Panduan Lengkap PPh Pasal 23: Biaya Jasa Kena Pajak PT

Memahami Kunci Pemotongan PPh 23 atas Biaya Jasa Perusahaan

Apa itu PPh Pasal 23? Definisi Cepat untuk Kepatuhan Instan

Pajak Penghasilan Pasal 23, atau yang sering disingkat PPh Pasal 23, adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri (termasuk PT) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Secara spesifik, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersumber dari modal (seperti dividen, bunga, royalti), penyerahan jasa (seperti jasa manajemen, teknis, konsultan), atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Pemahaman yang akurat terhadap PPh 23 ini sangat penting. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 secara tepat waktu merupakan indikator utama dari praktik administrasi perpajakan perusahaan yang kuat dan terpercaya. Artikel ini akan memberikan Anda panduan langkah demi langkah untuk secara tepat menghitung, memotong, dan menyetor PPh 23 yang dibayarkan perusahaan Anda kepada PT lain untuk layanan profesional dan teknis yang diterima.

Siapa yang Bertanggung Jawab Memotong PPh Pasal 23?

Kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 tidak berada pada pihak yang menerima penghasilan (PT penyedia jasa), melainkan pada pihak pemberi penghasilan (PT pengguna jasa). Dalam konteks pembayaran biaya jasa ke PT, Wajib Pajak Badan (perusahaan Anda) yang melakukan pembayaran wajib bertindak sebagai Pemotong Pajak. Pemotong Pajak harus memotong sejumlah pajak yang terutang dari total pembayaran, menyetorkannya ke kas negara, dan menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23. Peran ini menuntut ketelitian yang tinggi karena kesalahan pemotongan dapat memicu sanksi dan pemeriksaan. Melalui sistematisasi proses ini, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pajak yang akuntabel dan memenuhi ekspektasi otoritas pajak.

Daftar Lengkap Jenis Jasa yang Wajib Kena PPh 23 Berdasarkan PMK Terbaru

Memahami jenis jasa apa saja yang menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah langkah awal yang krusial dalam kepatuhan pajak perusahaan Anda. Perlu ditekankan bahwa pemotongan PPh 23 hanya berlaku untuk jenis jasa yang secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) yang berlaku. Ini berarti bahwa jika suatu jenis jasa tidak tercantum dalam daftar peraturan yang sah, maka secara hukum ia tidak dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

Kriteria Jasa yang Termasuk Objek PPh 23 (Fokus: Layanan Teknis dan Manajemen)

Untuk memperkuat validitas dan keahlian Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, penting untuk merujuk langsung pada regulasi yang ditetapkan, terutama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang memuat daftar lengkap jasa objek PPh 23. Daftar ini sangat dinamis, namun beberapa jenis jasa memiliki frekuensi tinggi dalam transaksi antar-PT dan harus dipotong PPh 23.

Berikut adalah beberapa jasa spesifik yang paling sering menjadi objek PPh 23 dalam transaksi bisnis:

Jasa Konsultasi: Meliputi konsultasi manajemen, teknis, hukum, dan keuangan.
Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan: Layanan yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan.
Jasa Desain: Termasuk desain interior, desain produk, desain grafis, dan desain web.
Jasa Penilai (Appraisal): Layanan untuk menentukan nilai suatu aset atau properti.
Jasa Teknik dan Manajemen Proyek: Layanan pengawasan, perencanaan, dan eksekusi proyek teknik atau konstruksi (di luar yang sudah dikenakan PPh Final).

Memastikan pemotongan yang benar untuk jasa-jasa ini menunjukkan ketaatan dan akuntabilitas perusahaan Anda dalam menjalankan kewajiban pajak.

Layanan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh 23 (Daftar Penting)

Meskipun banyak jenis jasa yang terutang PPh 23, ada beberapa layanan yang dikecualikan dari pemotongan. Pengenalan terhadap pengecualian ini sangat penting untuk menghindari pemotongan ganda atau pemotongan yang tidak perlu.

Secara umum, jasa yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final (seperti PPh Pasal 4 ayat (2)) atau jasa yang terkait langsung dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final akan dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Contoh yang paling umum adalah:

Jasa Katering: Jasa penyediaan makanan dan minuman yang sudah diatur sebagai objek PPh Final.
Jasa Konstruksi: Jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi yang telah dikenakan PPh Final (sesuai PMK yang berlaku).
Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan: Penghasilan ini dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 23.

