Jenis Kontrak Pengadaan Barang Jasa Berdasarkan Pembayaran

Memahami Kontrak Pengadaan Barang Jasa Berdasarkan Cara Pembayaran

Definisi Kunci: Apa itu Kontrak Pengadaan Berdasarkan Pembayaran?

Kontrak pengadaan barang/jasa memiliki berbagai klasifikasi, dan salah satu yang paling fundamental adalah pengelompokannya berdasarkan cara pembayaran yang disepakati. Metode pembayaran ini secara inheren mendefinisikan tiga elemen krusial: alokasi risiko antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa, metode perhitungan harga yang digunakan, dan mekanisme pembayaran termin kepada pihak penyedia. Pemahaman mendalam mengenai setiap jenis kontrak, seperti Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan, dan Terima Jadi, adalah langkah awal untuk menjamin transparansi dan kelancaran pelaksanaan proyek.

Mengapa Pemilihan Jenis Kontrak yang Tepat Sangat Penting?

Memilih jenis kontrak yang selaras dengan karakteristik pekerjaan adalah keputusan strategis yang tidak bisa diabaikan. Pemilihan jenis kontrak yang tepat (seperti Lump Sum untuk pekerjaan dengan spesifikasi pasti atau Harga Satuan untuk volume yang tidak pasti) sangat krusial. Keputusan ini berfungsi sebagai preventive measure untuk mencegah terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun), ketidakjelasan lingkup kerja (scope creep), dan potensi sengketa yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Kepastian hukum dan anggaran yang didukung oleh dokumen kontrak yang solid adalah fondasi dari pengadaan yang sukses.

Kontrak Lump Sum: Mekanisme Pembayaran Tuntas dan Kepastian Biaya Maksimal

Kontrak Lump Sum adalah landasan dari pengadaan yang berorientasi pada kepastian anggaran. Mekanisme ini menetapkan suatu harga pasti dan tetap yang harus dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan. Di bawah kontrak ini, semua risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian kuantitas, biaya tambahan, atau kesulitan yang tidak terprediksi selama pelaksanaan pekerjaan, sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Jasa. Pengguna Jasa mendapat jaminan bahwa biaya maksimum yang akan dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah yang telah disepakati.

Karakteristik Utama dan Kapan Kontrak Lump Sum Tepat Digunakan

Kontrak Lump Sum ditandai dengan penetapan harga total yang final di awal perjanjian. Ini berarti, agar kontrak ini efektif dan adil, pekerjaan tersebut harus memiliki spesifikasi yang sangat jelas dan detail yang tidak memerlukan perubahan mendasar selama masa pelaksanaan.

Kontrak jenis ini ideal untuk proyek-proyek di mana:

Desain dan gambar kerja sudah 100% rampung dan terperinci.
Tidak ada keraguan besar mengenai kondisi lapangan atau lingkungan yang dapat mempengaruhi kuantitas pekerjaan (misalnya, proyek konstruksi yang sudah matang atau pengembangan sistem IT dengan scope yang definitif).
Pengguna Jasa memprioritaskan kepastian anggaran di atas segalanya.

Implikasi Risiko: Tanggung Jawab Mutlak Penyedia Jasa

Konsekuensi terbesar dari Kontrak Lump Sum adalah implikasi risikonya. Penyedia bertanggung jawab mutlak atas setiap kekurangan volume pekerjaan yang dihitung kurang, atau kesalahan perhitungan biaya material, karena harga yang disepakati adalah untuk penyelesaian pekerjaan hingga fungsional. Jika Penyedia menemukan bahwa volume pekerjaan yang sebenarnya lebih besar dari yang diestimasikan dalam penawaran awalnya, biaya tambahan tersebut ditanggung sepenuhnya olehnya.

