Klasifikasi Pembayaran Hasil Lab dalam Permenkes 64: Jasa Kesehatan?

Memahami Pembayaran Hasil Laboratorium Menurut Permenkes 64

Hasil Lab: Termasuk Jasa Kesehatan dan Non-Kesehatan

Pembayaran atas hasil laboratorium (lab) seringkali menimbulkan ambiguitas dalam klasifikasi akuntansi dan pajak. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 64 Tahun 2016, hasil laboratorium secara tegas diklasifikasikan sebagai jasa pelayanan kesehatan. Klarifikasi ini memisahkan total biaya layanan laboratorium ke dalam dua komponen utama: Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan. Jasa Sarana (non-kesehatan) mencakup biaya yang terkait dengan pengadaan bahan, reagen, peralatan, dan pemeliharaan infrastruktur. Sementara itu, Jasa Pelayanan (kesehatan) adalah kompensasi atas keahlian profesional, mulai dari teknisi laboratorium yang melakukan analisis hingga dokter spesialis yang menginterpretasikan hasilnya. Pemahaman yang akurat mengenai pembagian tarif ini adalah kunci untuk memastikan kepatuhan regulasi institusi layanan kesehatan.

Dasar Hukum dan Otoritas Regulasi Terkait Jasa Lab

Artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas pasal-pasal kunci dalam Permenkes No. 64 Tahun 2016 yang menjadi dasar penentuan klasifikasi tarif hasil lab. Dengan mengacu pada dasar hukum yang jelas, yaitu regulasi dari otoritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, institusi layanan kesehatan dapat menyusun struktur tarif yang valid secara hukum. Meninjau detail regulasi ini sangat penting karena membantu rumah sakit, terutama yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), tidak hanya dalam penetapan harga yang wajar dan transparan, tetapi juga dalam menghadapi audit dan menjaga otoritas dan keterpercayaan layanan mereka di mata pasien dan regulator. Kepatuhan regulasi yang ketat menjadi bukti bahwa layanan yang diberikan telah melalui proses yang terstandar dan sah.

Konteks Hukum: Permenkes No. 64 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

Tujuan dan Ruang Lingkup Permenkes 64

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 64 Tahun 2016 merupakan landasan utama dalam memahami struktur tarif di fasilitas kesehatan pemerintah. Peraturan ini secara spesifik mengatur penetapan tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Konteks PPK BLU sangat krusial karena rumah sakit diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, termasuk dalam menetapkan tarif, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan. Oleh karena itu, bagi rumah sakit BLU, seluruh keputusan penetapan tarif, termasuk untuk layanan laboratorium, harus berpedoman pada kerangka kerja dan metodologi perhitungan yang diatur dalam Permenkes ini. Hal ini memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tetap dalam koridor regulasi sambil memungkinkan rumah sakit untuk mencapai pemulihan biaya operasional (full cost recovery).

Mekanisme Penetapan Tarif dan Komponennya: Jasa Sarana vs. Jasa Pelayanan

Penetapan tarif pelayanan laboratorium menurut Permenkes 64/2016 didasarkan pada perhitungan unit cost yang harus memisahkan secara jelas antara dua komponen utama: Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Dalam rangka menjamin Keterpercayaan dan Keahlian dalam analisis ini, kami merujuk langsung pada Bab III Permenkes 64 Tahun 2016, yang membahas secara rinci Komponen Tarif Pelayanan Laboratorium. Struktur tarif ini adalah inti dari klasifikasi pembayaran hasil lab:

1. Jasa Sarana: Komponen ini secara esensial mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan pemeriksaan laboratorium. Ini meliputi:

   • Biaya investasi dan pemeliharaan alat.
   • Biaya bahan habis pakai dan reagen untuk analisis.
   • Biaya utilitas (listrik, air) dan logistik.
   • Sewa ruangan dan penyusutan peralatan.
   • Secara ringkas, Jasa Sarana adalah biaya yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dan barang yang diperlukan untuk melakukan tes.

