Panduan Lengkap Pengadaan Swakelola, Barang, Jasa, dan Pajak

Memahami Pengadaan Barang dan Jasa Swakelola: Definisi dan Prinsip Kunci

Apa Itu Pengadaan Swakelola dan Perbedaan Kuncinya?

Pengadaan Swakelola adalah metode pengadaan barang/jasa di mana Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (KLPD) atau instansi lain merencanakan, melaksanakan, dan/atau mengawasi sendiri pekerjaan tersebut, alih-alih menyerahkannya kepada penyedia pihak ketiga. Ini adalah bentuk pelaksanaan yang menekankan pada kemampuan internal instansi untuk menyelesaikan proyek. Dalam konteks pengadaan publik, Swakelola ini berbeda mendasar dari metode penyedia (tender/seleksi) karena pelaksanaannya dilakukan oleh tim internal atau kolaborasi dengan kelompok masyarakat/instansi lain, yang membawa implikasi signifikan, terutama dalam aspek pertanggungjawaban keuangan dan pajak.

Mengapa Pemahaman Kepatuhan Dalam Proses Pengadaan Ini Krusial?

Memahami secara mendalam mekanisme pengadaan Swakelola bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Kami, sebagai ahli dalam administrasi publik dan perpajakan, menyajikan panduan langkah demi langkah ini untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan Swakelola yang Anda jalankan berjalan efisien, patuh terhadap regulasi yang berlaku, dan yang paling penting, bebas dari masalah perpajakan yang dapat memicu temuan audit. Kepatuhan yang kuat terhadap prosedur keuangan dan pajak adalah fondasi untuk menjaga kredibilitas instansi dan menghindari sanksi hukum.

Empat Pilar Utama Pelaksanaan Swakelola Sesuai Peraturan Pemerintah

Jenis Swakelola Tipe I, II, III, dan IV: Memilih Model yang Tepat

Pemilihan tipe Swakelola yang tepat merupakan langkah fundamental yang akan menentukan implikasi administrasi dan keuangan proyek Anda. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai acuan otoritatif, mengklasifikasikan Swakelola ke dalam empat tipe utama, masing-masing dengan karakteristik pelaksana dan implikasi pendanaan yang unik.

Tipe I: Ini adalah model internal, di mana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan seluruhnya oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (KLPD) penanggung jawab anggaran sendiri. Tim pelaksana dibentuk dari personel internal KLPD.
Tipe II: Pelaksanaannya diserahkan kepada KLPD lain di luar penanggung jawab anggaran. Mekanisme ini sering digunakan ketika KLPD lain memiliki keahlian atau sumber daya yang diperlukan.
Tipe III: Pelaksanaannya dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah memiliki bidang kegiatan yang sesuai. Tipe ini memanfaatkan keahlian dan jangkauan organisasi non-pemerintah.
Tipe IV: Pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat. Model ini sangat fokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti dalam program pembangunan infrastruktur berskala kecil yang langsung dikelola oleh kelompok penerima manfaat.

Implikasi keuangan menjadi berbeda di setiap tipe. Sebagai contoh, Tipe I memerlukan pengelolaan anggaran dan dokumentasi pajak yang lebih terpusat oleh instansi, sementara Tipe IV memiliki skema pembayaran dan kewajiban perpajakan yang lebih sederhana, biasanya terkait dengan upah dan pembelian barang.

Untuk memastikan validitas dan akuntabilitas pemilihan tipe, penting untuk merujuk langsung pada sumber peraturan. Perpres No. 12 Tahun 2021 secara tegas menyatakan, “Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh: a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain; c. Organisasi Kemasyarakatan; atau d. Kelompok Masyarakat.” Kepatuhan pada klasifikasi ini adalah kunci untuk menghindari penemuan audit di kemudian hari.

Mekanisme Perencanaan: Penetapan Tim Pelaksana dan Anggaran Rinci

Proses perencanaan adalah inti dari Swakelola yang sukses, efisien, dan memiliki landasan yang kuat. Tahap ini wajib dilakukan secara terperinci sebelum pekerjaan fisik atau non-fisik dimulai dan harus tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR).