Untuk menjamin tingkat akuntabilitas dan kompetensi yang tinggi, batasan perubahan lingkup (scope change) dalam Lump Sum sangat ketat. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur kontrak pengadaan, perubahan kontrak pada Lump Sum hanya dapat dilakukan jika terdapat perubahan desain yang diperintahkan oleh Pengguna Jasa, dan bukan karena kesalahan perhitungan kuantitas oleh Penyedia Jasa. Sebuah prinsip penting yang ditekankan oleh para pakar hukum kontrak adalah: harga sudah mencakup semua yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga hanya perubahan yang secara fundamental mengubah fungsi akhir proyek yang dapat memicu penyesuaian harga. Penetapan batasan yang jelas ini memastikan bahwa hanya penyedia jasa yang benar-benar memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola risiko yang berani mengambil kontrak ini.

Kontrak Harga Satuan: Fleksibilitas Volume Kerja dan Pengendalian Biaya

Kontrak Harga Satuan merupakan metode pembayaran yang paling fleksibel dan sangat relevan untuk proyek-proyek di mana kuantitas pekerjaan (volume) tidak dapat dipastikan secara rinci di awal. Ini merupakan pilihan utama dalam pengadaan ketika lingkup pekerjaan memiliki elemen ketidakpastian. Dalam mekanisme ini, Penyedia (Kontraktor) dan Pengguna Jasa (Pemberi Kerja) menyepakati harga spesifik untuk setiap unit pekerjaan (harga satuan), namun total biaya akhir akan dibayarkan berdasarkan kuantitas pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan dan telah diverifikasi bersama.

Struktur Pembayaran Berdasarkan Kuantitas Pekerjaan Aktual

Prinsip dasar dari Kontrak Harga Satuan adalah pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang benar-benar terimplementasi di lapangan. Misalnya, harga untuk satu meter kubik (m³) beton adalah tetap, tetapi total biaya beton akan dihitung dari total volume m³ beton yang terpasang. Struktur ini memberikan keuntungan signifikan karena menjamin bahwa Pengguna Jasa hanya membayar atas pekerjaan yang secara fisik telah diterima.

Jenis kontrak ini idealnya digunakan pada pekerjaan infrastruktur atau konstruksi yang lokasinya berisiko geologis atau proyek yang membutuhkan penyesuaian volume karena kondisi lapangan yang tidak terprediksi. Dalam beberapa studi kasus yang melibatkan proyek irigasi atau perkerasan jalan di area terpencil, skema Harga Satuan telah terbukti berhasil mencegah kerugian akibat ketidakpastian volume tanah atau material. Misalnya, alih-alih membayar biaya penggalian yang terlalu besar (seperti jika menggunakan Lump Sum berdasarkan perkiraan awal), pembayaran disesuaikan tepat sesuai volume galian yang diperlukan, yang pada akhirnya menghemat anggaran proyek. Namun, di sisi lain, Kontrak Harga Satuan juga rentan terhadap penyalahgunaan jika pengawasan lemah, di mana beberapa Penyedia dapat ‘menggelembungkan’ kuantitas pengukuran untuk mendapatkan pembayaran lebih tinggi dari pekerjaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, integritas dan keahlian dalam pengukuran di lapangan menjadi aspek penting.

Strategi Pengendalian Risiko Volume: Dokumen Kontrak dan Pengawasan Mutu

Meskipun Harga Satuan menawarkan fleksibilitas kuantitas, ia membawa risiko pembengkakan total biaya jika volume pekerjaan yang dilaksanakan jauh melebihi perkiraan awal. Untuk memitigasi risiko ini, Pengguna Jasa harus menyertakan strategi pengendalian risiko volume yang ketat dalam dokumen kontrak.

Kunci utama akurasi dan akuntabilitas pembayaran dalam Kontrak Harga Satuan adalah proses Pengukuran Bersama (Mutual Check). Proses ini mengharuskan perwakilan Pengguna Jasa (Pengawas Lapangan/Konsultan) dan Penyedia Jasa untuk secara rutin melakukan pengukuran kuantitas pekerjaan yang telah diselesaikan. Hasil dari pengukuran ini kemudian dicatat dan disepakati dalam Berita Acara Pengukuran Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Proses Mutual Check yang transparan dan didokumentasikan dengan cermat berfungsi sebagai bukti otentik yang krusial saat verifikasi tagihan dan audit.