2. Jasa Pelayanan: Ini adalah komponen yang membedakan layanan laboratorium sebagai sebuah jasa profesional dan bukan sekadar penjualan reagen. Jasa Pelayanan mencakup insentif atau imbalan yang diberikan kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proses layanan, dari tahap pra-analitik hingga pasca-analitik. Hal ini termasuk tenaga profesional (seperti Dokter Spesialis Patologi Klinis dan Analis Kesehatan berlisensi) dan tenaga non-profesional (staf administrasi lab, phlebotomist, dll.). Pemisahan ini menegaskan bahwa nilai pembayaran hasil lab mencerminkan baik biaya bahan ($J_{Sarana}$) maupun nilai keahlian profesional yang diberikan ($J_{Pelayanan}$). $$Tarif\ Total = J_{Sarana} + J_{Pelayanan}$$ Komponen Jasa Pelayanan inilah yang paling erat kaitannya dengan klasifikasi pembayaran sebagai jasa pelayanan kesehatan di mata hukum.

Penggolongan Jasa Laboratorium: Definisi Pelayanan Kesehatan yang Tepat

Identifikasi Jasa Pelayanan Laboratorium dalam Struktur Tarif

Secara umum, dalam konteks operasional rumah sakit dan regulasi Kementerian Kesehatan, layanan yang dihasilkan oleh laboratorium klinik diklasifikasikan sebagai bagian integral dari “Pelayanan Penunjang Medis”. Kategori ini merupakan sub-kategori penting di bawah payung besar Jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Klasifikasi ini sangat krusial karena menegaskan bahwa hasil laboratorium bukan sekadar produk penjualan barang (reagen atau bahan habis pakai), melainkan sebuah jasa profesional yang melibatkan kompetensi, analisis, dan interpretasi tenaga ahli.

Untuk mendukung kejelasan struktur ini dan menunjukkan penguasaan data, penting untuk memvisualisasikan bagaimana Permenkes No. 64 Tahun 2016 mengatur alokasi tarif. Struktur tarif pelayanan laboratorium, sesuai Lampiran Permenkes 64, selalu terbagi menjadi dua komponen utama: Jasa Sarana (mencakup biaya reagen, bahan habis pakai, penyusutan alat, dan utilitas) dan Jasa Pelayanan (mencakup insentif bagi tenaga profesional seperti dokter dan analis). Pemisahan ini merupakan inti dari kepatuhan akuntansi dan perpajakan, serta menjamin bahwa biaya profesionalisme terhitung dengan benar.

Perbedaan Kunci: Analisis Spesifik vs. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Layanan laboratorium adalah suatu rangkaian proses yang kompleks dan berjenjang, yang secara profesional harus dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir. Pelayanan Lab mencakup tiga fase utama: tahap pra-analitik (persiapan pasien dan pengambilan sampel), analitik (proses pengujian sampel di mesin), dan pasca-analitik (validasi dan interpretasi hasil). Semua tahapan ini, terutama tahap analitik dan pasca-analitik yang melibatkan keahlian teknis dan klinis, merupakan jasa profesional.

Dalam menentukan pembayaran hasil lab, perbedaan kunci harus ditarik antara biaya untuk analisis spesifik dan biaya untuk pengadaan bahan habis pakai. Analisis spesifik, yang merupakan jantung dari Jasa Pelayanan, melibatkan penggunaan teknik dan prosedur ilmiah oleh tenaga profesional yang terampil. Sebaliknya, pengadaan bahan habis pakai (seperti reagen, tabung darah, dan tip pipet) dikelompokkan ke dalam Jasa Sarana. Keseluruhan proses ini, dari pra-analitik hingga pelaporan akhir, merupakan serangkaian jasa yang membutuhkan pertanggungjawaban profesional dan legal, menegaskan status pembayaran hasil lab sebagai jasa pelayanan kesehatan yang terdefinisi dengan jelas dalam kerangka regulasi.

Implikasi Pajak dan Akuntansi: Memisahkan Jasa Medis dan Non-Medis

Memahami struktur tarif laboratorium dalam Permenkes No. 64 Tahun 2016 adalah langkah awal, namun tantangan yang lebih besar terletak pada penerapan implikasi pajak dan akuntansi dari klasifikasi tersebut. Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan mengategorikan komponen hasil laboratorium sebagai Jasa Pelayanan Kesehatan, perlakuan perpajakan harus merujuk pada regulasi spesifik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku untuk jasa kesehatan dan non-kesehatan di Indonesia.

