Contoh Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran Jasa Borongan

Memahami Esensi Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran Borongan

Definisi Singkat: Apa Itu Surat Perjanjian Pelunasan Jasa Borongan?

Surat perjanjian pelunasan pembayaran jasa borongan adalah sebuah dokumen hukum formal yang mengikat, berisikan pernyataan dan janji tegas dari pihak debitur (biasanya pemberi kerja) untuk menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran yang belum tertunaikan kepada pihak kreditur (pelaksana borongan atau kontraktor). Dokumen ini secara spesifik memuat nominal pasti sisa utang, serta jadwal dan termin waktu yang disepakati bersama untuk penyelesaian pelunasan tersebut. Intinya, surat ini berfungsi sebagai pengakuan utang resmi atas pekerjaan yang telah selesai.

Mengapa Dokumen Ini Penting untuk Kepercayaan Kontraktor?

Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang krusial. Perannya sangat penting dalam mencegah sengketa di masa mendatang dan memperkuat posisi hukum kedua belah pihak. Bagi kontraktor, surat ini merupakan jaminan tertulis bahwa mereka akan menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Tanpa adanya surat ini, klaim atas sisa pembayaran bisa menjadi sekadar perselisihan verbal. Keberadaan dokumen formal ini menunjukkan profesionalisme dan praktik bisnis yang hati-hati, yang merupakan dasar dari kredibilitas dan keahlian dalam setiap transaksi proyek borongan, sehingga memelihara kepercayaan jangka panjang antara pemberi kerja dan penyedia jasa.

Struktur Kunci Surat Perjanjian yang Mengikat Secara Hukum

Memastikan suatu dokumen memiliki kekuatan hukum bukan hanya tentang mencantumkan tanda tangan, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat dengan struktur yang benar dan klausul yang tepat. Untuk dokumen sepenting surat perjanjian dan pernyataan akan melunasi pembayaran jasa pekerjaan borongan, kejelasan dan kelengkapan adalah aset utama yang dapat mencegah sengketa di kemudian hari.

Anatomi Dokumen: Pasal-Pasal Wajib dalam Perjanjian Pelunasan

Struktur ideal dari surat perjanjian pelunasan harus terperinci, logis, dan mencakup semua variabel kritis. Komponen wajib yang harus ada di dalamnya meliputi:

Identitas Pihak: Detail lengkap dari Pemberi Kerja (Debitur) dan Pelaksana Borongan (Kreditur).
Objek Perjanjian: Penjelasan spesifik mengenai proyek borongan yang telah selesai dan menjadi dasar tagihan pelunasan (misalnya, Renovasi Rumah Tipe 45 di Jl. Merdeka No. 10).
Jumlah Piutang: Nominal sisa pembayaran yang harus dilunasi, baik dalam angka maupun terbilang, untuk menghindari ambiguitas.
Jadwal Pelunasan: Detail kapan dan bagaimana pembayaran akan diselesaikan.
Klausul Sanksi Keterlambatan: Konsekuensi hukum dan denda jika jadwal pelunasan dilanggar.

Integritas hukum perjanjian ini ditegaskan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara fundamental menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, jika kedua belah pihak membuat kesepakatan secara bebas, tanpa paksaan, dan sesuai koridor hukum, maka isi dari perjanjian tersebut—termasuk jadwal dan sanksi pelunasan—memiliki kekuatan mengikat yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Profesional hukum berpengalaman selalu menekankan pentingnya mengacu pada pasal ini untuk menegaskan sifat kesepakatan yang tak terbantahkan.

Mekanisme Penetapan Jadwal dan Termin Pelunasan yang Jelas

Salah satu sumber sengketa pembayaran yang paling umum adalah ketidakjelasan pada jadwal pelunasan. Untuk memastikan perjanjian tersebut berjalan lancar dan mudah diverifikasi, jadwal pelunasan haruslah spesifik—meliputi tanggal, nominal, dan metode pembayaran yang definitif.

