Jurnal Akuntansi Pembayaran Jasa dengan Sistem Termin: Panduan Lengkap
Memahami Jurnal Akuntansi untuk Jasa dengan Termin Pembayaran
Definisi dan Skema Jurnal Pembayaran Jasa Sistem Termin
Jurnal akuntansi pembayaran jasa termin adalah suatu pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemajuan atau persentase penyelesaian suatu proyek atau kontrak jasa. Dalam sistem ini, pendapatan, piutang, dan penerimaan kas tidak dicatat sekaligus di awal atau di akhir, melainkan dipecah menjadi beberapa tahap atau termin. Skema ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi dari kinerja layanan yang telah diserahkan.
Mengapa Pengelolaan Jurnal Termin Penting untuk Keuangan Bisnis Anda
Pengelolaan jurnal termin yang tepat adalah krusial, terutama bagi bisnis yang bergerak di sektor jasa proyek jangka panjang seperti konstruksi, konsultan IT, atau event organizer. Tujuan utama dari sistem termin ini adalah mengelola arus kas secara efektif. Dengan penagihan bertahap, penyedia jasa dapat menutupi biaya operasional seiring berjalannya proyek. Selain itu, sistem termin berfungsi untuk memitigasi risiko kerugian besar. Jika proyek terhenti di tengah jalan, kerugian yang ditanggung perusahaan hanya sebatas pada termin yang belum tertagih, bukan seluruh nilai kontrak. Pencatatan akurat juga meningkatkan kredibilitas perusahaan, menunjukkan bahwa laporan keuangan dibuat berdasarkan kemajuan kerja yang diverifikasi.
Prinsip Dasar Pengakuan Pendapatan Jasa Sistem Termin
Pengelolaan $jurnal$ $akuntansi$ $untuk$ $pembayaran$ $jasa$ $dengan$ $sistem$ $termin$ harus berlandaskan pada prinsip pengakuan pendapatan yang fundamental. Dalam kontrak jasa jangka panjang, pengakuan pendapatan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus mencerminkan substansi ekonomi dari kinerja yang telah diserahkan kepada klien. Prinsip ini adalah inti dari pelaporan keuangan yang akurat.
Kriteria Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, khususnya PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, pendapatan dari kontrak jasa yang melibatkan sistem termin diakui seiring dengan penyelesaian (progress) pekerjaan, bukan hanya saat penagihan atau saat kas diterima. Intinya, pengakuan pendapatan harus didasarkan pada saat entitas memenuhi kewajiban kinerja.
Dalam konteks pengakuan pendapatan bertahap, Paragraf 35 dari PSAK 72 menegaskan bahwa pendapatan diakui seiring waktu jika entitas memenuhi salah satu dari tiga kriteria: pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seiring entitas melakukan kinerja; kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan; atau kinerja entitas tidak menciptakan aset dengan kegunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak untuk pembayaran atas kinerja yang telah selesai hingga saat ini. Kepatuhan terhadap kriteria ini memastikan bahwa laporan keuangan secara tepercaya mencerminkan kinerja entitas.
Perbedaan Metode Termin Progres (Percentage of Completion) dan Termin Selesai (Completed Contract)
Terdapat dua metode utama yang pernah digunakan dalam akuntansi kontrak jangka panjang, yaitu metode persentase penyelesaian (Percentage of Completion) dan metode kontrak selesai (Completed Contract).
Metode Percentage of Completion adalah pendekatan yang paling sering digunakan, terutama untuk jasa konstruksi jangka panjang. Metode ini mengharuskan entitas untuk mengakui pendapatan dan beban berdasarkan perkiraan persentase penyelesaian pekerjaan. Hal ini mencerminkan kinerja entitas secara lebih akurat dari waktu ke waktu karena laba diakui seiring dengan upaya yang dikeluarkan. Di bawah PSAK 72, pendekatan ini kini diwajibkan jika kriteria pengakuan pendapatan seiring waktu terpenuhi.
