan Lumpsum, Model Pembayaran Harga Satuan (Unit Price) dirancang untuk proyek-proyek di mana kuantitas pekerjaan yang harus diselesaikan sulit diprediksi secara akurat di awal. Dalam skema ini, biaya dihitung berdasarkan harga per unit pekerjaan (misalnya, harga per meter kubik beton atau per meter persegi pemasangan keramik) dikalikan dengan kuantitas yang benar-benar diselesaikan di lapangan.

Pembayaran untuk skema Harga Satuan baru akan dilakukan setelah dilakukan verifikasi kuantitas pekerjaan yang telah diselesaikan. Proses ini sangat bergantung pada pengukuran yang akurat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), dan persetujuan dari konsultan pengawas atau manajer proyek. Skema ini ideal untuk pekerjaan seperti perbaikan, pemeliharaan, atau proyek infrastruktur yang menghadapi ketidakpastian geologi atau volume pekerjaan galian. Walaupun skema ini memberikan fleksibilitas, kontraktor harus memastikan sistem pencatatan harian dan pengukuran yang disiplin untuk menghindari sengketa volume di akhir periode termin. Kepatuhan pada standar pengukuran menjadi kunci kepercayaan dan transparansi dalam model ini.

Tahapan Kritis Proses Pembayaran: Dari Uang Muka hingga Termin Akhir

Memahami setiap fase pembayaran sangat penting untuk menjaga likuiditas kontraktor dan memastikan komitmen pemilik proyek. Siklus pembayaran jasa konstruksi adalah proses multi-tahap yang diawali dengan injeksi dana awal dan diakhiri dengan pelepasan jaminan kualitas setelah proyek selesai. Setiap tahapan memiliki prasyarat dan implikasi finansial yang ketat.

Syarat Pengajuan Uang Muka (Down Payment/DP) dan Jaminan yang Diperlukan

Uang Muka (DP) adalah pembayaran awal yang diberikan kepada kontraktor untuk membantu membiayai mobilisasi, pembelian material awal, atau biaya administrasi. Di Indonesia, dalam proyek konstruksi yang diatur oleh pemerintah, Uang Muka umumnya tidak melebihi 20-30% dari total nilai kontrak. Batasan ini dirancang untuk melindungi kepentingan finansial pemilik proyek dari potensi risiko kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan.

Untuk mencairkan Uang Muka, kontraktor wajib memberikan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond). Jaminan ini berfungsi sebagai proteksi; jika kontraktor gagal melaksanakan pekerjaan atau tidak dapat mengembalikan Uang Muka yang belum terpakai, pemilik proyek dapat mengklaim dana tersebut dari penerbit jaminan (biasanya bank atau perusahaan asuransi). Memahami kewajiban jaminan ini menunjukkan kredibilitas dan kehati-hatian dalam manajemen kontrak.

Termin Pembayaran Interim (Angsuran) Berdasarkan Progres Pekerjaan

Termin Pembayaran Interim (Angsuran) merupakan inti dari sistem pembayaran berdasarkan kemajuan fisik. Pembayaran ini diajukan secara berkala—umumnya bulanan—setelah sebagian pekerjaan selesai. Pembayaran Interim biasanya diajukan melalui dokumen formal yang dikenal sebagai Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate/MC).

Proses verifikasi adalah kunci. MC harus disiapkan oleh kontraktor berdasarkan laporan kemajuan yang akurat, kemudian diverifikasi dan disetujui oleh konsultan pengawas atau Project Manager di lapangan. Mereka memastikan bahwa kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diklaim telah benar-benar terealisasi sesuai spesifikasi.

Berdasarkan pengalaman kami dalam mengelola ratusan klaim pembayaran, terdapat beberapa dokumen pendukung pengajuan pembayaran interim yang paling sering diabaikan, padahal krusial untuk persetujuan cepat. Checklist minimum yang wajib disertakan meliputi:

Laporan Harian/Mingguan: Menunjukkan catatan aktivitas, tenaga kerja, dan material di lokasi.
Photo Dokumentasi: Foto-foto berlabel tanggal dan lokasi yang membuktikan kemajuan fisik yang diklaim.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Interim: Bukti legalitas pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.
Invoice/Kuitansi Material Utama: Bukti pembelian material bernilai tinggi yang telah terpasang.

