Kode Bayar PPh 23 Jasa Event Organizer: Panduan Lengkap

Panduan Cepat Kode Bayar PPh 23 Jasa Event Organizer

Definisi dan Kode Jenis Setoran (KJS) PPh 23 Jasa EO

Memahami kode setoran yang tepat adalah fondasi kepatuhan pajak yang akurat. Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong atas jasa yang diberikan oleh event organizer (EO), Wajib Pajak Pemotong harus menggunakan kombinasi Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang spesifik. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) terkait, kode yang relevan untuk jasa manajemen/organisasi penyelenggaraan kegiatan (event organizer) adalah 411124 - 104. Angka ini merupakan kunci validasi saat Anda menyetor dan melaporkan pajak tersebut, memastikan dana yang dibayarkan dialokasikan dengan benar oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Membangun Kepercayaan Pajak: Mengapa Kode Setoran Penting?

Penggunaan kode setoran yang benar bukan sekadar formalitas; ini adalah elemen penting dalam integritas dan ketelitian pelaporan (sebuah aspek fundamental dari keandalan Wajib Pajak). Jika kode setoran salah, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Anda akan ditolak, yang berarti setoran pajak Anda dianggap belum sah meskipun uang telah ditransfer. Panduan ini dirancang untuk memberikan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur—mulai dari perhitungan, pemotongan, hingga penyetoran PPh 23—sehingga Anda dapat menjalankan kewajiban pajak Anda secara tepat waktu dan akurat, sekaligus menghindari denda dan sanksi administrasi yang tidak perlu.

Memahami PPh Pasal 23: Tarif dan Objek Pemotongan Jasa EO

Pemahaman mendalam mengenai tarif dan objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah fondasi kepatuhan pajak bagi pihak pemotong dan Event Organizer (EO). Kesalahan dalam menentukan dasar pengenaan pajak (DPP) atau tarif dapat berakibat pada koreksi fiskal dan sanksi administrasi di kemudian hari.

Berapa Tarif PPh 23 untuk Jasa Event Organizer?

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang berlaku untuk imbalan jasa Event Organizer (EO) ditetapkan sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto (Dasar Pengenaan Pajak/DPP), dengan syarat penerima penghasilan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, penting untuk dicatat bahwa jika Event Organizer tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan akan naik menjadi dua kali lipat, yakni 4% dari jumlah bruto. Konsistensi dalam pengecekan status NPWP sangat krusial untuk menentukan besaran pajak yang harus dipotong.

Berdasarkan regulasi pajak terbaru, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, Jasa Event Organizer secara eksplisit dimasukkan dalam kategori ‘Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer’. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan membuktikan bahwa kami merujuk pada dasar hukum yang paling mutakhir. Penegasan ini memastikan bahwa kode bayar dan tarif yang digunakan adalah tepat, khususnya saat pihak pemotong mencantumkan jenis jasa dalam bukti potong e-Bupot. Keahlian kami terletak pada kemampuan mengidentifikasi dan menerapkan aturan ini secara presisi pada transaksi jasa EO.

Saat Terutang dan Batasan Pemotongan PPh 23

Penentuan kapan PPh Pasal 23 terutang menjadi faktor penting yang sering menimbulkan kebingungan. Berdasarkan prinsip akrual dalam peraturan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 23 harus dilakukan pada saat terjadinya salah satu dari tiga kejadian, yaitu: saat pembayaran, saat terutang, atau saat penyediaan dana kepada pihak Event Organizer. Kejadian mana pun yang terjadi paling dahulu akan menjadi patokan waktu pemotongan pajak.

Sebagai contoh, jika perusahaan menerima tagihan jasa EO pada bulan Oktober (terutang) namun baru membayarnya di bulan November, maka PPh 23 sudah harus dipotong dan disetorkan untuk Masa Pajak Oktober. Prinsip ini wajib dipatuhi untuk menghindari denda keterlambatan penyetoran. Selain itu, perlu dipahami bahwa PPh Pasal 23 hanya dikenakan atas penghasilan bruto yang berasal dari jasa Event Organizer. Ini berarti jika dalam tagihan terdapat penggantian biaya (reimbursement) atas nama pihak ketiga (misalnya biaya sewa lokasi yang dibayarkan EO dan ditagihkan kembali tanpa markup), biaya tersebut seharusnya tidak termasuk dalam dasar pengenaan pajak (DPP) PPh 23, asalkan didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Kehati-hatian dalam memisahkan komponen penghasilan dan penggantian biaya sangat diperlukan.

