Panduan Lengkap Pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran Bulanan

Mengapa Memilih Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pembayaran Bulanan?

Pengadaan barang dan jasa, terutama di sektor publik, sering kali dihadapkan pada tantangan pengelolaan anggaran yang ketat. Memilih skema pembayaran yang tepat dapat menjadi kunci untuk memastikan kelancaran operasional tanpa membebani kas di awal tahun anggaran. Sistem pembayaran bulanan atau berkala hadir sebagai solusi strategis untuk masalah ini.

Apa Itu Sistem Pembayaran Bulanan dalam Pengadaan?

Pembayaran bulanan, atau monthly installment, dalam konteks pengadaan adalah sebuah skema pembayaran berkala yang telah disepakati antara pengguna jasa (instansi) dan penyedia jasa. Skema ini secara khusus dirancang untuk kontrak layanan jangka panjang atau kontrak sewa aset. Alih-alih membayar seluruh nilai kontrak di muka, pembayaran dipecah menjadi porsi-porsi kecil yang jatuh tempo setiap bulan.

Sistem ini memiliki keuntungan besar karena menawarkan fleksibilitas anggaran yang jauh lebih baik bagi instansi atau perusahaan. Dengan mengadopsi skema ini, perusahaan dapat menghindari pengeluaran modal (capital expenditure) yang besar di awal, memungkinkan kas digunakan untuk kebutuhan operasional mendesak lainnya. Ini membantu mengoptimalkan penyerapan anggaran secara merata sepanjang tahun.

Mengapa Kredibilitas dan Pengalaman Penyedia Jasa Itu Penting?

Dalam pengadaan jangka panjang yang melibatkan pembayaran berkala, memilih mitra yang tepat adalah yang terpenting. Ketika suatu instansi berkomitmen pada kontrak multi-tahun dengan pembayaran bulanan, keberlanjutan dan kualitas layanan yang konsisten sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa.

Sebuah penyedia jasa yang memiliki rekam jejak terbukti (pengalaman yang jelas) akan lebih mampu menjamin konsistensi ini. Sebagai contoh nyata, penyedia layanan IT yang terpercaya dan berpengalaman akan memiliki sumber daya, sertifikasi, dan prosedur yang teruji untuk memastikan uptime layanan mencapai standar yang disepakati, bulan demi bulan, tanpa penurunan mutu. Memilih penyedia dengan latar belakang yang kuat merupakan fondasi untuk memastikan setiap pembayaran bulanan yang dilakukan sepadan dengan nilai dan mutu layanan yang diterima.

Regulasi dan Dasar Hukum Pembayaran Bulanan dalam Kontrak Pemerintah

Penggunaan skema pembayaran bulanan dalam pengadaan barang dan jasa jenis pembayaran bulanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan setiap pencairan dana sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi bukti otoritas dan keahlian tim pengadaan dalam mengelola anggaran negara secara profesional.

Landasan Hukum untuk Pengadaan Cicilan dan Berkala

Dasar hukum utama yang mengatur pengadaan di Indonesia adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya (terakhir Perpres No. 12 Tahun 2021). Menurut regulasi ini, pembayaran bulanan atau secara berkala sering diaplikasikan pada pekerjaan yang bersifat berkelanjutan dan terukur per periodenya, seperti jasa konsultansi, jasa kebersihan, jasa keamanan, atau layanan IT berbasis langganan.

Secara lebih spesifik, mekanisme pembayaran bertahap atau termin diatur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pelaksanaan anggaran, pencairan dana secara bertahap (termin) dapat dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan pekerjaan pada periode tersebut telah selesai 100%. Misalnya, dalam PMK No. 190/PMK.05/2012 (dan perubahannya) tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, pembayaran termin sangat dimungkinkan selama pekerjaan yang diserahkan memiliki dasar kontrak yang sah. Selain itu, kontrak tahun jamak (Multi-Years Contract) adalah mekanisme utama yang secara eksplisit memungkinkan skema pembayaran bulanan atau berkala melintasi tahun anggaran, asalkan telah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang (Menteri/Kepala Lembaga untuk APBN atau Kepala Daerah untuk APBD).

