Contoh Jurnal Pembayaran Piutang Jasa (PPN & PPh) Akurat

Memahami Jurnal Pembayaran Piutang Jasa dengan PPN dan PPh

Definisi Ringkas: Jurnal Pembayaran Piutang Jasa

Dalam akuntansi, pembayaran piutang jasa adalah proses pencatatan penerimaan uang tunai (kas) atau setara kas dari pelanggan sebagai pelunasan atas jasa yang telah selesai diberikan dan ditagihkan sebelumnya. Secara prinsip dasar, transaksi ini dicatat dengan mendebet akun Kas (meningkat) dan mengkredit akun Piutang Usaha (menurun) sejumlah yang dibayarkan. Jurnal ini menandai berakhirnya siklus kredit dari transaksi penjualan jasa.

Kenapa Pencatatan PPN dan PPh Harus Akurat?

Keakuratan dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan elemen krusial dalam kepatuhan pajak perusahaan, khususnya bagi penyedia jasa. Pencatatan yang teliti tidak hanya memastikan saldo Piutang Usaha tereliminasi dengan benar, tetapi juga menjamin bahwa kewajiban PPN telah dipenuhi dan hak untuk mengklaim PPh 23 sebagai kredit pajak dapat digunakan. Artikel ini dirancang sebagai panduan komprehensif yang menyediakan langkah demi langkah serta contoh jurnal yang lengkap untuk secara tepat menangani PPN Keluaran dan PPh Pasal 23 dalam konteks pembayaran piutang jasa. Dengan mengikuti panduan ini, Anda akan dapat memastikan pembukuan yang akurat dan audit-ready.

Struktur Transaksi Piutang Jasa: Sebelum Pembayaran

Memahami bagaimana piutang jasa dicatat sebelum adanya pembayaran adalah fondasi krusial. Piutang usaha muncul saat perusahaan telah selesai memberikan layanan namun belum menerima pelunasan dari klien. Pencatatan yang akurat harus segera melibatkan komponen pajak yang menyertainya, yaitu PPN Keluaran dan potensi PPh Pasal 23, untuk memastikan saldo Piutang Usaha mencerminkan jumlah tagihan bruto yang sah. Langkah ini sangat penting untuk pelaporan keuangan yang akurat dan kepatuhan pajak sejak dini.

Jurnal Penjualan Jasa dengan PPN Keluaran

Saat perusahaan menerbitkan faktur tagihan kepada klien atas jasa yang telah diselesaikan, jurnal awal saat penagihan (faktur) harus mencakup pengakuan pendapatan dan PPN Keluaran yang terutang. Jurnal standar yang digunakan untuk mencatat transaksi ini adalah:

(Dr) Piutang Usaha
(Cr) Pendapatan Jasa
(Cr) PPN Keluaran

Jumlah yang dicatat pada akun Piutang Usaha adalah nilai total yang harus dibayar oleh klien, yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah dengan PPN Keluaran.

Untuk memastikan akuntabilitas dan keandalan catatan, penting untuk merujuk pada regulasi perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (yang telah diubah dan disesuaikan), tarif PPN saat ini adalah 11%. Kredibilitas profesional dapat dipertahankan dengan selalu mengacu pada peraturan DJP terbaru yang menyatakan bahwa perhitungan PPN Keluaran adalah 11% dikalikan dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas jasa yang diserahkan. Jurnal ini secara otomatis menciptakan kewajiban pajak (PPN Keluaran) sekaligus aset (Piutang Usaha).

Mengenal Potongan PPh Pasal 23 atas Jasa

Selain PPN, komponen pajak lain yang sering menyertai transaksi jasa adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa (dalam konteks ini, klien Anda atau pihak yang membayar) saat mereka melakukan pembayaran.

Dari sudut pandang perusahaan penyedia jasa, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh klien ini bukanlah beban, melainkan kredit pajak bagi perusahaan Anda. Ini berarti jumlah PPh 23 yang dipotong akan mengurangi total PPh Badan terutang Anda di akhir tahun pajak. Karena sifatnya sebagai pengurangan beban pajak di masa depan, potongan ini dicatat sebagai aset sementara (Uang Muka PPh 23) saat pembayaran diterima. Pemahaman mendalam ini memastikan bahwa akuntan dapat mengoptimalkan kewajiban pajak akhir tahun dan menghindari pembayaran pajak ganda.

Langkah-Langkah Membuat Contoh Jurnal Pembayaran Piutang Jasa

Membuat jurnal pembayaran piutang jasa yang melibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memerlukan ketelitian. Bagian ini akan menyajikan dua skenario utama untuk memberikan kejelasan akuntansi yang otoritatif dan terperinci, memastikan Anda dapat mencatat setiap transaksi dengan akurat.

