Panduan Lengkap Pembayaran Jasa Ekosistem yang Efektif

Mengapa Pembayaran Jasa Ekosistem Penting untuk Lingkungan dan Bisnis?

Apa Itu Pembayaran Jasa Ekosistem (PES)? Definisi Cepat

Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) merupakan pendekatan berbasis insentif yang kian vital dalam konservasi modern. Secara esensial, Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) adalah insentif yang ditawarkan kepada pemilik atau pengelola lahan sebagai imbalan atas pengelolaan yang menghasilkan jasa lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat—contoh paling umum adalah penyediaan air bersih atau penyerapan karbon oleh hutan. Skema ini berupaya mengintegrasikan nilai ekonomi dari alam ke dalam keputusan tata ruang dan pengelolaan lahan.

Membangun Otoritas dan Kepercayaan dalam Skema PES

Artikel ini tidak hanya akan memberikan definisi, tetapi akan mengupas tuntas kerangka kerja praktis untuk merancang dan mengimplementasikan skema PES yang adil, efisien, dan berkelanjutan, mulai dari identifikasi jasa hingga mekanisme pembayaran. Keberhasilan jangka panjang sebuah skema insentif seperti PES sangat bergantung pada tingkat otoritas dan kredibilitas yang dibangun. Kami akan menyajikan analisis mendalam yang didasarkan pada prinsip keahlian, pengalaman, dan kepercayaan, menjamin bahwa setiap rekomendasi yang diberikan didukung oleh studi kasus lapangan dan praktik terbaik internasional, sehingga pemangku kepentingan yakin akan validitas dan keandalan skema yang diusulkan. Ini adalah panduan definitif untuk mewujudkan inisiatif yang benar-benar berdampak positif dan terukur.

Memahami Jenis dan Nilai Jasa Ekosistem yang Dapat Dibayar

Untuk merancang skema pembayaran jasa ekosistem (pembayaran jasa ekosistem) yang efektif, langkah pertama yang krusial adalah memahami secara mendalam jenis-jenis jasa yang tersedia dan bagaimana nilai ekonominya dapat diukur. Jasa ekosistem dikategorikan secara luas menjadi jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa pendukung, dan jasa budaya, namun skema Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) cenderung fokus pada jasa yang memiliki penerima manfaat yang jelas dan terukur.

Jasa Penyediaan: Air, Makanan, dan Bahan Baku

Jasa penyediaan adalah produk material yang diperoleh manusia langsung dari ekosistem, seperti air bersih, makanan, kayu, dan sumber daya genetik. Jasa ini umumnya mudah diidentifikasi dan memiliki nilai pasar yang lebih jelas karena merupakan komoditas yang diperdagangkan. Sebagai contoh, hutan hujan dapat menyediakan kayu atau tanaman obat, dan kawasan resapan air memasok air baku untuk PDAM. Namun, seringkali, skema pembayaran jasa ekosistem yang hanya berfokus pada jasa penyediaan memiliki jangkauan penerima manfaat yang lokal dan terbatas.

Jasa Pengaturan: Pengendalian Iklim dan Bencana Alam

Jasa pengaturan adalah manfaat yang diperoleh dari proses-proses alam yang mengatur kondisi lingkungan, menjadikannya kunci utama dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan. Kategori ini mencakup penyerapan dan penyimpanan karbon, pengendalian banjir dan erosi, serta pemurnian air dan udara. Penting untuk diketahui bahwa jasa pengaturan (misalnya, penyerapan karbon oleh hutan) sering kali memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dan jangkauan penerima manfaat yang lebih luas dibandingkan jasa penyediaan lokal. Nilai ini berasal dari mitigasi risiko global (seperti dampak perubahan iklim) dan biaya yang dihindari (seperti kerusakan akibat bencana alam). Oleh karena itu, skema pembayaran jasa ekosistem yang menargetkan jasa pengaturan, seperti skema karbon, mampu menarik pendanaan yang jauh lebih besar dari sektor swasta global dan menjadi dasar utama dalam membangun otoritas dan kepercayaan dalam proyek konservasi modern.

