Kode Bayar PPh Pasal 23 Atas Jasa: Panduan Lengkap & SSP

Memahami Kode Bayar PPh Pasal 23 Atas Jasa dan Kewajiban Pajak Anda

Apa itu PPh Pasal 23 Jasa dan Kode Akun Pajak (KAP) yang Tepat?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT), termasuk pembayaran atas berbagai jenis jasa. Sebagai pihak pemotong, Anda bertanggung jawab untuk menyetor pajak ini ke kas negara. Untuk memastikan setoran pajak tercatat dengan benar, diperlukan identifikasi yang tepat melalui Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Secara umum, Kode Akun Pajak (KAP) yang digunakan untuk penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa adalah 411124. Penggunaan KAP ini menandakan setoran tersebut adalah PPh Pasal 23 yang dipotong dari Wajib Pajak.

Mengapa Penggunaan Kode Setoran Pajak yang Benar Sangat Penting?

Akurasi dalam penggunaan kode setoran (KAP dan KJS) adalah fondasi dari kepatuhan pajak yang baik. Kami sebagai konsultan pajak dengan pengalaman luas sering menyaksikan bahwa kesalahan pada kode ini dapat membatalkan validitas pembayaran pajak Anda, meskipun uang telah masuk ke rekening negara. Artikel ini disusun untuk memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas mengenai cara menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 jasa dengan benar. Dengan mengikuti panduan ini secara cermat, Anda dapat memastikan bahwa kewajiban pajak Anda terpenuhi sepenuhnya, sehingga secara efektif dapat menghindari sanksi administrasi seperti denda atau potensi pemeriksaan dari otoritas pajak.

Kode Akun Pajak (KAP) dan Jenis Setoran (KJS) untuk PPh Pasal 23 Jasa

Untuk memastikan kewajiban perpajakan Anda diproses dengan benar, memahami kombinasi Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) adalah langkah yang sangat fundamental. KAP mengidentifikasi jenis pajak, sementara KJS merinci jenis pembayaran yang dilakukan. Dalam konteks pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa, KAP yang harus digunakan adalah 411124 (untuk PPh Pasal 23). Pemilihan kode yang tepat menjamin bahwa setoran Anda teradministrasi sesuai dengan jenis kewajiban pajak yang berlaku.

Daftar Lengkap Kode Jenis Setoran (KJS) PPh 23 untuk Berbagai Jenis Jasa

Meskipun PPh Pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan (sewa, dividen, bunga, royalti, dan jasa), mayoritas Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh 23 atas pembayaran jasa akan menggunakan KJS yang sama. Kode Jenis Setoran yang paling umum dan standar digunakan untuk penyetoran PPh 23 Masa atas jasa yang dipotong pada periode berjalan adalah 100 (Masa PPh Pasal 23).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, kombinasi KAP 411124 dan KJS 100 digunakan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang telah dipotong selama masa pajak tertentu. Ini berarti, baik Anda membayar jasa konsultan, jasa manajemen, atau jasa lainnya yang dikenakan PPh 23, KJS yang Anda gunakan dalam proses e-Billing adalah 100. Kepatuhan pada kode ini sangat penting karena memengaruhi validitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Anda di kemudian hari.

Penyetoran PPh 23 atas jasa ini memiliki batas waktu yang ketat. Wajib Pajak pemotong harus menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, PPh Pasal 23 yang dipotong pada bulan Oktober harus disetor paling lambat tanggal 10 November. Keterlambatan dapat memicu sanksi administratif, yang menegaskan urgensi ketepatan waktu dan kode setoran.