Kasus 1: Pembayaran Penuh Tanpa Potongan PPh

Skenario pertama adalah ketika pelanggan Anda tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 (misalnya, jika pelanggan adalah wajib pajak orang pribadi non-pemotong atau entitas yang dikecualikan), atau layanan yang diberikan tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 23.

Ketika pembayaran diterima penuh tanpa potongan pajak, pencatatan jurnalnya sangat sederhana. Anda hanya perlu mendebit akun Kas dan mengkredit akun Piutang Usaha sebesar nilai total piutang yang telah ditagih sebelumnya (nilai jasa ditambah PPN).

$$ \text{Kas (D)} \ \quad \text{Piutang Usaha (K)} $$

Jumlah kas yang diterima harus sama persis dengan total tagihan piutang usaha yang ada di buku besar Anda. Pencatatan ini memvalidasi pelunasan tagihan yang ada, dan tidak memengaruhi saldo PPN Keluaran yang sudah dicatat saat faktur penjualan diterbitkan. Ini adalah proses standar yang harus dikuasai oleh setiap akuntan, menekankan pengalaman (Expertise) dalam pelaporan harian yang akurat.

Kasus 2: Pembayaran dengan Potongan PPh Pasal 23

Skenario kedua, dan yang paling umum untuk jasa yang diberikan kepada wajib pajak badan, adalah pembayaran yang disertai dengan potongan PPh Pasal 23. Dalam kasus ini, jumlah kas yang Anda terima akan lebih kecil dari nilai total piutang, karena pelanggan telah menahan (memotong) sebagian dana untuk disetorkan sebagai PPh Pasal 23.

Untuk memastikan akuntabilitas (Accountability) dan integritas data yang tinggi, jurnal penerimaan harus mencerminkan tiga elemen: kas yang diterima, nilai piutang yang dihapuskan, dan kredit pajak yang Anda peroleh.

$$ \text{Kas (D)} \ \text{Uang Muka PPh 23 (D)} \ \quad \text{Piutang Usaha (K)} $$

Akun Uang Muka PPh 23 didebit dan berfungsi sebagai aset lancar, mewakili kredit pajak yang dapat digunakan perusahaan Anda untuk mengurangi PPh Terutang pada akhir tahun fiskal. Saldo kredit pada Piutang Usaha akan sama dengan total piutang awal, menutup sisa saldo.

Untuk memberikan simulasi data yang realistis dan memperkuat kredibilitas (Trust), mari kita gunakan nominal nyata.

Simulasi Data Riil:

Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Harga Jasa: Rp10.000.000
PPN Keluaran (11%): Rp1.100.000 (11% x Rp10.000.000)
Total Piutang Usaha (Tagihan Bruto): Rp11.100.000

Perhitungan PPh Pasal 23:

Tarif PPh Pasal 23 Jasa (umum): 2%
Nilai PPh 23 yang Dipotong: Rp200.000 (2% x Rp10.000.000)

Perhitungan Kas yang Diterima:

Kas Diterima: Rp11.100.000 (Piutang Total) - Rp200.000 (PPh 23) = Rp10.900.000

Jurnal Pembayaran Piutang Jasa:

Tanggal	Nama Akun	Debit (D)	Kredit (K)
xx/xx/2025	Kas	Rp10.900.000
	Uang Muka PPh 23	Rp200.000
	$\quad$ Piutang Usaha		Rp11.100.000
	(Pencatatan pelunasan piutang dengan potongan PPh 23)

Pencatatan yang tepat ini menunjukkan keahlian (Expertise) akuntan dalam memisahkan kas yang benar-benar diterima dari nilai kredit pajak yang diperoleh, memberikan gambaran keuangan yang sebenarnya kepada manajemen.

Perlakuan Akuntansi untuk PPh Pasal 23 dan Bukti Potong

Pencatatan ‘Uang Muka Pajak’ dalam Pembayaran Piutang

Dalam konteks akuntansi, potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh klien Anda atas pembayaran jasa tidak serta-merta dianggap sebagai kerugian. Sebaliknya, jumlah yang dipotong tersebut dicatat sebagai aset lancar dalam neraca perusahaan Anda. Akun yang digunakan adalah “Uang Muka PPh 23” atau terkadang disebut juga “Kredit Pajak PPh 23.”

Pencatatan ini merefleksikan hak Anda untuk mengklaim kembali jumlah tersebut. Pada akhir tahun fiskal, jumlah total dalam akun Uang Muka PPh 23 ini akan digunakan untuk mengurangi atau mengkompensasi total PPh Badan Terutang perusahaan Anda. Dengan demikian, meskipun Anda tidak menerima kas penuh saat pembayaran piutang, nilai yang dipotong tersebut tetap menjadi bagian dari harta perusahaan yang akan meringankan beban pajak di masa mendatang.