Memisahkan dan mengidentifikasi jasa-jasa yang dikecualikan ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kasnya dengan lebih efisien dan mematuhi peraturan perpajakan dengan tepat.

Berapa Tarif PPh Pasal 23? Kalkulasi Akurat untuk Biaya Jasa

Menghitung secara tepat pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah langkah kritis untuk memastikan kepatuhan pajak. Kesalahan tarif tidak hanya menyebabkan kurang bayar, tetapi juga dapat memicu sanksi dan pemeriksaan. Secara umum, tarif yang berlaku untuk pembayaran biaya jasa kepada badan usaha (PT) sangat sederhana, namun ada kondisi krusial yang harus diwaspadai, yaitu terkait kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tarif Standar PPh 23 untuk Jasa (2%) dan Kondisi Khusus (15%)

Tarif PPh Pasal 23 yang paling umum dikenakan atas pembayaran untuk jasa-jasa profesional, teknis, manajemen, dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ini pada umumnya adalah jumlah bruto (nilai sebelum PPN) dari imbalan jasa yang dibayarkan.

Ini berarti, untuk setiap transaksi jasa yang dilakukan perusahaan Anda dengan PT lain, Anda wajib memotong 2% sebagai PPh Pasal 23, yang kemudian akan menjadi kredit pajak bagi PT penerima jasa.

Sementara itu, tarif 15% dari penghasilan bruto dikenakan untuk jenis penghasilan modal tertentu, seperti dividen, bunga, dan royalti. Penting untuk membedakan kategori penghasilan karena tarif 15% ini tidak berlaku untuk pembayaran atas jasa, melainkan hanya untuk penghasilan yang bersumber dari modal dan sewa selain tanah dan/atau bangunan.

Dampak Tidak Adanya NPWP: Penalti Kenaikan Tarif 100%

Kewajiban untuk memotong 2% hanya berlaku jika pihak penerima penghasilan (PT penyedia jasa) menyerahkan NPWP yang sah. Ini adalah poin krusial yang sering luput.

Jika penerima jasa (PT) gagal menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada perusahaan Anda selaku pemotong pajak, maka berlaku penalti kenaikan tarif sebesar 100%. Artinya, tarif pemotongan yang awalnya 2% akan melonjak menjadi 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kenaikan tarif ini berfungsi sebagai penegasan pentingnya integritas data wajib pajak dalam sistem perpajakan. Untuk menjaga rekam jejak keuangan yang kredibel dan meminimalkan beban pajak mitra bisnis, selalu verifikasi dan dokumentasikan NPWP dari semua vendor jasa sebelum melakukan pembayaran.

Panduan Langkah: Jelaskan Rumus Perhitungan PPh 23 untuk Jasa

Untuk memastikan pemotongan PPh 23 Anda akurat, ikuti langkah-langkah perhitungan berdasarkan status NPWP vendor jasa:

1. Perhitungan PPh 23 dengan NPWP (Tarif Normal):

Rumus: $$PPh \space Pasal \space 23 = 2% \times Jumlah \space Bruto \space Imbalan \space Jasa$$

2. Perhitungan PPh 23 Tanpa NPWP (Tarif Kenaikan 100%):

Rumus: $$PPh \space Pasal \space 23 = 4% \times Jumlah \space Bruto \space Imbalan \space Jasa$$

Contoh Kasus Sederhana

Kasus: PT Maju Sejahtera (Penerima Jasa) memberikan jasa konsultasi IT kepada PT Abadi Jaya (Pembayar Jasa) dengan nilai bruto jasa sebesar Rp 20.000.000.

Kondisi	Perhitungan	Hasil PPh 23 yang Dipotong
Dengan NPWP	$2% \times Rp \space 20.000.000$	Rp 400.000
Tanpa NPWP	$4% \times Rp \space 20.000.000$	Rp 800.000

Dalam kasus ini, jika PT Maju Sejahtera tidak menyerahkan NPWP, PT Abadi Jaya wajib memotong Rp 800.000 dan menyetorkannya ke kas negara. Perbedaan sebesar Rp 400.000 ini menegaskan urgensi validasi NPWP sebagai bagian dari proses pembayaran vendor.