Perbedaan KJS Pembayaran Masa dan Pembayaran Sanksi Administratif

Meskipun KJS 100 digunakan untuk pembayaran pajak yang dipotong pada masa berjalan (Pajak Masa), ada KJS lain yang digunakan untuk tujuan berbeda di bawah KAP 411124:

KJS	Deskripsi	Tujuan Penggunaan
100	PPh Pasal 23 Masa	Pembayaran PPh 23 yang dipotong selama bulan berjalan (Standar untuk Jasa)
300	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23	Pembayaran pajak akibat SKPKB yang diterbitkan oleh DJP
310	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh Pasal 23	Pembayaran pajak akibat SKPKBT
500	Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atau Kenaikan	Pembayaran denda/sanksi yang muncul akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan/pembayaran

Perbedaan ini krusial. Jika Wajib Pajak terlambat menyetor PPh 23 dan dikenakan denda, pembayaran atas pokok pajak tetap menggunakan KJS 100, namun pembayaran denda tersebut harus menggunakan KJS 500. Penggunaan KJS 100 untuk denda administrasi akan menyebabkan denda tersebut tidak teradministrasi dengan benar, dan denda akan dianggap belum terbayar. Oleh karena itu, penting untuk selalu memisahkan pembayaran pokok pajak dan sanksi denda ke dalam dua kode jenis setoran yang berbeda untuk menjaga transparansi dan kepatuhan administrasi perpajakan.

Proses Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 23 Secara Online

Kepatuhan perpajakan di era digital sangat bergantung pada penggunaan sistem e-Billing. Proses pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23 secara online melalui sistem e-Billing adalah langkah wajib sebelum Anda melakukan pembayaran. Prosedur ini tidak hanya memastikan akurasi data, tetapi juga menjadi bukti kuat otorisasi pembayaran Anda kepada negara. Keahlian dalam memanfaatkan platform ini mencerminkan kompetensi profesional dan meminimalisir risiko sanksi administrasi.

Kode billing adalah serangkaian angka unik yang berfungsi sebagai identitas pembayaran pajak Anda, berlaku hanya untuk satu kali transaksi dan memiliki masa kedaluwarsa. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam pembuatan kode billing harus dilakukan dengan teliti.

Langkah 1: Mendapatkan Kode Billing (e-Billing) Melalui DJP Online atau Bank

Pembuatan kode billing (e-Billing) dapat dilakukan melalui dua platform utama yang terverifikasi:

DJP Online: Wajib Pajak (WP) yang telah memiliki akun dan e-FIN dapat masuk ke portal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mengakses menu e-Billing. Ini adalah cara yang paling direkomendasikan karena terintegrasi langsung dengan data perpajakan Anda.
Penyedia Layanan Billing Resmi: WP juga dapat membuat kode billing melalui teller bank/pos persepsi atau penyedia layanan Payment Gateway yang telah disetujui oleh DJP.

Panduan Langkah-demi-Langkah Proses E-Billing:

Akses dan Login: Masuk ke laman resmi DJP Online menggunakan N.P.W.P dan password Anda.
Pilih Menu e-Billing: Cari dan klik opsi “Bayar” lalu pilih “e-Billing”.
Isi Formulir SSP: Mulai pengisian data secara terstruktur sesuai dengan petunjuk pada platform.

Langkah 2: Memilih Akun Pajak dan Jenis Setoran yang Tepat

Langkah krusial dalam pembuatan e-Billing adalah pemilihan kode akun pajak (KAP) dan kode jenis setoran (KJS). Untuk PPh Pasal 23 atas jasa, pemilihan ini wajib akurat.

Secara umum, pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa menggunakan:

Kode Akun Pajak (KAP): 411124 (PPh Pasal 23).
Kode Jenis Setoran (KJS) Masa: 100 (Pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor sendiri oleh Pemotong PPh Pasal 23).

Apabila Anda harus menyetor sanksi administratif (misalnya denda atau bunga), KJS akan berubah menjadi 300 atau 500, namun untuk pembayaran PPh 23 Masa, KJS 100 adalah pilihan yang tepat. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam konsultasi pajak, kesalahan dalam memilih KAP dan KJS adalah pemicu utama ketidaksesuaian laporan yang dapat berakibat fatal.

Langkah 3: Detail Pengisian N.P.W.P, Masa Pajak, dan Jumlah Setoran

Setelah memilih KAP dan KJS, Anda harus mengisi detail transaksi secara lengkap.

