Pajak Biaya Personil Jasa Konsultansi: Aturan dan Hitungan Tepat

Pajak Biaya Personil dalam Jasa Konsultansi: Apa Aturannya?

Jawaban Langsung: Pajak yang Berlaku untuk Biaya Personil

Dalam dunia jasa konsultansi, penanganan biaya personil yang dibebankan kembali (reimbursement) kepada klien seringkali menjadi titik keraguan perpajakan. Secara umum, biaya personil yang merupakan komponen dari nilai jasa atau yang dibebankan kembali tetap memiliki potensi objek PPh Pasal 21 bagi individu yang menerima penghasilan tersebut. Selain itu, biaya ini juga dapat menjadi bagian dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas penyerahan jasa konsultansi. Memahami aturan ini adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas perusahaan Anda.

Tinjauan Kredibel Mengenai Regulasi Perpajakan Ini

Artikel ini hadir untuk memberikan panduan komprehensif dan membangun kepercayaan Anda terhadap kepatuhan pajak. Kami akan mengupas tuntas dasar hukum dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) serta peraturan pelaksanaannya. Dengan menyajikan simulasi perhitungan yang jelas, Anda akan memiliki wawasan yang diperlukan untuk menghindari risiko temuan dan sanksi perpajakan.

Memahami Definisi dan Jenis Biaya Personil dalam Konsultansi

Biaya personil adalah inti dari bisnis jasa konsultansi. Secara mendasar, biaya ini mencakup segala bentuk pengeluaran yang berkaitan langsung dengan individu yang melaksanakan tugas atau proyek konsultansi. Ini termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenisnya yang diberikan kepada karyawan tetap maupun tenaga ahli independen yang terlibat dalam proyek tersebut. Pemahaman yang akurat mengenai komponen ini sangat krusial, sebab salah klasifikasi dapat berujung pada kesalahan perhitungan pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Komponen-Komponen Utama dalam Biaya Personil Jasa Konsultan

Agar dapat mematuhi ketentuan pajak secara penuh, penting untuk mengacu pada landasan hukum yang kredibel. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, Jasa Konsultansi didefinisikan sebagai jasa profesional yang membutuhkan keahlian tertentu yang disediakan oleh Tenaga Ahli atau Konsultan. Dalam konteks ini, biaya personil merujuk pada imbalan yang diberikan kepada para Tenaga Ahli tersebut.

Komponen-komponen utama yang sering kali dimasukkan ke dalam biaya personil, di luar gaji pokok, meliputi:

Imbalan Jasa (Fee): Honorarium atau fee yang dibayarkan kepada tenaga ahli independen.
Tunjangan Proyek: Tunjangan khusus yang diberikan sehubungan dengan penugasan di lokasi proyek.
Insentif Kinerja: Bonus atau insentif yang terkait dengan pencapaian target proyek.

Pencantuman komponen-komponen ini dalam kontrak dan faktur tagihan adalah langkah awal menuju pelaporan pajak yang transparan dan akuntabel (bagian penting dari akuntabilitas bisnis).

Perbedaan Biaya Reimbursement (Penggantian) dan Chargeable

Dalam praktik penagihan jasa konsultansi, sering terjadi kerancuan antara biaya penggantian (reimbursement) murni dan biaya yang dapat dibebankan (chargeable) sebagai bagian dari harga jual. Perbedaan ini memiliki implikasi pajak yang besar.

Biaya penggantian (reimbursement) yang di-charge ke klien seringkali dianggap sebagai bagian dari imbalan jasa, terlepas dari apakah klien membayar tagihan tersebut kepada Konsultan (untuk diteruskan kepada personil) atau membayarkannya langsung kepada personil. Ketika biaya personil seperti honor atau gaji dibebankan kembali (reimbursement) sebagai bagian dari nilai kontrak jasa konsultansi, biaya tersebut secara otomatis harus dipertimbangkan dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN dan dapat memengaruhi objek PPh.