Kapan PPh 23 Harus Dipotong? Pemahaman Waktu Terutang yang Krusial

Memahami kapan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 timbul adalah kunci untuk menghindari sanksi dan memastikan aliran kas yang akurat. Dalam praktiknya, sering terjadi kebingungan antara tanggal pembayaran aktual dan tanggal saat utang diakui. Akurasi waktu pemotongan ini sangat penting untuk pelaporan yang tepat waktu dan meminimalkan risiko pemeriksaan pajak.

Prinsip ‘Saat Terutang’: Kapan Kewajiban Pemotongan Timbul?

Kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa kepada PT timbul berdasarkan Prinsip Saat Terutang. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, saat terutang PPh Pasal 23 diartikan sebagai momen di mana penghasilan dari jasa tersebut diakui, yaitu pada saat-saat berikut, mana yang terjadi lebih dahulu:

Saat Pembayaran: Tanggal ketika perusahaan Anda secara fisik atau elektronik melakukan transfer dana kepada penyedia jasa.
Saat Disediakan untuk Dibayarkan (Diakui sebagai Utang): Tanggal ketika penghasilan tersebut dicatat (akrual) dalam pembukuan perusahaan Anda sebagai utang, meskipun uangnya belum dibayarkan. Ini sering terjadi ketika faktur (invoice) diterima dan diakui sebagai beban/utang.
Saat Jatuh Tempo Pembayaran: Tanggal yang disepakati dalam kontrak atau faktur sebagai batas waktu pembayaran.

Prinsip ini berarti perusahaan tidak bisa menunda pemotongan pajak dengan alasan belum terjadi pembayaran tunai, jika utang atas jasa tersebut telah diakui secara akuntansi atau telah jatuh tempo. Akuntan profesional senior menyarankan agar perusahaan selalu menggunakan tanggal penerimaan faktur dan pengakuan beban (utang) sebagai patokan paling awal untuk memastikan kepatuhan yang ketat, terutama jika faktur tersebut telah memenuhi semua persyaratan pajak.

Penerbitan Bukti Potong PPh 23: Prosedur dan Batas Waktu Wajib

Setelah pemotongan PPh 23 dilakukan, langkah krusial berikutnya adalah menerbitkan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23. Untuk menegaskan keandalan dan otoritas dalam proses ini, perlu diketahui bahwa sistem e-Bupot kini adalah satu-satunya sarana resmi yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi Pemotong Pajak (perusahaan Anda) untuk membuat, menandatangani, dan melaporkan Bukti Potong PPh 23. Penggunaan platform resmi ini menjamin validitas dokumen, mempermudah pelaporan, dan membantu otoritas pajak dalam verifikasi.

Bukti Potong PPh 23 memiliki dua fungsi vital:

Validasi Pemotongan: Sebagai bukti sah bahwa perusahaan Anda telah melaksanakan kewajiban pemotongan pajak sesuai peraturan.
Kredit Pajak Penerima: Bukti Potong PPh 23 harus segera diserahkan kepada pihak yang dipotong (PT penerima jasa) karena dokumen ini berfungsi sebagai kredit pajak mereka. Artinya, PT penerima jasa dapat menggunakan jumlah pajak yang telah dipotong ini untuk mengurangi total kewajiban PPh mereka saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sehingga menghindari pajak berganda.

Kewajiban menerbitkan dan menyerahkan Bukti Potong PPh 23 kepada pihak yang dipotong harus dilakukan segera setelah pemotongan dilakukan. Keterlambatan atau kegagalan dalam menyediakan dokumen ini dapat menghambat kepatuhan pajak penyedia jasa dan, pada akhirnya, mencerminkan kurangnya integritas operasional pada pihak Anda.

Garis Waktu Kritis: Pemotongan terjadi pada tanggal terutang, Bukti Potong diterbitkan segera setelah pemotongan, penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan SPT Masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Kewajiban	Kriteria Waktu (Mana yang Lebih Dulu)	Batas Waktu Pelaksanaan
Saat Terutang	Pembayaran / Utang Diakui / Jatuh Tempo	N/A (Momen Transaksi)
Penerbitan Bupot	Segera setelah pemotongan	Segera setelah pemotongan terjadi (Via e-Bupot)

Memastikan Kepatuhan Mutlak: Proses Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23

Kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan oleh perusahaan Anda sebagai pemotong pajak harus dilanjutkan dengan proses penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Kesalahan dalam tahap ini adalah penyebab umum sanksi administrasi. Membangun sistem internal yang andal untuk mengelola proses ini menunjukkan tanggung jawab dan keahlian fiskal perusahaan Anda, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan dengan otoritas pajak.