Kriteria Jenis Barang/Jasa yang Tepat untuk Skema Bulanan

Tidak semua jenis pengadaan cocok menggunakan skema pembayaran bulanan. Untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sengketa, tim pengadaan harus menerapkan kriteria yang jelas. Kriteria utama adalah jenis barang atau jasa yang secara inheren bersifat berulang, berkelanjutan, dan kemajuannya dapat diukur per periode waktu.

Jenis-jenis pengadaan yang ideal untuk skema pembayaran bulanan meliputi:

Jasa Konsultansi: Pembayaran dilakukan berdasarkan laporan kemajuan bulanan atau pencapaian target tertentu yang disepakati.
Layanan Berlangganan (IT/Cloud): Pembayaran rutin untuk penggunaan lisensi perangkat lunak atau layanan infrastruktur cloud yang dihitung secara flat rate bulanan.
Jasa Outsourcing: Meliputi jasa kebersihan, keamanan, atau driver, di mana pembayaran didasarkan pada penyerahan daftar kehadiran dan kualitas layanan yang tercatat setiap bulan.

Skema ini harus secara eksplisit disebutkan dalam Dokumen Pemilihan dan Kontrak, termasuk indikator kinerja bulanan (KPI) sebagai dasar verifikasi pembayaran. Dengan menetapkan landasan hukum yang transparan dan kriteria jenis barang/jasa yang tepat, instansi menunjukkan kredibilitas dan pengalaman dalam mengelola kontrak jangka panjang.

Tahapan Kunci Penyusunan Kontrak Pengadaan Pembayaran Berkala

Penyusunan kontrak untuk pengadaan barang dan jasa dengan sistem pembayaran bulanan memerlukan perhatian detail pada setiap klausul. Kontrak semacam ini harus secara ketat mengaitkan pembayaran dengan kinerja. Hal ini tidak hanya melindungi anggaran instansi tetapi juga memastikan bahwa layanan yang dibayarkan benar-benar telah diterima sesuai standar.

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang Jelas dan Terukur

Landasan utama dari setiap kontrak pembayaran berkala adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang kuat. KAK untuk jenis pembayaran ini harus melampaui deskripsi umum pekerjaan; KAK harus mencakup indikator kinerja (KPI) yang jelas untuk setiap periode penagihan (bulan) yang berfungsi sebagai dasar verifikasi kemajuan dan kualitas layanan.

Sebagai contoh, untuk Jasa Kebersihan Bulanan, metrik verifikasi tidak hanya mencakup daftar tugas yang selesai tetapi juga tingkat kualitas yang terukur. Instansi dapat menyusun matrik yang mewajibkan laporan spot check mingguan dengan skor minimum 95% kepuasan (berdasarkan checklist standar kebersihan) di semua area yang dikontrak. Demikian pula, untuk Layanan Keamanan, KPI bulanan dapat mencakup nol insiden keamanan, waktu respons patroli kurang dari 5 menit, dan laporan bulanan atas pemeliharaan sistem CCTV yang disetujui. Metrik yang terukur dan disepakati di awal ini adalah bukti nyata dari kredibilitas pekerjaan penyedia jasa, yang esensial untuk membenarkan setiap pembayaran termin.

Mekanisme Penetapan Harga Kontrak dan Termin Pembayaran

Penetapan harga dalam kontrak pembayaran berkala harus memperhitungkan pembagian beban biaya yang adil dan dapat diverifikasi. Struktur harga harus disajikan dalam satuan per bulan dan diperinci sedemikian rupa sehingga setiap termin dapat dikaitkan dengan deliverable atau pencapaian kinerja bulanan yang spesifik.