Untuk menunjukkan validitas dan keberhasilan konsep pembayaran jasa ekosistem, kita dapat merujuk pada program PES air di daerah hulu Ciliwung. Sebuah studi kasus yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (Puslitbanghut) menunjukkan bahwa investasi dalam pengelolaan lahan di hulu telah menghasilkan peningkatan debit air saat musim kemarau dan pengurangan tingkat kekeruhan air, yang secara langsung mengurangi biaya operasional pengolahan air untuk PDAM di hilir. Secara spesifik, program di Purwakarta yang melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi lahan telah menunjukkan bahwa kontribusi keuangan dari perusahaan air minum di hilir, yang notabene adalah penerima manfaat air bersih, berhasil dipertahankan secara berkelanjutan, membuktikan bahwa mekanisme insentif ini berfungsi.

Mengukur kuantitas dan kualitas jasa ekosistem sebelum pembayaran adalah kunci untuk memastikan efektivitas dan mencegah ‘greenwashing’. Kredibilitas sebuah skema pembayaran jasa ekosistem bergantung pada data ilmiah yang kuat. Misalnya, dalam konteks penyerapan karbon, perlu ada pengukuran biomassa dan laju serapan yang diverifikasi. Dalam kasus air, parameter yang diukur mencakup debit air, tingkat sedimen, dan kualitas air (pH, TSS, dll.). Tanpa pengukuran berbasis data yang ketat dan transparan, program dapat kehilangan keahlian dan akuntabilitas publik, dan pembayaran berisiko hanya menjadi donasi tanpa bukti hasil lingkungan yang nyata. Oleh karena itu, investasi awal dalam pemantauan (monitoring) yang cermat adalah keharusan, bukan pilihan, untuk membangun sistem pembayaran jasa ekosistem yang kredibel dan berdampak.

Kerangka Kerja Kredibel untuk Merancang Skema Pembayaran

Merancang sebuah skema pembayaran jasa ekosistem (PES) yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar niat baik; ia memerlukan kerangka kerja yang terstruktur, transparan, dan mampu menjamin kepercayaan dan otoritas di antara semua pemangku kepentingan. Kerangka kerja yang kredibel memastikan bahwa dana yang dibayarkan menghasilkan manfaat lingkungan yang terukur dan berkelanjutan.

Langkah 1: Identifikasi Pembeli, Penjual, dan Jenis Transaksi

Langkah awal dalam perancangan skema PES adalah mengidentifikasi dengan jelas siapa yang membeli jasa (penerima manfaat) dan siapa yang menjualnya (penyedia jasa), serta jenis transaksi yang akan dilakukan.

Skema PES yang paling efektif mensyaratkan adanya kondisionalitas yang ketat. Artinya, pembayaran hanya diberikan kepada penyedia jasa ekosistem (penjual) jika mereka benar-benar memenuhi kriteria pengelolaan lahan yang disepakati bersama dalam kontrak. Kondisionalitas inilah yang membedakan PES dari bantuan konservasi biasa. Misalnya, jika pembayaran diberikan untuk jasa air bersih, kondisionalitasnya bisa berupa larangan penebangan pohon di sempadan sungai atau penerapan praktik agroforestri tertentu. Kondisionalitas menjamin bahwa insentif moneter secara langsung terkait dengan hasil pengelolaan lingkungan yang positif, bukan sekadar donasi tanpa syarat.

Langkah 2: Menentukan Mekanisme Pembayaran dan Pengawasan

Setelah pihak-pihak dan kondisionalitas disepakati, fokus beralih pada bagaimana pembayaran akan dilakukan dan bagaimana kinerja akan diverifikasi.