Langkah-Langkah Penyetoran: Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang Tepat

Setelah pemotongan PPh 23 (Pajak Penghasilan Pasal 23) selesai dihitung, langkah berikutnya adalah menyetorkannya ke kas negara. Penyetoran ini wajib dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau melalui sistem e-Billing. Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk. Batas waktu kritis untuk penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa, Anda harus memastikan penggunaan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang benar untuk menghindari kesalahan administrasi yang berujung pada denda. KAP untuk PPh Pasal 23 adalah 411124. Sementara itu, KJS yang umum digunakan untuk penyetoran PPh 23 atas jasa adalah 104 (atas jasa selain jasa konstruksi) atau 100 (jika pembayaran PPh 23 bersifat rutin). Penggunaan kode yang salah dapat menyebabkan SSP tidak diakui oleh DJP.

Proses Pelaporan PPh 23 (SPT Masa) melalui e-Bupot dan Batas Waktu

Setelah PPh 23 disetor, pemotong pajak wajib melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak), pelaporan SPT Masa PPh 23 wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Saat ini, mekanisme pelaporan PPh Pasal 23 diwajibkan melalui sistem e-Bupot Unifikasi (Bukti Potong Elektronik Unifikasi). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuatan bukti potong tetapi juga sebagai platform untuk melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi secara keseluruhan. Keharusan menggunakan platform digital ini menunjukkan bagaimana otoritas pajak mengharapkan profesionalisme dan ketelitian yang tinggi dari wajib pajak badan, memastikan setiap transaksi pemotongan tercatat secara transparan dan terstruktur.

Berikut adalah daftar periksa praktis untuk menghindari kesalahan umum saat mengisi dan melaporkan melalui e-Bupot:

Verifikasi NPWP Penerima Jasa: Selalu pastikan NPWP rekanan yang dimasukkan valid dan statusnya aktif. Kesalahan NPWP menyebabkan bukti potong tidak dapat dikreditkan oleh penerima jasa.
Kesesuaian Masa Pajak: Cek ulang agar masa pajak pada Bukti Potong, SSP/e-Billing, dan SPT Masa PPh 23 Unifikasi benar-benar match.
Kode Objek Pajak yang Tepat: Pemilihan Kode Objek Pajak (KOP) harus sesuai dengan jenis jasa yang dibayarkan (misalnya, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dll.). KOP yang salah dapat berakibat pada perbedaan interpretasi tarif.
Pemisahan DPP (Dasar Pengenaan Pajak): Pastikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diinput adalah nilai imbalan bruto (tidak termasuk PPN) dan tidak mencampuradukkan antara nilai jasa dan nilai penggantian barang (reimbursement) yang seharusnya tidak dipotong PPh 23.
Tanda Tangan Elektronik: Pastikan sertifikat elektronik yang digunakan untuk otorisasi dan penyampaian SPT Masa melalui e-Bupot masih berlaku dan berfungsi dengan baik.

Mematuhi batas waktu penyetoran dan pelaporan adalah kunci untuk mengurangi risiko audit dan denda dari kantor pajak, sehingga menjaga reputasi kepatuhan perusahaan Anda.

Studi Kasus dan Tips Ahli: Menghindari Sanksi dan Pemeriksaan Pajak PPh 23

Meskipun prinsip pemotongan PPh Pasal 23 tampak lugas, penerapan di dunia nyata seringkali menghadirkan kompleksitas, terutama dalam transaksi bisnis yang terintegrasi. Memahami area abu-abu ini, didukung oleh keterandalan dan otoritas (Trustworthiness and Authority) dari praktik terbaik, sangat penting untuk menjaga kepatuhan dan menghindari potensi sanksi.

Kasus Nyata: Perlakuan PPh 23 atas Jasa yang Tercampur dengan Barang (Mixing Service & Goods)

Salah satu skenario yang paling sering membingungkan Wajib Pajak adalah ketika pembayaran yang dilakukan tidak hanya mencakup jasa, tetapi juga komponen barang. Ambil contoh, pembayaran untuk jasa perbaikan AC yang sudah termasuk biaya sparepart baru.