Untuk proyek borongan yang besar, nominal pelunasan seringkali diformulasikan dalam tabel termin yang jelas. Tabel ini tidak hanya mencantumkan tanggal jatuh tempo, tetapi juga persentase atau nominal spesifik yang harus dibayarkan pada tanggal tersebut (misalnya, Termin I: 50% dari sisa piutang pada 20 Desember 2025). Struktur ini mencegah interpretasi ganda dan memungkinkan pihak pelaksana borongan untuk memonitor komitmen pembayaran secara real-time. Keahlian dalam menyusun jadwal termin yang terukur dan realistis adalah tanda utama dari perjanjian yang disusun dengan cermat dan memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

Meningkatkan Validitas Hukum: Syarat Sahnya Perjanjian dan Dokumen Pendukung

Membuat “surat perjanjian dan pernyataan akan melunasi pembayaran jasa pekerjaan borongan” yang kuat dan tidak dapat dibatalkan memerlukan lebih dari sekadar tanda tangan. Dokumen tersebut harus memenuhi standar hukum yang ketat untuk memastikan bahwa surat tersebut benar-benar mengikat dan dapat dieksekusi di pengadilan. Validitas ini menjadi penentu utama dalam membangun kepercayaan dan kepastian antara pemberi kerja dan kontraktor borongan.

Prinsip Validitas Kontrak: Memastikan Kesepakatan yang Sah

Menurut hukum perdata Indonesia, ada empat syarat esensial yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum. Syarat-syarat ini diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan setiap praktisi hukum berpengalaman akan menekankan pentingnya hal ini. Syarat sah perjanjian tersebut meliputi:

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri: Adanya persetujuan bebas (tidak ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan) dari kedua belah pihak mengenai seluruh isi perjanjian.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Pihak yang membuat perjanjian haruslah orang dewasa yang sehat akal dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan.
Suatu hal tertentu: Objek perjanjian harus jelas, spesifik, dan dapat ditentukan, dalam hal ini adalah sisa kewajiban pembayaran jasa borongan.
Sebab yang halal: Isi perjanjian (causa) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Untuk mencapai tingkat kepercayaan dan akuntabilitas tertinggi, penting bagi Anda untuk memastikan bahwa kesepakatan dibuat tanpa adanya tekanan finansial atau emosional yang minimal terhadap salah satu pihak. Kami merekomendasikan agar kedua belah pihak—terutama pihak yang berjanji melunasi—memahami sepenuhnya implikasi hukum dari setiap klausul pembayaran yang disepakati. Proses ini memerlukan keahlian dan kehati-hatian (due diligence) dalam meninjau draf, yang akan melindungi kedua pihak dari klaim pembatalan perjanjian di kemudian hari.

Pentingnya Dokumen Lampiran: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)

Surat pernyataan pelunasan pembayaran borongan adalah janji untuk menyelesaikan sisa kewajiban keuangan. Namun, dasar validitas untuk tagihan pelunasan itu sendiri adalah penyelesaian pekerjaan.

Oleh karena itu, dokumen krusial yang harus selalu dilampirkan atau direferensikan dalam perjanjian pelunasan adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). BAST berfungsi sebagai bukti autentik bahwa kewajiban pekerjaan yang menjadi objek perjanjian borongan utama telah selesai dilaksanakan, diperiksa, dan diterima dengan baik oleh pemberi kerja.

Dengan melampirkan BAST, tagihan pelunasan menjadi tervalidasi secara otomatis. Ini mengubah janji pelunasan menjadi kewajiban yang tidak terbantahkan, karena telah ada pengakuan tertulis dari pihak pemberi kerja bahwa jasa pekerjaan telah rampung. Tanpa BAST yang jelas, debitur dapat dengan mudah berargumen bahwa pekerjaan belum 100% selesai, membuka potensi sengketa dan menunda pelunasan yang dijanjikan.

Klausul Pelindung: Memitigasi Risiko Wanprestasi dan Sengketa Pembayaran

Dalam setiap kontrak, potensi risiko selalu ada. Untuk surat perjanjian dan pernyataan akan melunasi pembayaran jasa pekerjaan borongan, fokus utama adalah melindungi kontraktor dari keterlambatan pembayaran dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Bagian inilah yang berfungsi sebagai jaring pengaman finansial dan legal, memastikan bahwa komitmen pelunasan dipenuhi sesuai janji.

