Kewajiban Bayar CC: Bolehkah Menggunakan Jasa Hukum?

Kewajiban Bayar Kartu Kredit dan Opsi Penyelesaian Hukum

Inti Jawaban: Bisakah Jasa Hukum Menggantikan Pembayaran CC?

Secara tegas, jasa hukum tidak dapat menggantikan kewajiban Anda untuk melunasi pokok utang kartu kredit (CC) yang telah jatuh tempo. Utang pokok, yang merupakan dana yang Anda gunakan, adalah kewajiban perdata yang harus dipenuhi. Peran dari penasihat hukum atau pengacara dalam situasi ini adalah sebagai fasilitator strategis. Mereka bertindak sebagai pihak yang bernegosiasi, merestrukturisasi, atau memediasi utang dengan pihak bank, memastikan bahwa proses penagihan berjalan sesuai koridor hukum dan mencari keringanan yang paling optimal bagi Anda.

Mengapa Kredibilitas Informasi Keuangan Anda Sangat Penting

Artikel ini akan secara mendalam mengupas peran penting seorang pengacara ketika Anda menghadapi kesulitan dalam penagihan utang CC. Fokus utamanya adalah bagaimana profesional hukum dapat memimpin negosiasi yang efektif, menjamin perlindungan konsumen dari praktik penagihan yang tidak etis, dan memetakan jalur hukum yang paling menguntungkan. Mengedepankan akurasi informasi dan transparansi proses adalah kunci untuk membangun solusi utang yang berhasil, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda secara berintegritas.

Memahami Peran Jasa Konsultasi Hukum dalam Utang Kartu Kredit

Kapan Utang Kartu Kredit Masuk Kategori Masalah Hukum?

Pada dasarnya, utang kartu kredit adalah masalah perdata yang berakar pada perjanjian utang-piutang. Namun, kasus ini mulai bergeser ke ranah hukum yang memerlukan intervensi profesional ketika terjadi wanprestasi—yaitu, kegagalan melunasi kewajiban sesuai jadwal—yang berlanjut dan memicu proses penagihan yang agresif atau tuntutan resmi dari bank. Jasa hukum berperan aktif sejak awal untuk meninjau secara mendalam legalitas perjanjian kredit yang telah Anda tanda tangani. Mereka akan memeriksa keabsahan semua dokumen, menghitung ulang bunga yang telah dikenakan untuk memastikan angkanya sah sesuai regulasi perbankan, dan yang terpenting, memastikan bahwa semua prosedur penagihan yang dilakukan oleh pihak kreditor mematuhi undang-undang yang berlaku. Keahlian ini sangat penting untuk melindungi debitur dari praktik penagihan yang tidak etis.

Peran Pengacara dalam Mediasi dan Negosiasi Utang dengan Bank

Dalam situasi utang macet, pengacara berfungsi sebagai perisai dan juru bicara Anda. Salah satu peran terpenting mereka adalah melindungi hak-hak konsumen Anda, terutama terkait praktik penagihan yang melanggar batas. Misalnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten menyoroti kasus-kasus di mana debitur menjadi korban ancaman atau intimidasi dari debt collector. Seorang pengacara, dengan otoritas dan pemahaman hukumnya, dapat segera mengintervensi, menghentikan penagihan yang melanggar hukum, dan mengajukan aduan resmi ke pihak berwenang. Ini bukan hanya tentang perlindungan dari ancaman, tetapi juga tentang memastikan bahwa kreditor menghormati hak Anda untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan, yang merupakan elemen fundamental dalam membangun kredibilitas penanganan utang Anda.

Intervensi pengacara sangat efektif dalam negosiasi dengan pihak bank. Ketika negosiasi dipimpin oleh penasihat hukum yang profesional, seringkali hasilnya adalah opsi restrukturisasi utang yang jauh lebih ringan dan realistis bagi debitur. Opsi ini dapat berupa penurunan tingkat bunga, perpanjangan tenor (jangka waktu cicilan), atau bahkan dalam kasus tertentu, diskon signifikan atas pokok utang yang belum terbayar. Kehadiran pengacara memberikan bobot profesionalitas dan keseriusan, menunjukkan kepada bank bahwa Anda beritikad baik untuk menyelesaikan utang, namun pada saat yang sama, hak-hak Anda harus dilindungi. Ini sangat berbeda dengan negosiasi yang dilakukan individu yang seringkali kurang memiliki posisi tawar yang kuat.

