Contoh Pengisian SPM Belanja Modal Jasa Perencanaan Terbaru

Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Modal Jasa Perencanaan adalah dokumen wajib yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Dokumen ini berfungsi sebagai perintah resmi untuk mencairkan dana yang digunakan untuk kegiatan perencanaan pembangunan yang hasilnya akan dicatat sebagai aset daerah (modal). Proses ini adalah langkah krusial dalam siklus pertanggungjawaban keuangan daerah, memastikan bahwa semua pengeluaran memiliki dasar hukum dan alokasi yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengapa Pengisian SPM Jasa Perencanaan Harus Tepat dan Akurat?

Pengisian SPM Jasa Perencanaan harus dilakukan dengan cermat dan akurat untuk meminimalkan risiko penolakan atau retur oleh BUD. Kesalahan kecil dalam kode rekening, nominal, atau kelengkapan dokumen pendukung dapat menghambat proses pencairan dana, yang pada akhirnya menunda pelaksanaan proyek pembangunan. Untuk membantu Anda mencapai kepatuhan dan presisi, artikel ini menyajikan panduan langkah demi langkah yang detail dan contoh konkret. Dengan mengikuti prosedur yang disajikan, Anda akan memastikan bahwa proses pengisian SPM Anda selaras dengan regulasi terbaru, mempercepat verifikasi, dan yang terpenting, menjamin kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan instansi Anda.

Struktur Kunci Dokumen SPM Jasa Perencanaan dan Kode Akun yang Benar

Identifikasi Data Dasar: OPD, Satuan Kerja, dan Nomor SPM

Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) adalah kunci utama dalam proses pencairan dana, sehingga data dasar yang tercantum haruslah unik dan akurat. Setiap SPM wajib memuat kode Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja (Satker) yang unik. Kode ini berfungsi sebagai identitas anggaran dan pelaksana kegiatan yang memohon pembayaran, mencegah terjadinya tumpang tindih atau salah alokasi dana. Selain itu, nomor urut SPM yang tercatat dalam buku register SPM harus dicantumkan secara berurutan dan konsisten. Pencatatan yang tertib ini akan mempermudah audit dan penelusuran dokumen di kemudian hari, menunjukkan ketelitian dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tiga unsur penting lain yang harus dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen SPM adalah jenis SPM, sifat pembayaran, dan nilai nominal. Pastikan jenis SPM (LS/UP/GU/TU) dan sifat pembayaran (langsung/bertahap) dicantumkan secara eksplisit. Mayoritas transaksi jasa perencanaan yang berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga akan menggunakan jenis SPM-LS (Langsung). Penentuan sifat pembayaran (sekaligus atau termin/bertahap) sangat penting untuk mempercepat proses verifikasi di Bendahara Umum Daerah (BUD), karena akan mempengaruhi kelengkapan dokumen pendukung yang harus dilampirkan.

Keabsahan dan akuntabilitas sebuah SPM sangat bergantung pada ketepatan kode rekening belanja yang digunakan. Untuk pengisian SPM Belanja Modal Jasa Perencanaan, penting sekali untuk merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 45 ayat (2). Aturan ini secara spesifik mengatur klasifikasi kode rekening keuangan daerah. Berdasarkan pengalaman dan pemahaman regulasi terkini, Belanja Modal Jasa Perencanaan harus ditempatkan di bawah kelompok kode rekening 5.2.x.xx.xx.

Sebagai contoh, jika jasa perencanaan tersebut menghasilkan aset yang akan diklasifikasikan sebagai Aset Tetap, maka kode yang digunakan adalah sub-kelompok dari Belanja Modal (5.2). Penggunaan kode yang tepat—seperti 5.2.01.01.002.0001 (Belanja Modal Pengadaan Perencanaan Pembangunan), atau sejenisnya tergantung kebijakan spesifik daerah—membuktikan bahwa Satker telah melakukan klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintah. Konsistensi dalam penggunaan kode rekening ini adalah indikator utama otoritas dan kredibilitas Satuan Kerja dalam melaksanakan proses pencairan dana, memastikan bahwa belanja yang dilakukan benar-benar akan dikapitalisasi sebagai aset daerah dan bukan hanya dicatat sebagai belanja operasional biasa.