Sebaliknya, metode Completed Contract hanya mengakui pendapatan, beban, dan laba kotor setelah proyek selesai sepenuhnya. Meskipun metode ini cenderung lebih sederhana, metode ini dapat mendistorsi laporan laba rugi karena seluruh laba proyek jangka panjang dicatat pada satu periode, yang tidak mencerminkan kinerja entitas selama masa proyek berlangsung. Dengan adopsi PSAK 72 yang berfokus pada pemenuhan kewajiban kinerja, penggunaan metode Completed Contract kini sangat dibatasi dan hanya relevan dalam situasi kontrak yang sangat spesifik. Oleh karena itu, pengakuan berdasarkan kemajuan (progress) adalah praktik terbaik yang disarankan untuk menjaga relevansi informasi keuangan.
Contoh Kasus Jurnal Akuntansi Tahap Penagihan Termin Jasa
Memahami teori pengakuan pendapatan menjadi lebih jelas ketika diaplikasikan dalam skenario akuntansi praktis. Bagian ini akan mengupas tuntas bagaimana entitas jasa mencatat transaksi spesifik penagihan (penyusunan invoice) termin kepada klien, yang merupakan langkah kritis dalam sistem akuntansi untuk pembayaran jasa dengan sistem termin.
Jurnal Saat Penerbitan Invoice Termin (Pengakuan Piutang)
Ketika penyedia jasa telah menyelesaikan porsi pekerjaan yang disepakati (misalnya, 25% dari total kontrak) dan menerbitkan invoice termin pertama, inilah saat entitas mengakui haknya untuk menagih. Dalam pencatatan akuntansi, penagihan ini selalu menghasilkan debit pada akun Piutang Usaha (mencerminkan hak tagih kepada klien) dan diimbangi dengan kredit pada akun pendapatan atau kewajiban.
Secara spesifik, penagihan termin dicatat dengan salah satu dari dua cara berikut:
- Jika kinerja telah diakui sepenuhnya:
- Piutang Usaha (D)
- Pendapatan Jasa (K)
- Jika penagihan mendahului pengakuan kinerja penuh atau awal kontrak:
- Piutang Usaha (D)
- Pendapatan Diterima di Muka (K)
Pencatatan ini wajib didukung oleh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) yang disetujui klien. Dokumentasi ini memberikan bukti bahwa nilai yang ditagih memang sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan, sebuah praktik penting yang dibangun di atas kredibilitas dan keandalan pelaporan keuangan entitas.
Perlakuan Akun ‘Pendapatan Diterima di Muka’ pada Tahap Termin Awal
Penggunaan akun Pendapatan Diterima di Muka (Unearned Revenue) pada tahap penagihan termin awal, terutama pada kontrak yang masih panjang, menunjukkan kewajiban yang dimiliki oleh penyedia jasa. Akun ini, yang merupakan kewajiban di neraca, secara fundamental menyatakan kepada pemangku kepentingan bahwa entitas masih berutang jasa kepada klien senilai termin yang telah ditagihkan atau bahkan dibayar.
Seiring dengan kemajuan proyek dan pengakuan kinerja (misalnya, akhir bulan atau akhir kuartal), akun Pendapatan Diterima di Muka ini akan diamortisasi (dihapus) dan dipindahkan ke akun Pendapatan Jasa. Mekanisme ini memastikan bahwa neraca perusahaan selalu mencerminkan nilai kontrak yang belum diselesaikan secara seimbang dan realistis. Oleh karena itu, netting antara piutang (aset) dan pendapatan diterima di muka (kewajiban) pada neraca memberikan gambaran akurasi dan transparansi mengenai posisi finansial entitas terkait proyek jangka panjang.
Jurnal Penggunaan Akun Kontra ‘Biaya Kontrak dalam Proses’
Meskipun Piutang Usaha (aset) dan Pendapatan Diterima di Muka (kewajiban) adalah fokus utama saat penagihan, untuk proyek konstruksi dan jasa jangka panjang yang menggunakan metode Percentage of Completion, entitas mungkin mencatat aset kontra yang dikenal sebagai Biaya Kontrak dalam Proses (Construction in Progress - CIP atau sejenisnya). Akun ini mencatat biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut.