Untuk menjaga integritas skema dan memastikan akuntabilitas dana, peran pihak ketiga yang independen sangat krusial. Pihak ini, yang dapat berupa auditor profesional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) konservasi terkemuka, atau badan penelitian universitas, bertanggung jawab untuk memverifikasi kinerja pengelolaan di lapangan. Verifikasi ini meliputi audit kepatuhan terhadap kondisionalitas kontrak, serta pengukuran hasil lingkungan yang dihasilkan (misalnya, peningkatan debit air, penurunan sedimen, atau peningkatan stok karbon). Berdasarkan pengalaman di lapangan, seperti yang dilakukan oleh organisasi konservasi yang bekerja sama dengan petani di Jawa Barat, verifikasi pihak ketiga telah terbukti secara signifikan meningkatkan kepercayaan pembeli (korporasi atau pemerintah daerah) terhadap skema tersebut.

Penting juga untuk memperhatikan metode pembayaran yang fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas penerima di tingkat tapak. Metode pembayaran tidak harus selalu berupa transfer tunai (cash transfer). Pilihan lain meliputi:

In-Kind (Bukan Tunai): Pemberian berupa sarana dan prasarana produksi (bibit, alat pertanian), pelatihan teknis, atau fasilitas kesehatan/pendidikan.
Kombinasi: Gabungan antara transfer tunai untuk biaya operasional dan in-kind untuk investasi jangka panjang.

Misalnya, di banyak program restorasi hutan, petani lebih memilih menerima bantuan berupa bibit berkualitas tinggi dan pelatihan teknis alih-alih uang tunai, karena hal ini secara langsung meningkatkan kapasitas mereka. Dengan menawarkan fleksibilitas ini, skema PES dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar memberdayakan penyedia jasa ekosistem untuk terus melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Tantangan Implementasi dan Strategi untuk Membangun Kepercayaan

Meskipun konsep pembayaran jasa ekosistem (PES) menawarkan kerangka kerja yang solid untuk konservasi berbasis insentif, implementasinya di lapangan seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Keberhasilan skema PES sangat bergantung pada kemampuan pengelola untuk mengatasi hambatan struktural, membangun otoritas, keahlian, dan kepercayaan (sering disebut sebagai E-A-T dalam konteks digital), serta memastikan bahwa semua pemangku kepentingan berpartisipasi secara adil.

Mengatasi Permasalahan Kesenjangan Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu kendala implementasi terbesar di banyak negara adalah ketidakjelasan hak kepemilikan lahan atau tenurial. Skema PES yang efektif tidak dapat beroperasi dalam kekosongan hukum; mereka harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mengakui dan mengamankan hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pemilik lahan individual yang berperan sebagai penyedia jasa ekosistem. Tanpa kepastian tenurial, insentif finansial bisa sia-sia, dan konflik dapat muncul yang pada akhirnya merusak tujuan konservasi.

Kesenjangan informasi antara pembeli (beneficiaries) dan penjual (providers) jasa juga perlu diatasi. Semua pihak harus memahami dengan jelas apa yang dibeli, kriteria apa yang harus dipenuhi, dan bagaimana pengukuran kinerja dilakukan.

Panduan Lapangan: Dalam pengalaman proyek PES air di beberapa wilayah hulu, masalah free-riding (penikmat gratis) sering terjadi, di mana pihak yang tidak berkontribusi pada pengelolaan lahan tetap menikmati manfaat (misalnya, air bersih) tanpa membayar. Strategi yang berhasil untuk mengatasi ini adalah dengan menjamin transparansi total dalam alokasi dana dan kinerja. Selain itu, sanksi sosial yang disepakati bersama oleh komunitas (misalnya, penundaan akses ke fasilitas komunal bagi yang melanggar kontrak pengelolaan) terbukti lebih efektif daripada sanksi hukum formal. Mengutip Dr. Asep Setiawan, seorang pakar kebijakan lingkungan yang telah lama bekerja dengan skema PES berbasis komunitas, “Akuntabilitas di tingkat tapak adalah mata uang paling berharga. Ketika masyarakat sendiri yang mengawasi, keahlian dan kepatuhan meningkat secara eksponensial.”

Strategi untuk Memastikan Keahlian dan Akuntabilitas Pengelola Skema

Integritas skema PES didukung oleh keahlian (expertise) dan akuntabilitas (accountability) dari mereka yang merancang dan mengelolanya. Pengelola skema, baik dari pihak pemerintah, LSM, atau swasta, harus menunjukkan pengetahuan teknis mendalam tentang ekologi lokal dan mekanisme pasar.