Perlakuan PPN dan PPh Terhadap Jasa Pelayanan Laboratorium

Jasa pelayanan kesehatan, termasuk jasa laboratorium, pada umumnya merupakan jenis jasa tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN. Namun, pengecualian ini harus diinterpretasikan secara hati-hati karena struktur tarif lab yang memisahkan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana.

• Jasa Pelayanan: Komponen ini, yang mencakup insentif untuk dokter, analis, dan tenaga profesional lainnya, adalah inti dari jasa profesional medis. Perlakuan PPh-nya seringkali tunduk pada ketentuan PPh Pasal 21, terutama bagi tenaga ahli seperti Dokter Spesialis Patologi Klinis. Berdasarkan peraturan perpajakan, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PPh Pasal 21 atas jasa dokter dan tenaga ahli kesehatan, pembayaran yang diterima oleh profesional ini dikenakan pemotongan PPh. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan tegas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa elemen ini adalah jasa profesional.
• Jasa Sarana: Bagian ini, yang mencakup biaya penggunaan bahan, reagen, dan alat, memiliki potensi perlakuan pajak yang berbeda. Meskipun Permenkes mengemasnya dalam istilah “jasa,” dari sudut pandang perpajakan, pengadaan dan penggunaan reagen (yang merupakan barang) harus diperlakukan secara terpisah dari jasa analisis profesional.

Perbandingan antara klasifikasi jasa laboratorium dalam Permenkes 64 dengan peraturan perpajakan, seperti PMK terkait PPh Pasal 21, menegaskan bahwa kepatuhan mengharuskan institusi untuk melihatnya dari dua lensa. Keahlian lintas-disiplin ini sangat krusial; Rumah Sakit BLU harus mampu membuktikan kepada auditor Kemenkeu bahwa struktur tarif sudah benar (berdasarkan Permenkes 64) sekaligus kepada DJP bahwa perlakuan PPN dan PPh telah sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku.

Dampak Klasifikasi Jasa Lab Terhadap Kepatuhan Keuangan Institusi

Pemahaman yang salah dalam memisahkan komponen jasa pelayanan dan jasa sarana dapat berakibat fatal pada kepatuhan keuangan institusi. Kesalahan klasifikasi berpotensi memicu temuan audit, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dapat berujung pada sanksi atau kewajiban pajak yang tidak terduga.

Risiko utama muncul dari pemisahan biaya reagen (barang) dan jasa analisis (tenaga ahli). Apabila rumah sakit gagal mendokumentasikan secara rinci dan memisahkan secara akuntansi komponen Jasa Pelayanan (jasa profesional murni) dan Jasa Sarana (biaya barang dan overhead), mereka berisiko:

1. Gagal Memotong PPh Pasal 21: Jika Jasa Pelayanan dicampur aduk dengan Jasa Sarana, insentif yang seharusnya dikenakan PPh 21 bisa terlewatkan.
2. Kekeliruan PPN: Meskipun jasa kesehatan dikecualikan PPN, jika elemen Jasa Sarana ditafsirkan sebagai penjualan barang/reagen oleh auditor, ini bisa memunculkan potensi PPN terutang.
3. Inefisiensi Akuntansi: Pencatatan biaya yang tidak detail dan terpisah mempersulit analisis profitabilitas layanan dan mempersulit proses pelaporan keuangan yang transparan.

Institusi yang matang dalam tata kelola keuangannya akan memastikan bahwa sistem akuntansi mereka memiliki akun terpisah untuk mencatat alokasi biaya Jasa Sarana (material, depresiasi alat) dan Jasa Pelayanan (gaji dan insentif profesional) yang dialokasikan dari tarif final. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa rumah sakit tidak hanya menjual reagen, tetapi memberikan layanan profesional yang didukung oleh keahlian dan peralatan.

Studi Kasus dan Proses Penerapan: Struktur Tarif Lab di BLU

Langkah-langkah Praktis Penetapan Tarif Laboratorium Sesuai Permenkes 64

Penetapan tarif pelayanan laboratorium di Badan Layanan Umum (BLU) memerlukan metodologi yang terstruktur dan sesuai dengan kerangka Permenkes No. 64 Tahun 2016. Proses ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan finansial. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat diikuti oleh manajemen rumah sakit untuk menyusun struktur tarif yang valid, dengan fokus pada pemisahan antara komponen barang dan jasa profesional:

1. Langkah 1: Identifikasi Total Biaya Operasional. Tahap awal adalah mengumpulkan dan memverifikasi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu jenis pemeriksaan, mencakup biaya bahan habis pakai, reagen, biaya penyusutan alat, gaji tenaga kerja, dan biaya overhead (listrik, air, dll.).
2. Langkah 2: Pisahkan Biaya Langsung (Jasa Pelayanan) dan Biaya Tidak Langsung (Jasa Sarana). Lakukan pemisahan biaya secara eksplisit. Biaya Langsung (Jasa Pelayanan) adalah kompensasi untuk tenaga profesional dan non-profesional yang terlibat langsung, seperti dokter spesialis patologi klinis, analis laboratorium, dan teknisi. Biaya Tidak Langsung (Jasa Sarana) mencakup biaya reagen, bahan kimia, peralatan, dan overhead rumah sakit.
3. Langkah 3: Hitung Unit Cost (Biaya Satuan). Setelah biaya dipisahkan, hitunglah biaya satuan untuk setiap jenis pemeriksaan. Unit Cost ini kemudian menjadi dasar untuk penetapan tarif yang akan dikenakan kepada pengguna layanan, yang harus mencakup margin keuntungan yang wajar sesuai prinsip BLU.

Proses internal yang telah teruji menunjukkan bahwa pendekatan ini, yang secara ketat memisahkan Jasa Pelayanan dari Jasa Sarana, sangat efektif dalam membuktikan kepada auditor bahwa penetapan tarif tidak sekadar menutupi biaya reagen, melainkan mengakui nilai keahlian profesional yang tinggi.

Contoh Kasus: Tarif Pemeriksaan Hematologi Rutin dan Interpretasi Hasil

Untuk memahami bagaimana struktur tarif Permenkes 64 diterapkan, mari kita telaah contoh kasus pemeriksaan Hematologi Rutin. Pemeriksaan ini terdiri dari beberapa komponen biaya yang harus dialokasikan secara akurat:

Komponen Biaya	Klasifikasi Permenkes 64	Keterangan
Gaji Analis dan Fisiologis	Jasa Pelayanan	Kompensasi untuk keahlian teknis (tahap pra-analitik dan analitik).
Biaya Reagen dan Kontrol	Jasa Sarana	Biaya bahan baku yang digunakan dalam proses pemeriksaan.
Penyusutan Alat Hematologi Analyzer	Jasa Sarana	Alokasi biaya untuk penggunaan peralatan medis berteknologi tinggi.
Interpretasi Hasil Dokter Sp. PK	Jasa Pelayanan	Honorarium atas peninjauan dan validasi hasil oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Interpretasi Hasil oleh Dokter Spesialis Patologi Klinis (Sp.PK) adalah komponen krusial dalam Jasa Pelayanan dan memegang nilai keahlian dan risiko tertinggi. Jasa interpretasi ini mencakup peninjauan flagging alat otomatis, korelasi dengan data klinis pasien, dan penentuan validitas hasil yang akan digunakan oleh klinisi. Kualitas dan kredibilitas data yang dihasilkan (menegaskan Otoritas dan Keterpercayaan data) sangat bergantung pada expertise Sp.PK. Oleh karena itu, bagian Jasa Pelayanan harus secara signifikan mencerminkan kompensasi yang layak untuk tingkat expertise ini, jauh melampaui biaya reagen semata.

Struktur tarif yang transparan dan didukung oleh perhitungan Unit Cost yang logis dan terdokumentasi adalah kunci kepatuhan regulasi dan cerminan dari pengakuan bahwa pembayaran hasil laboratorium adalah pembayaran untuk jasa profesional kesehatan, bukan hanya untuk biaya barang habis pakai.

Mengukur Kualitas dan Kepatuhan: Prinsip Otoritas dan Keterpercayaan (A-E-T)

Dalam konteks pelayanan laboratorium, kepatuhan regulasi terkait Permenkes No. 64 Tahun 2016 tidak hanya mencakup pemisahan tarif Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, tetapi juga berfokus pada kualitas dan validitas hasil yang disampaikan. Pengendalian mutu dan kepatuhan ini menjadi fondasi utama dalam membangun Otoritas, Keahlian, dan Keterpercayaan (A-E-T) layanan kesehatan di mata pasien, auditor, maupun regulator.