Dasar-Dasar Hukum dan Regulasi Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

Memahami kerangka hukum yang mengatur utang kartu kredit (CC) di Indonesia adalah fondasi untuk setiap strategi penyelesaian. Kewajiban pembayaran ini tidak hanya didasarkan pada perjanjian antara nasabah dan bank, tetapi juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang melindungi kedua belah pihak. Pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan penanganan masalah utang Anda didasarkan pada keahlian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Hukum yang Mengikat Pengguna Kartu Kredit (UU dan POJK)

Penggunaan kartu kredit di Indonesia diatur secara ketat oleh beberapa regulasi utama. Secara umum, perjanjian utang piutang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana kartu kredit dikategorikan sebagai utang yang timbul dari perjanjian (kontrak). Selain itu, industri perbankan dan jasa keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK mengeluarkan sejumlah Peraturan OJK (POJK) yang mengatur secara spesifik hak dan kewajiban pengguna serta penyedia jasa keuangan. Peraturan ini mencakup segala hal, mulai dari batas maksimum suku bunga, biaya denda keterlambatan, hingga tata cara penagihan. Misalnya, POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara tegas mengatur bahwa bank wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Pemahaman mendalam terhadap regulasi ini memungkinkan penasihat hukum untuk meninjau apakah semua kewajiban dan penagihan yang dikenakan bank kepada Anda sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan Anda terhadap proses penyelesaian utang.

Risiko Hukum dan Sanksi Jika Gagal Bayar atau Wanprestasi

Gagal bayar atau yang dalam terminologi hukum disebut wanprestasi adalah inti dari risiko hukum dalam utang kartu kredit. Secara hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Konsekuensi paling serius dari wanprestasi adalah gugatan perdata di pengadilan.

Sanksi hukum terberat bagi debitur kartu kredit, yang meskipun jarang terjadi, adalah gugatan perdata wanprestasi. Gugatan ini dapat berujung pada putusan pengadilan yang memerintahkan penyitaan aset non-primer (seperti properti investasi atau kendaraan kedua) untuk melunasi utang. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa utang kartu kredit adalah kasus perdata, bukan pidana, sehingga risiko dipenjara adalah nol, kecuali jika terbukti ada unsur penipuan atau penggelapan yang menyertai utang tersebut.

Untuk lebih memahami dasar hukum kewajiban ini, penting untuk merujuk pada regulasi yang ada. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai, atau wanprestasi, “apabila ia tidak memenuhi perikatan pada waktu yang ditentukan atau setelah diperingatkan dengan surat peringatan.” Ini menegaskan bahwa kewajiban hukum untuk membayar adalah nyata.

Namun, strategi yang berlandaskan pengalaman dan keahlian juga mencakup pemahaman mengenai masa kedaluwarsa utang kartu kredit. Dalam hukum perdata Indonesia, utang memiliki masa kedaluwarsa tuntutan hukum (daluwarsa), yang umumnya adalah 10 tahun sejak jatuh tempo terakhir yang tidak dipenuhi, sesuai Pasal 1967 KUHPerdata. Pemahaman jangka panjang tentang tenggat waktu ini bukanlah alasan untuk menghindari pembayaran, tetapi merupakan strategi penting yang dapat dimanfaatkan oleh pengacara dalam menghadapi tuntutan hukum yang tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun. Penasihat hukum yang profesional akan menggunakan semua aspek hukum ini—baik perlindungan konsumen POJK maupun ketentuan KUHPerdata—untuk merancang pembelaan atau negosiasi yang paling kuat dan kredibel bagi Anda.

