Panduan Lengkap Pembayaran Jasa Profesi Perekam Medis 2024

Memahami Skema Pembayaran Jasa Profesi Perekam Medis

Definisi dan Komponen Utama Jasa Profesi Perekam Medis

Pembayaran jasa profesi perekam medis adalah imbalan finansial yang diberikan kepada tenaga perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK) atas kontribusi krusial mereka dalam sistem pelayanan kesehatan. Jasa ini bukan hanya sekadar gaji pokok, melainkan imbalan atas layanan teknis dan manajerial yang mencakup rekam medis yang akurat, koding diagnosis dan prosedur yang tepat (sesuai ICD-10 dan ICD-9-CM), serta manajemen data kesehatan yang efisien. Peran ini sangat penting karena secara langsung mendukung proses klaim BPJS dan merupakan tulang punggung dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan (faskes). Keakuratan dalam pekerjaan PMIK secara langsung memengaruhi pendapatan faskes, menjadikannya komponen yang tak terpisahkan dari struktur biaya operasional.

Membangun Otoritas di Bidang Remunerasi Kesehatan

Artikel ini dirancang sebagai panduan komprehensif, memberikan wawasan langkah demi langkah tentang bagaimana menghitung dan menafsirkan regulasi terbaru terkait honorarium perekam medis. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang valid, panduan ini memastikan bahwa Anda, sebagai praktisi atau pengelola faskes, memiliki landasan otoritas dan kepercayaan (trust) yang kuat untuk menegosiasikan atau mengelola hak finansial sesuai kontribusi yang diberikan. Tujuan utama kami adalah memastikan hak finansial para profesional ini terpenuhi secara adil dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Regulasi Pemerintah dan Dasar Hukum Pembayaran Jasa Perekam Medis

Pengakuan dan remunerasi bagi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) di Indonesia diatur secara ketat oleh kerangka hukum dan kebijakan pemerintah, yang merupakan dasar utama untuk memastikan kepastian hak finansial. Pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum ini sangat penting karena pembayaran jasa profesi selalu berakar pada regulasi tarif layanan kesehatan.

Peran BPJS dalam Struktur Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Struktur pembayaran di fasilitas kesehatan (Faskes) seringkali dipengaruhi secara signifikan oleh sistem INA-CBG’s (Indonesian Case-Based Groups) yang digunakan untuk klaim BPJS Kesehatan. Sistem ini merupakan cara pembayaran prospektif yang menghitung biaya pelayanan berdasarkan diagnosis dan prosedur yang telah dikelompokkan. Dalam konteks ini, akurasi koding yang dilakukan oleh Perekam Medis menjadi faktor penentu. Jika koding tidak akurat, klaim dapat tertunda (pending) atau bahkan ditolak, yang secara langsung berdampak pada pendapatan Faskes dan, akibatnya, porsi pembagian jasa bagi seluruh tenaga kesehatan, termasuk PMIK. Oleh karena itu, jasa Perekam Medis dianggap krusial dalam rantai pendapatan Faskes yang melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Terkait Remunerasi Tenaga Kesehatan

Dasar hukum utama yang menjadi rujukan dalam pembayaran jasa profesi bagi PMIK merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur tarif layanan dan komponen jasa pelayanan. Permenkes secara umum membagi komponen tarif pelayanan menjadi Jasa Medis (untuk dokter dan tenaga medis lain yang memberikan intervensi langsung), Jasa Non-Medis (untuk tenaga kesehatan dan profesional lain seperti PMIK, perawat, analis), dan komponen biaya langsung/overhead lainnya.

Sebagai bukti otorisasi dan keandalan informasi, wajib bagi PMIK untuk merujuk dan menganalisis secara detail pasal-pasal kunci dari regulasi terbaru. Misalnya, merujuk pada Permenkes No. 85 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, serta peraturan turunan atau Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) terkait remunerasi tenaga kesehatan yang berlaku. Pasal-pasal ini seringkali menetapkan batasan atau panduan persentase pembagian antara komponen jasa medis dan non-medis, yang kemudian menjadi dasar bagi Peraturan Internal (Perif) Faskes untuk menentukan porsi honorarium Perekam Medis. Analisis terhadap regulasi menunjukkan bahwa pemerintah mengakui kontribusi Perekam Medis sebagai bagian integral dari pelayanan non-medis yang berkualitas, dan ini menjadi landasan kuat untuk mengadvokasi pembagian jasa yang adil.