Pengajuan yang lengkap dan terperinci mencerminkan profesionalisme dan akuntabilitas, mempercepat proses pencairan dana.

Pembayaran Retensi dan Termin Final: Penentu Serah Terima Proyek

Tahap akhir pembayaran meliputi pembayaran Retensi dan Termin Final. Pembayaran Retensi adalah persentase (biasanya 5% dari nilai kontrak) yang dipotong dari setiap pembayaran termin dan ditahan oleh pemilik proyek. Tujuan utamanya adalah sebagai jaminan kualitas selama masa pemeliharaan (biasanya 6 hingga 12 bulan) setelah proyek diserahterimakan.

Pembayaran Retensi ini hanya akan dilepaskan setelah Serah Terima Kedua (Final Hand Over/FHO), yang menandakan kontraktor telah menyelesaikan semua perbaikan yang diperlukan selama masa pemeliharaan. Termin Final adalah pembayaran saldo akhir yang tersisa setelah semua potongan (seperti pajak dan retensi) diterapkan.

Serah terima proyek dan pencairan Retensi menandai keberhasilan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Hal ini memerlukan dokumentasi lengkap, termasuk As-Built Drawings dan Manual Operasional, untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa semua kewajiban kontrak telah dipenuhi.

Dokumentasi dan Verifikasi: Kunci Keberhasilan Klaim Pembayaran yang Cepat

Proses pembayaran untuk jasa konstruksi terim (termin) sangat bergantung pada kualitas dan kecepatan dokumentasi. Bahkan progres fisik yang sempurna bisa tertahan jika dokumen verifikasi tidak lengkap atau cacat. Untuk memastikan arus kas (cash flow) berjalan lancar, kontraktor harus membangun sistem administrasi yang kokoh.

Peran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dalam Legalitas Pembayaran

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) adalah dokumen legal utama dalam industri konstruksi yang membuktikan bahwa porsi pekerjaan tertentu telah diselesaikan sesuai dengan spesifikasi kontrak. BAPP menjadi jembatan formal antara penyelesaian fisik di lapangan dan pencairan dana termin berikutnya.

Tanpa BAPP yang ditandatangani oleh perwakilan kontraktor dan pemilik proyek/konsultan pengawas, klaim pembayaran tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dokumen ini memastikan transparansi dan akuntabilitas, karena secara eksplisit mencantumkan kuantitas pekerjaan yang disetujui, menjadikannya titik awal yang tak terbantahkan untuk proses pembayaran untuk jasa konstruksi terim.

Sistem Pengawasan dan Audit untuk Membangun Kepercayaan (Trustworthiness)

Dalam proyek konstruksi skala besar, membangun kepercayaan (trustworthiness) adalah hal yang krusial. Salah satu cara terkuat untuk melakukannya adalah melalui sistem pengawasan dan audit yang transparan. Audit independen atau verifikasi pihak ketiga memainkan peran penting dalam hal ini.

Ketika sebuah firma audit eksternal atau konsultan manajemen proyek yang diakui secara profesional melakukan verifikasi progres, hal ini secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan berfungsi sebagai sinyal kredibilitas (trustworthiness) yang kuat bagi semua pihak, terutama bagi investor atau lembaga keuangan yang terlibat. Mereka memberikan kepastian bahwa pekerjaan telah diverifikasi oleh pihak yang memiliki keahlian (Expertise) dan independensi.

Menghindari Penolakan Klaim Pembayaran: Tiga Kesalahan Fatal

Penolakan atau penundaan klaim pembayaran untuk jasa konstruksi terim seringkali berasal dari tiga area kegagalan dokumentasi:

Dokumen Pendukung Tidak Lengkap: Gagal melampirkan Monthly Certificate yang sudah ditandatangani, foto dokumentasi terbaru, atau shop drawing yang telah di-otorisasi.
Ketidaksesuaian Volume: Pengajuan klaim pembayaran yang volumenya lebih besar dari kuantitas yang diverifikasi di lapangan oleh pengawas.
Kualitas Tidak Terpenuhi: Proyek harus membuktikan bahwa mutu pekerjaan telah diverifikasi. Sebagai contoh kasus dari pengalaman kami di lapangan, sering kali pembayaran akhir untuk struktur bangunan besar ditahan hingga Sertifikat Layak Fungsi (SLF) atau hasil uji kualitas material (misalnya, tes kuat tekan beton) diterbitkan dan diserahkan. Persyaratan mutu ini sering kali tertuang jelas dalam kontrak dan harus dipenuhi sebagai syarat mutlak pencairan dana final. Pengabaian terhadap hasil uji kualitas menjadi salah satu penyebab paling umum penolakan termin akhir.