Mencantumkan Sanksi dan Denda Keterlambatan Pembayaran yang Proporsional

Klausul mengenai wanprestasi (ingkar janji) merupakan inti dari kekuatan mengikat sebuah perjanjian pelunasan. Anda harus merinci denda harian atau bulanan yang jelas jika terjadi keterlambatan pelunasan. Denda ini biasanya diformulasikan sebagai persentase tertentu dari total sisa pembayaran yang harus dilunasi, misalnya 0,1% hingga 0,5% per hari keterlambatan. Penetapan persentase ini harus proporsional dan disepakati bersama untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Penting untuk menunjukkan tingkat kehati-hatian profesional dalam mengelola risiko keuangan proyek besar. Kami merekomendasikan penggunaan model Escrow, khususnya untuk proyek borongan bernilai tinggi. Dalam skema Escrow, pembayaran sisa (atau sebagian dari pembayaran) tidak dipegang langsung oleh Pemberi Kerja, melainkan disimpan oleh pihak ketiga independen yang terpercaya. Dana ini hanya akan dicairkan kepada Kontraktor setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani dan diverifikasi. Praktik ini secara efektif menghilangkan risiko wanprestasi pembayaran karena dana pelunasan sudah tersedia dan siap dibayarkan, menunjukkan standar praktik terbaik dalam transparansi dan tanggung jawab keuangan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Arbitrase vs. Pengadilan Negeri

Tidak semua perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah. Oleh karena itu, dokumen perjanjian pelunasan harus menentukan yurisdiksi penyelesaian sengketa sejak awal. Keputusan ini sangat penting dan sering kali menjadi penentu biaya serta waktu yang akan dihabiskan jika sengketa benar-benar terjadi.

Ada dua pilihan utama yang biasanya dicantumkan:

Pengadilan Negeri: Menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih transparan dan terbuka. Keputusannya memiliki kekuatan eksekutorial tertinggi karena merupakan bagian dari sistem peradilan negara. Namun, prosesnya dikenal memakan waktu lama, dengan potensi proses banding yang berlarut-larut.
Arbitrase: Merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seringkali melalui lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Proses arbitrase cenderung lebih cepat, lebih rahasia, dan keputusan dibuat oleh para ahli di bidang konstruksi/bisnis terkait. Bagi proyek borongan skala besar atau yang memerlukan kerahasiaan tinggi, arbitrase seringkali menjadi pilihan yang disarankan oleh konsultan hukum berpengalaman karena menawarkan efisiensi waktu dan biaya operasional.

Pilihlah salah satu mekanisme ini dan cantumkan secara eksplisit dalam klausul perjanjian. Kejelasan ini akan memperkuat kedudukan perjanjian Anda dan memberikan jalur yang pasti jika terjadi kebuntuan dalam proses pelunasan.

Template Praktis: Langkah-Langkah Membuat Surat Pernyataan Pelunasan Borongan

Panduan Step-by-Step Mengisi Data Pokok dalam Surat

Membuat surat perjanjian dan pernyataan akan melunasi pembayaran jasa pekerjaan borongan yang efektif membutuhkan ketelitian dalam pengisian data. Kesalahan kecil dapat melemahkan kekuatan hukum dokumen tersebut. Langkah pertama dan terpenting adalah memastikan semua data identitas pihak, baik pemberi kerja (Debitur) maupun pelaksana borongan (Kreditur), dicantumkan secara lengkap dan benar, termasuk nama, alamat, nomor KTP/NPWP, dan jabatan.

Selanjutnya, perhatian harus diberikan pada detail perjanjian inti. Pastikan penulisan tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian dicantumkan secara akurat dan konsisten dengan tanggal penandatanganan. Ketidaksesuaian tanggal dapat menimbulkan keraguan tentang kapan komitmen tersebut benar-benar disepakati. Selain itu, jelaskan secara spesifik objek perjanjian, yaitu proyek borongan yang telah selesai, dan rincian jumlah sisa pembayaran yang wajib dilunasi. Untuk menegaskan keandalan proses ini dan memberikan keyakinan hukum, setiap pihak harus memverifikasi ulang semua data sebelum melanjutkan ke penandatanganan. Ini adalah praktik kehati-hatian yang membedakan dokumen profesional.

