Panduan Mekanisme Pembayaran Kontrak Harga Satuan Jasa

Memahami Mekanisme Pembayaran Kontrak Harga Satuan dalam Pengadaan

Apa Itu Kontrak Harga Satuan dan Bagaimana Pembayarannya Dilakukan?

Kontrak Harga Satuan, sering disebut Unit Price Contract, merupakan jenis perjanjian pengadaan barang/jasa di mana harga satuan ditetapkan secara tetap untuk setiap item pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (Bill of Quantity/BoQ). Pembayaran berdasarkan skema ini secara eksklusif didasarkan pada volume pekerjaan aktual yang telah diselesaikan dan diverifikasi di lapangan. Mekanisme ini memastikan bahwa pihak penyedia hanya menerima kompensasi atas pekerjaan yang benar-benar dikerjakan, bukan berdasarkan estimasi total nilai kontrak. Hal ini memerlukan perhitungan dan verifikasi yang ketat atas setiap satuan item pekerjaan.

Mengapa Pemahaman Alur Pembayaran Penting untuk Kepercayaan Kinerja?

Bagi pihak penyedia maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pemahaman yang mendalam mengenai alur pembayaran merupakan fondasi penting untuk membangun kredibilitas dan memastikan kelancaran proyek. Ketika penyedia memahami dan mengikuti setiap langkah prosedur pembayaran dengan akurat—mulai dari verifikasi lapangan hingga pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)—proses administrasi akan berjalan mulus. Artikel ini menyajikan panduan yang terstruktur, langkah demi langkah, yang sangat penting untuk membantu Anda memastikan setiap klaim pembayaran disetujui, diproses, dan dicairkan sesuai dengan ketentuan kontrak dan regulasi yang berlaku. Ketepatan dalam dokumentasi adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan kinerja yang efisien dari semua pihak.

Dasar Hukum dan Prinsip Kunci Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract)

Memahami dasar hukum yang melandasi mekanisme pembayaran kontrak harga satuan pengadaan barang dan jasa adalah fondasi bagi kontraktor untuk memastikan proses klaim pembayaran berjalan lancar dan akuntabel. Pembayaran dalam skema kontrak ini bukan didasarkan pada perkiraan, melainkan pada kinerja dan kuantitas fisik yang telah diselesaikan di lapangan.

Regulasi Terbaru yang Mengatur Pembayaran Kontrak Harga Satuan

Untuk membangun otoritas dan kepercayaan dalam proses pengadaan, setiap penyedia jasa wajib merujuk pada regulasi yang paling mutakhir. Secara umum, landasan hukum yang kuat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018. Perpres ini secara jelas mengatur bahwa pembayaran harus dilakukan berdasarkan pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan, terverifikasi, dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat yang Berwenang. Dokumen kontrak adalah payung hukum, namun implementasinya selalu berpegangan pada ketentuan regulasi ini, yang menjamin transparansi dan mencegah potensi kerugian negara. Ini adalah aspek kredibilitas utama yang harus dipegang teguh oleh semua pihak.

Prinsip ‘Paid-by-Actual-Volume’: Perhitungan Volume Pekerjaan Real

Kontrak Harga Satuan bekerja dengan prinsip ‘Paid-by-Actual-Volume’ atau dibayar berdasarkan volume aktual. Ini adalah prinsip akuntabilitas tertinggi dalam kontrak jenis ini. Artinya, meskipun harga satuan untuk setiap item pekerjaan telah disepakati di awal, total pembayaran yang dilakukan hanya akan mencerminkan volume pekerjaan real yang telah diukur, diuji, dan disahkan oleh PPK.

Jika terjadi perubahan volume pekerjaan aktual yang melebihi batas toleransi yang sudah ditetapkan dalam dokumen kontrak—misalnya batas toleransi penambahan atau pengurangan volume sebesar 10% dari kuantitas awal—maka perubahan tersebut wajib memerlukan persetujuan adendum kontrak secara resmi. Kegagalan untuk membuat adendum sebelum melaksanakan atau menagih volume yang melebihi batas dapat berakibat pada penolakan atau revisi tagihan. Oleh karena itu, verifikasi lapangan yang ketat dan pencatatan volume yang akurat adalah kunci utama untuk menjaga proses pembayaran tetap sesuai koridor hukum dan menghindari sengketa.