Strategi Profesional untuk Restrukturisasi Utang dan Negosiasi Pelunasan

Meskipun jasa hukum tidak secara langsung menggantikan kewajiban pembayaran, peran krusialnya terletak pada bagaimana kewajiban tersebut dipenuhi. Dengan bantuan profesional, debitur dapat beralih dari posisi defensif menghadapi penagihan menjadi posisi proaktif dalam merumuskan solusi keuangan yang berkelanjutan dan legal.

Proses Restrukturisasi Utang: Apa yang Bisa Dicapai Jasa Hukum?

Restrukturisasi utang adalah perubahan kondisi perjanjian kredit agar debitur mampu memenuhi kewajibannya tanpa harus menghadapi risiko wanprestasi yang lebih parah. Ketika seorang ahli hukum atau konsultan restrukturisasi mengambil alih, mereka dapat menyusun surat negosiasi yang menyoroti kesulitan finansial yang Anda hadapi (seperti pemutusan hubungan kerja atau sakit) dan menawarkan skema pembayaran yang realistis kepada pihak bank. Proses ini melampaui sekadar meminta keringanan; ini adalah presentasi solusi yang terstruktur dan legal.

Sebagai contoh, penasihat hukum dapat membantu Anda mengajukan permohonan restrukturisasi yang mencakup salah satu dari tiga opsi utama yang diakui: perpanjangan jangka waktu kredit (tenor), penurunan suku bunga, atau konversi kredit menjadi fasilitas lain. Keuntungan utama menggunakan profesional adalah kemampuan mereka untuk menjelaskan secara rinci tahapan mediasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Mediasi Perbankan. Mediasi yang diakui OJK menawarkan jalur yang adil dan resmi, memastikan kedua belah pihak (debitur dan bank) mendapatkan solusi yang mengikat secara hukum. Hal ini membangun kredibilitas penyelesaian masalah, yang merupakan inti dari penanganan utang yang berintegritas dan teruji.

Mekanisme ‘Debt Settlement’: Negosiasi Diskon Utang Pokok

Debt Settlement adalah proses negosiasi di mana kreditor (bank) setuju untuk menerima jumlah pelunasan yang lebih kecil dari total utang yang sebenarnya, sebagai pembayaran lunas (lump-sum) atau pembayaran dengan jangka waktu yang lebih pendek. Ini adalah salah satu hasil yang paling dicari dalam penanganan utang kartu kredit bermasalah.

Untuk mencapai debt settlement yang sukses, keberadaan penasihat hukum sangatlah vital. Data dari firma-firma restrukturisasi utang menunjukkan bahwa negosiasi yang didukung oleh penasihat hukum cenderung mendapatkan pengurangan utang pokok 20% hingga 50% lebih sering dibandingkan upaya negosiasi yang dilakukan oleh individu tanpa pendampingan. Hal ini karena penasihat hukum memahami betul batas-batas negosiasi bank, risiko hukum yang dihadapi bank, dan cara menyajikan kasus kesulitan debitur dengan dokumen dan landasan hukum yang kuat.

Bank lebih percaya dan serius menanggapi proposal yang disajikan oleh profesional hukum karena ini menunjukkan komitmen dan keseriusan debitur dalam menyelesaikan masalah secara terukur dan formal. Ini bukan hanya tentang meminta diskon, tetapi tentang menyajikan tawaran yang menguntungkan bagi bank—yaitu, mendapatkan kembali sebagian pokok utang sekarang daripada menghadapi proses hukum yang panjang dan mahal tanpa kepastian hasil.

Mengapa Reputasi dan Kredibilitas dalam Penanganan Utang Penting?

Dalam proses penyelesaian utang kartu kredit, fokus seringkali hanya tertuju pada pelunasan tunggakan. Namun, seorang ahli di bidang jasa keuangan akan menekankan bahwa kredibilitas riwayat pembayaran Anda adalah aset yang jauh lebih bernilai daripada sekadar pelunasan utang paksa. Riwayat kredit yang bersih—tercermin dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—adalah penentu utama akses Anda ke pinjaman di masa depan, termasuk KPR, KKB, atau modal usaha. Memiliki SLIK yang lancar menunjukkan kewenangan dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, membuka pintu bagi suku bunga yang lebih baik dan limit pinjaman yang lebih tinggi, bahkan setelah Anda menyelesaikan masalah utang sebelumnya. Oleh karena itu, strategi penanganan utang yang didukung oleh penasihat profesional harus selalu memprioritaskan upaya menjaga atau memulihkan riwayat kredit.