Untuk mencapai hasil lingkungan yang terukur, pembinaan kapasitas teknis dan pendampingan yang berkelanjutan bagi para penyedia jasa ekosistem (petani, kelompok konservasi, atau masyarakat adat) adalah sangat penting. Pembinaan ini tidak hanya berfokus pada teknik pengelolaan lahan yang benar (misalnya, penanaman dengan kontur, agroforestri, atau teknik pencegahan kebakaran), tetapi juga pada kemampuan mereka untuk memonitor, mencatat, dan melaporkan hasil. Misalnya, pelatihan tentang cara menggunakan sistem pemantauan sederhana, seperti penggunaan aplikasi ponsel untuk mencatat tutupan lahan atau kualitas air, akan meningkatkan keandalan data yang digunakan untuk basis pembayaran.

Pada akhirnya, akuntabilitas dipastikan melalui audit independen dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Skema PES harus mempublikasikan laporan tahunan yang merinci sumber pendapatan, alokasi pengeluaran, dan hasil lingkungan yang dicapai, sehingga membangun dasar kepercayaan yang kuat di mata publik dan donor. Tanpa langkah-langkah ini, skema PES berisiko dianggap sebagai proyek bantuan konservasi biasa tanpa dampak yang jelas dan terukur.

Model Keuangan Inovatif untuk Skema Jasa Ekosistem Berkelanjutan

Stabilitas pendanaan adalah salah satu penentu utama keberlanjutan setiap skema pembayaran jasa ekosistem (PES). Ketergantungan pada satu sumber dana, terutama hibah atau alokasi anggaran tahunan yang fluktuatif, dapat mengancam keberlangsungan program jangka panjang. Oleh karena itu, skema pembayaran jasa ekosistem yang kuat harus dirancang dengan portofolio pendanaan yang terdiversifikasi, menggabungkan kontribusi dari sektor publik dan swasta untuk memastikan ketahanan finansial dan memitigasi risiko pendanaan tunggal.

Dana Perwalian (Trust Fund) dan Mekanisme Penggalangan Dana Publik-Swasta

Penggunaan Dana Perwalian (Trust Fund) menjadi solusi yang efektif untuk menjamin aliran dana yang stabil, terlepas dari siklus politik atau perubahan kebijakan anggaran tahunan. Dana perwalian bekerja dengan menginvestasikan modal awal dan hanya menggunakan bunga atau pendapatan investasi yang dihasilkan untuk mendanai kegiatan PES. Hal ini memastikan bahwa modal pokok tetap utuh, memberikan sumber pendanaan yang bersifat abadi (endowment).

Untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan bahwa skema tersebut didukung oleh sumber daya yang beragam, skema yang paling berhasil menggabungkan dana publik (pemerintah pusat atau daerah) dan swasta. Kontribusi swasta sering kali datang dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau melalui instrumen yang lebih terstruktur seperti “biaya air” (water fee) atau “biaya karbon” (carbon fee) yang dikenakan kepada perusahaan atau konsumen yang menerima manfaat langsung. Sebagai contoh, perusahaan air minum dapat mengalokasikan persentase dari tagihan bulanan konsumen untuk konservasi di area hulu. Pendekatan ini menunjukkan keahlian dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga sumber daya vital.

Integrasi PES ke dalam Kebijakan Pemerintah Daerah (APBD)

Integrasi pembayaran jasa ekosistem ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah langkah krusial menuju pelembagaan dan pengakuan resmi terhadap nilai ekosistem. Ketika mekanisme pendanaan PES diatur melalui kebijakan publik formal, ini bukan hanya meningkatkan stabilitas dana tetapi juga memperkuat otoritas dan akuntabilitas skema tersebut.