Alur Dokumen Kritis Permintaan Pembayaran Kontrak Harga Satuan

Mekanisme pembayaran dalam kontrak harga satuan sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan dokumen. Setiap permintaan pencairan dana harus didukung oleh bukti fisik penyelesaian pekerjaan, yang dikonversi menjadi dokumen formal untuk diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Memahami alur dokumen ini adalah krusial untuk mencegah penundaan dan penolakan tagihan.

Tahap 1: Verifikasi Lapangan dan Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Langkah awal yang paling mendasar dan menentukan dalam proses pembayaran adalah Verifikasi Lapangan. Setelah penyedia mengklaim telah menyelesaikan suatu bagian atau persentase pekerjaan, tim pengawas (supervisi) dari PPK akan melakukan pemeriksaan fisik di lokasi proyek. Tujuannya adalah memastikan volume dan kualitas pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak.

Hasil dari verifikasi ini wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dokumen ini adalah bukti primer yang memverifikasi pekerjaan telah selesai. Secara spesifik, BAP harus mencantumkan rincian detail kuantitas pekerjaan yang telah diselesaikan, dihitung berdasarkan harga satuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sebagai contoh, jika kontrak menetapkan harga satuan pengecoran beton adalah Rp 5.000.000 per meter kubik, dan BAP mencatat volume pekerjaan yang diselesaikan adalah 100 meter kubik, maka nilai pekerjaan yang diakui untuk item tersebut adalah Rp 500.000.000. Akurasi dalam BAP sangat penting karena akan menjadi dasar tunggal perhitungan nilai tagihan.

Tahap 2: Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya

Setelah BAP disetujui dan ditandatangani oleh tim supervisi, penyedia dapat mulai menyusun paket dokumen pembayaran. Dokumen utama dalam paket ini adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang secara formal ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain SPP, terdapat beberapa dokumen kunci yang wajib dilampirkan agar tagihan dapat diproses:

Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Sebagai bukti volume pekerjaan yang telah diverifikasi.
Berita Acara Serah Terima (BAST) Parsial/Final: Ini mengindikasikan serah terima pekerjaan (sebagian atau seluruhnya) dari penyedia kepada PPK.
Kuitansi: Bukti tanda terima pembayaran dari penyedia.
Faktur Pajak: Jika berlaku, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh).
Dokumen Pendukung Lain: Seperti foto dokumentasi lapangan dan laporan progress mingguan/bulanan.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan kinerja, seluruh dokumen ini harus sesuai dengan format baku yang ditetapkan. Berdasarkan standar administrasi keuangan pemerintah, seperti yang sering diacu dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atau standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), setiap pengajuan wajib melampirkan checklist dokumen yang sudah divalidasi. Berikut adalah contoh checklist dokumen wajib yang harus dipenuhi:

No.	Dokumen Wajib Pengajuan Pembayaran	Status (Ada/Tidak Ada)
1.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2.	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik
3.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
4.	Kuitansi Pembayaran Bermeterai
5.	Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak)
6.	Jaminan Uang Muka (jika ada)

Kelengkapan dokumen sesuai checklist ini adalah prasyarat mutlak sebelum PPK memberikan otorisasi kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk memproses pencairan dana. Setiap ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan akan mengakibatkan dokumen dikembalikan (return) dan proses pembayaran terhambat.

Metode Pembayaran dalam Kontrak Harga Satuan: Termin vs. Bulanan

Kontrak Harga Satuan memberikan fleksibilitas pembayaran yang disesuaikan dengan durasi dan kompleksitas proyek. Dua skema pembayaran utama yang umum digunakan adalah pembayaran termin (progress payment) dan pembayaran bulanan. Memahami mekanisme masing-masing sangat penting untuk mengelola arus kas proyek dan memastikan tagihan diajukan dengan benar sesuai progres fisik.

Mekanisme Pembayaran Termin (Progress Payment) Berdasarkan Persentase

Pembayaran termin adalah metode yang paling umum diterapkan pada proyek-proyek dengan durasi yang jelas, di mana pembayaran dilakukan setelah pencapaian tonggak atau persentase penyelesaian tertentu. Pembayaran termin dihitung berdasarkan persentase bobot penyelesaian pekerjaan, di mana setiap termin harus mencapai ambang batas minimum yang ditentukan kontrak—seperti 30%, 60%, atau 100% dari total pekerjaan.

