Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan: Panduan Komprehensif

Memahami Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) Secara Lengkap

Apa Itu Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan? (Definisi Cepat)

Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES), atau Payments for Environmental Services, adalah sebuah instrumen ekonomi yang dirancang untuk memberikan insentif finansial kepada individu, komunitas, atau pemilik/pengelola lahan. Insentif ini diberikan sebagai imbalan atas praktik pengelolaan lahan yang secara berkelanjutan menyediakan layanan ekosistem (jasa lingkungan) yang bermanfaat bagi pihak lain, yang dikenal sebagai ‘pembeli’ layanan tersebut. Intinya, PES mengubah konservasi dari biaya menjadi peluang pendapatan.

Mengapa Implementasi PES Penting untuk Ekosistem Kita?

Penerapan PES sangatlah penting karena menawarkan solusi pasar terhadap kegagalan pasar tradisional yang cenderung mengabaikan nilai non-pasar dari alam, seperti udara bersih atau penyerapan karbon. Pendekatan ini memfokuskan pada kerangka kerja lengkap dan teruji, mulai dari identifikasi berbagai jenis skema hingga langkah-langkah implementasi yang terperinci. Dengan adanya mekanisme ini, kita dapat memastikan bahwa nilai riil jasa lingkungan, seperti ketersediaan air bersih atau pengendalian banjir, terkapitalisasi dan terinternalisasi ke dalam keputusan ekonomi, yang pada akhirnya mendorong keberlanjutan ekosistem secara jangka panjang.

Pilar Utama: Jenis-Jenis Jasa Lingkungan dan Manfaatnya

Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) dirancang untuk memberi nilai ekonomi pada manfaat alami yang sering dianggap remeh. Secara fundamental, empat kategori utama Jasa Lingkungan (Ecosystem Services) meliputi Jasa Penyediaan, Pengaturan, Dukungan, dan Budaya, yang semuanya dapat dikapitalisasi—atau diberi insentif finansial—melalui skema PES yang terstruktur. Pembagian ini penting karena memungkinkan skema PES untuk secara jelas mengidentifikasi apa yang sedang dijual, kepada siapa, dan bagaimana cara mengukurnya. Kejelasan ini adalah kunci untuk menciptakan program yang berwibawa dan transparan. Skema PES yang sukses harus secara presisi mendefinisikan dan mengukur kualitas dan kuantitas layanan ekosistem yang disediakan sebelum kontrak disepakati, memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai barang yang diperdagangkan.

Jasa Penyediaan (Provisioning Services): Air dan Sumber Daya Alam

Jasa Penyediaan mencakup produk material yang diperoleh manusia dari ekosistem, seperti air bersih, makanan, kayu, dan sumber daya genetik. Dalam konteks PES, air bersih adalah komoditas yang paling umum diperdagangkan. Hutan yang dikelola dengan baik bertindak sebagai spons alami, menyaring polutan dan mengatur aliran air ke hilir.

Untuk memahami potensi ekonomi dari jasa ini, mari kita fokus pada Jasa Air di Indonesia. Berdasarkan penelitian dan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), nilai ekonomi rata-rata Jasa Air yang berasal dari satu hektar kawasan konservasi di beberapa lokasi utama di Indonesia dapat mencapai hingga Rp 5.000.000 per tahun. Angka ini memberikan otoritas yang kuat untuk memulai negosiasi PES, menunjukkan kepada pihak hilir (seperti Perusahaan Air Minum atau irigasi pertanian) bahwa ada nilai finansial yang jelas dalam menjaga integritas ekosistem hulu.

Jasa Pengaturan (Regulating Services): Mitigasi Iklim dan Pengendalian Banjir

Jasa Pengaturan adalah manfaat yang didapatkan dari proses ekosistem yang mengatur kondisi lingkungan. Ini mencakup penyerapan karbon, pengendalian banjir, penyerbukan, dan pemurnian udara. Dua manfaat paling signifikan yang dapat dikapitalisasi melalui PES adalah mitigasi iklim (melalui penyerapan karbon) dan pengendalian bencana alam.

Sebagai contoh, hutan primer dan gambut memiliki keahlian untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Skema seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) adalah salah satu bentuk PES terbesar secara global yang berfokus pada jasa pengaturan ini, memberikan insentif kepada negara berkembang untuk mempertahankan tutupan hutannya. Selain itu, kawasan mangrove atau hutan di daerah aliran sungai berperan sebagai penyangga alami yang mengurangi kecepatan dan dampak banjir. Dalam skema PES, masyarakat hulu dapat dibayar untuk mempertahankan hutan riparian (tepi sungai), yang secara langsung mengurangi risiko dan biaya kerugian akibat banjir di wilayah hilir. Mengukur layanan ini memerlukan akurasi dan metodologi ilmiah yang ketat, memastikan bahwa pembayaran benar-benar berkorelasi dengan kinerja perlindungan lingkungan yang terverifikasi.