Tujuan utama dari mekanisme akuntansi termin ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan, khususnya neraca, mencerminkan nilai total kontrak yang belum diselesaikan (yang diwakili oleh Piutang dan Kewajiban yang saling terkait) serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan bagian dari kontrak tersebut. Hal ini memberikan validitas dan relevansi yang tinggi pada angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan.
Detail Jurnal Saat Penerimaan Pembayaran Termin (Pelunasan)
Setelah penagihan (terbitnya invoice) dicatat dan diakui sebagai Piutang Usaha, langkah krusial berikutnya dalam jurnal akuntansi untuk pembayaran jasa dengan sistem termin pembayaran adalah pencatatan saat klien melakukan pelunasan atau pembayaran atas invoice termin tersebut. Tahap ini berfokus pada pergerakan kas dan implikasi perpajakan yang mengikutinya.
Jurnal Penerimaan Kas dari Termin Pembayaran
Pencatatan paling mendasar dari transaksi ini adalah penerimaan kas dan penghapusan piutang. Ketika kas benar-benar diterima dari klien, entitas mencatat kenaikan aset Kas dan pengurangan aset Piutang Usaha.
Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Kas | XXX | |
| Piutang Usaha | XXX |
Pencatatan ini secara langsung mencerminkan pelunasan piutang yang telah diakui pada saat penagihan invoice termin sebelumnya. Hal ini juga memastikan bahwa neraca perusahaan secara akurat mencerminkan ketersediaan likuiditas (cash flow).
Pencatatan Potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh Klien
Dalam praktik bisnis jasa di Indonesia, seringkali klien yang bertindak sebagai pemotong pajak wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa tertentu sebelum melakukan pembayaran kepada penyedia jasa. Klien akan menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 23 sebagai tanda pelunasan.
Jika klien memotong PPh Pasal 23 (dengan tarif yang umumnya 2% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP untuk jasa yang tercakup), jumlah Kas yang diterima oleh penyedia jasa akan lebih kecil dari nilai invoice. Namun, jumlah PPh yang dipotong tersebut menjadi kredit pajak (aset) bagi penyedia jasa yang dapat diperhitungkan sebagai PPh Dibayar di Muka dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa.
Jurnal yang dicatat untuk mencerminkan potongan pajak ini adalah:
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Kas | XXX (Nilai Bersih) | |
| PPh Dibayar di Muka (Aset) | YYY (Nilai PPh 23) | |
| Piutang Usaha | ZZZ (Nilai Total Termin) |
Pencatatan ini memerlukan keahlian untuk memastikan bahwa jumlah yang didebit ke PPh Dibayar di Muka didukung dengan bukti potong yang valid dan dicatat sebagai aset yang dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas pajak.
Akuntansi PPN Keluaran yang Diterbitkan pada Setiap Termin
Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), penyedia jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (tarif yang berlaku saat ini) atas setiap penyerahan jasa. Dalam sistem termin, PPN Keluaran dicatat dan disetorkan ke negara sejalan dengan penerbitan setiap invoice termin.
Pada saat pembayaran termin diterima, PPN yang sebelumnya telah dicatat pada saat penagihan (invoice) akan ikut lunas bersamaan dengan pokok piutang. Tidak ada jurnal PPN baru yang dibuat saat penerimaan kas, karena PPN Keluaran (Liability) sudah diakui saat invoice diterbitkan (dengan jurnal: Piutang Usaha (D) vs. PPN Keluaran (K)).
Oleh karena itu, penerimaan kas hanya akan melunasi total Piutang Usaha (termasuk PPN) yang telah dicatat. Proses ini memastikan bahwa entitas memiliki tanggung jawab dan kredibilitas untuk melaporkan serta menyetorkan PPN Keluaran yang tertagih dari klien, yang merupakan bagian esensial dari kepatuhan pajak. Skema ini membutuhkan disiplin yang tinggi dalam verifikasi setiap Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan per termin.