Dokumen Wajib sebagai Bukti dan Landasan Hukum Pengajuan SPM (Kualitas & Kepercayaan)

Untuk memastikan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Modal Jasa Perencanaan Anda disetujui tanpa hambatan, kelengkapan dan validitas dokumen pendukung adalah faktor penentu. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran, tetapi juga sebagai landasan hukum yang kuat yang menegaskan otoritas dan kredibilitas dari transaksi keuangan tersebut.

Verifikasi Dasar Hukum: DPA/DPPA, SPP, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM)

Dasar utama dari setiap pengajuan SPM adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan telah diverifikasi secara cermat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPSPM). SPP ini menjamin keabsahan klaim pembayaran karena telah disinkronkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), memastikan ketersediaan pagu dan kesesuaian dengan program kerja yang telah disetujui.

Untuk memperkuat aspek tanggung jawab, perluasan dokumen penting yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) wajib disertakan. SPTJM ini harus mencakup pernyataan dari Kepala Satuan Kerja (KPA) yang secara eksplisit menegaskan bahwa output jasa perencanaan telah diselesaikan 100% dan telah memenuhi seluruh standar kualitas teknis yang tertera dalam kontrak. Penyertaan pernyataan ini merupakan bukti konkret dari otoritas dan keahlian KPA dalam menjamin bahwa pekerjaan yang dibayar telah selesai sesuai spesifikasi, sehingga meminimalkan risiko temuan audit di masa mendatang.

Kelengkapan Administratif: Kontrak, Berita Acara Pembayaran (BAP), dan Faktur Pajak

Setelah landasan hukum dipenuhi, kelengkapan administratif menjadi tahap verifikasi berikutnya. Dokumen Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan cetak biru dari seluruh transaksi dan harus dilampirkan secara utuh. Kontrak ini harus menjadi rujukan utama untuk nilai nominal, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran.

Untuk pembayaran yang bersifat termin (pembayaran bertahap), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (sekaligus Berita Acara Pembayaran atau BAP) adalah dokumen krusial. BAP ini harus ditandatangani oleh penyedia jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), serta memuat persentase capaian pekerjaan secara akurat. Kelengkapan ini penting untuk menunjukkan ketelitian dalam proses pencairan dana.

Selain itu, seluruh dokumen faktur dan bukti pemungutan pajak harus dilampirkan. Ini termasuk Faktur Pajak dari penyedia jasa (jika merupakan Pengusaha Kena Pajak/PKP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas pemotongan PPh. Kelengkapan ini menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi fiskal, yang merupakan indikator penting bagi auditor dan mempercepat proses verifikasi di Bendahara Umum Daerah (BUD).

Langkah Detail Pengisian Kolom-kolom Nilai dan Potongan Pajak pada SPM

Pengisian kolom-kolom nilai dan pemotongan pajak pada Surat Perintah Membayar (SPM) adalah fase yang paling rentan terhadap kesalahan, namun juga yang paling krusial untuk memastikan kelancaran pencairan dana. Bagian ini memerlukan ketelitian absolut, sebab sedikit saja perbedaan angka dapat memicu penolakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Keahlian dalam memproses angka-angka ini membedakan seorang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang kompeten.

Perhitungan Nilai Belanja: Jumlah yang Diminta dan Nilai Kontrak

Kolom “Jumlah yang Diminta” pada formulir SPM harus diisi dengan angka yang sama persis dengan total nilai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdapat aturan fundamental yang harus dipatuhi: jumlah tersebut tidak boleh melebihi sisa pagu anggaran yang telah disahkan dan tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Anda. Hal ini memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki alokasi dana yang sah dan tersedia. Dalam praktiknya, Satuan Kerja yang profesional akan selalu melakukan pengecekan saldo DPA sebelum menerbitkan SPP untuk mempertahankan kredibilitas dan keandalan data keuangan.

Jika nilai yang diminta merupakan pembayaran termin, pastikan bahwa akumulasi nilai pembayaran termin tidak melampaui nilai total kontrak yang telah disepakati. Selisih pagu yang mencukupi menjadi indikator utama kepatuhan anggaran dalam proses verifikasi.