Model dan Struktur Implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan (PES)

Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) bukanlah solusi yang satu-untuk-semua. Strukturnya harus disesuaikan dengan konteks ekologis, sosial, dan ekonomi lokal. Untuk mencapai keberhasilan, pemahaman mendalam tentang model pendanaan dan kerangka transaksional menjadi sangat penting.

PES Swasta vs. Publik: Perbedaan Sumber Pendanaan dan Tata Kelola

Model PES dapat dikategorikan secara luas berdasarkan siapa yang bertindak sebagai ‘pembeli’ atau sumber pendanaan utama, yang secara fundamental menentukan tata kelola dan keberlanjutan skema.

Skema PES Publik: Pendanaan bersumber dari dana pemerintah (APBN/APBD) atau entitas publik seperti perusahaan air minum milik negara. Tujuannya seringkali adalah menyediakan barang publik (seperti air bersih atau mitigasi bencana) dan memiliki otoritas regulasi yang kuat untuk memastikan kepatuhan. Tantangan utamanya adalah keberlanjutan pendanaan di tengah fluktuasi anggaran politik.
Skema PES Swasta: Pendanaan berasal dari sektor swasta (perusahaan, industri, individu). Contoh umum termasuk program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang bergantung pada air atau skema ekowisata di mana turis membayar biaya konservasi. Skema ini cenderung lebih responsif terhadap permintaan pasar, tetapi keahlian negosiasi dan pembangunan kontrak yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan penyedia layanan lingkungan (komunitas lokal).

Desain Transaksi: Syarat ‘Conditionally’ dan ‘Voluntary’ dalam Kontrak PES

Fondasi dari setiap skema PES yang sukses adalah desain transaksinya. Dua kriteria kunci yang membedakan PES dari donasi atau hibah adalah sifat ‘Conditionally’ (bersyarat) dan ‘Voluntary’ (sukarela).

Kriteria ‘Conditionally’ memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan setelah penyedia jasa lingkungan benar-benar melakukan praktik konservasi yang disepakati, seperti menanam pohon atau menjaga tegakan hutan. Ini adalah elemen yang membangun keterpercayaan dan akuntabilitas. Tanpa kriteria ini, skema akan rentan terhadap moral hazard (risiko bahwa penyedia tidak akan melakukan upaya konservasi setelah menerima pembayaran awal).

Di sisi lain, ‘Voluntary’ mengacu pada keikutsertaan penyedia (pemilik lahan) dan pembeli yang dilakukan atas dasar kesukarelaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa konteks (terutama skema publik), persyaratan regulasi dapat membuat partisipasi bersifat semi-sukarela bagi pengguna jasa.

Sebagai perbandingan, Model PES Global seperti REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) secara khusus berfokus pada jasa lingkungan berbasis karbon dan seringkali melibatkan pendanaan internasional yang besar, yang memerlukan verifikasi emisi yang sangat ketat. Di Indonesia, kita melihat skema lokal berbasis Ekowisata yang berfokus pada jasa budaya dan keanekaragaman hayati.

Keberhasilan skema, baik global maupun lokal, terletak pada identifikasi yang jelas terhadap ‘pembeli’ dan ‘penjual’ layanan, serta alokasi risiko yang adil. Analisis yang detail mengenai siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang menanggung biaya konservasi harus dilakukan di awal untuk menetapkan harga dan kontrak yang dapat diterima dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Langkah-Langkah Praktis Menyusun Skema Pembayaran Jasa Lingkungan yang Efektif

Langkah 1: Identifikasi dan Valuasi Jasa Lingkungan (Mengukur Nilai Ekonomi)

Langkah awal yang krusial dalam merancang skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) adalah secara tepat mengidentifikasi layanan ekosistem mana yang akan dibayar (misalnya, penyediaan air bersih, penyerapan karbon, atau keindahan lanskap). Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai moneter atau valuasi ekonomi dari jasa lingkungan tersebut. Penentuan harga dasar yang adil dan menarik bagi penyedia layanan—serta dapat diterima oleh pembeli—seringkali menggunakan pendekatan ilmiah.