Contoh Kalimat Kunci untuk Pernyataan yang Tegas dan Tidak Dapat Dibatalkan

Kekuatan sebuah perjanjian terletak pada bahasa yang digunakan. Untuk sebuah pernyataan pelunasan, Anda perlu menggunakan frasa hukum yang baku dan tegas untuk memperkuat komitmen pembayaran. Hindari bahasa yang ambigu atau multi-tafsir. Sebagai panduan, gunakan frasa kunci seperti:

“Dengan ini menyatakan dan berjanji untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran sebesar [Nominal] kepada pihak Kedua, selambat-lambatnya pada tanggal [Tanggal Pelunasan Tepat].”

atau

“Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, mengikat secara hukum, dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun kecuali force majeure yang sah sesuai klausul perjanjian induk.”

Penggunaan bahasa yang mengikat ini sangat penting. Selain itu, untuk meningkatkan validitas legal dan otoritas dokumen, pastikan penggunaan meterai Rp10.000 yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meterai ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Langkah terakhir yang krusial adalah memastikan penandatanganan oleh kedua pihak beserta minimal satu saksi yang sah dan independen. Kehadiran saksi yang cakap hukum dan tanda tangan lengkap memberikan lapisan perlindungan hukum tambahan dan menjamin bahwa kesepakatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dari semua pihak.

Kesalahan Fatal yang Harus Dihindari dalam Dokumen Perjanjian Pembayaran Borongan

Menyusun surat perjanjian pelunasan borongan bukanlah sekadar formalitas, melainkan tindakan strategis untuk mengunci kepastian hukum. Kelalaian kecil dalam penyusunan dapat memicu sengketa besar di kemudian hari. Berikut adalah beberapa kesalahan fatal yang paling sering terjadi dan harus Anda hindari untuk memastikan dokumen Anda kokoh dan valid.

Mengabaikan Definisi Pekerjaan dan Ruang Lingkup yang Tidak Jelas

Kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah tidak mendefinisikan secara spesifik sisa pekerjaan yang telah selesai yang menjadi dasar dari tagihan pelunasan tersebut. Dokumen perjanjian pelunasan harus secara eksplisit menyebutkan pekerjaan mana yang dianggap final dan menjadi alasan dilakukannya pembayaran termin terakhir atau pelunasan.

Jika ruang lingkup pekerjaan atau scope of work dalam perjanjian awal tidak jelas, maka akan sulit untuk menentukan apakah pelunasan adalah hak yang telah jatuh tempo atau tidak. Hindari istilah yang ambigu; pastikan Anda merujuk pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau lampiran spesifik yang merinci item-item pekerjaan yang sudah diverifikasi dan disepakati penyelesaiannya. Kejelasan ini akan menghilangkan celah interpretasi ganda dan memperkuat dasar hukum klaim pelunasan.

Risiko Tidak Adanya Klausul Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Dalam setiap proyek borongan, risiko di luar kendali manusia selalu ada. Kegagalan untuk mencantumkan klausul “Keadaan Memaksa” atau Force Majeure adalah risiko yang tidak perlu diambil. Klausul ini berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak—baik pemberi kerja maupun kontraktor—dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi akibat kondisi ekstrem yang tidak terduga.

Keadaan memaksa merujuk pada peristiwa seperti bencana alam, kebakaran besar, atau regulasi pemerintah baru yang secara langsung menghambat kemampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban pelunasan atau penyelesaian. Dengan adanya klausul Force Majeure, perjanjian Anda dapat disesuaikan atau ditangguhkan sementara waktu tanpa memicu status wanprestasi atau denda.

Untuk memastikan perjanjian Anda sejalan dengan praktik profesional dan melindungi kepentingan Anda secara maksimal, jangan pernah langsung menggunakan template pertama yang Anda temukan. Sebagai tindakan kehati-hatian dan menunjukkan keahlian dalam praktik kontrak, Anda sangat disarankan untuk meninjau dan membandingkan contoh surat dari minimal 3 hingga 5 sumber tepercaya. Sumber-sumber ini dapat mencakup panduan dari asosiasi kontraktor resmi, firma konsultan hukum yang kredibel, atau draf yang telah teruji dalam praktik peradilan. Pendekatan perbandingan ini membantu Anda mengidentifikasi klausul-klausul terbaik dan menghindari kelemahan umum, memastikan draf akhir Anda adalah dokumen yang kuat, detail, dan mencerminkan praktik terbaik di industri.