Oleh karena itu, setiap klaim pembayaran harus diperlakukan sebagai proses legal yang membutuhkan ketelitian dan dukungan data yang tidak dapat dibantah.

Mengelola Risiko Keuangan: Solusi untuk Sengketa dan Keterlambatan Pembayaran

Sengketa dan keterlambatan pembayaran adalah risiko keuangan terbesar dalam setiap proyek konstruksi. Pengelolaan yang proaktif tidak hanya melindungi arus kas kontraktor, tetapi juga membangun keyakinan pemilik proyek terhadap profesionalisme perusahaan. Mengembangkan mekanisme penyelesaian yang jelas sejak awal kontrak adalah ciri khas penyedia jasa konstruksi yang berkredibilitas tinggi.

Langkah Hukum dan Non-Hukum saat Terjadi Keterlambatan Pembayaran

Ketika pemilik proyek gagal memenuhi jadwal pembayaran yang disepakati, kontraktor memiliki beberapa opsi untuk melindungi posisinya dan mengkompensasi kerugian arus kas. Secara non-hukum, langkah pertama adalah mengirimkan surat peringatan resmi (somasi) dengan batas waktu yang jelas untuk pembayaran. Jika somasi diabaikan, kontrak harus mengatur hak kontraktor, termasuk hak untuk menangguhkan pekerjaan. Lebih lanjut, Kontraktor dapat mengenakan denda keterlambatan kepada pemilik proyek. Denda ini, yang harus ditetapkan secara spesifik dan adil dalam klausul kontrak, berfungsi untuk mengkompensasi kerugian finansial yang timbul akibat dana yang tertahan, seperti biaya bunga bank atau biaya operasional yang tidak terduga.

Klausul Force Majeure dan Dampaknya pada Kewajiban Pembayaran Kontrak

Klausul Force Majeure (Keadaan Kahar) menjadi sangat penting ketika peristiwa di luar kendali kedua belah pihak, seperti bencana alam, pandemi, atau perang, mempengaruhi jalannya proyek. Klausul ini harus dengan jelas mendefinisikan apa saja yang termasuk Force Majeure dan, yang terpenting, bagaimana dampaknya pada kewajiban pembayaran dan jadwal kerja. Meskipun peristiwa kahar seringkali membebaskan kedua belah pihak dari kewajiban penyelesaian tepat waktu, kewajiban pembayaran untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan sebelum kejadian tersebut harus tetap dihormati. Pemahaman yang mendalam tentang batasan dan konsekuensi klausul ini menunjukkan keahlian legal dalam manajemen kontrak konstruksi.

Penggunaan Jaminan Pelaksanaan untuk Perlindungan Investor/Pemilik Proyek

Untuk memberikan ketenangan pikiran kepada investor atau pemilik proyek, Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% dari nilai kontrak adalah instrumen perlindungan finansial yang esensial. Jaminan ini, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan asuransi, memastikan bahwa kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan. Jika kontraktor gagal melaksanakan kewajibannya—bahkan jika terjadi masalah finansial di tengah jalan—pemilik proyek berhak mencairkan jaminan tersebut untuk menutupi biaya penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga. Ini adalah pilar kredibilitas dalam industri.

Selain itu, penting untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya. Kontraktor harus menunjukkan keahlian mereka dalam menyusun klausul sengketa yang jelas. Misalnya, merujuk secara eksplisit ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian yang independen dan terpercaya. Pendekatan ini menghindari proses litigasi yang mahal dan memakan waktu di pengadilan negeri, memberikan jalur resolusi yang lebih cepat dan memiliki otoritas di mata hukum bisnis Indonesia, memastikan bahwa setiap perselisihan pembayaran atau teknis dapat diselesaikan secara profesional.