Dampak Riwayat Kredit Buruk (SLIK OJK) pada Masa Depan Keuangan Anda

SLIK OJK, yang menggantikan peran BI Checking, adalah cerminan resmi dari perilaku kredit Anda selama bertahun-tahun. Jika riwayat Anda menunjukkan ketidakmampuan bayar atau wanprestasi (ditandai dengan Kolektibilitas 3, 4, atau 5), dampaknya akan terasa pada hampir semua transaksi kredit di masa depan. Lembaga keuangan menggunakan data ini sebagai indikator risiko utama. Mendapatkan skor yang baik adalah bentuk otoritas dan keahlian yang diakui secara sistematis dalam dunia perbankan.

Untuk memastikan riwayat kredit Anda akurat dan mulai menyusun langkah pemulihan, sangat penting bagi setiap debitur untuk mengetahui posisi mereka saat ini. Berikut adalah langkah-langkah untuk memeriksa dan, jika perlu, membersihkan skor kredit di SLIK OJK:

Ajukan Permintaan ID SLIK: Kunjungi situs web OJK dan lakukan antrean daring untuk meminta Informasi Debitur (ID).
Verifikasi Dokumen: Ikuti prosedur verifikasi yang diminta, biasanya dengan mengunggah foto diri dan KTP/paspor.
Terima Hasil SLIK: OJK akan mengirimkan hasil ID Anda yang menunjukkan status Kolektibilitas dan semua riwayat pinjaman Anda.
Tinjau Kesalahan: Teliti setiap detail. Jika Anda menemukan data yang salah atau sudah lunas namun belum diperbarui, segera ajukan sanggahan kepada bank terkait untuk koreksi.
Perbaiki Riwayat: Setelah utang selesai dinegosiasikan dan dilunasi (termasuk diskon jika ada), pastikan bank melaporkan status “Lunas” ke SLIK OJK agar kolektibilitas Anda membaik secara bertahap.

Tindakan proaktif ini, seringkali dibantu oleh jasa hukum, akan menunjukkan kepercayaan kepada sistem keuangan bahwa Anda adalah debitur yang bertanggung jawab dan mampu memenuhi kewajiban.

Membangun Kepercayaan dengan Kreditor melalui Keterbukaan dan Komitmen

Dalam setiap negosiasi utang, kreditor, seperti bank atau perusahaan pembiayaan, akan mengevaluasi niat baik Anda atau kredibilitas Anda sebagai debitur. Negosiasi yang berhasil seringkali didasarkan pada sejauh mana Anda menunjukkan komitmen yang tulus untuk melunasi utang, bahkan ketika menghadapi kesulitan finansial. Konsistensi dalam upaya penyelesaian, bahkan yang terlihat kecil, seperti melakukan pembayaran parsial atau cicilan mini, adalah sinyal kuat dari niat baik yang dapat meningkatkan peluang negosiasi yang berhasil.

Ketika seorang penasihat hukum mewakili Anda, mereka tidak hanya berfokus pada pasal-pasal hukum, tetapi juga membangun citra Anda sebagai klien yang berkomitmen. Mereka akan menyusun proposal restrukturisasi yang realistis, didukung oleh data keuangan terkini yang terbuka dan transparan. Pendekatan ini—menggabungkan otoritas hukum dengan pengalaman praktis—seringkali menghasilkan kesepakatan yang lebih lunak, seperti diskon utang pokok yang signifikan atau skema cicilan yang lebih ringan, dibandingkan jika Anda bernegosiasi sendiri tanpa dukungan data dan profesionalisme yang memadai.