Mekanisme paling krusial dalam sistem pembayaran bulanan adalah aturan pencairannya: pembayaran hanya dapat dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan atau layanan bulanan disetujui. BAST ini bukan sekadar formalitas; ia adalah dokumen legal yang membuktikan bahwa jasa telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai KAK dan KPI yang disepakati. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) harus melakukan verifikasi ketat terhadap laporan kemajuan bulanan dan bukti fisik penyelesaian sebelum menandatangani BAST. Proses ketat ini memastikan bahwa dana publik dicairkan berdasarkan pengalaman nyata atas kinerja yang telah terbukti, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.

Strategi Memilih Penyedia Jasa: Fokus pada Kualitas dan Rekam Jejak

Memilih penyedia barang dan jasa, terutama dalam skema pembayaran bulanan jangka panjang, menuntut penilaian yang jauh lebih mendalam daripada sekadar harga terendah. Kualitas dan rekam jejak penyedia jasa adalah penentu utama keberhasilan dan keberlanjutan layanan. Dalam kontrak yang berorientasi pada layanan (seperti jasa kebersihan, layanan IT terkelola, atau sewa kendaraan), reputasi penyedia menjadi fondasi kepercayaan yang vital. Instansi perlu memastikan bahwa penyedia memiliki otoritas, pengalaman, dan keahlian yang memadai untuk memenuhi komitmen bulan demi bulan.

Pentingnya Memverifikasi Pengalaman dan Portofolio (Kualitas Penyedia Jasa)

Dalam konteks kontrak jangka panjang dengan pembayaran berkala, konsistensi layanan adalah hal yang krusial. Penyedia jasa dengan rekam jejak yang solid menjamin bahwa standar kualitas yang disepakati akan dipertahankan dari bulan pertama hingga bulan terakhir. Inkonsistensi dalam layanan bulanan dapat mengganggu operasional instansi secara signifikan. Oleh karena itu, tim pengadaan harus bergerak melampaui dokumen tender. Untuk membuktikan pengalaman nyata dan tingkat kepercayaan publik terhadap penyedia, instansi sangat dianjurkan untuk melakukan verifikasi lapangan (site visit) ke lokasi klien penyedia sebelumnya. Selain itu, permintaan surat rekomendasi resmi dari klien terdahulu yang sejenis akan memberikan bukti konkret mengenai kepuasan pelanggan dan kemampuan penyedia menyelesaikan proyek yang kompleks. Langkah ini bukan hanya formalitas, melainkan pengecekan mendalam terhadap kredibilitas dan keandalan mitra yang akan bekerja sama dalam jangka waktu lama.

Memastikan Ketersediaan Sumber Daya dan Dukungan Teknis Berkelanjutan

Kontrak pembayaran bulanan seringkali memerlukan pemeliharaan, dukungan, atau pengoperasian yang berkelanjutan, yang berarti penyedia harus memiliki sumber daya yang stabil. Salah satu aspek yang sering terlewatkan dalam evaluasi adalah kapasitas finansial penyedia. Khususnya pada awal proyek, penyedia sering kali perlu menalangi biaya operasional, gaji karyawan, dan pembelian bahan baku sebelum tagihan bulanan pertama dibayarkan oleh instansi. Oleh karena itu, evaluasi teknis harus secara eksplisit menimbang kemampuan finansial penyedia untuk menanggung beban operasional awal ini. Penyedia yang memiliki likuiditas yang cukup adalah indikasi kestabilan, yang menjamin bahwa layanan akan tetap berjalan tanpa henti, bahkan jika terjadi sedikit keterlambatan administrasi dalam proses penagihan bulanan. Ketersediaan tim teknis internal yang memadai, lisensi perangkat lunak yang valid, dan inventaris peralatan yang terawat juga harus diverifikasi untuk memastikan dukungan teknis yang berkelanjutan dan andal sepanjang durasi kontrak.