Tanya Jawab Teratas Seputar Pelunasan Pembayaran Jasa Borongan

Q1. Apakah Surat Perjanjian Pelunasan Harus Dibuat di Hadapan Notaris?

Surat perjanjian dan pernyataan akan melunasi pembayaran jasa pekerjaan borongan dapat dibuat di bawah tangan (tanpa notaris) dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Untuk meningkatkan keandalan dan otoritas dokumen, pastikan surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp10.000 yang sah, menjadikannya sebagai alat bukti tertulis yang kuat di mata hukum.

Namun, untuk transaksi borongan berskala besar atau proyek bernilai tinggi yang memerlukan tingkat jaminan dan ketenangan pikiran tertinggi, membuat perjanjian dalam bentuk Akta Notaris (Akta Otentik) sangat disarankan. Akta Notaris, yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, memberikan bukti yang paling sempurna, kuat, dan mengikat karena notaris menjamin keabsahan identitas para pihak dan menyaksikan proses penandatanganan. Ini adalah praktik profesional yang sangat dianjurkan oleh ahli hukum untuk meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.

Q2. Apa yang Terjadi Jika Pihak yang Berjanji Melunasi Mengalami Kebangkrutan?

Situasi di mana debitur (pihak yang berjanji melunasi) mengalami pailit atau kebangkrutan adalah risiko serius yang harus dipahami oleh kontraktor. Jika debitur secara resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, proses penyelesaian utang tidak lagi dilakukan secara langsung.

Tagihan pelunasan yang tercantum dalam surat perjanjian akan masuk ke dalam daftar kreditor (piutang) perusahaan yang pailit tersebut. Penyelesaiannya akan diatur melalui mekanisme proses kepailitan yang kompleks, di mana aset debitur akan dikelola dan dibagi secara proporsional oleh kurator kepada seluruh kreditor berdasarkan urutan hak preferensi (hak istimewa) yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan. Dalam konteks ini, memiliki dokumen perjanjian yang sah dan terperinci menjadi krusial karena ia berfungsi sebagai bukti kuat atas keberadaan dan besaran piutang Anda.

Final Takeaways: Memastikan Kepastian Hukum dalam Transaksi Borongan

3 Langkah Kunci Memperkuat Perjanjian Anda

Surat perjanjian dan pernyataan pelunasan pembayaran jasa pekerjaan borongan adalah pilar bagi kepastian hukum dan profesionalisme dalam industri konstruksi atau jasa. Keberhasilan dan kekuatan dokumen ini terletak pada tiga langkah kunci yang harus dipastikan ada. Pertama adalah spesifisitas data yang mencakup identitas pihak, detail proyek, dan sisa nominal utang secara terperinci. Kedua, kejelasan jadwal pelunasan yang harus diuraikan dalam termin dan tanggal yang pasti untuk menghilangkan ambiguitas. Terakhir, penting untuk menyertakan klausul sanksi yang adil, proporsional, dan mengikat untuk menjamin komitmen pelunasan.

Tindakan Selanjutnya: Mengarsipkan Dokumen dengan Benar

Setelah semua pihak menandatangani surat perjanjian dan pernyataan akan melunasi dengan materai yang sah, langkah selanjutnya adalah memastikan validitas maksimal. Kami sangat menyarankan agar pembaca mengkonsultasikan draf akhir surat perjanjian dengan profesional hukum, seperti notaris atau konsultan hukum kontrak, sebelum ditandatangani. Validasi ini memastikan bahwa seluruh klausul sesuai dengan hukum perdata yang berlaku dan dapat dipertahankan di pengadilan, mencerminkan keahlian dan kehati-hatian yang tinggi. Setelah ditandatangani, arsipkan salinan asli dokumen dengan aman dan teratur, baik dalam bentuk fisik maupun digital.