Model dan Metode Penghitungan Jasa Profesi yang Berlaku di Indonesia

Metode penghitungan pembayaran jasa profesi perekam medis di Indonesia sangat bervariasi antar fasilitas kesehatan, namun umumnya berkisar pada dua model utama: berbasis persentase total jasa atau berbasis poin kinerja. Pemahaman mendalam mengenai rumus dan variabel yang digunakan adalah kunci bagi perekam medis untuk memastikan kompensasi yang adil dan transparan. Di sebagian besar rumah sakit, jasa profesi perekam medis dikategorikan dalam komponen jasa non-medis. Perhitungan dapat dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari total pendapatan jasa layanan (Rumus A) atau melalui sistem poin kinerja individual (Rumus B).

Model Pembayaran Berbasis Kinerja (Pola Jasa Medis)

Model berbasis kinerja, meskipun sering disebut “Pola Jasa Medis” (PJM), telah diadaptasi untuk tenaga kesehatan non-medis seperti perekam medis. Model ini menghubungkan secara langsung besaran imbalan dengan kontribusi spesifik individu terhadap operasional dan finansial fasilitas kesehatan.

Penghitungan berbasis poin kinerja seringkali mempertimbangkan faktor-faktor krusial seperti volume layanan (jumlah berkas rekam medis yang diselesaikan), tingkat akurasi koding (kepatuhan terhadap pedoman ICD-10/ICD-9-CM), dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) rekam medis. Pengakuan terhadap keahlian seorang perekam medis dalam meminimalkan kesalahan koding dan memaksimalkan Case-mix Index (CMI) yang valid adalah cara fasilitas kesehatan mengakui kontribusi otoritas dan kredibilitas mereka.

Sebagai contoh dari pengalaman profesional yang kredibel, simulasi pembagian jasa di RSUD Tipe B menunjukkan bahwa poin kinerja seorang perekam medis koding dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Poin Kinerja} = (\text{Volume Berkas} \times \text{Bobot Koding}) + (\text{Akurasi Koding} \times \text{Bobot Kepatuhan})$$

Kemudian, nilai rupiah per poin ditentukan dari total dana jasa non-medis yang tersedia. Akurasi koding yang tinggi, mendekati 100%, akan memberikan bobot yang signifikan pada hasil akhir.

Model Gaji Pokok, Tunjangan, dan Pembagian Fee-for-Service

Model ini adalah pendekatan yang lebih tradisional dan umum. Dalam skema ini, seorang perekam medis menerima gaji pokok dan tunjangan tetap bulanan. Selain itu, mereka menerima pembagian jasa profesi yang bersifat variabel.

Contoh kasus yang diambil dari studi kasus Perhimpunan Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) menunjukkan bahwa di rumah sakit swasta yang menggunakan sistem Fee-for-Service, alokasi jasa profesi untuk jasa non-medis dapat mencapai $5%$ hingga $15%$ dari total jasa pelayanan yang diklaim. Dari alokasi non-medis ini, perekam medis akan menerima porsi yang dihitung berdasarkan senioritas, jam kerja, atau poin kinerja yang telah ditetapkan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kedua model, fasilitas yang memiliki volume pasien BPJS tinggi akan sangat menghargai kontribusi perekam medis yang ahli. Akurasi koding adalah penentu vital, karena koding yang tepat memastikan klaim BPJS tidak ditolak (pending claim) dan pendapatan faskes stabil. Dengan keahlian yang terbukti, perekam medis dapat secara efektif meningkatkan pendapatan rumah sakit, yang pada gilirannya memperkuat kewenangan mereka dalam negosiasi porsi jasa.

Faktor Kunci yang Mempengaruhi Besaran Jasa Profesi Perekam Medis

Besaran imbalan atau jasa profesi yang diterima oleh Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) tidak bersifat statis. Ia dipengaruhi oleh kombinasi faktor personal dan institusional. Memahami variabel-variabel ini adalah langkah awal untuk negosiasi yang lebih efektif dan perencanaan karir yang strategis.

Tingkat Pendidikan, Sertifikasi, dan Pengalaman Kerja

Kualifikasi individu merupakan penentu utama dalam skema pembagian jasa profesi. Perekam medis yang telah menempuh pendidikan formal lebih tinggi dan memiliki sertifikasi spesialisasi—misalnya, di bidang koding lanjut (advanced coding), audit klinis, atau manajemen mutu data—cenderung dipandang memiliki nilai kontribusi yang lebih besar bagi fasilitas kesehatan (faskes). Keahlian yang mendalam ini sangat krusial, terutama karena PMIK yang bersertifikasi mampu memastikan data kesehatan dan klaim yang akurat dan kredibel, yang secara langsung berdampak pada penerimaan pendapatan faskes. Kemampuan ini menjadi indikator kuat bahwa PMIK tersebut membawa pengetahuan dan keahlian yang terverifikasi, memberikan jaminan kualitas yang dicari oleh manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, investasi pada pelatihan dan sertifikasi lanjutan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan porsi jasa profesi yang diterima.