Implikasi Perbedaan Akun dalam Sistem Termin Pembayaran
Kapan Menggunakan ‘Pendapatan Diterima di Muka’ vs. ‘Pendapatan Jasa’
Memahami perbedaan antara akun Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan Jasa adalah inti dari akuntansi jasa sistem termin yang akurat. Secara prinsip, Pendapatan Diterima di Muka (liabilitas) digunakan ketika pembayaran diterima mendahului kinerja atau pekerjaan yang dijaminkan dalam kontrak. Ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan jasa tersebut di masa depan. Sebaliknya, akun Pendapatan Jasa (pendapatan) digunakan ketika kinerja sudah diakui sesuai dengan persentase penyelesaian proyek atau jasa yang telah diserahkan. Penggunaan yang tepat dari kedua akun ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi bisnis yang benar, terutama terkait dengan kewajiban dan aset yang timbul dari kontrak jasa jangka panjang.
Perlakuan Akuntansi Retensi (Retention Money) dalam Kontrak Jasa
Retensi (Retention Money) adalah praktik umum, terutama dalam kontrak konstruksi atau proyek IT yang kompleks, di mana klien menahan sebagian kecil dari pembayaran (misalnya 5% atau 10%) hingga masa pemeliharaan atau jaminan kualitas selesai. Secara akuntansi, retensi ini dicatat sebagai bagian dari piutang yang sah yang telah diakui berdasarkan kinerja yang telah selesai. Perusahaan dapat mencatatnya sebagai akun Piutang Usaha (bersama dengan jumlah yang ditagih) atau, untuk kejelasan yang lebih baik pada neraca, sebagai akun terpisah seperti Piutang Retensi (Aset) ketika hak penagihan telah timbul. Pemisahan ini penting karena jangka waktu pencairan retensi biasanya lebih lama daripada piutang termin biasa, yang dapat memengaruhi analisis likuiditas dan keandalan aset jangka pendek.
Analisis Dampak Termin pada Laporan Laba Rugi dan Arus Kas
Sistem termin memiliki dampak signifikan pada pelaporan keuangan. Pengakuan pendapatan secara bertahap (metode Percentage of Completion) dalam sistem termin memastikan bahwa Laporan Laba Rugi (L/R) mencerminkan kinerja entitas secara akurat dari waktu ke waktu, yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan.
Sebagai contoh studi kasus internal yang telah kami kembangkan, perhatikan perbandingan dampak dua metode pengakuan pendapatan pada EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) selama masa kontrak:
| Parameter | Metode Pengakuan Termin Proporsional (SAK) | Metode Termin Selesai (Kontrak Selesai) |
|---|---|---|
| Bulan ke-3 (Progress 30%) | Pendapatan diakui 30% dari total kontrak, menghasilkan EBITDA positif 30% | Pendapatan diakui $0$, menghasilkan EBITDA $0$ (atau negatif jika ada biaya diakui) |
| Bulan ke-12 (Penyelesaian) | Total Pendapatan yang diakui 100% secara kumulatif | Total Pendapatan diakui 100% dalam satu periode (bulan ke-12) |
| Volatilitas L/R | Rendah, arus pendapatan mulus | Tinggi, lonjakan pendapatan di akhir kontrak |
Metode pengakuan termin yang proporsional (berdasarkan PSAK) memberikan gambaran kinerja yang lebih kredibel dan stabil, memungkinkan investor dan manajemen untuk mengevaluasi profitabilitas operasional secara realistis sepanjang siklus proyek. Meskipun arus kas masuk (penerimaan pembayaran) dapat mendahului atau mengikuti pengakuan pendapatan, yang memengaruhi saldo kas dan liabilitas/aset, Laporan Laba Rugi yang stabil adalah indikator kunci dari manajemen proyek dan keuangan yang bijaksana dan profesional.
Di sisi lain, implikasi pada Arus Kas juga penting. Pembayaran termin di muka meningkatkan arus kas masuk sebelum pekerjaan selesai, yang dapat digunakan untuk mendanai operasional proyek. Ini menunjukkan praktik keuangan yang kuat dan terpercaya, di mana perusahaan mampu mengelola working capital secara efisien melalui mekanisme kontrak.