N.P.W.P. Pemotong: Isi Nomor Pokok Wajib Pajak Anda (sebagai pemotong/pembayar penghasilan).
Masa Pajak: Pilih bulan dan tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya, jika Anda memotong PPh 23 di bulan November 2025, pilih Masa Pajak November 2025.
Jumlah Setoran: Masukkan nilai PPh Pasal 23 yang telah Anda potong (Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikali tarif 2% atau 4%).
Uraian: Masukkan deskripsi singkat, misalnya “PPh 23 Masa atas jasa manajemen”.

Kesalahan dalam memilih KAP/KJS berakibat pada ketidaksesuaian laporan. Ketika Anda melaporkan SPT Masa Unifikasi menggunakan KAP 411124 KJS 100, namun pembayaran yang Anda lakukan menggunakan kode setoran yang berbeda (misalnya KJS denda), sistem DJP akan membaca pembayaran tersebut sebagai setoran denda, bukan setoran masa. Ketidaksesuaian ini secara otomatis akan memicu notifikasi “Kurang Bayar” pada SPT Masa Anda, yang berpotensi memicu permintaan klarifikasi bahkan pemeriksaan mendalam dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Verifikasi ganda sebelum submit sangat disarankan untuk menjaga reputasi kepatuhan perusahaan Anda.

Cara Menentukan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23 Jasa

Penentuan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang harus dipotong atas pembayaran jasa merupakan langkah krusial yang memerlukan pemahaman akurat terhadap peraturan perpajakan. Kesalahan dalam penerapan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak hanya memengaruhi kepatuhan pemotong pajak, tetapi juga memengaruhi validitas kredit pajak bagi pihak penerima jasa. Untuk memastikan kepatuhan dan keandalan informasi, pemahaman mengenai kondisi tarif standar dan tarif yang lebih tinggi sangat penting.

Tarif PPh Pasal 23 Jasa 2% vs. 4%: Kondisi dan Persyaratan

Secara umum, tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah 2% dari jumlah bruto. Namun, dalam konteks perpajakan Indonesia, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh pihak penerima jasa menjadi faktor penentu.

Ketentuan perpajakan saat ini (sesuai UU PPh terbaru yang berlaku) secara tegas menyatakan bahwa jika Wajib Pajak Penerima Jasa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid, maka tarif pemotongan yang wajib diterapkan adalah 4% dari jumlah bruto. Ini berarti tarif pemotongan akan menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal (2% dikali 200%). Kebijakan ini merupakan mekanisme penegakan yang dirancang untuk mendorong kepatuhan pendaftaran Wajib Pajak.

Kondisi Penerima Jasa	Tarif Pemotongan PPh Pasal 23	Dasar Hukum (Referensi UU PPh)
Memiliki NPWP Valid	2% dari Jumlah Bruto	Sesuai Pasal 23 UU PPh
Tidak Memiliki NPWP	4% dari Jumlah Bruto	Sesuai Pasal 23 ayat (1a) UU PPh

Penggunaan tarif yang benar bukan sekadar soal angka, tetapi mencerminkan komitmen terhadap regulasi pajak. Kehati-hatian dalam memverifikasi NPWP penerima jasa adalah praktik keandalan dan keahlian wajib pajak pemotong.

Memahami Implikasi Tidak Adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23 kepada Direktur Jenderal Pajak. SKB ini diberikan kepada WP yang diperkirakan akan menderita kerugian fiskal atau telah membayar PPh yang lebih besar dari PPh yang terutang.

Implikasi paling signifikan dari tidak adanya SKB adalah pemotong pajak wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif normal (2% atau 4%, tergantung kepemilikan NPWP). Jika penerima jasa memiliki SKB, pemotong PPh Pasal 23 tidak boleh memotong pajak, namun wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan mencantumkan nomor SKB sebagai dasar pembebasan. Kelalaian memotong pajak tanpa adanya SKB dapat berakibat pada tanggung jawab pemotong untuk menanggung pajak terutang tersebut, ditambah sanksi administrasi.