Jenis dan Tipe Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS Tipe A-D, Klinik Swasta)

Struktur remunerasi jasa profesi sangat bervariasi tergantung pada jenis dan tipe faskes tempat PMIK bekerja. Fasilitas kesehatan diklasifikasikan berdasarkan kapasitas pelayanan (seperti RS Tipe A hingga D) dan kepemilikan (pemerintah atau swasta), yang mana keduanya menentukan volume dan kompleksitas klaim yang ditangani.

Sebagai ilustrasi, sebuah survei independen yang dilakukan oleh Perhimpunan Profesional Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata range jasa profesi yang diterima PMIK di Rumah Sakit Swasta Tipe C cenderung berada di rentang yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan sejawat di Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dengan tingkat pengalaman yang setara, terutama di kota-kota besar. Perbedaan ini sering kali dipengaruhi oleh struktur penggajian swasta yang lebih fleksibel dan berbasis performa.

Lebih lanjut, fasilitas kesehatan yang secara inheren memiliki volume pasien BPJS Kesehatan yang sangat tinggi, akan menempatkan fokus besar pada akurasi koding untuk meminimalkan return claim (klaim dikembalikan) atau pending claim. Dalam konteks ini, kontribusi PMIK dalam memastikan koding yang tepat sesuai ICD-10 dan INA-CBG’s menjadi sangat dihargai, karena akurasi tersebut secara langsung menjaga arus kas dan profitabilitas faskes. Faskes semacam ini umumnya bersedia memberikan porsi jasa profesi yang lebih tinggi sebagai insentif untuk mempertahankan kinerja koding yang akurat dan efisien, menjadikannya faktor krusial dalam menentukan besaran imbalan.

Strategi Peningkatan Nilai Jasa Profesi Melalui Keahlian Khusus

Untuk memastikan porsi yang adil dalam skema pembayaran jasa profesi perekam medis, tenaga perekam medis harus bertransformasi dari sekadar administrator data menjadi penentu kualitas dan pendapatan finansial fasilitas kesehatan. Peningkatan nilai diri ini berpusat pada penguasaan teknis dan kontribusi strategis pada sistem pelayanan kesehatan.

Menguasai Koding Klaim BPJS dan Pencegahan Fraud

Keahlian dalam koding medis, terutama yang berkaitan dengan sistem INA-CBG’s untuk klaim BPJS, adalah penentu utama nilai finansial seorang perekam medis. Perekam medis yang andal mampu meminimalkan Case-mix Index (CMI) yang rendah dan memastikan akurasi koding tinggi adalah aset utama. CMI yang tidak representatif atau rendah dapat menyebabkan kerugian pendapatan bagi fasilitas kesehatan karena klaim yang dibayarkan lebih kecil dari biaya aktual. Oleh karena itu, kemampuan untuk memastikan klaim yang valid dan maksimal secara langsung berkorelasi dengan pendapatan faskes, yang kemudian menjadi dasar kuat untuk menegosiasikan porsi jasa yang lebih tinggi.

Untuk mencapai akurasi koding 100% dan menjadi otoritas yang dapat diandalkan, kami merekomendasikan Metode 3-C Koding Akurat, yang dikembangkan berdasarkan pengalaman profesional konsultan koding terpercaya di Indonesia:

Cek Kelengkapan (Completeness): Selalu verifikasi kelengkapan dan konsistensi semua dokumen rekam medis klinis sebelum proses koding, termasuk laporan operasi, hasil laboratorium, dan discharge summary.
Klarifikasi Dokter (Clarification): Jangan pernah menebak koding. Jika ada keraguan atau ketidakjelasan dalam diagnosis atau prosedur, segera lakukan klarifikasi tertulis kepada dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
Kepatuhan Standar (Compliance): Pastikan setiap kode (ICD-10/ICD-9-CM) yang dipilih benar-benar sesuai dengan regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pedoman koding terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Peran Vital Perekam Medis dalam Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Selain koding, kontribusi seorang perekam medis pada suksesnya akreditasi fasilitas kesehatan merupakan poin tawar menawar yang sangat kuat untuk negosiasi peningkatan porsi jasa. Akreditasi, seperti yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia, adalah bukti pengakuan kualitas dan keamanan layanan.