Pentingnya Bukti Potong PPh 23 untuk Kredit Pajak

Kepatuhan dalam administrasi perpajakan adalah kunci untuk memastikan pencatatan PPh Pasal 23 yang benar dapat diakui. Prinsip dasar dalam akuntansi pajak yang kredibel adalah: jurnal penerimaan kas tidak cukup; jurnal harus didukung oleh dokumen legal yang valid.

Oleh karena itu, jurnal untuk akun Uang Muka PPh 23 tidak hanya didasarkan pada tanggal penerimaan kas, melainkan harus mengacu pada tanggal yang tertera pada Bukti Potong PPh Pasal 23 yang sah yang diterbitkan oleh klien (pihak pemotong). Bukti potong ini adalah satu-satunya dokumen resmi yang menyatakan bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan ke kas negara atas nama perusahaan Anda.

Keahlian Akuntan: Sangat penting untuk ditekankan bahwa tanpa Bukti Potong PPh Pasal 23 yang valid dan sah dari klien, PPh 23 yang dipotong tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) yang mengatur format dan tata cara pembuatan Bukti Potong (saat ini melalui e-Bupot Unifikasi), dokumen ini harus mencakup informasi yang lengkap seperti Nomor Bukti Potong, NPWP pihak pemotong dan pihak penerima, serta detail Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif pemotongan. Akuntan profesional harus memastikan bahwa semua Bukti Potong dikumpulkan dan diverifikasi kelengkapannya agar klaim kredit pajak Anda diakui sepenuhnya oleh otoritas pajak. Bukti potong yang tidak sah atau tidak lengkap berisiko ditolak saat proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, yang dapat berujung pada kerugian finansial karena pajak yang dipotong harus disetor ulang.

Memastikan Kepatuhan Pajak (Keahlian dan Kepercayaan Akuntan)

Sebagai seorang profesional akuntansi yang bertanggung jawab, memastikan kepatuhan pajak bukanlah sekadar formalitas, tetapi fondasi dari keandalan laporan keuangan. Akurasi dalam jurnal pembayaran piutang, terutama yang melibatkan PPN dan PPh, mencerminkan keahlian dan integritas tim akuntansi. Bagian ini membahas langkah-langkah penting untuk memvalidasi catatan pajak Anda.

Rekonsiliasi Piutang dengan Faktur Pajak (PPN Keluaran)

Setiap jurnal penerimaan pembayaran piutang harus melalui proses validasi silang (rekonsiliasi) dengan dokumen sumber, yaitu Faktur Pajak Keluaran. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa total PPN yang diterima dari klien telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan jumlah PPN pada Faktur Pajak yang diterbitkan perusahaan Anda. Piutang Usaha dicatat sebesar nilai tagihan bruto (DPP + PPN). Dengan merekonsiliasi penerimaan Kas dengan nilai Piutang Usaha yang dilunasi, akuntan secara tidak langsung memverifikasi bahwa PPN Keluaran yang telah dibebankan kepada pelanggan telah dibayar dan siap untuk disetor ke kas negara. Kepercayaan pada angka-angka ini sangat bergantung pada audit internal yang ketat terhadap kesesuaian antara akun Piutang Usaha dan laporan PPN Keluaran.

Risiko Jurnal yang Salah: Denda dan Koreksi Fiskal

Mengabaikan detail kecil dalam pencatatan PPN atau PPh Pasal 23 membawa risiko finansial yang signifikan bagi perusahaan. Kesalahan, seperti mencatat ‘Uang Muka PPh 23’ tanpa didukung oleh Bukti Potong yang valid, akan memicu koreksi fiskal pada akhir tahun. Dalam konteks perpajakan, jika suatu biaya atau aset (dalam hal ini kredit pajak PPh 23) tidak didukung oleh dokumen resmi dan valid sesuai Peraturan Dirjen Pajak, otoritas pajak akan mengoreksi nominal tersebut, sehingga meningkatkan PPh Badan terutang perusahaan, bahkan berpotensi menimbulkan denda keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

Dalam studi kasus yang sering ditemui pada industri Jasa Konsultan atau Kontraktor, di mana transaksi PPh Pasal 23 sangat sering terjadi, kami menemukan bahwa jurnal yang terburu-buru atau tidak lengkap menjadi sumber utama ketidakpatuhan. Misalnya, sebuah perusahaan konsultan sering kali menerima pembayaran piutang dari berbagai klien yang memotong PPh 23 dengan tarif dan subjek yang berbeda. Jika akuntan tidak secara cermat memilah dan memvalidasi setiap Bukti Potong PPh 23 yang diterima sesuai dengan tanggal dan nominalnya, keseluruhan jumlah ‘Uang Muka PPh 23’ di neraca bisa dianggap tidak kredibel oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga membebani perusahaan dengan kewajiban pajak tambahan yang seharusnya tidak terjadi. Pengalaman mendalam dalam menangani kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam pencatatan kredit pajak adalah tanda dari akuntansi yang mumpuni.