Dalam situasi ini, perusahaan Anda hanya wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nilai jasa murni. Agar pemotongan PPh 23 dapat dilakukan secara terpisah hanya pada nilai jasanya, mutlak disyaratkan bahwa nilai barang dan jasa harus dipisahkan secara eksplisit dan jelas dalam faktur (invoice) yang diterbitkan oleh penyedia jasa. Jika penyedia jasa hanya menerbitkan satu faktur yang mencantumkan nilai total tanpa rincian pemisahan, secara default, seluruh nilai transaksi dapat dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23. Oleh karena itu, selalu minta breakdown yang jelas untuk meminimalkan beban pajak yang tidak semestinya dan memastikan kepatuhan.

Dua Kesalahan Fatal PPh 23 yang Sering Dilakukan Perusahaan (dan Cara Mengatasinya)

Perusahaan seringkali membuat kesalahan yang dapat memicu pemeriksaan atau sanksi pajak. Mengidentifikasi dan memperbaiki celah ini adalah tanda dari otoritas dan keahlian (Expertise and Experience) dalam manajemen pajak internal.

Kesalahan Fatal 1: Gagal Memotong PPh 23 Tepat Waktu

Kesalahan paling mendasar adalah kegagalan memotong PPh 23 saat pembayaran atau pengakuan utang terjadi, atau bahkan setelahnya. Kewajiban memotong ini melekat pada Anda sebagai pemberi penghasilan. Jika Anda baru menyadari adanya utang PPh 23 setelah beberapa bulan, Anda tetap wajib menyetornya ke kas negara, ditambah dengan sanksi bunga. Sanksi ini dihitung sesuai ketentuan yang berlaku, yang mana dapat meningkatkan beban biaya secara signifikan. Solusinya? Terapkan checklist ketat pada setiap proses pembayaran kepada entitas Badan (PT) untuk mengidentifikasi objek PPh 23 sejak awal.

Kesalahan Fatal 2: Bukti Potong yang Tidak Terefleksi dengan Pembukuan

Kesalahan teknis sering terjadi pada saat pelaporan. Pakar Pajak X, seorang konsultan senior dengan rekam jejak puluhan tahun di Jakarta, menekankan bahwa: “Perusahaan harus mewajibkan rekonsiliasi bulanan antara saldo PPh 23 yang dipotong (dibukukan sebagai utang PPh 23) dengan total Bukti Potong PPh 23 yang dibuat melalui sistem e-Bupot, sebelum proses pelaporan SPT Masa.”

Pernyataan dari ahli ini memperkuat pentingnya akurasi (Accuracy). Ketidakcocokan antara laporan keuangan (utang PPh 23 di neraca) dan data yang dilaporkan ke DJP (SPT Masa) adalah sinyal merah yang paling cepat memicu surat himbauan hingga pemeriksaan pajak. Membangun prosedur check and balance internal adalah cara terbaik untuk memastikan data yang dilaporkan ke pemerintah konsisten dengan catatan akuntansi perusahaan.

Jawaban Cepat untuk Pertanyaan Sering Diajukan Seputar PPh 23 Jasa

Q1. Apakah PPh 23 termasuk pajak final? (Sifat Kredit Pajak)

Pertanyaan ini sangat mendasar dan penting untuk memastikan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan Anda. Jawabannya tegas: PPh Pasal 23 yang dipotong atas jasa bukanlah Pajak Final (Non-Final Tax). Ini berarti bahwa PPh 23 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pihak pembayar dapat dikreditkan atau dikurangkan oleh pihak penerima penghasilan (Perusahaan/PT) dalam perhitungan keseluruhan Pajak Penghasilan (PPh) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka.

Pahami perbedaannya: jika PPh 23 adalah final, maka kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai. Karena PPh 23 non-final, perusahaan penerima jasa harus menyertakan Bukti Potong PPh 23 dari klien mereka sebagai alat bukti pembayaran pajak di muka. Bukti potong ini menunjukkan kredibilitas laporan pajak perusahaan yang patuh, karena dapat langsung mengurangi total PPh yang terutang di akhir tahun pajak.