Pentingnya Lisensi dan Sertifikasi Tenaga Laboratorium

Keterpercayaan total terhadap layanan laboratorium sangat bergantung pada kualitas dan keabsahan personel yang menjalankannya. Hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium harus didukung oleh otoritas data yang dihasilkan, yang secara langsung terkait dengan lisensi tenaga analis dan akreditasi resmi laboratorium itu sendiri. Misalnya, akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau standar internasional seperti ISO 15189 untuk laboratorium medis, menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis laboratorium telah diuji dan memenuhi standar tertinggi.

Untuk secara efektif menerapkan prinsip Otoritas, Keahlian, dan Keterpercayaan (A-E-T), rumah sakit atau institusi kesehatan wajib memastikan dan menyarankan pencantuman nomor lisensi (STR/SIP) tenaga medis yang bertanggung jawab (misalnya, Dokter Spesialis Patologi Klinis) yang menandatangani dan menginterpretasi hasil pemeriksaan. Tindakan ini memberikan validasi profesional atas komponen Jasa Pelayanan yang dibebankan, membedakannya secara jelas dari sekadar biaya barang habis pakai. Penyertaan bukti lisensi pada dokumen hasil menegaskan bahwa biaya yang dibayarkan mencakup keahlian profesional berlisensi, bukan hanya proses analitik biasa.

Strategi Dokumentasi dan Pencatatan Biaya untuk Bukti Kepatuhan

Pemahaman yang cermat terhadap Permenkes 64/2016 mengharuskan institusi untuk memisahkan secara eksplisit antara komponen Jasa Sarana (biaya bahan, reagen, dan alat) dan Jasa Pelayanan (insentif dan imbal jasa profesional). Pencatatan yang detail dan transparan adalah kunci untuk mempertahankan argumen bahwa pembayaran yang diterima adalah untuk jasa profesional dan keahlian, bukan sekadar penjualan barang atau reagen.

Institusi harus menerapkan sistem akuntansi biaya yang mampu melacak setiap komponen hingga unit terkecil. Hal ini mencakup:

• Pencatatan penggunaan reagen dan bahan habis pakai untuk diakui sebagai Jasa Sarana.
• Log waktu dan tenaga profesional (Analis, Dokter) yang terlibat dalam tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik (interpretasi) sebagai dasar perhitungan Jasa Pelayanan.

Ketika terjadi audit atau tinjauan kepatuhan, dokumentasi inilah yang akan menjadi bukti konkret bahwa struktur tarif telah mematuhi Permenkes 64/2016. Tanpa pencatatan yang detail ini, sulit untuk membuktikan bahwa porsi biaya Jasa Pelayanan mencerminkan nilai keahlian profesional yang sebenarnya, berisiko diklasifikasikan sebagai penjualan barang semata, dan berpotensi memicu masalah perpajakan.

Sistem ini tidak hanya mendukung kepatuhan regulasi, tetapi juga memperkuat Keterpercayaan institusi dengan menunjukkan transparansi penuh dalam penetapan tarif.

Pertanyaan Umum Terkait Klasifikasi Jasa Laboratorium dan Regulasi

Q1. Apakah reagen/bahan habis pakai lab termasuk jasa?

Tidak, reagen dan bahan habis pakai laboratorium tidak termasuk dalam kategori jasa profesional atau “Jasa Pelayanan” dalam struktur tarif. Sesuai dengan Bab III Permenkes No. 64 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, reagen dan bahan habis pakai (seperti tabung darah, jarum, dan media) secara eksplisit diklasifikasikan sebagai komponen ‘Jasa Sarana’. Komponen Jasa Sarana meliputi semua biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk penyediaan fasilitas, peralatan, dan bahan habis pakai yang mendukung terselenggaranya pelayanan. Jasa ini berfungsi sebagai penunjang, sedangkan ‘Jasa Pelayanan’ merujuk pada insentif bagi tenaga profesional dan non-profesional yang melakukan tindakan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.

Q2. Bagaimana Permenkes 64 memengaruhi tarif pelayanan di luar BLU?

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 64 Tahun 2016 secara hukum berlaku secara spesifik untuk Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Ini berarti, Rumah Sakit Non-BLU (seperti swasta atau RSUD Non-BLU) tidak terikat langsung oleh regulasi ini.