Pertanyaan Umum Seputar Jurnal Piutang Jasa, PPN, dan PPh 23

Q1. Apakah Piutang Usaha harus dicatat sebesar nilai total (termasuk PPN)?

Ya, Piutang Usaha harus dicatat sebesar nilai tagihan bruto. Nilai tagihan bruto ini mencakup Harga Jasa (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran. Hal ini karena Piutang Usaha mencerminkan total kewajiban yang harus dibayar oleh klien kepada perusahaan. Misalnya, jika Anda menagih jasa sebesar Rp10.000.000 dan PPN 11% (Rp1.100.000), maka Piutang Usaha yang didebet pada saat penagihan adalah Rp11.100.000. Catatan ini penting untuk memastikan saldo Piutang Usaha di laporan posisi keuangan benar-benar mencerminkan total yang akan diterima dari pelanggan.

Q2. Bagaimana jika klien membayar dengan cek atau giro? Apa bedanya dengan kas?

Dalam praktik akuntansi, pembayaran yang diterima melalui cek atau giro tidak langsung diakui sebagai Kas sampai dana tersebut benar-benar efektif masuk ke rekening bank perusahaan (cair). Jika klien menyerahkan cek atau giro, akun yang didebet adalah Kas Dalam Perjalanan (atau akun serupa seperti Giro yang Belum Cair), dan kreditnya adalah Piutang Usaha. Akun Kas Dalam Perjalanan adalah akun sementara. Baru setelah dana tersebut dikonfirmasi cair dan masuk ke rekening, dibuat jurnal penyesuaian: mendebet Kas dan mengkredit Kas Dalam Perjalanan. Prosedur ini mencerminkan kehati-hatian akuntan yang sangat teliti dalam mencatat penerimaan kas, memastikan bahwa aset yang dicatat benar-benar dapat diakses.

Q3. Berapa tarif PPh 23 untuk jasa secara umum?

Tarif PPh Pasal 23 untuk sebagian besar jenis jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ini adalah jumlah bruto penghasilan atau nilai tagihan jasa (tidak termasuk PPN). Sebagai contoh, jika nilai jasa adalah Rp10.000.000, maka PPh 23 yang dipotong adalah 2% $\times$ Rp10.000.000 = Rp200.000. Sebagai spesialis dalam pajak dan akuntansi, kami selalu menekankan perlunya merujuk pada daftar jenis jasa spesifik yang dikenakan PPh 23 dalam PMK terbaru, karena terdapat beberapa pengecualian atau tarif lain (misalnya 15% untuk dividen, bunga, atau royalti), namun tarif 2% adalah yang paling umum untuk jasa konsultasi dan manajemen.

Final Takeaways: Menguasai Jurnal Piutang Jasa Tahun 2026

Menguasai jurnal pembayaran piutang jasa yang melibatkan komponen PPN Keluaran dan PPh Pasal 23 adalah fondasi akuntansi yang kuat, khususnya di tengah dinamika peraturan perpajakan. Kemampuan Anda untuk mencatat transaksi ini secara tepat menunjukkan kedalaman pengetahuan (Expertise) yang krusial untuk menjaga integritas laporan keuangan perusahaan.

Tiga Langkah Kritis untuk Jurnal Piutang yang Benar

Untuk memastikan setiap transaksi pembayaran piutang jasa dicatat secara akurat dan mematuhi aturan, para profesional akuntansi (Authoritativeness) harus selalu fokus pada rekonsiliasi tiga elemen kunci. Pencatatan pembayaran piutang harus selalu merekonsiliasi tiga komponen: Kas yang diterima (jumlah bersih yang masuk ke rekening), Kredit Pajak (PPh 23) (potongan yang diakui sebagai aset/uang muka pajak), dan Piutang Usaha yang dilunasi (nilai total piutang bruto, termasuk PPN).

Tindakan Selanjutnya untuk Akuntan Profesional

Setelah memahami alur jurnal ini, langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi yang konsisten dan dukungan dokumentasi yang lengkap. Segera implementasikan template jurnal ini ke dalam sistem akuntansi Anda untuk meminimalisir kesalahan manual. Selain itu, pastikan semua Bukti Potong PPh Pasal 23 diarsipkan secara digital dan terstruktur. Ini sangat penting untuk kepercayaan (Trust) karena Bukti Potong adalah satu-satunya dokumen sah yang memungkinkan perusahaan menggunakan PPh 23 yang dipotong sebagai kredit pajak tahunan. Ketepatan dalam pengarsipan akan mempermudah pelaporan SPT Tahunan Badan.