Prosedur dan Risiko Audit dalam Pembayaran Jasa Termin
Dokumentasi Wajib untuk Mendukung Penagihan Termin
Dalam konteks audit, akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan—prinsip yang sangat penting untuk membangun kredibilitas perusahaan—bergantung sepenuhnya pada dokumentasi pendukung. Untuk setiap penagihan termin (tagihan bertahap), entitas jasa wajib melampirkan serangkaian dokumen untuk memvalidasi klaim pendapatan yang dicatat.
Secara krusial, setiap penagihan termin harus didukung oleh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) yang ditandatangani dan disetujui oleh perwakilan klien. BAKP ini berfungsi sebagai bukti fisik (bukti kinerja yang diakui oleh kedua belah pihak) bahwa persentase pekerjaan yang diakui sebagai pendapatan di laporan keuangan telah benar-benar diselesaikan. Selain BAKP, dokumen wajib lainnya meliputi salinan kontrak jasa yang sah, Surat Perintah Kerja (SPK), dan Faktur Pajak yang diterbitkan. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen ini adalah fokus utama auditor untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan termin adalah sah dan benar.
Risiko Akuntansi: Overshooting dan Undershooting Pengakuan Pendapatan
Pengakuan pendapatan dengan metode termin (berdasarkan persentase penyelesaian) memiliki risiko akuntansi bawaan yang signifikan. Dua risiko utama yang menjadi perhatian auditor dan manajemen adalah Overshooting dan Undershooting pengakuan pendapatan.
Risiko ‘Overshooting’ terjadi ketika manajemen secara agresif mengakui pendapatan melebihi persentase penyelesaian pekerjaan aktual yang telah dicapai. Misalnya, jika pekerjaan fisik baru 40% selesai, tetapi entitas mencatat pengakuan pendapatan sebesar 50%. Fenomena ini secara tidak tepat dapat menggelembungkan laba saat ini (pendapatan) dan aset (piutang usaha/piutang kontrak) yang dilaporkan, sehingga menciptakan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kinerja entitas yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan serius terkait keahlian dan objektivitas pelaporan keuangan entitas selama audit.
Sebaliknya, Undershooting adalah praktik konservatif yang dapat menunda pengakuan pendapatan, membuat laporan laba rugi terlihat kurang menguntungkan dari seharusnya. Meskipun dianggap kurang berisiko audit dibandingkan Overshooting, kedua skenario ini menunjukkan ketidakakuratan dalam penentuan kemajuan proyek, yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.
Tips untuk Audit Kepatuhan (Compliance Audit) yang Sukses
Keberhasilan dalam audit kepatuhan ( compliance audit ) yang berfokus pada sistem pembayaran termin sangat bergantung pada persiapan internal dan transparansi data. Untuk mitigasi risiko Overshooting dan Undershooting, entitas harus memiliki sistem pelaporan kemajuan proyek yang independen dan terverifikasi. Ini berarti bahwa penilaian persentase penyelesaian pekerjaan (yang menjadi dasar penagihan termin) tidak hanya berasal dari tim proyek, tetapi juga dikaji ulang oleh fungsi pengendalian internal atau tim teknis yang terpisah. Prosedur ini sangat meningkatkan keandalan data internal.
Auditor akan membandingkan data akuntansi (Pendapatan Jasa yang diakui) dengan data operasional (laporan kemajuan fisik atau jam kerja yang dihabiskan). Pastikan bahwa semua kontrak jasa yang signifikan memiliki alokasi biaya yang jelas dan terstruktur, yang dapat digunakan sebagai dasar yang kredibel untuk menghitung persentase penyelesaian. Terakhir, seluruh dokumen pendukung (BAKP, Invoice, bukti pembayaran) harus diindeks dan tersedia secara digital untuk memperlancar proses sampling dan verifikasi oleh auditor, menunjukkan profesionalisme dalam manajemen data.
Your Top Questions Tentang Jurnal Termin Akuntansi Dijawab
Q1. Apakah ada perbedaan perlakuan jurnal termin antara jasa dan barang?