Perlindungan Konsumen dari Praktik Penagihan yang Melanggar Etika

Ketika seorang debitur mengalami kesulitan finansial, interaksi dengan pihak penagih utang (debt collector) seringkali menjadi sumber stres dan ancaman. Penting untuk dipahami bahwa, meskipun bank berhak menagih, proses penagihan tersebut terikat ketat oleh regulasi dan etika. Penggunaan jasa hukum tidak hanya membantu dalam negosiasi utang, tetapi juga berperan penting sebagai perisai terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum.

Hak Debitur Terhadap Ancaman dan Teror Penagihan (Debt Collector)

Debitur memiliki hak-hak yang jelas dan dijamin oleh hukum, terutama terkait perilaku penagih utang. Secara tegas, regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan melarang debt collector menggunakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi dalam bentuk apa pun. Pelanggaran terhadap larangan ini, seperti melakukan teror melalui telepon atau datang ke tempat kerja tanpa izin, dapat segera dijadikan dasar untuk pengaduan resmi. Seorang pengacara dapat segera menyusun dan mengajukan pengaduan ini, menuntut dihentikannya praktik yang tidak etis tersebut dan bahkan memproses tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran hak privasi atau pencemaran nama baik.

Selain itu, setiap penagih utang yang bertugas wajib menunjukkan kartu identitas, sertifikat profesi resmi dari asosiasi penagih yang diakui, dan surat kuasa resmi dari bank atau lembaga keuangan yang menugaskan penagihan. Tanpa kelengkapan dokumen ini, debitur berhak menolak berkomunikasi atau bertemu, karena penagih tersebut dianggap bertindak di luar prosedur resmi yang sah. Adanya penasihat hukum memastikan bahwa setiap interaksi penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai koridor hukum, sehingga mengurangi kemungkinan intimidasi.

Langkah Hukum Melaporkan Praktik Penagihan yang Tidak Sesuai Aturan

Ketika penagihan melampaui batas etika dan hukum, mengambil langkah legal adalah hal yang krusial. Dalam konteks membangun dan mempertahankan good standing keuangan, respons yang tepat terhadap penagihan yang buruk sangat penting.

Untuk memperkuat posisi hukum Anda, dokumentasi adalah kunci utama. Setiap ancaman, intimidasi, atau komunikasi yang melanggar batas etika harus dicatat dan disimpan sebagai bukti. Ini termasuk rekaman panggilan telepon, screenshot pesan singkat (SMS atau chat), dan salinan email. Praktisi hukum yang ahli dalam kasus utang kartu kredit akan menekankan pentingnya bukti-bukti ini; tanpa dokumentasi yang solid, proses hukum atau pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan sulit untuk diproses.

Langkah hukum yang dapat diambil meliputi:

Pengaduan Resmi ke Bank/Kreditor: Mengirim surat keberatan resmi yang disusun oleh pengacara, menjelaskan pelanggaran yang terjadi dan menuntut debt collector tersebut ditarik.
Melaporkan ke OJK: Otoritas Jasa Keuangan menyediakan jalur pengaduan konsumen. OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada bank yang terbukti melanggar Peraturan OJK (POJK) terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Laporan ke Kepolisian: Jika penagihan melibatkan unsur pidana seperti pengancaman (Pasal 335 KUHP) atau perbuatan tidak menyenangkan, langkah terakhir adalah melaporkan penagih utang ke pihak kepolisian.

Dengan melibatkan jasa hukum, debitur memastikan bahwa semua laporan dan pengaduan diajukan dengan format yang benar dan didukung oleh dasar hukum yang kuat, meningkatkan peluang sanksi terhadap kreditor atau penagih yang melanggar aturan.

Tanya Jawab Seputar Jasa Hukum dan Penyelesaian Utang Kartu Kredit

Q1. Apakah utang kartu kredit bisa dipenjara?