Misalnya, pembayaran Termin I (30%) dapat diajukan ketika akumulasi volume pekerjaan aktual yang terverifikasi telah mencapai 30% dari total nilai kontrak. Setiap pengajuan harus didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memverifikasi volume pekerjaan real yang telah diselesaikan. Pendekatan ini memastikan bahwa pembayaran selalu sejalan dengan output fisik di lapangan, yang merupakan fondasi utama dari akuntabilitas dan kredibilitas kinerja dalam pengadaan publik. Kontrak yang menetapkan ambang batas yang jelas ini memberikan kerangka kerja yang solid bagi kontraktor untuk merencanakan sumber daya dan arus kas mereka.

Strategi Pengajuan Pembayaran Bulanan untuk Proyek Jangka Panjang

Skema pembayaran bulanan menjadi pilihan logis dan strategis untuk kontrak dengan waktu pelaksanaan yang melampaui satu tahun anggaran. Metode ini memungkinkan penyedia untuk menerima pembayaran secara periodik (setiap bulan), yang sangat krusial untuk menjaga likuiditas dalam proyek-proyek skala besar yang membutuhkan modal kerja berkelanjutan.

Walaupun dilakukan secara rutin setiap bulan, pembayaran ini harus tetap didukung oleh volume pekerjaan real yang terverifikasi dalam periode waktu tersebut. Artinya, setiap tagihan bulanan harus melampirkan BAP bulanan yang merinci kuantitas item pekerjaan yang telah diselesaikan, dikalikan dengan harga satuan yang disepakati. Proses ini memerlukan disiplin tinggi dalam pencatatan volume harian dan mingguan untuk meminimalkan selisih data.

Sebagai kiat penting yang harus selalu diperhatikan dalam kedua metode pembayaran: Sebelum mengajukan tagihan, penyedia wajib menghitung dan memperhitungkan semua komponen biaya dan kewajiban terkait. Selalu hitung Denda Keterlambatan dan Pajak terkait (PPN/PPh) sebelum mengajukan pembayaran agar tidak terjadi revisi tagihan. Ketidakakuratan dalam perhitungan pajak atau denda akan menyebabkan tagihan dikembalikan, memperlambat proses pencairan, dan berpotensi merusak reputasi penyedia. Pengajuan yang akurat dan lengkap menunjukkan otoritas dan perhatian terhadap detail dalam pengelolaan keuangan kontrak.

Optimalisasi Kepatuhan dan Kualitas Kinerja untuk Pembayaran Tepat Waktu

Dalam mekanisme pembayaran kontrak harga satuan pengadaan barang dan jasa, kecepatan dan kelancaran pencairan dana sangat bergantung pada kualitas kinerja dan kepatuhan administratif penyedia jasa. Menciptakan catatan yang kokoh mengenai integritas dan kemampuan teknis adalah faktor penentu. Kontraktor yang memiliki catatan rekam jejak penyelesaian pekerjaan yang konsisten, sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak dan waktu yang telah disepakati, secara inheren membangun otoritas dan reputasi yang akan mempercepat seluruh proses verifikasi dan pembayaran. Instansi pemerintah (seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) secara rutin menggarisbawahi bahwa penyedia yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kompetensi yang tinggi cenderung memiliki proses administrasi yang lebih mulus karena kepercayaan yang telah terbangun.

Peran Pengawasan (Supervision) dan Penerimaan dalam Membangun Kredibilitas

Kredibilitas kontraktor secara langsung berkaitan dengan efektivitas tim pengawasan dan penerimaan. Pengawasan lapangan yang ketat harus memastikan bahwa setiap item pekerjaan yang dihitung untuk klaim pembayaran benar-benar telah selesai sesuai standar mutu yang disyaratkan. Proses ini adalah validasi krusial dari volume pekerjaan yang diklaim.

Penerimaan parsial atau final yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang detail adalah bukti formal. Penyedia yang mampu menyerahkan pekerjaan dengan koreksi minimal dan konsisten dalam memenuhi target waktu meningkatkan keyakinan (kepercayaan) PPK terhadap keabsahan setiap tagihan yang diajukan. Singkatnya, kepatuhan teknis dan disiplin waktu adalah investasi langsung pada percepatan arus kas.