Q2. Apa perbedaan utama antara PPh 21 dan PPh 23 atas jasa?

Meskipun keduanya adalah pajak penghasilan atas jasa, perbedaan antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 berfokus pada subjek pajak (penerima penghasilan) dan jenis layanannya.

Secara ringkas:

PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi), seperti gaji karyawan, honorarium tenaga ahli (dokter, notaris, konsultan individu), dan komisi.
PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada Badan (Wajib Pajak Badan, seperti PT, CV, Yayasan), atau kepada orang pribadi tertentu dari modal (dividen, bunga, sewa) atau jasa (jasa konsultasi manajemen, jasa teknis, dll.).

Kunci untuk pemahaman kepatuhan adalah selalu memeriksa identitas dan status hukum penyedia jasa: jika PT, maka PPh 23; jika perorangan (kecuali yang dikecualikan), maka PPh 21.

Q3. Berapa Batas Nilai Transaksi agar Kena PPh 23?

Banyak perusahaan, dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional, sering keliru berasumsi bahwa PPh 23 hanya berlaku untuk transaksi di atas nilai tertentu. Untuk memperjelas dan menjaga keandalan sistem pajak Anda, perlu ditegaskan bahwa tidak ada batasan minimum nilai transaksi untuk pemotongan PPh Pasal 23.

Setiap pembayaran atau pengakuan utang atas jasa yang secara eksplisit masuk dalam daftar objek PPh 23 (sesuai PMK terbaru), berapapun nilainya—baik Rp100.000 maupun Rp100.000.000—wajib dipotong PPh 23. Kewajiban pemotongan ini timbul segera pada saat terutang (pembayaran, pengakuan utang, atau jatuh tempo), sehingga kehati-hatian harus diterapkan pada setiap transaksi jasa untuk menghindari denda atau sanksi karena kelalaian pemotongan.

Pentingnya Akurasi Pajak: Menguasai PPh 23 untuk Kinerja Bisnis Optimal

Kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) seringkali dipandang sebagai beban administratif semata, padahal akurasi dalam pemotongan dan pelaporan PPh 23 adalah fondasi penting untuk manajemen risiko keuangan perusahaan. Menguasai aspek ini berarti perusahaan Anda telah mengambil langkah proaktif dalam mempertahankan kredibilitas dan memitigasi potensi sanksi yang dapat mengganggu arus kas.

Ringkasan 3 Pilar Kepatuhan PPh 23 yang Wajib Anda Ingat

Untuk memastikan perusahaan Anda selalu berada di jalur kepatuhan, fokuslah pada tiga pilar utama yang menyederhanakan seluruh proses PPh 23:

Ketahui Jenis Jasa: Pahami secara mendalam daftar jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Dirjen Pajak. Pemotongan hanya wajib dilakukan untuk jasa yang secara eksplisit masuk dalam daftar objek PPh 23.
Terapkan Tarif Tepat (2% atau 4%): Selalu verifikasi status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima jasa (PT). Terapkan tarif normal 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jika NPWP diserahkan, atau tarif 4% (kenaikan 100%) jika NPWP tidak ada.
Tuntaskan Pelaporan e-Bupot sebelum Batas Waktu: Gunakan sistem e-Bupot sebagai satu-satunya sarana resmi untuk membuat Bukti Potong dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23, serta memastikan penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.

Kepatuhan PPh 23 bukan hanya kewajiban, tetapi juga manajemen risiko yang efektif untuk menjaga arus kas dan reputasi perusahaan. Dengan memastikan semua transaksi jasa dipotong dan dilaporkan dengan benar, perusahaan Anda telah menunjukkan keahlian dalam tata kelola keuangan yang baik dan menghindari sanksi bunga yang dapat merugikan.

Langkah Berikutnya: Audit Internal PPh 23 Perusahaan Anda

Setelah memahami seluruh siklus PPh 23, langkah selanjutnya yang disarankan adalah melakukan audit internal secara berkala. Hal ini mencakup rekonsiliasi total biaya jasa yang dibayar dengan total PPh 23 yang dipotong dan disetorkan ke kas negara. Audit ini akan membantu mendeteksi ketidaksesuaian sedini mungkin, mencegah koreksi pajak, dan memperkuat otoritas internal dalam pengelolaan kepatuhan pajak.