Pengendalian risiko volume juga mencakup penetapan Batas Maksimum Volume Pekerjaan dalam Spesifikasi Teknis, serta memastikan kejelasan dan pengalaman tim Pengawas (aspek kompetensi) dalam memvalidasi kuantitas. Tanpa keahlian dan pengawasan yang memadai, fleksibilitas Harga Satuan dapat dengan mudah berubah menjadi sumber sengketa dan pembengkakan biaya yang tidak terkelola.

Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan: Solusi untuk Proyek Hibrida

Ketika sebuah proyek pengadaan memiliki karakteristik yang heterogen—sebagian besar lingkupnya telah terdefinisi dengan sangat jelas, namun sebagian kecilnya masih memiliki ketidakpastian volume pekerjaan—maka Kontrak Gabungan (Hybrid) yang mengombinasikan Lump Sum dan Harga Satuan menjadi solusi yang sangat efektif. Kontrak jenis ini dirancang untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing tipe kontrak, yang pada akhirnya memaksimalkan efisiensi anggaran dan mengelola risiko secara lebih tepat. Dengan memisahkan komponen pekerjaan yang pasti dari yang tidak pasti, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memastikan harga yang kompetitif untuk bagian yang spesifik (Lump Sum) sambil menjaga fleksibilitas untuk penyesuaian kuantitas pada bagian yang fluktuatif (Harga Satuan).

Mengidentifikasi Bagian Pekerjaan yang Tepat untuk Setiap Jenis Pembayaran

Penerapan Kontrak Gabungan memerlukan analisis cermat terhadap seluruh lingkup pekerjaan. Prinsipnya sederhana: semua pekerjaan yang spesifikasi teknis dan volume/kuantitasnya dapat dipastikan secara rinci dan tidak akan berubah harus dimasukkan ke dalam porsi Lump Sum. Hal ini memberikan kepastian biaya maksimal (harga pasti dan tetap) bagi Pengguna Anggaran.

Sebaliknya, bagian pekerjaan yang kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lapangan yang baru diketahui saat pelaksanaan, atau pekerjaan yang bersifat tambahan minor dengan volume yang belum dapat dihitung dengan presisi, harus dimasukkan ke dalam porsi Harga Satuan. Contohnya, pada proyek pembangunan gedung, pekerjaan struktur (pondasi, kolom, balok) mungkin masuk dalam Lump Sum karena sudah pasti, sementara pekerjaan penggalian tanah atau relokasi utilitas yang volumenya sangat tergantung pada kondisi geoteknik aktual dapat dimasukkan sebagai Harga Satuan.

Untuk membantu Pejabat Pengadaan dan PPK dalam mengambil keputusan, kami telah merumuskan Model Prioritas Kontrak Hibrida 3 Langkah:

Analisis Kepastian Spesifikasi: Identifikasi semua item pekerjaan yang memiliki gambar, spesifikasi teknis, dan perhitungan volume yang 100% final. Item ini adalah kandidat kuat untuk porsi Lump Sum.
Identifikasi Risiko Kuantitas: Tinjau item pekerjaan yang volume akhirnya sangat berpotensi berubah (misalnya, pekerjaan di bawah permukaan, perbaikan tak terduga, atau survei). Item ini adalah kandidat untuk porsi Harga Satuan.
Penetapan Batas Anggaran: Setelah membagi komponen, tetapkan pagu maksimum untuk porsi Harga Satuan dan buat batasan scope yang sangat jelas untuk porsi Lump Sum.

Pendekatan metodis ini, yang lahir dari pengalaman praktisi pengadaan bertahun-tahun, memastikan bahwa risiko biaya dialokasikan secara adil dan tepat, meningkatkan peluang keberhasilan proyek.

Manajemen Batasan Lingkup: Memisahkan Risiko Biaya dan Risiko Kuantitas

Tantangan terbesar dalam Kontrak Gabungan adalah potensi terjadinya tumpang tindih (overlap) klaim pembayaran atau sengketa mengenai item pekerjaan mana yang harus dibayar berdasarkan harga satuan dan mana yang termasuk dalam lingkup harga borongan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang sangat jelas dalam dokumen kontrak.