Intinya, jika Konsultan yang melakukan penagihan, maka semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Konsultan kepada klien, termasuk biaya personil, akan menjadi unsur harga jual atau penggantian jasa yang terutang PPN. Penekanan ini penting karena Direktorat Jenderal Pajak memiliki pandangan yang ketat bahwa setiap elemen tagihan yang merupakan syarat penyerahan jasa adalah bagian dari nilai imbalan jasa yang dikenakan PPN dan PPh (jika penerima penghasilan adalah individu).

Analisis PPh Pasal 21 atas Biaya Personil yang Dikenakan ke Klien

Kriteria Biaya Personil yang Wajib Dipotong PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam konteks jasa konsultansi, pemotongan ini dilakukan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh personil proyek, baik mereka berstatus karyawan tetap dari perusahaan konsultan maupun tenaga ahli independen yang dipekerjakan.

Untuk memastikan kepatuhan dan menunjukkan akuntabilitas yang tinggi, penting untuk merujuk pada ketentuan tarif PPh Pasal 21 terbaru. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif progresif berlaku untuk penghasilan kena pajak orang pribadi. Misalnya, lapisan tarif terendah saat ini adalah 5% untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) hingga Rp60 juta. Regulasi ini, bersama dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait, mengatur skema perhitungan baik untuk penghasilan bruto maupun netto, termasuk penentuan status sebagai pegawai tetap, tidak tetap, atau bukan pegawai (tenaga ahli). Kepatuhan pada aturan ini membangun kredibilitas perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak personilnya.

Penting untuk dicatat mengenai arus pembayaran. Apabila biaya personil (honorarium atau gaji) dibayarkan langsung oleh klien kepada individu personil (tenaga ahli atau karyawan secondment), maka klien yang bertindak sebagai pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Sebaliknya, jika klien membayarkan total tagihan (termasuk biaya personil) kepada perusahaan konsultan, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan personil menjadi tanggung jawab mutlak perusahaan konsultan.

Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Tenaga Ahli/Personil Proyek

Simulasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli yang bukan berstatus pegawai tetap seringkali menimbulkan pertanyaan. Perhitungannya mengacu pada tarif efektif rata-rata (TER) yang diatur dalam PMK dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru.

Mari kita asumsikan seorang tenaga ahli (bukan pegawai tetap) menerima honorarium sebesar Rp20.000.000 dari sebuah proyek konsultansi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan adalah 50% dari penghasilan bruto.

Penghasilan Bruto: Rp20.000.000
DPP PPh Pasal 21 (50% x Bruto): $0.50 \times 20.000.000 = \text{Rp10.000.000}$
Tarif PPh Pasal 21 (Asumsi 5%): $0.05 \times 10.000.000 = \text{Rp500.000}$

Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang wajib dipotong adalah Rp500.000. Jumlah inilah yang akan disetor oleh pemotong pajak (klien atau konsultan, tergantung skema pembayaran) ke kas negara dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Penerapan perhitungan yang tepat dan transparan ini adalah bagian integral dari akuntabilitas perusahaan.

Dalam kasus yang lebih kompleks, seperti penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, perhitungan harus mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), biaya jabatan, dan skema tarif progresif penuh sesuai UU HPP untuk menghitung PKP. Kepatuhan terhadap skema perhitungan gross-up (jika pajak ditanggung pemberi kerja) atau net (jika pajak dipotong dari penghasilan personil) juga harus didokumentasikan dengan baik. Memastikan bahwa setiap personil menerima bukti potong (Formulir 1721-A1 atau sejenisnya) adalah langkah wajib yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan.

Kewajiban PPN atas Jasa Konsultansi dan Biaya Personil yang Terkait

Dalam konteks pajak pertambahan nilai (PPN), penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi elemen krusial untuk memastikan kepatuhan. Secara umum, biaya personil yang dibebankan kembali (reimbursement) kepada klien dalam konteks jasa konsultansi memiliki implikasi PPN yang sangat jelas dan seringkali menjadi area kesalahpahaman.

Apakah Biaya Personil Termasuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN?

Sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa kepada penerima jasa, termasuk biaya personil, secara esensial merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Ini berarti, ketika Anda menagih klien Anda tidak hanya untuk fee profesional Anda tetapi juga untuk biaya yang dikeluarkan oleh personil yang terlibat (seperti gaji, tunjangan, atau honorarium yang sudah dibayarkan oleh konsultan), seluruh nilai tagihan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan harga jual atau penggantian jasa.