Dua metode yang umum digunakan dalam valuasi ini adalah Metode Pilihan Kontingen (Contingent Valuation Method), yang mengukur kemauan masyarakat untuk membayar (WTP) untuk suatu layanan, atau Metode Biaya Penggantian (Replacement Cost Method), yang memperkirakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengganti jasa alami dengan teknologi buatan. Sebagai contoh, valuasi jasa air tidak sekadar menghitung volume air, tetapi juga mempertimbangkan biaya yang dihindari (seperti biaya pengolahan air yang lebih rendah) berkat praktik konservasi hulu. Akurasi dalam valuasi ini menunjukkan keahlian yang mendalam, memberikan dasar yang kuat untuk negosiasi kontrak PES.

Langkah 2: Pengembangan Kerangka Hukum dan Kelembagaan yang Kuat

Setelah nilai ekonomi ditetapkan, skema PES memerlukan landasan yang kuat. Ini mencakup pengembangan kerangka hukum yang jelas, yang mendefinisikan hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya, serta menetapkan mekanisme kontrak yang mengikat secara hukum. Kelembagaan yang kuat, yang seringkali melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, lembaga konservasi, dan perwakilan masyarakat, harus dibentuk untuk mengelola dana, memantau kinerja, dan menengahi perselisihan.

Keterlibatan masyarakat lokal adalah elemen kunci yang tak terpisahkan dari keberhasilan langkah ini. Dengan pengalaman mereka selama bertahun-tahun dalam pengelolaan lahan, masyarakat lokal harus diubah dari sekadar objek program menjadi subjek atau mitra utama dalam konservasi. Kerangka kelembagaan yang mengakui peran dan pengetahuan tradisional mereka cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Langkah 3: Monitoring, Verifikasi, dan Penegakan Kontrak (Menciptakan Kredibilitas)

Kredibilitas adalah mata uang utama dalam skema PES. Pembayaran dalam PES bersifat conditionally (bersyarat), yang berarti pembayaran hanya akan dilakukan jika penyedia layanan telah memenuhi standar kinerja konservasi yang disepakati. Proses monitoring dan verifikasi yang terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting untuk menjamin kondisi ini.

Untuk meningkatkan keterpercayaan program di mata pembeli (investor, pemerintah, atau perusahaan), proses verifikasi seringkali melibatkan pihak ketiga, seperti auditor independen atau organisasi non-pemerintah yang memiliki reputasi dan otoritas di bidang konservasi. Auditor independen ini memastikan bahwa data kinerja (misalnya, jumlah pohon yang ditanam, atau pengurangan sedimentasi) diverifikasi secara objektif dan akurat. Tingkat transparansi yang tinggi dalam seluruh proses ini, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan hasil, membangun kepercayaan antara penyedia, pembeli, dan pemangku kepentingan lainnya, yang merupakan fondasi penting bagi keterpercayaan program jangka panjang. Terakhir, mekanisme penegakan kontrak harus tersedia untuk memastikan sanksi yang adil diterapkan jika terjadi pelanggaran kesepakatan konservasi.

Studi Kasus Sukses Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia

Untuk memahami potensi penuh Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES), penting untuk melihat contoh-contoh nyata di mana skema ini telah berhasil diterapkan di Indonesia. Studi kasus berikut menggarisbawahi bagaimana PES dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan ekologi dan sosial-budaya setempat, sekaligus menciptakan sistem insentif yang kokoh.

PES Air: Kasus Subak di Bali dan Konservasi Sumber Mata Air di Jawa Barat

Kasus Subak di Bali adalah salah satu contoh paling ikonik dari sistem pengelolaan sumber daya air tradisional yang memiliki kesamaan filosofis dengan PES. Meskipun Subak bukan skema PES murni yang didorong oleh pasar, sistem ini secara inheren menunjukkan bagaimana integrasi nilai budaya dan kearifan lokal dapat menciptakan sistem insentif yang berkelanjutan dan dihormati secara lokal.

Dalam Subak, air didistribusikan secara adil berdasarkan ritual dan musyawarah yang dipimpin oleh pekaseh. Mekanisme ini memastikan bahwa petani di hulu (penyedia jasa air bersih) dan di hilir (pengguna) terikat dalam sebuah kontrak sosial yang memelihara kawasan hutan dan sumber mata air. Keberlanjutan sistem ini—yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia—terletak pada pengalaman kolektif masyarakat dalam mengelola air selama ratusan tahun, membuktikan bahwa insentif non-finansial yang kuat (budaya, sosial) dapat berjalan seiring dengan insentif konservasi.

Di Jawa Barat, skema PES air yang lebih formal seringkali berfokus pada konservasi sumber mata air di daerah tangkapan air hulu. Pembeli jasa, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan bottled water, membayar komunitas di hulu untuk menjaga tutupan lahan melalui reboisasi dan praktik pertanian ramah lingkungan.