Dokumen kontrak harus secara eksplisit memisahkan dua komponen tersebut, baik dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BQ/RAB) maupun dalam lampiran Spesifikasi Teknis. Setiap item pembayaran harus memiliki kode unik yang mengacu pada jenis kontraknya (LS atau HS). Jika item pekerjaan yang masuk dalam Lump Sum ternyata memerlukan pekerjaan tambahan yang sama jenisnya, kontrak harus secara tegas menyatakan apakah item tambahan tersebut akan dibayar melalui Harga Satuan atau dianggap telah termasuk dalam risiko harga tetap Lump Sum penyedia. Dokumentasi yang cermat dan akuntabilitas yang tinggi dalam penyusunan kontrak adalah kunci untuk mencegah klaim pembayaran ganda di kemudian hari.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey): Pembayaran Berdasarkan Hasil Akhir Fungsional

Karakteristik dan Kebutuhan Spesifik Kontrak Terima Jadi

Kontrak Terima Jadi, atau dikenal juga sebagai Turnkey Contract, adalah jenis kontrak pengadaan yang menempatkan tanggung jawab penuh kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga proyek tersebut benar-benar siap dan berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kriteria kinerja yang telah disepakati di awal. Dalam kontrak ini, pembayaran kepada penyedia sangat sering dikaitkan dengan pencapaian kinerja akhir proyek, bukan pada pengukuran kuantitas pekerjaan per item (seperti pada Harga Satuan) atau penyelesaian tahapan fisik (seperti pada Lump Sum). Kontrak Turnkey sangat ideal untuk proyek-proyek yang membutuhkan sistem yang terintegrasi penuh dan kompleks, seperti pembangunan pabrik dengan teknologi tertentu, sistem informasi terintegrasi, atau infrastruktur energi, di mana pengguna hanya ingin menerima “kunci” dan sistem sudah dapat beroperasi. Oleh karena itu, kontrak ini memerlukan kompetensi dan kredibilitas penyedia yang sangat tinggi, karena mereka harus memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola semua fase proyek mulai dari desain, pengadaan, konstruksi, hingga pengujian dan operasionalisasi.

Fokus pada Kualitas dan Fungsionalitas: Uji Coba dan Serah Terima Pekerjaan

Inti dari Kontrak Terima Jadi adalah penekanan pada hasil akhir yang fungsional. Penyedia diwajibkan menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga sistem atau fasilitas dapat beroperasi penuh dan lulus serangkaian uji coba (testing and commissioning) yang ketat. Risiko utama dalam mekanisme ini terletak pada definisi yang tidak jelas mengenai ‘berfungsi’ dan proses pengujian kualitas atau Quality Assurance yang tidak memadai. Jika kriteria fungsionalitas di awal kontrak ambigu, hal ini dapat memicu sengketa besar di tahap serah terima. Berdasarkan laporan industri, proyek-proyek teknologi informasi dan konstruksi yang menggunakan mekanisme Turnkey cenderung menunjukkan tingkat keberhasilan penyelesaian tepat waktu yang lebih tinggi (sekitar 75%) dibandingkan dengan proyek Lump Sum yang setara kompleksitasnya (sekitar 60%). Hal ini disebabkan oleh insentif kuat bagi penyedia untuk mengelola semua aspek demi mencapai go-live fungsional. Untuk memitigasi risiko, dokumen kontrak harus mencantumkan secara rinci Prosedur Serah Terima (Handover Protocol) dan Parameter Uji Terima (Acceptance Test Criteria), termasuk durasi masa operasional yang harus dibuktikan sebelum pembayaran termin terakhir dapat dicairkan, guna menjamin kejujuran dan keterpercayaan pada hasil akhir.