Perlakuan Pemotongan PPh Pasal 21, 22, dan PPN atas Jasa Perencanaan

Jasa perencanaan (konsultansi) dikenakan kewajiban perpajakan yang spesifik, dan Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA) wajib bertindak sebagai pemotong pajak (kecuali jika penyedia jasa melakukan penyetoran sendiri). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung dan mencantumkan nilai pajak yang dipotong dari nilai bruto jasa perencanaan.

Proses perhitungannya adalah sebagai berikut:

Hitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Jika penyedia jasa adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka PPN sebesar 11% dikenakan pada nilai kontrak.
Hitung PPh (Pajak Penghasilan):
- Jika penyedia jasa adalah orang pribadi, terapkan PPh Pasal 21 sesuai tarif yang berlaku (misalnya, tarif efektif rata-rata, atau 50% dari penghasilan bruto dikalikan tarif PPh Pasal 17).
- Jika penyedia jasa adalah badan usaha (CV, PT, dsb.), terapkan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto (tidak termasuk PPN).

Penting untuk dicatat bahwa kepatuhan fiskal adalah aspek integritas yang sangat diperhatikan oleh auditor. Untuk memastikan keabsahan dan akuntabilitas (indikator yang kuat dalam proses audit), wajib melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dibayar (atau Surat Pernyataan Pemotongan Pajak) sebagai bukti nyata bahwa kewajiban perpajakan negara telah dipenuhi. Bukti pemotongan dan penyetoran pajak yang valid tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menunjukkan bahwa proses pengeluaran telah dijalankan dengan sangat bertanggung jawab. Tidak adanya bukti ini merupakan salah satu temuan audit BPK yang paling sering berulang dan dapat mengakibatkan sanksi administrasi serius.

Contoh Kasus Spesifik: Pengisian SPM Termin vs. Pembayaran Sekaligus Jasa Perencanaan

Pengisian Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Modal Jasa Perencanaan akan memiliki perbedaan signifikan tergantung pada metode pembayarannya: secara bertahap (termin) atau sekaligus (lunas). Memahami format spesifik untuk kedua skenario ini sangat penting untuk mencegah penolakan dokumen dan menjamin pencairan dana yang lancar.

Format Pengisian SPM untuk Pembayaran Termin (Pembayaran Bertahap)

Pembayaran secara termin dilakukan ketika jasa perencanaan merupakan proyek besar yang disepakati pembayarannya berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam konteks ini, kejelasan informasi riwayat pembayaran menjadi wajib.

Saat mengajukan SPM untuk pembayaran termin, harus dicantumkan persentase kumulatif pekerjaan yang sudah dibayar sebelumnya dan sisa yang belum dibayar dalam lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Ini memberikan gambaran utuh kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) mengenai status finansial proyek saat ini. Untuk memudahkan proses verifikasi dan audit, gunakan format tabel rincian dalam SPM untuk membandingkan total nilai kontrak, jumlah yang telah dibayar sebelumnya, dan jumlah yang dibayarkan saat ini (termin). Tabel ini akan berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang kuat dan mempercepat proses persetujuan.

Sebagai langkah penting untuk menjamin mutu dan kepercayaan publik, kami menyarankan agar Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menyertakan kontak narahubung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Inspektorat yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam memproses SPM Jasa Perencanaan yang melibatkan pembayaran bertahap. Verifikasi silang dengan pihak yang ahli ini sangat menekankan akurasi dan kesesuaian prosedur.

Format Pengisian SPM untuk Pembayaran Lunas (Sekaligus)

Pembayaran sekaligus (lunas) umumnya diterapkan pada kontrak jasa perencanaan yang memiliki nilai relatif kecil atau jangka waktu penyelesaian yang singkat, di mana pembayaran dilakukan 100% setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan diterima dengan baik.

Dalam skenario pembayaran lunas, proses pengisian SPM cenderung lebih sederhana. Kolom ‘Jumlah yang Diminta’ pada SPM akan diisi dengan total nilai kontrak (setelah dikurangi potongan pajak). Karena tidak ada riwayat pembayaran sebelumnya, tidak diperlukan rincian kumulatif. Namun, kualitas dan kelengkapan dokumen pendukung adalah mutlak.