PES Keanekaragaman Hayati: Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional

Pembayaran Jasa Lingkungan juga efektif dalam mengkapitalisasi Jasa Budaya dan Jasa Dukungan, terutama melalui skema Ekowisata Berbasis Konservasi. Di banyak Taman Nasional di Indonesia, komunitas lokal yang tinggal di sekitar kawasan penyangga (buffer zone) mendapatkan insentif finansial dari aktivitas ekowisata, dengan syarat mereka berpartisipasi aktif dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Melalui skema ini, wisatawan (pembeli jasa budaya dan keindahan alam) membayar tarif konservasi yang dialokasikan kembali kepada masyarakat setempat untuk patroli anti-perburuan, pengelolaan sampah, dan pembangunan infrastruktur ekowisata ramah lingkungan. Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada keahlian negosiasi dan pembangunan kapasitas di tingkat komunitas. Masyarakat perlu dilatih tidak hanya sebagai pemandu wisata tetapi juga sebagai manajer keuangan dan konservator yang terampil.

Dampak Positif Skema PES

Mekanisme seperti ini telah menunjukkan dampak yang transformatif. Misalnya, Dr. Nurul Hidayati, seorang ahli konservasi dari Yayasan KEHATI, pernah menyoroti:

“Skema PES, ketika dirancang dengan melibatkan kearifan lokal dan data ilmiah, mampu menggeser paradigma. Masyarakat tidak lagi melihat hutan sebagai sumber kayu semata, tetapi sebagai pabrik air dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi. Ini adalah kunci untuk keterpercayaan dan keberlanjutan konservasi jangka panjang di Indonesia.”

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa keahlian dalam desain kontrak dan transparansi dalam alokasi dana adalah fondasi untuk membangun program PES yang diterima dan dijalankan secara efektif oleh komunitas lokal.

Tantangan dan Solusi Inovatif dalam Mengelola Skema PES Jangka Panjang

Mengelola Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) agar tetap efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang adalah inti dari konservasi berbasis pasar. Meskipun memberikan insentif finansial yang kuat, skema ini tidak luput dari tantangan, terutama terkait pemerataan dan sumber pendanaan. Mengatasi hambatan ini memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan inovasi keuangan yang adaptif.

Isu Pemerataan dan ‘Free-Riding’: Memastikan Distribusi Manfaat yang Adil

Salah satu kendala terbesar dalam implementasi PES adalah fenomena ‘Free-Riding’. Ini terjadi ketika individu atau perusahaan yang secara jelas mendapatkan keuntungan dari jasa lingkungan—seperti kualitas air yang lebih baik atau mitigasi banjir—menolak untuk berkontribusi secara finansial pada skema pembayaran. Mereka mendapatkan manfaat tanpa menanggung biaya, yang pada akhirnya dapat merusak integritas dan keberlanjutan program secara keseluruhan.

Untuk mengatasi ‘Free-Riding’, solusi yang paling efektif adalah melalui kebijakan publik yang mewajibkan iuran atau kontribusi. Di sinilah otoritas dan peran Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat krusial. Pemda memiliki kapasitas hukum untuk menetapkan regulasi di tingkat tapak, misalnya, dengan mengintegrasikan biaya konservasi ke dalam tarif layanan publik (seperti air bersih atau izin pembangunan yang berdampak pada ekosistem). Kredibilitas Pemda dalam menegakkan peraturan dan memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada penyedia jasa lingkungan adalah kunci untuk mengatasi tantangan regulasi dan birokrasi yang kerap muncul. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika Pemda bertindak sebagai pihak yang mengikat secara hukum, transparansi dan kepatuhan dalam pembayaran skema PES meningkat secara signifikan.

Inovasi Keuangan: Menggunakan Blockchain dan Dana Abadi untuk Pendanaan PES

Keberlanjutan finansial adalah pilar lain dari skema PES jangka panjang. Mengandalkan satu sumber pendanaan seringkali berisiko. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendanaan adalah strategi mutlak yang harus diterapkan. Sumber-sumber ini mencakup mekanisme hibah internasional, program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berfokus pada lingkungan, dan, yang paling inovatif, pembentukan dana abadi (endowment fund).

Dana abadi adalah modal pokok yang diinvestasikan, di mana hanya hasil dari investasi tersebut (bunga atau dividen) yang digunakan untuk mendanai operasional skema PES. Metode ini menjamin pendanaan yang stabil dan berkelanjutan tanpa harus terus mencari donasi baru setiap tahunnya. Selain itu, teknologi keuangan modern juga menawarkan peluang baru. Penggunaan Blockchain dalam sistem pembayaran jasa lingkungan, misalnya, dapat secara dramatis meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan Blockchain, setiap transaksi pembayaran dari ‘pembeli’ ke ‘penjual’ (komunitas konservasi) dapat dicatat secara permanen dan diverifikasi secara publik, memotong rantai birokrasi dan meningkatkan keterpercayaan semua pihak terhadap integritas keuangan skema tersebut.