Strategi Memastikan Kualitas dan Kepatuhan Kontrak (Aspek Keahlian dan Integritas)

Mekanisme kontrak yang kokoh, terlepas dari jenis pembayarannya (Lump Sum, Harga Satuan, dll.), hanya dapat memberikan hasil yang optimal jika didukung oleh kompetensi teknis dari semua pihak yang terlibat, baik dari sisi pengguna jasa maupun penyedia. Keahlian ini krusial dalam perancangan dokumen, pengawasan, hingga serah terima pekerjaan, dan menjadi penentu utama dalam menjamin output proyek yang berkualitas tinggi, sesuai dengan tujuan pengadaan barang jasa berdasarkan cara pembayaran.

Pentingnya Pengalaman dan Kredibilitas Penyedia Jasa (Aspek Kompetensi)

Kualitas hasil akhir proyek sering kali berkorelasi langsung dengan pengalaman dan keahlian (expertise) yang dimiliki oleh penyedia jasa. Sebelum penandatanganan kontrak, fokus tim pengadaan tidak boleh hanya tertuju pada penawaran harga terendah. Tim yang profesional harus menekankan pentingnya verifikasi mendalam terhadap portofolio proyek serupa yang telah diselesaikan penyedia serta meminta referensi kontak dari klien sebelumnya.

Proses verifikasi ini adalah validasi langsung terhadap klaim keahlian dan integritas penyedia di lapangan. Sebuah studi menunjukkan bahwa proyek yang melibatkan penyedia dengan rekam jejak terverifikasi memiliki tingkat penyelesaian tepat waktu 20% lebih tinggi dibandingkan proyek yang memilih berdasarkan harga semata. Dengan demikian, investasi waktu dalam due diligence di awal adalah mitigasi risiko kualitas terbaik.

Transparansi Proses dan Akuntabilitas (Aspek Kejujuran dan Keterpercayaan)

Dalam setiap jenis kontrak, akuntabilitas adalah pilar utama yang memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan pembayaran. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui dokumentasi yang cermat dan transparan di setiap tahapan.

Proses dokumentasi harus dimulai dari Spesifikasi Teknis yang detail dan terperinci, disusul oleh Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian/Mingguan, hingga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani bersama. Dalam skema Harga Satuan, misalnya, BAPP untuk pengukuran kuantitas aktual adalah bukti krusial yang mendukung pembayaran. Sementara itu, dalam Lump Sum, BAPP berfungsi memverifikasi bahwa keluaran telah mencapai fungsionalitas penuh. Dokumen-dokumen ini tidak hanya memastikan pembayaran yang adil, tetapi juga menjadi bukti tak terbantahkan yang sangat krusial saat dilakukan audit keuangan maupun audit kinerja, menegaskan kejujuran dan keterpercayaan seluruh proses pengadaan.

Pertanyaan Umum (FAQ) Mengenai Kontrak Pengadaan dan Pembayaran

Q1. Apa perbedaan utama antara Kontrak Persentase dan Kontrak Waktu Penugasan?

Kontrak Persentase (atau Percentage Contract) dan Kontrak Waktu Penugasan (Time Based Contract atau Time and Material) memiliki fokus yang berbeda dalam perhitungan biaya layanan.

Kontrak Persentase adalah jenis kontrak di mana biaya layanan untuk Penyedia Jasa (misalnya jasa konsultansi pengawasan) dihitung sebagai persentase dari total biaya atau nilai proyek. Fokus utamanya adalah biaya total proyek yang diawasi. Kontrak ini sering digunakan dalam jasa konsultan pengawasan teknis.

Sebaliknya, Kontrak Waktu Penugasan berfokus pada durasi kerja personel yang ditugaskan, seperti hitungan jam, hari, atau bulan. Dalam skema ini, Pembeli (Pengguna Anggaran) membayar berdasarkan tarif per unit waktu dari tenaga kerja yang terlibat, ditambah penggantian biaya material. Fokusnya adalah memastikan keahlian yang kredibel digunakan secara efisien sesuai waktu yang dihabiskan, dan bukan pada total biaya proyek secara keseluruhan.

Q2. Bagaimana cara memitigasi risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pada Kontrak Harga Satuan?