Pastikan bahwa semua Berita Acara (seperti Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan—BAST dan Berita Acara Pembayaran—BAP) mencantumkan penyelesaian pekerjaan sebesar 100%. Kelengkapan ini didukung oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Satuan Kerja (KPA) yang menegaskan bahwa output perencanaan telah memenuhi semua standar teknis yang disyaratkan dalam kontrak. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen inilah yang menjadi penekanan utama bagi auditor dan pihak BUD dalam menilai validitas pengeluaran.

Perbandingan Rinci Pembayaran Termin vs. Lunas

Indikator Kunci	Pembayaran Termin (Bertahap)	Pembayaran Lunas (Sekaligus)
Nilai SPM	Persentase kemajuan pekerjaan dikurangi potongan.	100% dari nilai kontrak (setelah pajak).
Dokumen Kunci	BAP Kemajuan Pekerjaan, Bukti Pembayaran Sebelumnya.	BAST 100%, Faktur Pajak.
Fokus Verifikasi	Riwayat kumulatif dan sisa pagu.	Bukti Penyelesaian Akhir 100% (SPTJM KPA).

Proses pencairan dana melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Modal Jasa Perencanaan rentan terhadap kesalahan yang, meskipun kecil, dapat berakibat fatal berupa penolakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD). Memahami dan mencegah kesalahan umum ini adalah kunci untuk memastikan kelancaran arus kas dan kepatuhan terhadap peraturan.

Mismatched Data: Perbedaan antara SPP, SPM, dan Kontrak

Kesalahan paling sering dan paling mendasar terjadi adalah ketidaksesuaian nominal, kode akun, atau tanggal antara dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM. Ketika data kunci seperti nilai pembayaran, kode rekening belanja modal (misalnya, $5.2.3.xx.xx$), atau bahkan nomor kontrak yang dicantumkan dalam SPM tidak identik dengan yang tertera pada SPP, PPKD akan langsung menolak dokumen tersebut. Konsistensi data ini adalah prasyarat mutlak dalam verifikasi.

Untuk mencegah masalah ketidakcocokan data ini, langkah pencegahan yang sangat efektif adalah melakukan re-verifikasi silang (cross-check) empat mata sebelum dokumen diserahkan. Verifikasi ini wajib dilakukan antara Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang bertanggung jawab atas penyiapan SPP/SPM, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau staf terkait yang bertanggung jawab atas verifikasi akhir di Satuan Kerja. Prosedur ini memastikan bahwa setiap digit dan setiap kode telah dikonfirmasi keakuratannya terhadap dokumen sumber, yaitu DPA/DPPA dan Kontrak.

Kegagalan Mencatat Potongan Pihak Ketiga (misalnya Jaminan Pelaksanaan)

Aspek kritis lain yang sering terlewatkan adalah kegagalan mencatat dan menyetorkan potongan pihak ketiga secara akurat. Potongan ini tidak hanya mencakup pajak (PPh dan PPN) tetapi juga potongan non-pajak seperti Jaminan Pelaksanaan atau denda keterlambatan (jika ada). SPM harus mencerminkan total nilai kontrak, total potongan, dan nilai bersih yang dibayarkan kepada penyedia jasa. Kelalaian mencantumkan potongan ini atau kegagalan melampirkan bukti setoran (Surat Setoran Pajak/SSP) merupakan indikasi ketidakpatuhan fiskal.

Sebagai indikator penting keandalan dan kepatuhan finansial, bukti pemotongan pajak yang valid adalah mutlak. Dalam konteks peningkatan transparansi, penting untuk diketahui bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai daerah sering kali menyoroti temuan terkait kelemahan pengendalian internal dan sanksi administrasi akibat SPM yang tidak didukung oleh bukti potongan pajak atau potongan non-pajak yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa memastikan kepatuhan fiskal dan administratif bukan hanya prosedur, melainkan elemen kunci dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kegagalan ini tidak hanya menunda pembayaran, tetapi juga dapat berujung pada temuan audit dan sanksi administrasi bagi pejabat terkait.