Namun, dalam praktiknya, struktur tarif dan komponen yang diuraikan dalam Permenkes 64, terutama pemisahan antara Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, sering dijadikan acuan umum dan kerangka kerja terbaik (best practice) dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan secara keseluruhan di Indonesia. Banyak institusi kesehatan non-BLU mengadopsi struktur ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan menunjukkan keterpercayaan dalam penetapan harga yang wajar dan berbasis biaya.

Q3. Siapa yang bertanggung jawab atas penetapan tarif jasa laboratorium?

Dalam konteks Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLU, Direktur rumah sakit memegang tanggung jawab utama dalam penetapan tarif final pelayanan, termasuk jasa laboratorium.

Prosesnya melibatkan beberapa tahapan:

1. Pengusulan: Direktur rumah sakit mengajukan usulan tarif, yang dihitung berdasarkan unit cost (unit costing yang mencakup Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan) kepada Dewan Pengawas.
2. Persetujuan: Usulan tarif ini kemudian harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait yang memiliki otoritas (misalnya, Kementerian atau Pemerintah Daerah, bergantung pada jenis Rumah Sakit).

Sebagai ahli di bidang ini, kami menegaskan bahwa penetapan tarif tidak bisa dilakukan sepihak. Ini adalah proses yang ketat dan bertujuan untuk memastikan bahwa tarif tidak hanya menutupi biaya operasional tetapi juga adil bagi pasien, sejalan dengan prinsip otoritas regulasi yang diamanatkan.

Final Takeaways: Mastering Klasifikasi Jasa Lab Tahun 2026

Setelah mengupas tuntas pasal-pasal dan implikasi dari Permenkes No. 64 Tahun 2016, kesimpulan penting yang harus dipegang teguh oleh setiap institusi pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), adalah mengenai esensi dari pembayaran hasil lab. Pembayaran hasil lab adalah jasa pelayanan kesehatan, yang secara tegas dibagi menjadi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. Pemisahan ini bukan hanya masalah akuntansi internal, tetapi juga fondasi untuk kepatuhan pajak dan penentuan insentif profesional.

3 Langkah Aksi Utama untuk Kepatuhan Regulasi

Untuk memastikan institusi Anda sepenuhnya patuh dan memiliki dasar perhitungan tarif yang kokoh di tahun 2026 dan seterusnya, lakukan tiga langkah aksi utama ini:

1. Verifikasi Struktur Tarif Anda: Kaji ulang dan verifikasi struktur tarif laboratorium yang berlaku saat ini terhadap Bab III Permenkes 64/2016. Pastikan setiap jenis pemeriksaan telah memisahkan secara jelas alokasi persentase atau nominal antara Jasa Sarana (biaya bahan, reagen, dan alat) dan Jasa Pelayanan (insentif untuk analis, dokter patologi klinis, dan tenaga non-profesional).
2. Pisahkan Jasa Sarana dan Pelayanan: Terapkan sistem pencatatan biaya yang memisahkan biaya reagen, bahan habis pakai, dan depresiasi alat (Jasa Sarana) dari biaya tenaga kerja profesional dan non-profesional (Jasa Pelayanan). Ini sangat krusial untuk argumentasi perpajakan yang kuat dan menjamin transparansi internal.
3. Validasi Tenaga Ahli: Pastikan setiap hasil laboratorium yang dikeluarkan memiliki validasi dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang kompeten, yaitu Dokter Spesialis Patologi Klinik atau tenaga analis berlisensi. Tindakan ini menegaskan bahwa pembayaran adalah untuk jasa profesional yang melibatkan nilai keahlian dan tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan prinsip otoritas dan keterpercayaan dalam pelayanan medis.

Eksplorasi Perubahan Regulasi Mendatang

Regulasi pelayanan kesehatan di Indonesia bersifat dinamis, dan pemangku kepentingan harus siap mengantisipasi setiap perubahan. Meskipun Permenkes 64/2016 telah menjadi landasan kuat selama bertahun-tahun, potensi perubahan selalu ada seiring dengan perkembangan teknologi medis dan kebijakan pemerintah. Selalu pantau setiap rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan Pemerintah yang mungkin merevisi atau mengganti aturan penetapan tarif, terutama yang berkaitan dengan jasa penunjang medis. Memiliki sistem yang fleksibel dalam klasifikasi biaya akan memudahkan transisi saat regulasi baru diberlakukan.