Strategi Optimalisasi Arus Kas (Cash Flow) dalam Proyek Konstruksi

Pengelolaan arus kas (Cash Flow) adalah nafas utama bagi keberlanjutan bisnis kontraktor. Bahkan, proyek dengan margin keuntungan tinggi bisa kolaps jika terjadi penundaan atau ketidaksesuaian antara jadwal pembayaran yang diterima dan jadwal pengeluaran di lapangan. Optimalisasi arus kas ini berpusat pada penyesuaian jadwal pembayaran termin agar secara presisi mencocokkan kebutuhan pengeluaran untuk material, subkontraktor, dan tenaga kerja, sehingga meminimalkan ketergantungan pada modal kerja internal kontraktor. Kunci untuk mencapai stabilitas finansial ini terletak pada perencanaan yang proaktif dan negosiasi kontrak yang cerdas.

Pentingnya Forecast Pembayaran Akurat untuk Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan yang matang memerlukan perkiraan pembayaran yang sangat akurat. Tanpa kemampuan untuk memproyeksikan kapan dana masuk dan kapan dana keluar, kontraktor akan kesulitan menjaga likuiditas. Berdasarkan pengalaman kami dalam mengelola proyek infrastruktur skala menengah, cara paling praktis dan teruji untuk memprediksi pembayaran secara akurat adalah dengan memanfaatkan sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) atau software akuntansi konstruksi khusus. Sistem ini memungkinkan integrasi antara progress fisik proyek di lapangan dengan jadwal pembayaran termin yang terikat kontrak. Dengan data yang terintegrasi, tim keuangan dapat membuat forecast mingguan atau bulanan yang memiliki tingkat kesalahan minimal, memastikan modal kerja tersedia tepat saat dibutuhkan untuk pengadaan material atau pembayaran upah pekerja.

Negotiating Terbaik untuk Termin Pembayaran yang Menguntungkan Kontraktor

Fase negosiasi kontrak adalah kesempatan emas untuk melindungi arus kas. Kontraktor yang berpengalaman (memiliki Experience yang terbukti) selalu menargetkan dua hal utama dalam negosiasi termin. Pertama, adalah pengamanan skema pembayaran di muka (Uang Muka/DP) yang lebih besar—idealnya mendekati batas maksimum 25% hingga 30% dari nilai kontrak. Uang muka yang substansial menyediakan bantalan dana awal yang vital untuk mobilisasi dan pembelian material awal. Kedua, adalah mempersingkat periode pengajuan dan pencairan termin interim. Daripada menerima siklus pembayaran standar 14 hari, strategi negosiasi terbaik berfokus untuk mendorong periode tersebut menjadi 7 hari atau kurang setelah sertifikat pembayaran disetujui, sehingga mengurangi jarak waktu antara penyelesaian kerja dan penerimaan dana.

Memanfaatkan Factoring atau Supply Chain Finance

Ketika arus kas tertekan karena proyek memiliki siklus pembayaran yang panjang, kontraktor yang cerdas akan mempertimbangkan solusi pembiayaan eksternal. Factoring atau invoice financing memungkinkan kontraktor menjual piutang (tagihan termin yang sudah disetujui namun belum dibayarkan) kepada pihak ketiga (lembaga keuangan) untuk mendapatkan dana tunai segera, meskipun dengan potongan biaya.

Alternatif lainnya adalah Supply Chain Finance, di mana lembaga keuangan memfasilitasi pembiayaan untuk pemasok material atau subkontraktor berdasarkan persetujuan tagihan dari pemilik proyek. Tindakan ini, yang mengandalkan otoritas dan kredibilitas kontraktor, secara efektif menunda pengeluaran kas tanpa merusak hubungan dengan supplier. Dengan strategi ini, kontraktor memindahkan risiko penundaan pembayaran termin kepada pihak ketiga yang spesialis dalam manajemen likuiditas, yang secara signifikan menjaga kesehatan cash flow operasional kontraktor.

Pertanyaan Populer Seputar Pembayaran Jasa Konstruksi yang Wajib Anda Tahu

Memahami termin pembayaran bukan hanya soal pencairan dana, tetapi juga tentang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan oleh kontraktor dan pemilik proyek untuk membantu Anda menegaskan pemahaman Anda tentang peraturan yang berlaku.