Menghitung PPh 23: DPP x Tarif (2% atau 4%)

Setelah menentukan tarif yang tepat berdasarkan status NPWP penerima jasa, langkah selanjutnya adalah menghitung besaran pajak yang harus dipotong. Rumus perhitungannya sangat lugas:

$$\text{PPh Pasal 23 Terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Dalam konteks imbalan jasa, jumlah bruto umumnya didefinisikan sebagai seluruh jumlah pembayaran yang diberikan, termasuk semua komponen biaya terkait jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan. Misalnya, terdapat pengecualian untuk penggantian biaya (reimbursement) tertentu yang dibayar oleh pemberi jasa kepada pihak ketiga yang diatur dalam peraturan tersendiri. Namun, dalam banyak kasus transaksi jasa profesional, jumlah bruto adalah nilai kontrak sebelum PPN dan PPh.

Contoh perhitungan:

Kasus A (Penerima Jasa memiliki NPWP):
- DPP (Jumlah Bruto Jasa) = Rp 10.000.000
- Tarif = 2%
- PPh 23 Terutang = Rp $10.000.000 \times 2% = \text{Rp } 200.000$
Kasus B (Penerima Jasa TIDAK memiliki NPWP):
- DPP (Jumlah Bruto Jasa) = Rp 10.000.000
- Tarif = 4%
- PPh 23 Terutang = Rp $10.000.000 \times 4% = \text{Rp } 400.000$

Memahami secara mendalam konsep DPP dan penerapan tarif yang sesuai adalah inti dari proses pemotongan pajak yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan akurasi dan kompetensi dalam menjalankan kewajiban perpajakan Anda.

Pelaporan PPh Pasal 23 Jasa Setelah Pembayaran (SPT Masa Unifikasi)

Kewajiban Pelaporan: Mengapa Pelaporan Sama Pentingnya dengan Pembayaran?

Setelah Wajib Pajak (WP) menyetorkan PPh Pasal 23 atas jasa menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang tepat, langkah kepatuhan berikutnya yang sangat krusial adalah pelaporan. Pembayaran tanpa pelaporan adalah tindakan yang belum tuntas dan tetap berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Kewajiban pelaporan ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas WP kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengonfirmasi bahwa penghasilan telah dipotong dan disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Bukti Pemotongan dan Pembuatan e-Bupot Unifikasi

Saat ini, pelaporan PPh Pasal 23 wajib menggunakan SPT Masa Unifikasi yang diakses melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Sistem ini menggabungkan beberapa jenis PPh unifikasi (termasuk PPh 23) dalam satu Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang terintegrasi. Untuk setiap transaksi pemotongan PPh 23, pemotong pajak wajib membuat Bukti Pemotongan PPh 23 secara elektronik melalui aplikasi tersebut.

Bukti Pemotongan PPh 23 ini berfungsi sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong (penerima jasa). Setelah dibuat dan divalidasi, bukti pemotongan wajib diserahkan kepada pihak yang dipotong (penerima jasa) sebagai dokumen resmi yang akan mereka gunakan saat menghitung PPh Tahunan mereka. Prosedur yang benar ini memastikan bahwa kedua belah pihak—pemotong dan penerima penghasilan—memiliki catatan akurat, yang merupakan praktik terbaik dalam menjaga integritas data perpajakan.

Studi Kasus Keterlambatan Lapor: Kami pernah menangani sebuah kasus di mana sebuah perusahaan jasa konsultan telah membayar PPh 23 tepat waktu, namun terlambat melakukan pelaporan SPT Masa selama tiga bulan berturut-turut. Meskipun pajak telah dibayar, DJP tetap mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pelaporan, di mana sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23 adalah Rp100.000,00 per SPT Masa. Total denda yang timbul mencapai Rp300.000,00, padahal pajak telah lunas. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan dianggap sama pentingnya dengan kepatuhan pembayaran.

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPh 23 Jasa

Untuk memastikan Anda menghindari sanksi administratif dan menjaga kepatuhan terbaik, Anda harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sebagai contoh, jika Anda memotong PPh 23 atas jasa konsultan pada bulan Oktober, pembayaran ke kas negara harus dilakukan paling lambat tanggal 10 November, dan pelaporan SPT Masa Unifikasi (yang mencakup transaksi Oktober) harus diserahkan paling lambat tanggal 20 November. Penyerahan SPT Masa setelah tanggal 20 akan dianggap terlambat dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Studi Kasus: Koreksi Pembayaran PPh 23 Karena Kesalahan Kode Setoran

Kesalahan dalam memasukkan Kode Jenis Setoran (KJS) atau Kode Akun Pajak (KAP) saat membuat e-Billing adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pembayaran dan pelaporan Anda, berpotensi memicu surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ketika hal ini terjadi, Anda tidak perlu membayar ulang, melainkan perlu melakukan koreksi melalui mekanisme Pemindahbukuan (Pbk).