Untuk menegaskan otoritas pada poin ini, kita dapat merujuk secara eksplisit pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN (UU PPN) dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa nilai Penggantian, yang menjadi salah satu komponen DPP, meliputi semua nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam praktik terbaik yang disarankan oleh berbagai Kantor Akuntan Publik terkemuka, jika biaya personil dibebankan kembali sebagai bagian dari invoice jasa tanpa dipisahkan secara ketat sebagai non-taxable out-of-pocket expenses yang murni atas nama klien, maka biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam perhitungan PPN.

Studi Kasus: Biaya Personil sebagai Unsur Harga Jual/Penggantian

Mari kita tinjau skenario praktis: sebuah perusahaan konsultan menagih klien untuk total layanan senilai Rp100.000.000. Dalam nilai ini, terdapat fee konsultasi sebesar Rp80.000.000 dan penggantian biaya personil (gaji dan honor) sebesar Rp20.000.000.

Karena jasa konsultansi adalah objek PPN, maka total nilai tagihan, yang mencakup baik fee jasa maupun biaya personil yang dibebankan kembali, harus dikenakan PPN sebesar 11%.

Perhitungan PPN:

Total Nilai Tagihan (DPP) = Rp80.000.000 (Fee Jasa) + Rp20.000.000 (Biaya Personil) = Rp100.000.000
PPN Terutang = 11% $\times$ Rp100.000.000 = Rp11.000.000
Total yang Ditagihkan ke Klien = Rp111.000.000

Penting untuk dipahami bahwa, dalam perspektif PPN, sifat dari reimbursement biaya personil tersebut dianggap sebagai bagian dari imbalan total yang diterima atas penyerahan jasa. Oleh karena itu, konsultan wajib memungut PPN 11% atas total DPP. Pemahaman yang akurat mengenai prinsip ini adalah inti dari akuntabilitas perusahaan dan menghindari potensi sengketa pajak di masa mendatang.

Strategi Pencatatan Akuntansi dan Perpajakan yang Membangun Kepercayaan

Dokumentasi Wajib: Perjanjian Kerja dan Bukti Pengeluaran yang Kuat

Dalam konteks jasa konsultansi, dokumentasi yang rapi bukan hanya formalitas, melainkan garis pertahanan pertama dalam audit pajak. Untuk memitigasi risiko temuan pajak, dokumentasi yang jelas, seperti kontrak yang memisahkan honorarium dan biaya reimbursement, sangat krusial. Perjanjian kerja atau kontrak jasa harus secara eksplisit membedakan antara imbalan jasa (yang jelas merupakan objek PPh dan PPN) dengan biaya penggantian (out-of-pocket expenses). Tanpa pemisahan ini, seluruh nilai kontrak berpotensi dianggap sebagai dasar pengenaan pajak, yang dapat merugikan wajib pajak.

Guna membangun kredibilitas yang kuat di mata otoritas, pencatatan yang transparan dan audit trail yang lengkap adalah kunci untuk membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi aspek legalitas dan akuntabilitas. Best practice dari Kantor Akuntan Publik terkemuka seringkali menyarankan pemisahan invoice. Satu invoice ditujukan untuk fee profesional (imbalan jasa) yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 23, sementara invoice terpisah atau lampiran rinci digunakan untuk biaya reimbursement yang sifatnya at cost. Dalam kasus tertentu yang memerlukan penegasan spesifik, seperti perlakuan atas overhead atau biaya yang dibayarkan oleh konsultan namun ditagih kembali, perlu adanya pemahaman terhadap Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak yang relevan untuk memastikan kesesuaian interpretasi.

Pencatatan Biaya Personil: Metode Gross Up vs. Net

Pencatatan biaya personil memiliki dua metode utama yang berimplikasi pada perhitungan PPh Pasal 21, yaitu metode gross up dan net.