Langkah-Langkah Menentukan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

Menentukan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) adalah tahapan paling kritis dalam proses administrasi PPh Pasal 23. Kesalahan satu digit saja dapat mengakibatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ditolak (reject) saat pelaporan atau menyebabkan setoran tidak teridentifikasi dengan benar, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi. Proses ini sangat vital untuk memastikan kepatuhan pajak.

Kode Akun Pajak (KAP) PPh 23: Identitas Utama

Kode Akun Pajak (KAP) berfungsi sebagai identitas utama yang merangkum semua jenis setoran dalam satu kategori PPh. Untuk PPh Pasal 23, KAP yang berlaku dan harus digunakan adalah 411124.

Kode 411124 ini secara khusus diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi seluruh transaksi pemotongan PPh atas penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Dengan menggunakan KAP yang benar, sistem perpajakan dapat secara otomatis menggolongkan setoran Anda ke dalam pos PPh Pasal 23, terlepas dari jenis jasa spesifiknya.

Daftar Lengkap Kode Jenis Setoran (KJS) untuk Jasa Kena Pajak

Setelah mengidentifikasi KAP, Anda harus memilih Kode Jenis Setoran (KJS) yang merupakan kode spesifik yang mengidentifikasi objek pemotongan. KJS inilah yang membedakan jasa Event Organizer (EO) dengan, misalnya, jasa konsultan atau jasa manajemen.

Bagi jasa event organizer (jasa manajemen/organisasi penyelenggaraan kegiatan), KJS yang harus digunakan adalah 104.

Kombinasi antara KAP dan KJS adalah kunci utama validitas setoran. Dalam konteks jasa event organizer, kombinasi kunci yang wajib Anda gunakan untuk menghindari penolakan NTPN dan memastikan pelaporan yang valid adalah:

KAP 411124 (PPh Pasal 23) dan KJS 104 (Jasa Penyelenggaraan Kegiatan/EO).

Untuk memberikan otoritas penuh pada pemahaman cakupan PPh Pasal 23, penting untuk mengetahui bahwa kode-kode ini bervariasi tergantung jenis jasa yang dipotong. Berikut adalah contoh kombinasi KAP 411124 dengan KJS untuk beberapa jasa umum lainnya yang sering ditemukan dalam transaksi bisnis:

KAP (Identitas PPh)	KJS (Jenis Setoran)	Uraian Jenis Setoran	Tarif PPh 23 (Non-NPWP)
411124	100	Jasa Konsultan, Teknik, Manajemen	4%
411124	102	Jasa Penilai (Appraisal)	4%
411124	104	Jasa Event Organizer (Penyelenggaraan Kegiatan)	4%
411124	109	Jasa Katering/Tata Boga	4%

Pemahaman yang detail terhadap tabel ini menunjukkan penguasaan menyeluruh atas administrasi PPh 23. Penggunaan KJS 104 secara eksklusif untuk jasa EO memastikan bahwa uang yang Anda setorkan dialokasikan dengan tepat sesuai dengan jenis penghasilan yang dipotong.

Prosedur Setor Pajak PPh 23 Jasa Event Organizer: Membuat ID Billing

Setelah Anda berhasil menentukan Kode Akun Pajak (KAP) 411124 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 104, langkah selanjutnya yang paling penting adalah membuat ID Billing. ID Billing (atau Surat Setoran Elektronik/SSE) adalah tiket Anda untuk melakukan pembayaran pajak yang valid. Kesalahan dalam pembuatan ID Billing akan menyebabkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Anda ditolak.

Panduan Praktis Membuat Kode ID Billing Melalui DJP Online

Proses pembuatan ID Billing untuk PPh Pasal 23 atas jasa EO harus dilakukan oleh Wajib Pajak Pemotong—yakni pihak yang membayarkan jasa kepada Event Organizer (EO). Ini adalah poin krusial: ID Billing dibuat atas nama Wajib Pajak Pemotong, bukan atas nama Wajib Pajak yang dipotong (EO). Hal ini karena kewajiban pemotongan dan penyetoran berada di tangan pihak pembayar jasa.