Your Top Questions About Pengisian SPM Jasa Perencanaan Answered

Q1. Apakah SPM Jasa Perencanaan termasuk kategori SPM-LS atau SPM-GU?

Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Jasa Perencanaan hampir selalu termasuk kategori SPM-LS (Langsung). Kategori ini digunakan karena sifat pembayarannya yang ditujukan secara langsung kepada pihak ketiga, yaitu penyedia jasa atau rekanan, berdasarkan adanya ikatan Kontrak Kerja yang sah. Pembayaran Langsung (LS) memastikan bahwa dana cair sesuai dengan nilai kontrak dan termin yang telah disepakati, tanpa melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) yang biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional Satuan Kerja yang sifatnya rutin atau kecil. Kami menekankan bahwa setiap pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang dikontrak harus menggunakan mekanisme LS untuk mematuhi regulasi keuangan daerah.

Q2. Apa perbedaan utama SPM Jasa Perencanaan dan SPM Belanja Barang/Jasa?

Perbedaan utama antara SPM Jasa Perencanaan dan SPM Belanja Barang/Jasa (non-modal) terletak pada dua aspek krusial: Kode Rekening dan Dokumen Pendukung.

Kode Rekening: SPM Jasa Perencanaan wajib menggunakan kode rekening Belanja Modal (biasanya dalam kelompok 5.2.x.xx.xx) karena output dari jasa perencanaan ini akan diakui sebagai penambah aset daerah (misalnya, dokumen perencanaan teknis yang bernilai ekonomis). Sementara itu, SPM Belanja Barang/Jasa non-modal menggunakan kode rekening Belanja Barang dan Jasa (kelompok 5.1.x.xx.xx).
Dokumen Pendukung: Selain kuitansi dan faktur pajak, SPM Jasa Perencanaan membutuhkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan bukti penyelesaian hasil akhir pekerjaan, yang dalam konteks perencanaan adalah dokumen rencana itu sendiri. Hal ini berbeda dengan SPM Belanja Barang/Jasa yang mungkin hanya membutuhkan kuitansi penerimaan barang sebagai bukti pengeluaran, karena tidak melibatkan penambahan aset modal. Dengan pengalaman kami dalam audit, kelengkapan dokumen hasil pekerjaan menjadi kunci untuk pengesahan SPM Jasa Perencanaan.

Final Takeaways: Mastering Proses Pengisian SPM Jasa Perencanaan Tahun 2026

Menguasai proses pengisian Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Belanja Modal Jasa Perencanaan adalah kunci untuk memastikan kelancaran arus kas dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan regulasi yang terus berkembang, keseragaman prosedur dan kehati-hatian dalam setiap langkah administrasi menjadi indikator penting dalam akuntabilitas keuangan.

Tiga Langkah Aksi Kunci untuk Verifikasi SPM yang Sukses

Keberhasilan dalam pengajuan dan verifikasi SPM terletak pada penekanan terhadap kualitas dan keandalan data. Kunci utama keberhasilan SPM terletak pada konsistensi data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga SPM, didukung oleh bukti pembayaran pajak yang valid dan Berita Acara yang lengkap. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses pencairan dana tetapi juga menjadi benteng pertahanan pertama terhadap temuan audit. Tim yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa setiap nominal, kode akun (terutama kode rekening Belanja Modal 5.2.x.xx.xx), dan tanggal dalam ketiga dokumen tersebut selaras sempurna.

Apa yang Harus Anda Lakukan Selanjutnya

Untuk mempertahankan standar akuntabilitas dan kredibilitas dalam proses ini, sangat penting untuk selalu meninjau kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru dan memastikan semua pihak yang terlibat, termasuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara, memiliki pemahaman yang seragam tentang prosedur pengisian dan verifikasi SPM. Lakukan pelatihan berkala dan lokakarya internal untuk menyelaraskan praktik, meminimalkan risiko kesalahan manusia, dan memastikan setiap dokumen didukung oleh bukti pendukung (SSP, Berita Acara, Kontrak) yang sah dan kuat.

Memahami Contoh Pengisian SPM Belanja Modal Jasa Perencanaan

Apa Itu Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Modal Jasa Perencanaan?