Strategi Mengatasi Kendala Administrasi dan Koreksi Volume Pekerjaan

Kendala administrasi dan perbedaan perhitungan volume pekerjaan seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran dalam kontrak harga satuan. Mengatasi hal ini memerlukan strategi yang proaktif dan transparan.

Apabila terjadi perbedaan data volume pekerjaan antara klaim penyedia dengan hasil pemeriksaan tim supervisi atau PPK, transparansi menjadi kunci sukses. Alur koreksi data volume yang efektif harus melibatkan tiga pihak utama:

Penyedia: Mengajukan data awal dan bertanggung jawab atas akurasinya.
Tim Supervisi (Konsultan Pengawas): Melakukan pemeriksaan fisik independen dan menerbitkan laporan temuan.
PPK: Bertindak sebagai penengah dan pemutus berdasarkan data lapangan dan kontrak.

Proses koreksi idealnya didokumentasikan dalam Berita Acara Rapat atau Notulen yang ditandatangani oleh ketiga pihak, yang secara eksplisit mencantumkan volume yang disepakati bersama. Pendekatan ini secara signifikan memitigasi risiko penolakan tagihan di tahap akhir.

Lebih lanjut, penggunaan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) memainkan peran penting dalam mempercepat proses. Platform ini, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Indonesia, menyediakan jalur yang terstruktur dan digital untuk pengajuan dan otorisasi dokumen. Otorisasi dokumen secara digital (tanda tangan elektronik) menghilangkan hambatan fisik dan mengurangi risiko dokumen hilang atau tertunda. Data menunjukkan bahwa implementasi sistem e-procurement yang matang mampu mengurangi waktu otorisasi hingga 50%, yang pada gilirannya memperkecil risiko penolakan tagihan karena missed deadline administratif.

Aspek Jaminan dan Retensi Kontrak Harga Satuan yang Wajib Diketahui

Memahami aspek jaminan dan retensi adalah langkah krusial untuk memastikan kepatuhan kontrak dan menjaga kredibilitas sebagai penyedia jasa. Jaminan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi juga memetakan alur likuiditas finansial kontraktor, terutama menjelang penutupan proyek.

Pengaturan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah salah satu dokumen pertama yang harus diserahkan oleh pemenang lelang dan menjadi bukti keseriusan dan kapabilitas penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan spesifikasi. Jaminan ini melindungi pengguna anggaran jika penyedia gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Guarantee) memiliki peran yang berbeda.

Jaminan Pemeliharaan dapat diajukan sebagai pengganti dari penahanan Dana Retensi setelah Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) atau Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). Dokumen ini memastikan bahwa penyedia bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau cacat mutu yang mungkin muncul selama periode pemeliharaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dengan menawarkan Jaminan Pemeliharaan, penyedia dapat mencairkan sisa pembayaran yang ditahan, sehingga meningkatkan kualitas otoritas dan reputasi di mata klien.

Mekanisme Dana Retensi (Retention Money) dan Pencairannya

Dana retensi, atau Retention Money, adalah sejumlah uang jaminan yang ditahan oleh PPK, yang umumnya berkisar 5% dari total nilai kontrak. Penahanan dana ini bertujuan tunggal untuk menjamin bahwa penyedia akan menyelesaikan masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Selama masa pemeliharaan, dana retensi berfungsi sebagai buffer finansial bagi PPK untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi jika penyedia lalai.

Pencairan dana retensi hanya dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan yang diatur dalam kontrak berakhir dan tidak ada cacat atau kerusakan yang tercatat selama periode tersebut. Sebagai langkah yang dapat ditindaklanjuti (Actionable Step), penyedia harus secara aktif memastikan masa pemeliharaan telah berakhir dan tidak ada kerusakan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan sebelum mengajukan klaim pencairan. Kelengkapan dan kejelasan dokumentasi mengenai berakhirnya masa pemeliharaan ini akan sangat menentukan kecepatan dan kemudahan pencairan dana retensi, yang pada akhirnya menunjukan profesionalisme dan keahlian kontraktor.

Penting untuk dipahami bahwa pilihan antara Dana Retensi dan Jaminan Pemeliharaan seringkali tergantung pada nilai kontrak dan kebijakan spesifik dalam dokumen pengadaan. Untuk kontrak dengan nilai besar atau waktu pemeliharaan yang panjang, Jaminan Pemeliharaan sering kali menjadi opsi yang lebih disukai karena memungkinkan kontraktor untuk segera menerima penuh pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan.

FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Pembayaran Kontrak Harga Satuan yang Sering Diajukan

Q1. Apakah Pekerjaan Tambah Kurang (Change Order) Mempengaruhi Pembayaran Harga Satuan?

Ya, Pekerjaan Tambah Kurang (PTK) atau Change Order secara langsung mempengaruhi pembayaran Kontrak Harga Satuan. Dalam skema kontrak ini, di mana pembayaran didasarkan pada volume aktual pekerjaan yang diverifikasi, setiap perubahan volume wajib diresmikan melalui adendum kontrak.

Penting untuk dipahami bahwa, sebagai penyedia jasa, pembayaran Anda akan didasarkan pada volume pekerjaan aktual yang diselesaikan sesuai harga satuan baru atau lama yang tercantum dalam adendum tersebut. Jadi, jika volume pekerjaan bertambah, pembayaran akan meningkat; jika berkurang, pembayaran juga akan disesuaikan. Keputusan ini membutuhkan otoritas dan verifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim perencanaan, menegaskan bahwa semua pihak harus memiliki dokumentasi dan justifikasi teknis yang akurat untuk setiap perubahan volume.

Q2. Berapa Lama Batas Waktu Pembayaran Tagihan Setelah Dokumen Lengkap?

Waktu pembayaran tagihan setelah semua dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar (clean submission) adalah salah satu pertanyaan paling krusial.

Waktu pembayaran bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di daerah atau lembaga terkait, namun praktik standar dan regulasi pengadaan pemerintah menetapkan batas waktu pembayaran umumnya berada dalam rentang 7 hingga 14 hari kerja. Batas waktu ini dihitung sejak dokumen pengajuan, termasuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) volume, dinyatakan lengkap dan disetujui secara resmi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Bendahara. Kepatuhan terhadap jangka waktu ini sangat penting untuk reputasi administrasi yang baik dan menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran. Kontraktor yang memastikan semua dokumennya disiapkan dengan akurasi tinggi dan kelengkapan yang kredibel biasanya akan mengalami proses pencairan yang paling cepat.

Final Takeaways: Memastikan Pembayaran Lancar di Kontrak Harga Satuan

3 Langkah Kunci Mencegah Keterlambatan Pembayaran

Pembayaran yang lancar dalam Unit Price Contract sangat bergantung pada kesiapan dan akurasi dokumentasi penyedia jasa. Kunci keberhasilan untuk memastikan tagihan Anda disetujui tanpa penundaan terletak pada akurasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) volume pekerjaan dan kelengkapan administrasi yang kredibel. Setiap angka dalam BAP harus merefleksikan volume pekerjaan aktual di lapangan, diverifikasi bersama tim pengawas (supervisi), dan sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak.

Untuk mencegah keterlambatan pembayaran yang umum terjadi, Anda dapat berfokus pada tiga langkah kunci berikut:

Verifikasi Volume Akurat: Jangan pernah mengajukan klaim volume yang belum sepenuhnya terselesaikan atau yang tidak didukung oleh data pengukuran lapangan yang solid.
Kelengkapan Administrasi: Gunakan checklist standar yang mencakup BAP, kuitansi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan bukti pajak. Pastikan semua dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Komunikasi Proaktif: Jaga komunikasi terbuka dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim keuangan untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum pengajuan tagihan.

Tingkatkan Kualitas Audit Kinerja Anda

Membangun reputasi sebagai penyedia yang memiliki otoritas dan reputasi tinggi dalam pengadaan, yang selalu tepat waktu dan akurat dalam klaim, akan sangat memperlancar proses pembayaran. Oleh karena itu, Anda harus selalu melakukan audit internal terhadap dokumen fisik sebelum pengajuan untuk meminimalisir penolakan. Audit ini melibatkan pemeriksaan silang antara volume pekerjaan yang diklaim dalam BAP dengan data pengukuran lapangan dan memastikan bahwa semua persyaratan kontrak telah dipenuhi. Proses internal yang ketat ini berfungsi sebagai pertahanan terakhir Anda terhadap kesalahan administratif yang dapat menunda pembayaran selama berminggu-minggu. Dengan mengadopsi standar kinerja dan administrasi yang tinggi, Anda memastikan bahwa mekanisme pembayaran kontrak harga satuan pengadaan barang dan jasa bekerja efisien, menguntungkan kedua belah pihak.