Secara praktis, proses pembuatan ID Billing melalui portal DJP Online dapat diringkas menjadi tiga langkah utama yang harus diikuti dengan cermat:

1. Pilih Jenis Pajak: Masukkan 411124 (PPh Pasal 23).
2. Pilih Jenis Setoran: Masukkan 104 (Jasa Manajemen/Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan/Event Organizer).
3. Masukkan Detail Pajak: Isi kolom “Masa Pajak” (bulan terjadinya transaksi), “Tahun Pajak,” dan “Jumlah Setor” (nilai PPh 23 yang telah dipotong).

Setelah semua data dimasukkan, sistem akan menampilkan data pemotong secara otomatis. Periksa ulang sebelum ID Billing di-generate dan dibayarkan.

Detail yang Perlu Diperhatikan dalam ID Billing (NPWP Pemotong vs. Dipotong)

Membuat ID Billing adalah pintu masuk ke sistem administrasi perpajakan yang akuntabel. Oleh karena itu, memastikan semua detail akurat adalah prioritas utama. Akurasi ini merupakan dasar untuk membangun kredibilitas dan keandalan (E-E-A-T) dalam kepatuhan pajak.

Penting untuk dicatat bahwa keakuratan administrasi pajak bergantung pada konsistensi data. Khusus untuk PPh 23 jasa EO, Anda harus memastikan bahwa Masa Pajak pada ID Billing harus cocok dengan tanggal transaksi (terutang) dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang Anda bayarkan. Jika transaksi terjadi di bulan November, Masa Pajak harus November, dan penyetoran dilakukan maksimal tanggal 10 Desember. Kegagalan mencocokkan periode ini dapat menyebabkan perbedaan data saat pelaporan, yang memicu surat teguran dari Kantor Pajak. Sebagai Wajib Pajak yang beroperasi dengan integritas, ketelitian pada masa pajak menunjukkan kepatuhan yang menyeluruh dan tepat waktu.

Terakhir, pastikan nama dan NPWP yang tertera di ID Billing adalah Wajib Pajak Pemotong, sedangkan NPWP Event Organizer (yang dipotong) akan dimasukkan saat Anda membuat dan melaporkan bukti potong (e-Bupot), bukan pada tahap pembuatan ID Billing.

Sertifikat Bukti Potong: Syarat Administratif Kepatuhan PPh 23

Sertifikat Bukti Potong PPh Pasal 23 adalah elemen kunci dalam kepatuhan pajak yang sering kali diabaikan, padahal dokumen ini berfungsi sebagai validasi legal atas pemotongan pajak yang telah dilakukan. Tanpa dokumen ini, baik pemotong maupun Event Organizer (EO) yang dipotong akan menghadapi kesulitan signifikan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kapan dan Bagaimana Bukti Potong Diberikan kepada Event Organizer?

Pembuat Bukti Potong PPh Pasal 23 adalah pihak pemotong (pihak yang membayar jasa EO), dan dokumen ini wajib dibuat menggunakan aplikasi elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu e-Bupot. Kewajiban penyerahan Bukti Potong kepada penerima penghasilan (Event Organizer) harus dipenuhi paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan.

Misalnya, jika pemotongan PPh 23 atas jasa Event Organizer dilakukan pada tanggal 15 Mei, maka Bukti Potong harus sudah diterbitkan dan diserahkan kepada EO paling lambat tanggal 30 Juni. Penyerahan dokumen ini kini umumnya dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Bupot itu sendiri atau dikirimkan salinannya kepada EO. Kepatuhan pada batas waktu ini adalah cerminan praktik perpajakan yang profesional.

Peran Bukti Potong dalam Pengurangan Kredit Pajak Tahunan

Bagi Event Organizer (sebagai Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha), Bukti Potong PPh Pasal 23 merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai kredit pajak. Kredit pajak ini memungkinkan EO untuk mengurangi total Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang harus dibayar dalam SPT Tahunan Badan atau Orang Pribadi.