Tahapan perencanaan yang akurat wajib mencakup tiga aspek krusial:

Penetapan Sasaran: Menetapkan hasil akhir yang terukur dan realistis dari kegiatan Swakelola.
Organisasi Tim: Pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas.
Jadwal Pelaksanaan: Menyusun jadwal yang realistis, mencakup semua milestone dari awal hingga akhir.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terperinci: Menyusun RAB yang mencakup semua komponen biaya, termasuk upah, pembelian bahan/material, sewa peralatan, dan biaya tak terduga (jika ada).

RAB yang terperinci tidak hanya berfungsi sebagai alat kendali biaya, tetapi juga menjadi dasar utama untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Keakuratan RAB sangat penting karena menjadi titik tolak untuk perhitungan kewajiban perpajakan, khususnya pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium dan PPh/PPN atas pembelian barang atau jasa pihak ketiga. Tim yang memiliki pemahaman mendalam terhadap peraturan pengadaan akan memastikan RAB disusun berdasarkan harga pasar yang wajar dan dijustifikasi dengan baik, meningkatkan kepercayaan publik dan auditor terhadap pengelolaan dana.

Panduan Pembayaran Pengadaan Swakelola: Prosedur Pencairan Dana yang Akuntabel

Salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan swakelola adalah memastikan akuntabilitas dan ketepatan waktu dalam pencairan dana. Proses pembayaran harus selaras dengan perkembangan fisik pekerjaan di lapangan, yang menjadi dasar utama pengajuan klaim dana. Pembayaran swakelola dapat dilakukan secara sekaligus jika nilai pekerjaan relatif kecil dan selesai dalam satu termin, atau dilakukan secara bertahap (termin) untuk pekerjaan besar yang memakan waktu lama. Metode bertahap ini didasarkan pada kemajuan pekerjaan yang harus dibuktikan secara formal melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh tim pengawas internal. Tanpa BAPP yang valid, proses klaim tidak dapat dilanjutkan, yang menekankan pentingnya dokumentasi yang cermat dari awal hingga akhir.

Dokumen Esensial dalam Proses Pengajuan Pembayaran (SPP dan SPM)

Kunci untuk memastikan klaim dana swakelola berjalan lancar dan cepat terletak pada kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung. Instansi harus memiliki protokol yang ketat untuk mengumpulkan semua bukti pengeluaran, yang pada akhirnya akan mendukung penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Berdasarkan pengalaman kami dalam menangani laporan keuangan publik, kekurangan dokumentasi pembayaran merupakan penyebab tunggal paling umum dari penundaan pencairan dana. Oleh karena itu, pastikan semua dokumen inti tersedia, meliputi:

Kuitansi atau Bukti Pembayaran untuk setiap pengeluaran (misalnya, pembelian material, upah tenaga kerja, honorarium tim pelaksana).
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang menunjukkan persentase kemajuan pekerjaan.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) atau setara (khusus untuk Swakelola Tipe II, III, dan IV).

Semua dokumen ini harus sesuai dan tidak melebihi alokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal yang disetujui. Inkonsistensi sekecil apa pun antara kuitansi dan RAB dapat memicu penolakan dan harus diselesaikan sebelum SPP diterbitkan.

Langkah-langkah Pencairan Dana Tahap Awal, Termin, dan Akhir Pelaksanaan

Untuk membantu instansi mencapai kecepatan dan kepatuhan dalam klaim, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah menyederhanakan alur proses pembayaran. Kemampuan untuk mematuhi alur ini secara prosedural adalah elemen krusial dalam manajemen keuangan publik.

1. Pembayaran Tahap Awal (Uang Muka): Jika diizinkan dalam perencanaan, uang muka dapat diberikan untuk membiayai mobilisasi awal. Prosedurnya melibatkan pengajuan SPP Uang Muka yang dilampiri rencana penggunaan dana. Instansi wajib meminta Tim Pelaksana menyerahkan Jaminan Uang Muka (atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian) sesuai ketentuan, kecuali untuk Swakelola Tipe I.