Q1. Berapa Persen Batas Maksimum Uang Muka Proyek Konstruksi?

Batas maksimum Uang Muka (Down Payment/DP) yang dianggap wajar dalam proyek konstruksi di Indonesia, terutama yang merujuk pada regulasi pengadaan pemerintah, umumnya berkisar antara 20% hingga 30% dari nilai kontrak total. Penting untuk diketahui bahwa jumlah ini dapat dinegosiasikan, namun pemilik proyek yang kredibel biasanya tidak akan menyetujui DP yang melebihi ambang batas ini. Pemberian uang muka wajib didukung oleh Jaminan Uang Muka untuk melindungi kepentingan finansial pengguna jasa.

Q2. Apa Perbedaan antara BAPP dan Sertifikat Pembayaran (MC/SP)?

Perbedaan antara kedua dokumen ini sangat krusial dalam siklus pembayaran termin:

BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan): Ini adalah bukti teknis dan legal yang ditandatangani oleh konsultan pengawas/manajemen proyek dan kontraktor. BAPP menyatakan bahwa volume pekerjaan telah diselesaikan dan diverifikasi di lapangan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal kontrak.
Sertifikat Pembayaran (Monthly Certificate/SP): Ini adalah dokumen administratif yang disusun oleh kontraktor setelah BAPP disetujui. Dokumen ini menginstruksikan unit keuangan pemilik proyek untuk mencairkan dana termin berikutnya berdasarkan progres yang tertera dalam BAPP. Sertifikat Pembayaran adalah dasar pengajuan klaim dana, sementara BAPP adalah fondasi legalnya.

Q3. Apakah Pembayaran Jasa Konstruksi Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

Ya, jasa konstruksi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 11% sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain PPN, ada juga kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2). PPh ini wajib dipotong oleh pemilik proyek (sebagai pengguna jasa) dari total nilai pembayaran sebelum dana diserahkan kepada kontraktor (penyedia jasa), yang besaran tarifnya bervariasi tergantung kualifikasi dan jenis badan usaha kontraktor. Pemotongan pajak yang benar adalah bagian integral dari akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam industri konstruksi.

Final Takeaways: Menguasai Termin Pembayaran Konstruksi Tahun 2025

Setelah meninjau secara mendalam mengenai skema, tahapan, dan manajemen risiko pembayaran dalam jasa konstruksi, penting untuk merangkum langkah-langkah konkret yang dapat Anda terapkan segera. Penguasaan proses pembayaran bukan hanya masalah administrasi, tetapi fondasi dari kesehatan finansial proyek.

Ringkasan 3 Langkah Aksi Penting untuk Kontraktor

Kunci utama keberhasilan pembayaran adalah dokumentasi yang sempurna, verifikasi yang cepat, dan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran (baik Lumpsum atau Unit Price). Kontraktor yang unggul dalam bidang ini selalu memastikan setiap pekerjaan yang diklaim didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang valid dan semua dokumen pendukung (laporan harian, foto progres) disiapkan tanpa cela. Verifikasi yang cepat sangat penting karena menunda pengajuan klaim berarti menunda pendapatan. Pastikan tim Anda memiliki otoritas untuk secara ketat mengikuti prosedur dan referensi peraturan pemerintah yang relevan, yang menunjukkan bahwa klaim Anda didasarkan pada pengetahuan dan standar tertinggi.

Langkah Berikutnya: Membangun Kontrak yang Kuat dan Adil

Langkah selanjutnya: Segera tinjau ulang klausul pembayaran di kontrak Anda saat ini untuk memastikan perlindungan arus kas dan kepatuhan terhadap peraturan terbaru. Fokus pada negosiasi Uang Muka yang memadai dan periode pembayaran termin yang dipersingkat. Dengan pengalaman yang menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran seringkali berakar pada kontrak yang ambigu, proaktiflah dalam menyusun klausul sengketa yang jelas (misalnya, merujuk ke BANI) dan memastikan semua persyaratan Jaminan (Uang Muka, Pelaksanaan) tercantum secara eksplisit. Kontrak yang kuat adalah benteng pertama Anda melawan risiko finansial.