Memitigasi Risiko Kontrak: Jaminan dan Sanksi untuk Pembayaran Bulanan

Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan skema pembayaran bulanan, yang seringkali mencakup layanan jangka panjang, memerlukan strategi manajemen risiko yang lebih terperinci. Memastikan bahwa penyedia jasa memberikan kinerja yang konsisten sepanjang periode kontrak adalah hal fundamental. Oleh karena itu, penerapan mekanisme jaminan dan sanksi yang jelas dan proporsional menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan instansi atau perusahaan. Pengamanan ini membantu menjaga kredibilitas proses pengadaan dan memastikan bahwa uang publik atau perusahaan dibayarkan hanya untuk hasil kerja yang telah diverifikasi dan memenuhi standar.

Penerapan Jaminan Pelaksanaan dan Retensi dalam Skema Berkala

Dalam kontrak pembayaran berkala, khususnya kontrak tahun jamak, Jaminan Pelaksanaan memainkan peran vital sebagai alat penjamin komitmen penyedia jasa. Jaminan ini harus dipertahankan sepanjang periode kontrak dan dapat diklaim jika penyedia jasa gagal memenuhi kewajiban mereka.

Prosedur Klaim Jaminan Pelaksanaan untuk Pembayaran Bulanan:

Jika penyedia jasa gagal memenuhi standar layanan atau kinerja yang disepakati selama beberapa periode pembayaran bulanan (misalnya, tiga bulan berturut-turut gagal mencapai KPI yang disepakati), instansi pengguna jasa berhak memulai prosedur klaim Jaminan Pelaksanaan. Klaim ini tidak serta merta membatalkan kontrak, tetapi memberikan kompensasi finansial atas kerugian yang diderita akibat kegagalan layanan yang terulang.

Langkah 1: Kirimkan surat peringatan resmi (Surat Teguran) atas setiap kegagalan bulanan.
Langkah 2: Setelah mencapai batas toleransi yang ditetapkan dalam kontrak (misalnya, kegagalan di bulan ketiga), keluarkan surat pemberitahuan klaim.
Langkah 3: Klaim Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan nilai yang ditentukan, yang umumnya proporsional dengan potensi kerugian yang timbul dari penghentian atau kegagalan layanan yang berkepanjangan.

Sementara itu, Jaminan Pemeliharaan atau skema Retensi (pemotongan persentase pembayaran) mungkin kurang relevan untuk layanan bulanan berkelanjutan seperti layanan kebersihan atau cloud computing. Namun, untuk pengadaan yang melibatkan instalasi awal dengan pemeliharaan berkelanjutan, retensi dapat diterapkan pada persentase pembayaran bulanan hingga akhir masa pemeliharaan, menjamin pengalaman dan keahlian yang berkelanjutan dari pihak penyedia.

Dampak Denda Keterlambatan dan Pemutusan Kontrak Sepihak

Denda keterlambatan harus diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan kerugian aktual yang timbul dari kegagalan layanan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam konteks pembayaran bulanan, denda tidak boleh dihitung berdasarkan nilai total kontrak yang berjangka waktu multi-tahun, melainkan harus dihitung berdasarkan nilai pekerjaan bulanan yang gagal diselesaikan atau terlambat diserahkan. Pendekatan yang berfokus pada periode bulanan ini membuat sanksi menjadi proporsional, adil, dan efektif sebagai alat kendali kinerja.

Misalnya, jika kontrak layanan kebersihan senilai Rp 50.000.000 per bulan, dan penyedia jasa terlambat atau gagal memberikan layanan penuh dalam satu bulan, denda keterlambatan harian akan dihitung dari basis Rp 50.000.000, bukan dari nilai total kontrak Rp 600.000.000 (untuk 12 bulan). Pendekatan ini didukung oleh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, yang menekankan pembayaran harus sesuai dengan hasil kerja yang diterima.

Lebih lanjut, setiap kontrak pembayaran berkala harus secara eksplisit mendefinisikan batas toleransi kegagalan layanan sebelum opsi pemutusan kontrak diaktifkan. Batas toleransi ini adalah indikator kunci. Misalnya, kontrak dapat menyatakan: “Apabila penyedia jasa gagal memenuhi Key Performance Indicator (KPI) utama selama empat periode penagihan bulanan berturut-turut, instansi berhak memutus kontrak secara sepihak setelah memberikan tiga kali Surat Peringatan.”