Jawabannya tegas: tidak. Utang kartu kredit adalah murni kasus perdata yang dikenal sebagai wanprestasi (cidera janji). Dalam hukum perdata di Indonesia, seseorang tidak dapat dipenjara hanya karena tidak mampu melunasi utang. Ini adalah prinsip fundamental yang melindungi debitur dari ancaman kriminalisasi utang. Namun, penting untuk dicatat, penjara dapat menjadi ancaman hanya jika ada unsur pidana yang menyertai kasus utang tersebut, misalnya, penipuan atau penggelapan dana yang bisa dibuktikan secara hukum.

Sebagai informasi yang kredibel (meningkatkan otoritas dan kepercayaan), merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masalah utang piutang tanpa unsur penipuan selalu diselesaikan melalui jalur perdata. Ketika pengadilan memutuskan wanprestasi, sanksi yang mungkin dikenakan adalah kewajiban membayar ganti rugi, bukan hukuman badan.

Q2. Berapa biaya menggunakan jasa pengacara untuk utang CC?

Biaya penggunaan jasa pengacara atau konsultan hukum untuk penyelesaian utang kartu kredit sangat bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor, seperti kompleksitas kasus, reputasi pengacara, dan jumlah utang yang terlibat. Secara umum, ada tiga skema biaya utama yang perlu Anda ketahui:

Tarif Per Jam (Hourly Rate): Klien membayar berdasarkan jumlah jam kerja yang dihabiskan pengacara untuk kasus Anda.
Tarif Tetap (Flat Fee): Biaya keseluruhan disepakati di awal untuk layanan tertentu, misalnya, untuk meninjau dokumen dan menyusun surat negosiasi.
Persentase dari Keberhasilan (Success Fee atau Contingency Fee): Ini adalah skema yang paling menarik bagi debitur. Pengacara akan mengambil persentase (misalnya, 10% hingga 30%) dari jumlah utang pokok yang berhasil dikurangi atau diselamatkan melalui negosiasi. Ini membuktikan bahwa pengacara tersebut memiliki pengalaman dan keahlian tinggi dalam negosiasi utang, karena keberhasilan mereka terikat langsung dengan manfaat finansial yang Anda peroleh.

Sebelum menyepakati kontrak, pastikan Anda meminta rincian biaya secara transparan (meningkatkan kepercayaan) dan tanyakan mengenai skema success fee yang menunjukkan fokus pada hasil nyata.

Kesimpulan Akhir: Memaksimalkan Bantuan Hukum untuk Utang CC Anda

Tiga Pilar Solusi Utang CC: Negosiasi, Hukum, dan Komitmen

Berdasarkan tinjauan mendalam terhadap opsi penyelesaian dan dasar hukum, kesimpulan utamanya jelas: jasa hukum tidak menggantikan kewajiban pokok Anda untuk membayar utang kartu kredit. Namun, layanan profesional ini merupakan alat yang sangat penting untuk memastikan hak-hak Anda sebagai debitur terlindungi sepenuhnya dan membuka peluang mendapatkan keringanan yang legal dan adil. Dengan pendampingan ahli, fokus penyelesaian utang Anda bertumpu pada tiga pilar utama: Negosiasi yang efektif untuk keringanan pembayaran, Pemahaman dan perlindungan Hukum untuk mencegah praktik penagihan yang tidak etis, serta Komitmen finansial Anda untuk menyelesaikan utang. Memanfaatkan ahli hukum akan meningkatkan peluang restrukturisasi dan “debt settlement” yang sukses, yang sering kali menghasilkan pengurangan signifikan pada total utang.

Langkah Konkret Berikutnya untuk Kebebasan Finansial

Langkah paling konkret yang harus Anda ambil setelah menyadari kesulitan membayar kartu kredit adalah segera konsultasi dengan profesional hukum yang berspesialisasi dalam keuangan dan utang perbankan. Pilihlah penasihat yang memiliki rekam jejak terverifikasi dalam mediasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keahlian mereka. Selain itu, dokumentasikan dan catat semua komunikasi dengan kreditor (bank dan debt collector), termasuk tanggal, waktu, nama penelepon, dan isi percakapan. Pencatatan yang rapi dan detail ini akan menjadi aset penting yang membangun kredibilitas dan memberikan landasan yang kuat saat proses negosiasi atau pengaduan hukum dimulai.