2. Pembayaran Termin (Bertahap): Pembayaran ini dilakukan sesuai persentase kemajuan pekerjaan fisik. Tahapan kuncinya adalah:

Pemeriksaan Progres: Tim Pengawas mengukur kemajuan di lapangan dan menerbitkan BAPP (misalnya, 50% atau 80% selesai).
Pengajuan Klaim: Tim Pelaksana mengajukan klaim pembayaran termin berdasarkan BAPP, dilampiri bukti pengeluaran sebelumnya (jika ada uang muka) dan bukti pemotongan/penyetoran pajak terkait.
Penerbitan SPP/SPM: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SPP, dan selanjutnya Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) menerbitkan SPM untuk KPPN.

3. Pembayaran Akhir (Final): Pembayaran termin terakhir (100% dari total nilai kontrak dikurangi uang muka dan termin sebelumnya) hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% dan diserahkan secara resmi. Dokumen yang wajib ada adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana, termasuk bukti penyelesaian semua kewajiban perpajakan. Kelengkapan BAST adalah penentu finalisasi proses dan pemenuhan seluruh kewajiban pengadaan barang dan jasa swakelola pembayaran pajak yang sah.

Kewajiban Perpajakan Swakelola: Mengelola PPN, PPh Pasal 21, 22, dan 23

Aspek krusial dalam pengadaan barang dan jasa swakelola yang sering menjadi sorotan audit adalah pengelolaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak tidak hanya tentang menghindari sanksi, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas dan kredibilitas dalam mengelola dana publik. Instansi atau Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (KLPD) yang melaksanakan swakelola bertindak sebagai Pemotong dan/atau Pemungut Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) yang Terkait Langsung dengan Pengadaan Swakelola

Tim pelaksana swakelola memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang tepat dan akurat dari berbagai komponen pengeluaran. Kunci utama adalah mengidentifikasi jenis pengeluaran dan menerapkan tarif PPh yang sesuai.

Kewajiban utama PPh yang harus dipotong mencakup:

PPh Pasal 21: Wajib dipotong atas honorarium, upah, atau imbalan sejenis yang dibayarkan kepada individu yang terlibat dalam pelaksanaan swakelola, termasuk Tim Pengawas, Tim Pelaksana, dan tenaga ahli/teknis.
PPh Pasal 22: Dikenakan atas setiap pembelian barang yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan swakelola. Ini berlaku untuk pengadaan material, peralatan, atau kebutuhan barang lain yang melebihi batasan nilai transaksi tertentu.
PPh Pasal 23: Wajib dipotong atas pembayaran jasa pihak ketiga (misalnya, jasa konsultan, jasa sewa peralatan, atau jasa lainnya) yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21.

Untuk menunjukkan pemahaman mendalam terkait peraturan ini, penting untuk mempertimbangkan kasus spesifik, terutama honorarium bagi individu non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (sebagai sumber acuan yang kredibel), perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh tim ahli atau teknis non-ASN harus mengikuti mekanisme pemotongan yang berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Studi Kasus Perhitungan PPh Pasal 21: Misalkan seorang tenaga ahli non-ASN menerima honorarium Rp 10.000.000 untuk kontribusinya dalam swakelola Tipe I. Jika tenaga ahli tersebut tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan yang berlaku adalah 120% dari tarif normal (misalnya, 5% dikalikan 50% dari penghasilan bruto, yang kemudian dikalikan 120%). Kepatuhan pada skema ini memastikan bahwa hak dan kewajiban pajak terpenuhi, menghindari temuan saat audit.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran

Dalam konteks swakelola, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi perhatian utama. Instansi pemerintah (KLPD) memiliki peran ganda sebagai pihak yang mengelola dana dan juga sebagai Pemungut PPN atas transaksi tertentu.

Prinsip PPN dalam swakelola adalah sebagai berikut:

PPN Terutang: PPN terutang jika pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Tim Pelaksana swakelola (dengan sumber dana dari APBN/APBD) melebihi batasan nilai transaksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peran Instansi sebagai Pemungut: KLPD sebagai Pemungut PPN wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan swakelola. Pemotongan ini berlaku, misalnya, ketika Tim Pelaksana membeli material atau menyewa jasa dari pihak ketiga yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dokumentasi yang akurat menjadi penentu keabsahan dalam mekanisme ini. Kekurangan dokumentasi atau keterlambatan penyetoran PPN adalah celah utama yang memicu penundaan pencairan dana dan koreksi saat pemeriksaan. Oleh karena itu, pemotongan dan penyetoran PPN harus dilakukan tepat waktu oleh instansi/KLPD. Ini melibatkan pembuatan Faktur Pajak oleh PKP yang menyerahkan barang/jasa, yang kemudian dikelola pemotongannya oleh bendahara instansi. Melalui praktik akuntabilitas dan ketaatan prosedur perpajakan yang ketat ini, instansi dapat membangun kepercayaan terhadap pelaksanaannya.