Penetapan batas yang jelas ini memberikan keadilan dan kepercayaan kepada penyedia mengenai ekspektasi kinerja, sekaligus menyediakan mekanisme exit yang tegas bagi instansi apabila penyedia tidak mampu lagi menjalankan kewajiban mereka. Proses pemutusan kontrak harus selalu didahului dengan evaluasi kinerja yang terdokumentasi dan transparan.

Tips Mengoptimalkan Anggaran dengan Pengadaan Pembayaran Bulanan

Penggunaan skema pembayaran bulanan dalam pengadaan barang dan jasa jenis pembayaran bulanan bukan sekadar cara membayar, tetapi merupakan strategi fiskal yang cerdas. Ini memungkinkan instansi pemerintah maupun perusahaan untuk mengelola arus kas dan menyerap anggaran secara lebih fleksibel dan efektif, khususnya dalam kontrak layanan berkelanjutan.

Salah satu keuntungan terbesar dari model pembayaran bulanan adalah kemampuannya untuk menggeser beban pengeluaran dari Belanja Modal (Capital Expenditure/Capex) menjadi Belanja Operasional (Operational Expenditure/Opex). Dengan mengalihkan pengadaan dari skema Capex, yang memerlukan pengeluaran modal besar di awal, ke Opex (belanja operasional/bulanan), instansi dapat secara signifikan melonggarkan batas penyerapan anggaran tahunan. Strategi ini sangat bermanfaat untuk layanan IT, sewa peralatan, atau jasa kebersihan/keamanan, di mana aset tidak dibeli, melainkan hanya disewa atau layanannya digunakan.

Sebagai contoh konkret, sebuah studi kasus menunjukkan bahwa sebuah Pemerintah Daerah mampu mencapai penghematan anggaran sebesar 10% dalam dua tahun fiskal setelah beralih dari pembelian server fisik (Capex) ke model pembayaran bulanan untuk Layanan Komputasi Awan (Cloud Services) (Opex). Penghematan ini berasal dari eliminasi biaya pemeliharaan, depresiasi aset, dan kebutuhan sumber daya IT internal untuk server on-premise. Keputusan ini didukung oleh analisis total biaya kepemilikan jangka panjang yang membuktikan bahwa model Opex bulanan menawarkan value yang lebih baik, menegaskan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam dalam manajemen fiskal.

Pemanfaatan Pengadaan Elektronik (e-Procurement) untuk Efisiensi

Untuk memastikan bahwa skema pembayaran bulanan berjalan dengan efisien dan transparan, pemanfaatan sistem Pengadaan Elektronik (e-Procurement) menjadi hal yang esensial. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi proses lelang dan tender awal, tetapi juga sangat krusial dalam fase eksekusi kontrak dengan pembayaran berkala.

Sistem e-Procurement modern dirancang untuk mempermudah pemantauan tagihan bulanan dan mengotomatisasi proses verifikasi pekerjaan. Setiap tagihan yang diajukan oleh penyedia jasa dapat diproses secara digital, dicocokkan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) bulanan yang telah diverifikasi, dan dikirim untuk persetujuan pembayaran, semuanya dalam satu platform terintegrasi. Otomatisasi ini sangat membantu dalam mengurangi potensi fraud, mempercepat waktu siklus pembayaran, dan meminimalkan keterlambatan yang sering terjadi pada proses manual. Dengan demikian, penggunaan sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga memperkuat integritas seluruh proses pengadaan barang dan jasa jenis pembayaran bulanan yang berorientasi kinerja.

Pertanyaan Sering Diajukan Mengenai Pembayaran Bulanan Pengadaan

Q1. Apakah jasa konsultansi individu bisa dibayar secara bulanan?