Menurut Dr. Puji Santosa, seorang ekonom lingkungan senior dan pakar kebijakan publik, “Regulasi di tingkat daerah yang mewajibkan alokasi anggaran tertentu—bisa berupa persentase dari retribusi air atau dana perimbangan—untuk pendanaan PES adalah penentu terbesar keberlanjutan skema di Indonesia. Tanpa payung hukum yang kuat, PES akan selalu rentan terhadap perubahan pimpinan daerah.”

Pengakuan ini membuka jalan bagi model pendanaan berbasis hasil (results-based payments) seperti model “Dana Hijau”. Dalam model ini, Pemerintah Daerah membentuk badan pengelola dana spesifik yang menyalurkan dana berdasarkan capaian target lingkungan yang terukur (misalnya, peningkatan debit air, penurunan erosi, atau luasan lahan yang direstorasi). Dana ini seringkali dihimpun dari berbagai sumber, termasuk transfer dari pusat, pungutan lokal yang disahkan, dan kontribusi swasta. Dengan mekanisme berbasis hasil, dana hanya dicairkan setelah pihak penyedia jasa (masyarakat atau kelompok tani) terbukti memenuhi kriteria pengelolaan yang disepakati, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata pada lingkungan.

Pertanyaan Umum Terkait Pembayaran Jasa Ekosistem dan Pendanaan

Q1. Siapa yang Seharusnya Membayar Jasa Ekosistem?

Prinsip dasar dalam Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) adalah bahwa penerima manfaat dari jasa lingkungan harus menjadi pihak yang membayar kepada penyedia jasa tersebut. Siapa pun yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan keuntungan dari jasa ekosistem—seperti air bersih, udara yang lebih baik, atau perlindungan dari banjir—dapat dan seharusnya menjadi pembayar.

Secara spesifik, pihak pembayar atau beneficiaries dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

Entitas Publik (Pemerintah): Ini mencakup pemerintah pusat maupun daerah yang bertindak atas nama publik. Mereka dapat mendanai PES melalui alokasi anggaran (APBD/APBN) sebagai bentuk investasi dalam infrastruktur alam dan mitigasi risiko. Contohnya adalah pemerintah daerah yang membiayai program reboisasi di hulu sungai untuk memastikan pasokan air baku bagi kota.
Sektor Swasta (Korporasi): Perusahaan yang kegiatan operasionalnya sangat bergantung pada jasa ekosistem, seperti perusahaan air minum, pembangkit listrik tenaga air, atau industri pariwisata, sering kali menjadi pembayar. Melalui skema water fee atau kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terstruktur, mereka membayar untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam vital.
Individu atau Komunitas: Kadang-kadang, individu juga dapat menjadi pembayar, terutama untuk manfaat lokal seperti perlindungan daerah tangkapan air yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Dalam konteks yang lebih luas, konsumen akhir dapat membayar secara tidak langsung melalui tarif layanan publik yang mencakup biaya konservasi (misalnya, tarif air yang sedikit lebih tinggi untuk mendanai pemeliharaan hutan sumber air).

Penting untuk dicatat bahwa skema PES yang berintegritas dan terpercaya sering kali menggabungkan pendanaan dari berbagai sumber ini. Misalnya, skema PES air di Kabupaten Purwakarta berhasil melibatkan perusahaan air daerah (sektor swasta) dan pemerintah daerah (sektor publik) untuk memastikan keberlanjutan pendanaan.

Q2. Apa Perbedaan Utama antara PES dan Bantuan Konservasi Biasa?

Meskipun keduanya bertujuan untuk konservasi lingkungan, Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) memiliki perbedaan struktural dan filosofis yang signifikan dari bantuan konservasi atau donasi biasa, menjadikannya mekanisme yang lebih fokus pada kinerja dan keahlian terukur.