Prosedur Pemindahbukuan (Pbk) Jika Salah Menggunakan KJS

Pemindahbukuan (Pbk) adalah proses di mana Wajib Pajak mengajukan permohonan agar pembayaran pajak yang telah dilakukan dipindahkan ke akun pajak yang benar. Dalam kasus PPh Pasal 23 Jasa, jika Anda salah memasukkan KJS (misalnya, menggunakan kode denda alih-alih kode masa), Anda harus segera mengajukan permohonan. Berdasarkan pengalaman dan prosedur resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), permohonan Pemindahbukuan (Pbk) diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran diadministrasikan, atau KPP tempat Anda terdaftar. Proses ini membutuhkan lampiran dokumen pendukung yang kuat, seperti Surat Setoran Pajak (SSP) yang salah, fotokopi identitas, dan surat permohonan yang menjelaskan secara rinci kesalahan yang terjadi.

Sebagai upaya preventif terbaik untuk memastikan akurasi dan menghindari proses koreksi yang memakan waktu, selalu verifikasi kode bayar Anda. Sistem terbaik untuk memverifikasi kode bayar adalah dengan mengacu langsung pada laman resmi DJP atau melalui aplikasi penyedia jasa perpajakan yang terintegrasi resmi. Pastikan KAP adalah 411124 dan KJS untuk masa adalah 100, sebelum Anda menyelesaikan pembayaran e-Billing.

Sanksi Administratif (Denda Keterlambatan) Akibat Salah Kode Bayar

Kesalahan kode bayar, meskipun dapat dikoreksi melalui Pbk, dapat berakibat pada keterlambatan pelaporan yang nyata. Meskipun pembayaran sudah dilakukan tepat waktu, dana tersebut “terperangkap” di akun pajak yang salah, membuat status pelaporan di akun PPh 23 Masa yang benar menjadi “belum lunas.” Jika proses Pbk melewati batas waktu pelaporan SPT Masa (tanggal 20 bulan berikutnya), Anda akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23 sebesar Rp100.000.

Lebih jauh, dalam kasus kekurangan pembayaran pajak karena kesalahan perhitungan awal (bukan hanya salah kode), sanksi administrasi berupa denda dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku. Oleh karena itu, ketepatan dalam menggunakan KJS pada pembayaran pajak adalah langkah krusial yang tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga melindungi Anda dari beban biaya administrasi tambahan.

Your Top Questions About PPh Pasal 23 and Kode Bayar Dijawab

Mendalami kewajiban pajak dapat memunculkan pertanyaan teknis, terutama terkait kode setoran yang spesifik. Berikut adalah jawaban atas beberapa pertanyaan paling umum yang berkaitan dengan kode bayar PPh 23 atas jasa untuk memastikan akurasi dan kepatuhan.

Q1. Apakah ‘Jasa Manajemen’ memiliki Kode Setoran yang berbeda dari ‘Jasa Konsultan’?

Banyak Wajib Pajak bertanya apakah berbagai jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, seperti Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, atau Jasa Teknik, memerlukan Kode Jenis Setoran (KJS) yang berbeda-beda.

Faktanya, untuk penyetoran PPh Pasal 23 Masa atas berbagai jenis jasa, Anda akan menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) yang sama, yaitu 411124 (PPh Pasal 23). Sama halnya dengan Kode Jenis Setoran (KJS) yang juga sama, yaitu 100 (Masa PPh Pasal 23), untuk pembayaran yang dilakukan pada periode bulanan normal. Hal ini diatur untuk mempermudah pemungut dalam melakukan penyetoran, meskipun jenis jasa yang dikenakan PPh 23 tercantum dalam daftar yang panjang sesuai PMK.