Strategi Meminimalisir Risiko Audit dan Meningkatkan Kualitas Pengadaan

Mengelola pengadaan barang dan jasa swakelola pembayaran pajak tidak hanya tentang mematuhi prosedur, tetapi juga tentang membangun sistem manajemen mutu yang kuat dan transparan. Dalam konteks pengelolaan dana publik, meminimalkan risiko audit adalah prioritas yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas luaran pekerjaan. Hal ini memerlukan fokus pada akuntabilitas dan kredibilitas di setiap tahapan proyek.

Menerapkan Prinsip Kredibilitas Pelaksana dalam Manajemen Mutu

Jantung dari pengadaan swakelola yang berhasil adalah Kepercayaan (Kredibilitas Pelaksana) yang dimiliki oleh tim pelaksana. Kredibilitas ini tidak bersifat abstrak; ia diperoleh melalui pengalaman nyata dan bukti kompetensi. Tim inti yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan swakelola harus memiliki rekam jejak yang solid dalam mengelola proyek serupa, yang terbukti melalui portofolio keberhasilan sebelumnya.

Selain pengalaman praktis, sertifikasi profesional di bidang terkait—misalnya, sertifikasi manajemen proyek, keahlian teknis spesifik, atau sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah—dapat secara signifikan memperkuat legitimasi dan keahlian tim. Bukti keahlian ini meyakinkan auditor dan pemangku kepentingan bahwa proyek akan diselesaikan sesuai standar mutu dan akuntabilitas tertinggi. Tim yang kredibel cenderung meminimalkan kesalahan perencanaan dan pelaksanaan, secara langsung mengurangi potensi temuan audit.

Untuk memastikan kepatuhan prosedur dari awal, para pelaksana sangat dianjurkan untuk menggunakan template dokumen pengadaan resmi. Misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara rutin mengeluarkan dan memperbarui standar dokumen seperti kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan berita acara serah terima (BAST). Mengadopsi template-template ini memastikan bahwa setiap langkah prosedural telah dipenuhi dan didokumentasikan sesuai regulasi yang berlaku, memberikan bukti kepatuhan yang tidak terbantahkan kepada auditor.

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Terintegrasi

Transparansi keuangan adalah benteng pertahanan utama terhadap risiko audit. Dalam swakelola, di mana tim internal menangani banyak aspek, pelacakan setiap pengeluaran menjadi vital. Untuk mencapai tingkat akuntabilitas tertinggi, instansi pelaksana harus menggunakan sistem pencatatan yang mengaitkan setiap pengeluaran pembayaran dengan progres fisik pekerjaan secara langsung.

Sistem ini memastikan bahwa setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), serta lampiran pendukungnya seperti kuitansi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), dapat direkonsiliasi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal. Apabila terjadi audit, instansi dapat dengan cepat menunjukkan korelasi antara dana yang dicairkan dan hasil kerja di lapangan, yang merupakan elemen kunci dalam menghindari temuan penyimpangan atau kerugian negara.

Pencatatan harus mencakup semua aspek, mulai dari pembayaran honorarium tim (yang telah dipotong PPh Pasal 21), pembelian material (yang mungkin terutang PPh Pasal 22), hingga pembayaran jasa pihak ketiga (yang terpotong PPh Pasal 23 atau PPN). Dengan mengintegrasikan catatan keuangan dengan data progres fisik, pelaporan akhir tidak hanya menjadi tumpukan dokumen, tetapi sebuah narasi akuntabilitas yang jelas dan terverifikasi. Transparansi seperti ini menunjukkan komitmen instansi terhadap pengelolaan dana publik yang etis dan efisien.