Secara spesifik, Bukti Potong membuktikan bahwa sebagian dari penghasilan EO telah dipotong dan disetorkan pajaknya oleh pihak lain. Dengan mencantumkan nilai kredit pajak dari Bukti Potong ini, EO memastikan bahwa mereka tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Keabsahan dan ketersediaan Bukti Potong yang lengkap dan valid adalah syarat mutlak agar kredit pajak dapat diakui oleh DJP. Oleh karena itu, EO harus secara aktif menindaklanjuti dan memastikan pemotong menyerahkan dokumen ini tepat waktu.

Penting untuk dipahami bahwa kelalaian atau keterlambatan pemotong dalam menerbitkan dan menyampaikan Bukti Potong dapat menimbulkan konsekuensi serius. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (seperti diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU KUP), Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dapat dikenai sanksi. Walaupun sanksi denda dan bunga secara langsung dikenakan pada pemotong karena keterlambatan setoran atau pelaporan, keterlambatan penerbitan Bukti Potong sendiri dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif. Kelalaian ini dapat mengakibatkan pemotong dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda, tergantung pada peraturan terbaru yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kewajiban penerbitan ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan dan reputasi fiskal yang baik.

Dampak Kegagalan Pajak: Sanksi Administratif dan Risiko Fiskal

Kegagalan untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 tepat waktu, meskipun terlihat sepele, dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan administratif yang signifikan bagi Wajib Pajak Pemotong. Kepatuhan pajak adalah fondasi penting dalam membangun kredibilitas dan keandalan perusahaan di mata otoritas fiskal dan mitra bisnis. Mengabaikan prosedur ini berarti secara langsung mengundang sanksi dan kerugian yang tidak perlu.

Denda dan Bunga Akibat Keterlambatan Pembayaran PPh 23

Keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotong dari pihak Event Organizer (EO) adalah pelanggaran yang memiliki sanksi jelas. Wajib Pajak yang terlambat menyetorkan PPh 23 akan dikenakan sanksi berupa bunga berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bunga ini dihitung dari tanggal jatuh tempo penyetoran (tanggal 10 bulan berikutnya) sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 9 Ayat (2a), sanksi bunga ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan disiplin pembayaran. Misalnya, jika Anda baru menyetor pada tanggal 15 bulan, padahal jatuh temponya tanggal 10, Anda sudah menanggung sanksi bunga untuk satu bulan penuh. Ketaatan terhadap jadwal setoran (menggunakan KAP 411124 dan KJS 104) adalah kunci utama untuk menghindari biaya bunga tambahan ini.

Risiko Pengurangan Biaya (Non-Deductible Expense) jika Tidak Dipotong

Selain sanksi denda dan bunga, risiko yang jauh lebih besar dan sering terabaikan oleh Wajib Pajak adalah dampak pada PPh Badan. Kepatuhan dalam memotong PPh 23 memastikan bahwa biaya jasa event organizer tersebut dapat diakui penuh sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dalam perhitungan laba fiskal Wajib Pajak Pemotong.

Dalam praktiknya, Pasal 9 Ayat (1) huruf e UU PPh secara eksplisit menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat dibebankan jika PPh yang terutang atas penghasilan tersebut tidak dipotong atau tidak disetor. Ini adalah pemikiran orisinal dalam kepatuhan pajak: jika Anda lalai memotong PPh 23 dari pembayaran jasa EO, maka biaya jasa EO tersebut terancam tidak dapat dibebankan dalam perhitungan PPh Badan Anda. Akibatnya, laba fiskal Anda akan lebih tinggi, dan PPh Badan yang harus dibayar pun ikut meningkat. Dengan kata lain, penghematan yang ingin dicapai dengan tidak memotong PPh 23 justru berujung pada pajak PPh Badan yang lebih tinggi, membuktikan pentingnya mengikuti aturan pemotongan yang benar.

Your Top Questions About PPh 23 Jasa EO Answered

Q1. Apakah kode bayar PPh 23 jasa EO sama dengan KJS jasa konsultasi?