Q2. Bagaimana cara mengoreksi Kode Billing yang sudah terlanjur dibayarkan?

Kesalahan dalam memilih KAP atau KJS saat membuat e-Billing dan melakukan pembayaran adalah masalah umum yang harus segera dikoreksi. Mengoreksi Kode Billing yang sudah terlanjur dibayarkan dilakukan dengan mengajukan permohonan Pemindahbukuan (Pbk).

Untuk memastikan penanganan yang efisien, proses permohonan Pbk harus diajukan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran diadministrasikan (umumnya KPP Wajib Pajak yang menyetor). Permohonan ini berfungsi untuk memindahkan jumlah setoran yang salah kode ke pos pajak yang benar (dalam hal ini, ke KAP 411124 dengan KJS 100 jika sebelumnya salah). Sebagai pemotong pajak yang bertanggung jawab, Anda harus melampirkan bukti pembayaran yang sah (SSP atau BPN) dan mengisi formulir permohonan Pbk dengan lengkap. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kecepatan agar tidak memengaruhi jadwal pelaporan Anda.

Q3. Berapa denda keterlambatan pelaporan PPh 23?

Kepatuhan dalam pelaporan sama pentingnya dengan kepatuhan dalam pembayaran. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 adalah Rp100.000 per SPT Masa.

Denda ini dikenakan jika SPT Masa PPh 23 tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Untuk menghindari denda ini, sebagai pemotong pajak, Anda harus memastikan bahwa setelah pembayaran dilakukan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), pelaporan melalui SPT Masa Unifikasi/e-Bupot diselesaikan tepat waktu. Pengalaman menunjukkan bahwa disiplin dalam jadwal ini adalah kunci untuk meminimalkan risiko sanksi administrasi dan menjaga kredibilitas kepatuhan pajak Anda.

Final Takeaways: Memastikan Kepatuhan PPh 23 Jasa yang Akurat

Setelah memahami secara mendalam mengenai kode akun pajak (KAP), kode jenis setoran (KJS), hingga proses pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa, langkah terakhir adalah memastikan kepatuhan Anda sempurna. Akurasi dalam penggunaan kode bayar adalah fondasi untuk menghindari sanksi administratif dan potensi pemeriksaan.

3 Langkah Kunci untuk Menghindari Kesalahan Kode Bayar

Kesalahan dalam memilih kode bayar adalah salah satu pemicu utama masalah kepatuhan pajak. Untuk mencapai otoritas dan kredibilitas di mata Direktorat Jenderal Pajak (DJP), para praktisi senior telah menyimpulkan bahwa kunci pencegahan terletak pada verifikasi ganda. Berikut adalah tiga langkah penting yang harus Anda terapkan sebelum melakukan pembayaran:

Verifikasi Akun Pajak dan Jenis Setoran: Selalu pastikan Anda menggunakan KAP 411124 dan KJS 100 sebelum membuat e-Billing untuk PPh 23 Jasa Masa. Kode-kode ini spesifik untuk penyetoran pajak masa atas penghasilan berupa jasa.
Periksa Detail Masa Pajak dan NPWP: Konfirmasi bahwa Masa Pajak yang diisi dalam e-Billing sudah benar dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan adalah NPWP Wajib Pajak Pemotong.
Cek Tanggal Jatuh Tempo: Pastikan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk menghindari denda keterlambatan.

Siap Menyetor: Apa yang Harus Anda Lakukan Selanjutnya?

Setelah berhasil mendapatkan dan membayar Kode Billing yang benar, tugas Anda belum selesai. Kewajiban pelaporan sama pentingnya dengan pembayaran. Segera setelah pembayaran dilakukan, Anda harus melakukan e-Filing SPT Masa PPh 23 melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Keterlambatan pelaporan, bahkan jika pembayaran sudah lunas, tetap dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000 per SPT. Memastikan bahwa Bukti Pemotongan telah dibuat dan dilaporkan sesuai tenggat waktu adalah langkah akhir yang menegaskan kepatuhan Anda terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.