Ya, jasa konsultansi individu sangat umum dibayar secara berkala, termasuk bulanan. Mekanisme pembayaran ini terutama berlaku untuk kontrak jasa yang sifatnya time-based atau yang membutuhkan kehadiran dan pelaporan kemajuan secara rutin, seperti tenaga ahli yang dikontrak untuk durasi tertentu. Pembayaran bulanan dilakukan setelah konsultan individu menyerahkan laporan kemajuan dan dokumen pendukung lainnya yang telah disetujui serta diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Prosedur ini memastikan bahwa setiap pencairan dana sesuai dengan deliverables atau jam kerja yang telah diselesaikan.

Q2. Bagaimana cara menghitung PPN dan PPh untuk tagihan bulanan jasa?

Perlakuan pajak untuk pengadaan dengan pembayaran bulanan harus dilakukan pada setiap termin atau periode penagihan. Berdasarkan pengalaman profesional dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) harus dihitung, dipotong, dan disetorkan pada saat pembayaran bulanan dilakukan. PPN dihitung dari nilai tagihan bruto sebelum pajak, dan PPh (terutama PPh Pasal 23 untuk jasa) dipotong oleh pihak pemberi kerja (instansi pemerintah) dari nilai tagihan sebelum PPN. Pemotongan pajak ini dilakukan pada setiap tagihan bulanan, bukan hanya di akhir kontrak, sesuai dengan nilai tagihan pada periode tersebut. Akurasi dalam perhitungan dan pemotongan pajak ini membuktikan kepatuhan hukum instansi dalam mengelola keuangan negara.

Final Takeaways: Mastering Pengadaan Pembayaran Bulanan di 2026

Pengadaan barang dan jasa dengan skema pembayaran bulanan telah terbukti menjadi strategi keuangan yang cerdas dan fleksibel, terutama dalam konteks kontrak layanan jangka panjang atau sewa. Transisi dari belanja modal (Capex) besar di awal menjadi belanja operasional (Opex) yang terdistribusi memerlukan fokus pada akuntabilitas dan pemilihan mitra yang tepat. Menguasai model ini adalah langkah esensial untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi anggaran di tahun-tahun mendatang.

Tiga Langkah Aksi Utama untuk Kontrak Pembayaran Berkala yang Sukses

Kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan dan mengelola kontrak pembayaran berkala terletak pada tiga pilar utama yang harus dipastikan sejak fase perencanaan hingga eksekusi: Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terukur, verifikasi kinerja bulanan yang ketat, dan pemilihan mitra yang memiliki kredibilitas terbukti. Sebuah KAK yang jelas memungkinkan pengadaan untuk mendefinisikan secara spesifik apa yang harus dicapai setiap bulan, lengkap dengan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang tidak ambigu. Tanpa KPI bulanan yang ketat, verifikasi kinerja dan proses penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) akan menjadi subjektif. Sementara itu, memilih mitra yang memiliki rekam jejak yang terpercaya (yang dapat dibuktikan melalui surat rekomendasi dan verifikasi lapangan) menjamin konsistensi layanan, yang mana merupakan fondasi utama kepercayaan dalam kontrak jangka panjang.

Langkah Berikutnya dalam Meningkatkan Profesionalisme Pengadaan Anda

Segera tinjau ulang semua kontrak layanan berkelanjutan Anda, seperti jasa kebersihan, layanan keamanan, atau langganan cloud computing, untuk mengadopsi struktur pembayaran bulanan yang lebih efisien. Adopsi ini bukan hanya tentang penghematan anggaran, tetapi juga tentang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap pembayaran kini secara langsung terkait dengan penyerahan hasil kerja bulanan. Mulailah dengan memperkuat tim pengadaan Anda dengan pengetahuan tentang Perpres No. 16 Tahun 2018 (dan perubahannya) terkait pembayaran termin dan pastikan sistem e-procurement Anda siap untuk memantau dan mengotomatisasi proses tagihan berkala.