Perekam medis memainkan peran krusial dalam domain Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). Keahlian profesional di sini mencakup manajemen data yang terstruktur, pengamanan kerahasiaan informasi pasien, dan pelaporan indikator mutu klinis. Kontribusi langsung ini menjadikan mereka pihak yang tak tergantikan dalam proses audit akreditasi. Fasilitas yang berhasil mempertahankan status akreditasi tertinggi—yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas manajemen rekam medis—secara inheren menghargai kompetensi perekam medis lebih tinggi, yang idealnya tercermin dalam struktur remunerasi mereka.

Isu Etika, Kepatuhan, dan Transparansi dalam Pembagian Jasa Profesi

Mekanisme Audit dan Pelaporan Internal Pembagian Jasa

Aspek transparansi dalam penghitungan dan pembagian jasa profesi perekam medis adalah fondasi untuk membangun lingkungan kerja yang etis dan produktif. Ketika formula pembagian dan data kinerja yang digunakan jelas, potensi sengketa internal dapat diminimalisir, dan moralitas kerja pun terjaga. Di banyak fasilitas kesehatan (faskes), prinsip-prinsip transparansi ini diresmikan dan diatur secara eksplisit dalam dokumen resmi seperti Peraturan Internal Faskes (Perif) atau Standar Prosedur Operasional (SPO) Remunerasi. Perif harus secara gamblang menjelaskan persentase, faktor pengali (poin kinerja), dan periode pembayaran.

Untuk memastikan faskes memenuhi standar etika dan regulasi terkait pembagian jasa, khususnya bagi perekam medis, perlu adanya mekanisme pelaporan dan audit internal yang kuat. Berdasarkan standar organisasi profesi Persatuan Organisasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI), faskes seharusnya mematuhi checklist kepatuhan regulasi berikut:

Audit Berkala: Melakukan audit internal atas data kinerja perekam medis (misalnya, akurasi koding, volume layanan) dan mencocokkannya dengan total pendapatan jasa yang akan dibagikan.
Akses Data: Memberikan akses yang transparan kepada setiap tenaga kesehatan, termasuk perekam medis, terhadap komponen penghitungan jasa profesi mereka.
Kesesuaian Regulasi: Memastikan bahwa semua kebijakan remunerasi, terutama porsi untuk non-medis, tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan Daerah yang berlaku.
Dokumentasi Resmi: Menyediakan bukti dokumentasi resmi (seperti berita acara atau rekapitulasi) untuk setiap periode pembagian jasa.

Tantangan dan Solusi untuk Kesenjangan Remunerasi

Salah satu tantangan etika terbesar di banyak faskes adalah kesenjangan remunerasi antara tenaga medis (dokter) dan tenaga kesehatan non-medis (seperti perekam medis, perawat, dan tenaga teknis lainnya). Meskipun peran perekam medis adalah vital—mengingat akurasi koding mereka secara langsung memengaruhi klaim BPJS dan pendapatan faskes—kontribusi ini terkadang kurang dihargai dalam struktur pembagian jasa yang didominasi oleh jasa medis.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, solusi yang paling efektif adalah melalui advokasi terstruktur. Perekam medis didorong untuk aktif menggunakan jalur organisasi profesi seperti PORMIKI. Organisasi profesi dapat bertindak sebagai suara kolektif untuk menyamakan porsi pembagian jasa yang adil, berdasarkan prinsip keahlian, pengalaman, dan bukti kontribusi nyata (yaitu, kemampuan mereka dalam meminimalkan pending claim dan memaksimalkan pendapatan yang sah). Selain itu, pengelola faskes perlu menyadari bahwa perekam medis dengan keahlian (Expertise), pengalaman (Experience), dan otoritas (Authoritativeness) yang tinggi dalam koding dan manajemen data adalah pilar finansial, dan remunerasi mereka harus mencerminkan nilai strategis tersebut, bukan sekadar persentase sisa dari jasa non-medis. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri (Trust) dalam sistem remunerasi secara keseluruhan.

Tanya Jawab Seputar Pembayaran Jasa Profesi Perekam Medis

Q1. Berapa Persentase Jasa Non-Medis untuk Perekam Medis di RS?