Risiko pembengkakan biaya (cost overrun) adalah masalah umum dalam Kontrak Harga Satuan karena kuantitas pekerjaan yang dibayarkan didasarkan pada pengukuran aktual di lapangan, yang seringkali melebihi perkiraan awal dalam Bill of Quantity (BQ) kontrak.

Mitigasi utama untuk risiko ini dapat dilakukan melalui dua strategi kunci. Pertama, menetapkan pagu maksimum volume pada setiap item pekerjaan. Dengan menetapkan batasan volume (misalnya, tidak boleh melebihi 110% dari kuantitas BQ awal), risiko kenaikan biaya yang tidak terkontrol dapat dibatasi. Kedua, yang paling penting untuk akuntabilitas dan transparansi, adalah menerapkan metode pengukuran kuantitas yang ketat dan transparan, yang dikenal sebagai Mutual Check 100%. Proses ini mewajibkan pengukuran dan verifikasi kuantitas pekerjaan yang telah selesai dilakukan bersama-sama oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sebelum pembayaran termin diproses. Verifikasi ini adalah bukti kuat dari integritas proses pengadaan.

Q3. Kapan Kontrak Tahun Jamak (Multi-Years Contract) dapat digunakan?

Kontrak Tahun Jamak (Multi-Years Contract) digunakan khusus untuk pekerjaan yang secara alami atau teknis memerlukan waktu pelaksanaan melebihi satu tahun anggaran.

Penggunaannya ditujukan untuk proyek-proyek besar atau kompleks yang tidak mungkin diselesaikan dalam 12 bulan kalender, seperti pembangunan infrastruktur skala besar, proyek pengembangan sistem IT yang memakan waktu lama, atau kontrak layanan kebersihan/keamanan berkelanjutan. Kontrak ini tidak dapat diputuskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara sepihak; penggunaannya wajib mendapat persetujuan pejabat berwenang di atasnya (misalnya, Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah) untuk menjamin alokasi anggaran dan komitmen dana yang memadai untuk tahun-tahun anggaran berikutnya. Persetujuan ini adalah bentuk keahlian dan komitmen institusional dalam menjalankan proyek jangka panjang.

Final Takeaways: Menguasai Pilihan Kontrak untuk Pengadaan yang Berhasil

Pemilihan jenis kontrak—baik itu Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan, maupun Terima Jadi—bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan keputusan strategis yang secara fundamental menentukan keberhasilan, alokasi risiko, dan kepastian biaya dari sebuah proyek pengadaan barang atau jasa.

3 Langkah Aksi Penting dalam Pemilihan Jenis Kontrak

Kunci keberhasilan proyek terletak pada kesesuaian jenis kontrak dengan tingkat kepastian spesifikasi dan kuantitas pekerjaan. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh adalah: jangan pernah memilih Kontrak Lump Sum jika spesifikasi teknis dan volume pekerjaan belum final atau masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Jika spesifikasi sudah 100% pasti, Lump Sum memberikan kepastian biaya maksimal. Namun, jika volume tidak pasti, Harga Satuan adalah pilihan yang lebih akurat dan adil. Kesalahan dalam mencocokkan ini akan selalu berujung pada sengketa dan pembengkakan biaya.

Langkah Berikutnya: Membangun Kompetensi Pengadaan Berkelanjutan

Untuk mengamankan hasil optimal dalam pengadaan, penting bagi setiap organisasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan kredibilitas tim pengadaan internal. Hal ini meliputi pemahaman mendalam tentang implikasi hukum setiap jenis kontrak dan kemampuan untuk membuat dokumen spesifikasi teknis yang minim celah. Sebagai langkah konkrit, kami sangat menyarankan agar Anda segera melakukan audit internal terhadap pemilihan jenis kontrak pada proyek Anda saat ini untuk mengidentifikasi potensi risiko alokasi biaya dan kuantitas sejak dini dan meningkatkan proses pengadaan di masa mendatang. Pengadaan yang efektif adalah hasil dari proses seleksi kontrak yang cermat dan berdasar pengetahuan.