Meskipun keduanya melibatkan penjualan dan pembayaran, perbedaan mendasar dalam perlakuan jurnal termin antara jasa dan barang terletak pada titik pengakuan pendapatan dan mekanisme pemindahan risiko. Untuk penjualan barang, pendapatan biasanya diakui saat kontrol atas barang tersebut berpindah ke pelanggan. Ini berarti setelah barang dikirim dan diterima (atau sesuai dengan syarat kontrak yang menentukan pemindahan risiko). Jurnal termin untuk barang lebih berfokus pada pelunasan piutang sesuai jadwal, bukan pengakuan pendapatan bertahap berdasarkan kemajuan. Sebaliknya, untuk jasa dengan sistem termin, pengakuan pendapatan sangat bergantung pada kemajuan kinerja atau performance obligation yang terpenuhi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72, pendapatan jasa diakui seiring dengan terpenuhinya kewajiban kinerja tersebut dari waktu ke waktu (over time), bukan hanya saat penagihan. Oleh karena itu, jasa termin memerlukan pencatatan jurnal yang lebih kompleks untuk mengaitkan penagihan dengan persentase penyelesaian proyek.
Q2. Bagaimana jurnal penyesuaian akhir tahun untuk kontrak jasa yang belum selesai?
Pada akhir periode akuntansi (akhir tahun), entitas harus memastikan bahwa laporan keuangannya mencerminkan status kontrak jasa yang belum selesai secara akurat. Jurnal penyesuaian yang paling umum terkait dengan kontrak termin mencakup dua elemen utama: penyesuaian Piutang Retensi dan amortisasi Pendapatan Diterima di Muka. Piutang retensi adalah jumlah yang ditahan oleh klien hingga masa pemeliharaan atau garansi selesai. Jurnal penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan Piutang Usaha atau Piutang Retensi di neraca telah dicatat sesuai dengan nilai retensi yang belum dibayar. Kedua, jika terdapat saldo Pendapatan Diterima di Muka (pembayaran dimuka dari klien) yang belum diakui sebagai pendapatan, jurnal penyesuaian harus dibuat untuk mengamortisasi sebagian dari Pendapatan Diterima di Muka tersebut menjadi Pendapatan Jasa, sesuai dengan persentase penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai tetapi belum dicatat dalam jurnal harian atau termin terakhir. Ini memastikan Laporan Laba Rugi mencerminkan pendapatan yang benar-benar dihasilkan selama periode tersebut, memberikan representasi keuangan yang jujur dan dapat diandalkan.
Final Takeaways: Kunci Sukses Jurnal Akuntansi Termin Jasa
Tiga Pilar Kepatuhan: Dokumentasi, Pengakuan, dan Pajak
Kunci utama untuk menguasai jurnal akuntansi untuk pembayaran jasa dengan sistem termin terletak pada penekanan tiga pilar kepatuhan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, Dokumentasi yang akurat, di mana setiap penagihan termin harus didukung oleh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) dan persetujuan formal dari klien. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti kinerja dan landasan untuk membangun kredibilitas laporan keuangan Anda. Kedua, Pengakuan Pendapatan harus konsisten dan didasarkan pada kemajuan pekerjaan aktual, bukan hanya jadwal penagihan. Metodologi ini harus selaras dengan prinsip-prinsip dalam PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Terakhir, Pajak harus dihitung secara akurat, memastikan pemotongan PPh Pasal 23 oleh klien dan pelaporan PPN Keluaran pada setiap termin dilakukan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Langkah Lanjut: Optimalisasi Sistem Akuntansi Anda
Untuk menjaga tingkat keahlian dan otoritas dalam pengelolaan kontrak jasa jangka panjang, entitas bisnis perlu melakukan review berkala terhadap semua kontrak jasa besar mereka. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa metode pengakuan pendapatan yang digunakan terus selaras dengan PSAK dan praktik terbaik industri. Optimalisasi sistem akuntansi Anda tidak hanya tentang mencatat debit dan kredit, tetapi juga tentang membangun proses internal yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja keuangan bisnis Anda.