Metode Net: Dalam metode ini, perusahaan membayarkan penghasilan bersih kepada karyawan atau tenaga ahli setelah dikurangi PPh Pasal 21. Beban pajak ditanggung oleh penerima penghasilan. Biaya personil yang dicatat perusahaan adalah sebesar gaji/honorarium sebelum pajak (sebagai beban usaha) dan PPh Pasal 21 yang dipotong (sebagai utang pajak).
Metode Gross Up: Di sini, perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya setara dengan PPh Pasal 21 terutang. Dengan kata lain, PPh Pasal 21 yang dipotong seolah-olah ditanggung oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut menjadi bagian dari penghasilan bruto penerima jasa.

Untuk tujuan akuntabilitas, penting untuk dicatat bahwa biaya tunjangan pajak dalam metode gross up merupakan biaya yang dapat dibebankan (deductible expense) bagi perusahaan. Sementara itu, dalam metode net, PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan (sebagai beban perusahaan) tidak boleh dibebankan dalam perhitungan laba fiskal. Pemilihan metode ini harus didukung oleh kebijakan internal yang jelas dan konsisten, serta tercantum dalam kontrak kerja, sebagai bagian integral dari membangun kredibilitas perusahaan yang dapat diaudit.

Implikasi Pajak Lainnya: PPh Pasal 23 dan PPh Badan (Final dan Non-Final)

Selain skema PPh Pasal 21 dan PPN, biaya personil dalam konteks jasa konsultansi juga memiliki implikasi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dan perhitungan PPh Badan. Memahami perbedaan dan persimpangan antara ketiga jenis pajak ini adalah kunci untuk mencapai akuntabilitas dan kredibilitas di mata otoritas pajak.

Kapan PPh Pasal 23 Dikenakan atas Jasa Konsultansi?

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultansi yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ini berbeda dengan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan individu.

Sesuai ketentuan, jika jasa konsultansi diberikan oleh badan usaha, PPh Pasal 23 akan dikenakan pada total imbalan jasa, yang secara umum mencakup biaya personil yang menjadi bagian dari nilai kontrak. Artinya, pemberi jasa (klien) wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai kontrak (sebelum PPN) dan memberikan bukti potong kepada penerima jasa (perusahaan konsultan). Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah mengatur pengecualian atau pembebasan PPh Pasal 23 untuk jenis jasa tertentu. Misalnya, beberapa jasa yang telah dikenakan PPh Final, seperti jasa konstruksi tertentu, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penting untuk selalu merujuk pada daftar jasa terbaru yang diatur dalam PMK terkait guna memastikan kepatuhan. Dengan memahami perbedaan yang jelas ini—PPh 21 untuk individu dan PPh 23 untuk badan usaha—praktisi dapat memastikan pemotongan pajak yang tepat.

Dampak Biaya Personil Terhadap Perhitungan PPh Badan (Laba Kena Pajak)

Bagi perusahaan konsultan (Wajib Pajak Badan), biaya personil merupakan komponen biaya utama dalam menghasilkan pendapatan. Dalam perhitungan Laba Kena Pajak, biaya personil yang dikeluarkan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (biaya deductible), asalkan memenuhi syarat 3M, yakni biaya tersebut dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan.

Biaya personil yang dapat dibuktikan kebenarannya, didukung oleh dokumentasi yang kuat seperti daftar gaji, bukti transfer, dan kontrak kerja, dapat sepenuhnya diakui sebagai biaya. Pengakuan biaya ini secara langsung mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi jumlah PPh Badan yang terutang. Ini menunjukkan perlunya akuntabilitas tinggi; semakin transparan dan lengkap pencatatan biaya personil, semakin kuat posisi perusahaan saat diaudit. Jika biaya personil tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak memenuhi kriteria 3M, biaya tersebut akan dikoreksi fiskal (menjadi biaya non-deductible), yang secara otomatis akan meningkatkan Penghasilan Kena Pajak dan, pada akhirnya, kewajiban PPh Badan perusahaan.

Pertanyaan Umum Seputar Pajak Biaya Personil Konsultansi Dijawab

Q1. Apakah PPN Jasa Konsultansi bisa dikreditkan?

Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah hak yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli jasa untuk mengurangi PPN Keluaran yang terutang dengan PPN Masukan yang telah dibayar. Untuk PPN atas Jasa Konsultansi, PPN Masukan dapat dikreditkan oleh penerima jasa (klien) sepanjang memenuhi dua syarat utama. Syarat formal merujuk pada keabsahan Faktur Pajak yang diterima, yaitu diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dicantumkan secara lengkap. Sementara itu, syarat material mensyaratkan bahwa Jasa Konsultansi tersebut digunakan dalam kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan terutang PPN.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan jasa konsultan IT untuk meningkatkan efisiensi produksi. Karena hasil produksi terutang PPN, PPN atas jasa konsultan IT tersebut dapat dikreditkan. Namun, PPN atas jasa yang digunakan untuk kegiatan yang tidak terutang PPN atau kegiatan yang mendapat fasilitas pembebasan, tidak dapat dikreditkan. Hal ini menunjukkan tingkat keahlian dan kepatuhan yang tinggi dalam pengelolaan arus kas dan pajak.

Q2. Apa sanksi jika biaya personil tidak dilaporkan dengan benar?

Ketidakpatuhan dalam pelaporan dan penyetoran pajak, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas biaya personil, dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan bagi perusahaan. Jika otoritas pajak melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya kurang bayar pajak (misalnya, karena pemotongan PPh 21 yang tidak dilakukan atau tidak disetor dengan benar), sanksi administrasi akan dikenakan.

Sanksi tersebut umumnya berupa denda, kenaikan, atau bunga yang dihitung berdasarkan jangka waktu keterlambatan dan jumlah pajak yang kurang dibayar, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam kasus yang lebih serius, seperti temuan unsur kesengajaan untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap yang dapat merugikan negara, sanksi pidana perpajakan dapat dikenakan. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap biaya personil dipotong, disetor, dan dilaporkan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi adalah fondasi untuk menghindari risiko dan menunjukkan kepatuhan yang baik.

Poin Kunci: Menguasai Kepatuhan Pajak Biaya Personil Konsultansi

Setelah menganalisis berbagai aspek perpajakan—mulai dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 hingga kewajiban PPN—kepatuhan dalam menagih dan melaporkan biaya personil dalam jasa konsultansi dapat disimpulkan dengan jelas. Prinsip utamanya adalah, selama biaya personil adalah bagian yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa kepada penerima jasa, maka biaya tersebut secara inheren berpotensi menjadi objek PPh (terutama PPh Pasal 21 atau 23) dan PPN. Memahami hal ini adalah langkah awal untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas.

Tiga Langkah Tindakan untuk Kepatuhan Mutlak

Untuk mencapai kepatuhan yang menyeluruh dan membangun kredibilitas kuat di mata otoritas pajak, penyedia jasa konsultansi harus mengambil langkah-langkah konkret:

Pemisahan Billing yang Jelas: Lakukan pemisahan billing yang jelas antara honorarium atau fee jasa utama dengan biaya reimbursement personil. Meskipun keduanya tetap menjadi bagian dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, pemisahan ini sangat membantu dalam audit trail dan penentuan kewajiban PPh Pasal 21/23.
Pemotongan dan Pemungutan Tepat Waktu: Pastikan semua pemotongan dan pemungutan, baik PPh Pasal 21/23 maupun PPN 11%, telah dilakukan sesuai dengan regulasi terbaru, terutama merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait.
Dokumentasi Kontrak yang Rinci: Selalu simpan kontrak kerja, perjanjian penugasan personil, dan bukti pengeluaran yang kuat. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti sahih atas sifat transaksi, yang merupakan landasan penting dalam proses pembuktian kepatuhan.

Langkah Berikutnya: Konsultasi dan Audit Internal

Kompleksitas perhitungan dan interpretasi pajak di Indonesia, terutama terkait reimbursement dan PPh, menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi. Untuk memastikan bahwa perusahaan Anda telah memenuhi aspek legalitas dan akuntabilitas (bagian dari kredibilitas), langkah terbaik adalah melakukan audit internal secara berkala oleh tim yang kompeten atau, lebih disarankan, berkonsultasi dengan Kantor Konsultan Pajak terkemuka. Mereka dapat memberikan pandangan ahli berdasarkan yurisprudensi dan surat edaran terbaru, memitigasi risiko temuan pajak, dan mengoptimalkan struktur perpajakan Anda.