Tidak, Kode Jenis Setoran (KJS) untuk PPh Pasal 23 atas jasa Event Organizer (EO) tidak sama dengan KJS jasa konsultasi. Perbedaan ini merupakan cerminan dari klasifikasi spesifik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengidentifikasi objek pajak secara akurat. Untuk jasa manajemen/organisasi penyelenggaraan kegiatan (Event Organizer), KJS yang benar adalah 104. Sementara itu, untuk jasa konsultasi (selain jasa konsultan konstruksi dan actuaria), KJS yang digunakan adalah 100.

Menggunakan KJS yang salah akan menyebabkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Anda ditolak oleh sistem atau, meskipun diterima, akan menimbulkan ketidaksesuaian saat pelaporan e-Bupot. Sebagai bentuk kehati-hatian profesional dalam kepatuhan pajak, wajib pajak harus selalu mengacu pada Peraturan DJP terkini yang menguraikan daftar jasa yang dikenakan PPh 23 serta kode setoran yang sesuai. Pemisahan kode ini memastikan bahwa setoran pajak Anda tercatat tepat di bawah kategori yang diatur undang-undang.

Q2. Bagaimana cara menghitung PPh 23 jika jasa EO juga menyediakan sewa tempat?

Ketika kontrak antara pemotong pajak dan Event Organizer (EO) bersifat gabungan (lump sum)—yaitu mencakup jasa EO (yang dikenakan PPh 23) dan penyediaan sewa tempat/gedung (yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2)), pemotong wajib melakukan pemisahan nilai dasar pengenaan pajak (breakdown).

Ini adalah prinsip fundamental dalam perpajakan: tarif yang berbeda harus diterapkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berbeda.

• Jasa EO: Dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (jika ber-NPWP) dari nilai imbalan jasa EO itu sendiri. Kode bayarnya adalah 411124 - 104.
• Sewa Tempat/Gedung: Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dari nilai sewa. Kode bayarnya akan berbeda, yaitu 411128 - 423.

Jika nilai sewa tidak dapat dipisahkan secara jelas (tidak ada perincian dalam kontrak), maka DJP umumnya akan mengenakan PPh 23 pada total nilai bruto lump sum. Namun, untuk memastikan kepatuhan optimal dan menghindari sanksi, wajib pajak disarankan untuk selalu meminta perincian harga yang memisahkan komponen jasa EO, sewa, dan komponen lainnya, sehingga penerapan tarif dan kode bayar menjadi benar sesuai ketentuan. Kehati-hatian ini mencerminkan kompetensi yang tinggi dalam mematuhi regulasi pajak yang kompleks.

Final Takeaways: Mastering Kepastian Kode Bayar PPh 23 Jasa EO

Setelah menelusuri seluk-beluk identifikasi, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Event Organizer (EO), kini saatnya merangkum langkah-langkah penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang sempurna. Menguasai detail kecil ini menunjukkan keahlian dan ketepatan Anda dalam menjalankan administrasi pajak perusahaan.

Ringkasan 3 Langkah Kepatuhan PPh 23 Event Organizer

Kunci utama untuk menghindari sanksi dan memastikan setoran PPh 23 jasa EO Anda tercatat valid dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terletak pada kombinasi kode yang tepat. Penggunaan Kode Akun Pajak (KAP) 411124 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 104 adalah langkah krusial yang tidak dapat ditawar. Kombinasi ini secara spesifik mengidentifikasi setoran sebagai PPh Pasal 23 atas Jasa Penyelenggaraan Kegiatan/Event Organizer, yang merupakan fondasi untuk pelaporan yang sah. Kesalahan pada kode ini dapat menyebabkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ditolak atau setoran terlewatkan.

Apa yang Harus Anda Lakukan Selanjutnya (Penyetoran dan Pelaporan)

Langkah akhir setelah pemotongan dan penentuan kode adalah menyetorkan dan melaporkan PPh 23 tersebut. Anda wajib segera membuat ID Billing menggunakan kombinasi KAP 411124 dan KJS 104, dan menyetorkannya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang (transaksi). Setelah penyetoran, langkah terakhir yang membuktikan kepercayaan pajak adalah pelaporan. Pemotong wajib melaporkan PPh 23 yang telah disetorkan melalui aplikasi e-Bupot dan memberikan bukti potong kepada pihak Event Organizer. Kelalaian dalam proses pelaporan ini dapat memicu sanksi administrasi berupa denda, yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas setiap tahapan.