Your Top Questions About Pengadaan Swakelola and Taxes Answered

Mengetahui seluk-beluk pertanyaan umum mengenai proses pengadaan dan implikasi perpajakannya sangat penting untuk memastikan proyek Anda berjalan tanpa hambatan hukum dan audit. Berikut adalah jawaban atas dua pertanyaan yang paling sering diajukan.

Q1. Apakah pengadaan swakelola harus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)?

Pengadaan barang dan jasa dengan metode swakelola pada dasarnya tidak diwajibkan untuk melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini dikarenakan proses swakelola dilakukan secara internal oleh tim pelaksana atau melibatkan kelompok masyarakat, bukan melalui proses tender atau seleksi penyedia jasa.

Meskipun tidak wajib SPSE, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga. Pelaksana swakelola harus memastikan bahwa semua proses, mulai dari perencanaan hingga pelaporan progres dan hasil pekerjaan, dicatat secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan panduan dari LKPP, penggunaan platform digital internal atau sistem pelaporan yang memadai sangat dianjurkan untuk merekam setiap tahap pekerjaan, pengeluaran, dan bukti serah terima, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas (Authority) dan keandalan (Trustworthiness) dari pelaksana swakelola di mata auditor. Catatan ini berfungsi sebagai bukti kuat dalam pemeriksaan keuangan.

Q2. Bagaimana perlakuan pajak jika Swakelola Tipe IV melibatkan kelompok masyarakat?

Perlakuan pajak pada Swakelola Tipe IV, yang melibatkan kelompok masyarakat penerima manfaat, umumnya memiliki skema yang lebih sederhana dibandingkan tipe lainnya, namun tetap memerlukan ketelitian.

Instansi penanggung jawab (K/L/PD) wajib bertindak sebagai pemotong pajak. Secara spesifik, instansi wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas upah, honorarium, atau imbalan sejenis yang dibayarkan kepada individu dalam kelompok masyarakat pelaksana (non-ASN). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, perhitungan PPh Pasal 21 ini dilakukan sesuai dengan ketentuan tarif tidak teratur, mengingat sifat pekerjaan yang biasanya insidentil atau temporer.

Selain PPh Pasal 21, perlu diperhatikan juga kewajiban memungut PPh Pasal 22 jika terjadi pembelian barang di atas batas tertentu dan PPN atas pembelian barang/jasa yang melebihi ambang batas yang ditetapkan. Untuk memastikan kepatuhan penuh, instansi pelaksana harus selalu merujuk pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini. Ini menunjukkan tingkat keahlian (Expertise) yang mendalam dalam manajemen keuangan publik. Dokumentasi lengkap, termasuk daftar penerima honorarium dan bukti pemotongan PPh Pasal 21, wajib disiapkan untuk memitigasi risiko temuan audit.

Final Takeaways: Mastering Kepatuhan Pengadaan Swakelola di Tahun Ini

Tiga Langkah Aksi Utama untuk Pengadaan Swakelola yang Sukses

Pengadaan swakelola yang berhasil bukanlah sekadar menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan bahwa seluruh proses, dari awal hingga akhir, efisien, akuntabel, dan sepenuhnya patuh pada regulasi. Kunci sukses pengadaan swakelola terletak pada perencanaan yang matang, dokumentasi pembayaran yang lengkap, dan kepatuhan penuh terhadap kewajiban perpajakan terkait. Ini adalah tiga pilar yang akan melindungi instansi Anda dari temuan audit dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Prioritaskan keahlian tim dan dokumentasi. Tim pelaksana yang memiliki rekam jejak teruji akan mampu memitigasi risiko di lapangan, sementara dokumentasi yang lengkap menjadi bukti validitas setiap transaksi.

Mempertahankan Keahlian dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Dana Publik

Dalam menghadapi dinamika peraturan pemerintah yang berkelanjutan, fokus pada peningkatan keahlian dan ketaatan prosedur adalah hal yang tak terhindarkan. Untuk memastikan proyek swakelola Anda berjalan mulus tanpa masalah di masa depan, ambil tindakan segera: Segera tinjau kembali Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tim Pelaksana Anda untuk memastikan semua aspek pajak telah terakomodasi sebelum pekerjaan dimulai. Verifikasi bahwa komponen PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN yang terutang telah dihitung secara akurat dalam RAB. Langkah proaktif ini merupakan fondasi untuk pengelolaan dana publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.