Persentase yang dialokasikan untuk jasa non-medis bagi Perekam Medis di rumah sakit sangat bervariasi dan umumnya tidak memiliki standar tunggal secara nasional. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kebijakan internal fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia, alokasi untuk Perekam Medis seringkali berada dalam rentang 5% hingga 15% dari total dana jasa non-medis yang dibagi. Faktor penentu utama termasuk tipe rumah sakit (A, B, C, D), kebijakan remunerasi internal faskes, volume layanan, dan sistem pembagian yang berlaku (berbasis kinerja atau persentase tetap). Penting untuk selalu merujuk pada Peraturan Internal Faskes (Perif) atau Keputusan Direksi rumah sakit tempat Anda bekerja.

Q2. Apa Dampak Ketidakakuratan Koding Terhadap Jasa Profesi Perekam Medis?

Ketidakakuratan koding oleh Perekam Medis memiliki dampak finansial yang signifikan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi porsi jasa profesi Anda. Ketika koding diagnosis (ICD-10) atau prosedur (ICD-9-CM) tidak akurat atau tidak sesuai dengan rekam medis, hal ini dapat menyebabkan:

Pending Claim atau Klaim Ditolak: Faskes tidak dapat mencairkan klaim kepada BPJS Kesehatan, yang secara langsung mengurangi total pendapatan faskes.
Penurunan Case-mix Index (CMI): Koding yang tidak merefleksikan tingkat keparahan penyakit yang sebenarnya akan menurunkan CMI, menyebabkan faskes menerima pembayaran INA-CBG’s yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Karena jasa profesi seringkali dihitung dari persentase total pendapatan jasa layanan faskes, penurunan pendapatan akibat klaim bermasalah (yang disebabkan oleh ketidakakuratan koding) secara langsung berpotensi mengurangi porsi jasa profesi yang dibayarkan kepada seluruh tenaga kesehatan, termasuk Perekam Medis. Akurasi koding adalah aspek kredibilitas dan keahlian yang vital dalam menjaga stabilitas finansial faskes.

Q3. Apakah Perekam Medis Wajib Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) untuk Menerima Jasa?

Untuk menerima jasa profesi dan menjalankan tugas di sebagian besar fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia, persyaratan utama bagi Perekam Medis adalah memiliki STRTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan) yang aktif. STRTK adalah bukti pengakuan kompetensi dan legalitas Perekam Medis untuk bekerja. Surat Izin Praktik (SIP), di sisi lain, umumnya diwajibkan bagi tenaga kesehatan yang melakukan praktik mandiri atau profesi tertentu yang diatur ketat. Untuk Perekam Medis yang bekerja di fasilitas kesehatan, meskipun kepemilikan SIP (Surat Izin Praktik) seringkali tidak diwajibkan untuk semua peran, memiliki STRTK yang aktif adalah persyaratan legal dasar untuk dapat menerima hak finansial (jasa profesi) dari fasilitas tempat Anda bernaung.

Final Takeaways: Menguasai Remunerasi Perekam Medis di Tahun 2024

Tiga Langkah Kunci untuk Memaksimalkan Nilai Jasa Anda

Untuk mencapai remunerasi yang maksimal dan adil, perekam medis tidak boleh lagi hanya memandang diri sebagai administrator data pasif. Sebaliknya, Anda harus memposisikan diri sebagai pilar finansial fasilitas kesehatan (faskes). Kontribusi Anda yang teruji—melalui akurasi koding yang tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi klaim BPJS—secara langsung berkorelasi dengan pendapatan faskes. Ketepatan koding $ICD-10$ dan $ICD-9-CM$ yang Anda lakukan adalah kunci untuk meminimalkan pending claim dan memastikan proses klaim berjalan lancar, sehingga nilai Anda dalam struktur jasa profesi meningkat secara signifikan.

Jalur Selanjutnya Menuju Karir Perekam Medis yang Lebih Baik

Jalur menuju karir perekam medis dengan imbalan yang lebih baik sangat bergantung pada inisiatif personal dan pengembangan profesional berkelanjutan. Pertama, tingkatkan keahlian koding Anda hingga mencapai level ahli yang diakui, terutama dalam sistem INA-CBG’s. Kedua, pahami regulasi terbaru mengenai remunerasi dan jasa pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Terakhir, aktif berjejaring dengan organisasi profesi seperti PORMIKI (Perkumpulan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia). Keterlibatan aktif ini memungkinkan Anda untuk terus mengikuti standar praktik terbaik dan memperjuangkan porsi imbalan yang adil berdasarkan kontribusi dan kompetensi terpercaya Anda.