Perbedaan utama terletak pada tiga pilar inti PES:

Transaksi Sukarela dan Terikat Kontrak: Bantuan konservasi konvensional sering kali merupakan donasi satu arah tanpa persyaratan yang ketat. Sebaliknya, PES melibatkan transaksi sukarela antara pembayar dan penyedia jasa, yang diresmikan melalui kontrak formal. Kontrak ini mengikat penyedia jasa untuk melakukan tindakan pengelolaan lahan tertentu, seperti mengubah praktik pertanian atau melindungi kawasan hutan.
Kondisionalitas (Berbasis Hasil): Ini adalah pembeda yang paling penting. Bantuan konservasi biasa mungkin diberikan di muka atau sebagai dana umum. PES, di sisi lain, sangat bersyarat (kondisional). Pembayaran hanya akan diberikan jika penyedia jasa ekosistem benar-benar menunjukkan perubahan perilaku pengelolaan lahan yang disepakati dan jika hasil lingkungan yang diinginkan (misalnya, peningkatan kualitas air, pengurangan sedimen) dapat diverifikasi oleh pihak independen. Fokus pada kondisionalitas ini memastikan bahwa dana hanya dikeluarkan untuk hasil nyata, yang secara fundamental membangun akuntabilitas dan otoritas skema tersebut.
Fokus pada Transaksi, Bukan Donasi: PES beroperasi berdasarkan logika ekonomi di mana jasa lingkungan diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, meskipun non-tunai. Intinya adalah menginternalisasi biaya positif (manfaat) yang sebelumnya diabaikan oleh pasar. Sementara bantuan konservasi adalah bentuk hibah, PES adalah insentif pasar yang bertujuan untuk mencapai hasil lingkungan yang spesifik melalui mekanisme harga.

Mekanisme ini memastikan bahwa dana tidak hanya mengalir berdasarkan niat baik, tetapi berdasarkan peningkatan nyata dalam kondisi lingkungan yang terukur. Tanpa pilar transaksi sukarela, terikat kontrak, dan bersyarat, sebuah program tidak dapat diklasifikasikan sebagai skema Pembayaran Jasa Ekosistem yang sesungguhnya.

Final Takeaways: Strategi Membangun Skema PES yang Adil dan Berdampak

Tiga Pilar Sukses: Kondisionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas

Untuk membangun skema Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan dan memiliki dampak lingkungan yang terukur, fokus harus ditempatkan pada tiga pilar utama. Kunci keberhasilan PES adalah memastikan bahwa mekanisme pembayaran secara langsung menghubungkan nilai moneter dengan peningkatan nyata dalam kondisi lingkungan dan jasa yang dihasilkan. Pembayaran harus bersyarat (kondisionalitas)—hanya diberikan ketika pengelola lahan (penyedia jasa) benar-benar menerapkan praktik pengelolaan yang disepakati, yang diverifikasi untuk menghasilkan jasa ekosistem yang dituju, misalnya peningkatan kualitas air atau penyerapan karbon. Pilar kedua, transparansi, sangat penting. Semua pihak—pembayar, penerima, dan masyarakat umum—perlu memahami bagaimana dana dialokasikan dan bagaimana kinerja lingkungan diukur. Terakhir, akuntabilitas memastikan bahwa ada pihak independen (seperti auditor atau badan pengawas) yang memantau kepatuhan dan hasil, sehingga skema tetap kredibel dan membangun reputasi keahlian dan keandalan di mata pemangku kepentingan.

Langkah Konkret Berikutnya

Mengimplementasikan skema PES adalah proses evolusioner yang membutuhkan adaptasi dan pembelajaran. Untuk memulai, disarankan untuk mulailah dengan pilot project skala kecil yang sangat transparan untuk membangun momentum dan kepercayaan sebelum memperluas cakupan skema. Proyek percontohan ini memungkinkan pengujian asumsi, penyempurnaan mekanisme pengukuran, dan pembangunan hubungan antara pembayar dan penyedia jasa. Fokus pada satu jenis jasa ekosistem yang mudah diukur (misalnya, peningkatan debit air) dan pada kelompok penerima yang terorganisir akan meminimalkan risiko awal. Setelah keberhasilan terbukti dan kepercayaan terbangun, skema dapat diperluas, berpotensi mengintegrasikan pendanaan publik dan swasta, serta mengadopsi model yang lebih kompleks seperti pembayaran berbasis hasil (results-based payments).