Your Top Questions About Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Answered

Q1. Siapa yang bertanggung jawab membayar dalam skema PES?

Secara sederhana, pihak yang bertanggung jawab membayar, atau yang disebut ‘Pembeli’ dalam skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PES), adalah entitas atau individu yang menerima manfaat langsung dari jasa ekosistem yang dilestarikan. Pembeli ini dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis jasa yang diberikan.

Sebagai contoh, jika skema PES berfokus pada konservasi sumber air, Pembelinya kemungkinan besar adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan operator air minum, atau bahkan operator pariwisata yang sangat bergantung pada kualitas air bersih. Untuk jasa mitigasi karbon, Pembelinya mungkin adalah perusahaan besar yang ingin mengimbangi jejak karbon mereka (melalui pasar karbon sukarela) atau lembaga internasional. Kunci untuk menentukan Pembeli adalah mengidentifikasi siapa yang paling diuntungkan secara ekonomi dan ekologis dari praktik konservasi penyedia jasa lingkungan.

Q2. Apa perbedaan utama antara PES dan Donasi Lingkungan?

Perbedaan fundamental antara PES dan Donasi Lingkungan terletak pada sifat transaksinya, khususnya pada kriteria ‘bersyarat’ (conditionally) dan ‘sukarela’ (voluntarily).

Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) bersifat bersyarat. Ini berarti pembayaran dari Pembeli kepada Penyedia Jasa Lingkungan (pemilik atau pengelola lahan) terikat langsung pada kinerja konservasi yang telah disepakati dalam kontrak. Pembayaran hanya akan dilakukan setelah praktik pengelolaan lahan tertentu (misalnya, penanaman pohon, penghentian perburuan liar, atau praktik pertanian berkelanjutan) telah dilakukan dan diverifikasi. Sifat bersyarat ini menciptakan hubungan akuntabilitas yang tinggi dan merupakan komponen penting dalam membangun keterpercayaan program.

Sebaliknya, Donasi Lingkungan bersifat sukarela dan tanpa syarat. Donasi biasanya diberikan sebagai hibah atau sumbangan tanpa persyaratan kinerja spesifik yang harus dipenuhi oleh penerima. Meskipun sama-sama mendukung konservasi, donasi tidak memiliki mekanisme feed-back dan pengukuran hasil yang ketat seperti yang disyaratkan oleh skema PES. Dengan kata lain, PES adalah transaksi berbasis hasil, sedangkan donasi adalah sumbangan berbasis niat baik.

Final Takeaways: Mastering Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan in 2026

Tiga Langkah Kunci untuk Menjamin Keberhasilan PES

Mengimplementasikan Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) yang kokoh membutuhkan lebih dari sekadar alokasi dana; ia memerlukan fondasi yang kuat yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada hasil. Kunci keberhasilan PES terletak pada transparansi harga, keahlian dalam desain kontrak, dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.

Transparansi Harga: Harga yang ditetapkan untuk jasa lingkungan haruslah transparan, mencerminkan nilai valuasi ekonomi yang kredibel dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini meningkatkan keterpercayaan dan meminimalkan konflik.
Keahlian Desain Kontrak: Keberlanjutan skema sangat bergantung pada keahlian dalam merancang kontrak yang jelas, bersyarat, dan mencakup prosedur monitoring serta verifikasi yang tegas.
Keterlibatan Aktif: Pengalaman menunjukkan bahwa program yang paling berhasil adalah yang melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek konservasi, memastikan alokasi manfaat yang adil.

Tindak Lanjut Anda dalam Konservasi Berbasis Pasar

Untuk individu atau institusi yang siap melangkah dari teori ke praktik, tindakan pertama adalah yang paling fundamental: Memetakan Sumber Daya Anda. Mulailah dengan memetakan jasa lingkungan di wilayah Anda dan mengidentifikasi potensi ‘pembeli’ layanan tersebut. Tentukan secara spesifik jasa apa yang paling berisiko atau paling bernilai (misalnya, penyediaan air bersih, penyerapan karbon) dan siapa saja yang paling diuntungkan dari jasa tersebut (misalnya, perusahaan air minum, operator pariwisata, atau industri hilir). Langkah praktis ini mengubah potensi konservasi menjadi aset ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan.