Cara Cepat dan Tepat Bayar PPh Pasal 23 Jasa Lainya 2025

Panduan Lengkap PPh Pasal 23 Jasa Lainya: Siapa yang Wajib Bayar?

PPh Pasal 23 Jasa Lainya: Definisi dan Mekanisme Pemotongan Cepat

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah instrumen pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Mekanisme pemotongan ini diterapkan oleh pihak yang membayarkan penghasilan. Secara umum, tarif yang berlaku adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk sebagian besar jenis jasa atau 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah tertentu. Pemahaman mendasar ini adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan kepatuhan pajak Anda.

Meningkatkan Kredibilitas: Mengapa Kepatuhan Pajak Pasal 23 Penting?

Kepatuhan terhadap PPh Pasal 23 Jasa Lainya bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga pilar penting dalam membangun kepercayaan (trust) dan menunjukkan keahlian (expertise) dalam tata kelola keuangan perusahaan Anda. Panduan yang kami susun ini didasarkan pada peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan bertujuan untuk menjamin setiap Wajib Pajak (WP) dapat menyelesaikan pembayaran PPh Pasal 23 Jasa Lainya dengan tepat waktu dan sesuai regulasi. Kami memandu Anda melalui setiap tahapan—dari pengidentifikasian objek pajak hingga pelaporan—sehingga proses perpajakan Anda berjalan mulus dan minim risiko sanksi.

Memahami Objek dan Subjek PPh Pasal 23 Jasa: Basis Pemotongan yang Akurat

Memahami secara mendalam apa saja yang menjadi objek pajak dan siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam konteks PPh Pasal 23 adalah fondasi utama kepatuhan. Kesalahan dalam mengidentifikasi elemen-elemen ini dapat berakibat pada pemotongan yang keliru, yang kemudian memicu sanksi dan denda. PPh Pasal 23, secara umum, dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan.

Daftar Jenis Jasa yang Terkena PPh Pasal 23 (Sesuai PMK Terbaru)

PPh Pasal 23 (Jasa) memiliki cakupan yang luas. Saat ini, pajak ini dikenakan atas setidaknya 62 jenis jasa yang didefinisikan secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. Jasa-jasa ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, jasa akuntansi, dan jasa penilai.

Tarif umum yang berlaku untuk jasa-jasa ini adalah 2% dari jumlah penghasilan bruto (DPP). Untuk memastikan proses pemotongan Anda memiliki tingkat kredibilitas tinggi, penting untuk merujuk pada daftar lengkap yang tercantum dalam PMK.

Jenis Penghasilan (Objek PPh 23)	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Keterangan
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah/bangunan)	2%	Jumlah Bruto Nilai Sewa	-
Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain	2%	Jumlah Bruto Nilai Imbalan	Sesuai daftar 62 jenis jasa di PMK
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Penghargaan, dan Bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21	15%	Jumlah Bruto Penghasilan	-

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23 adalah jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan. Jumlah bruto ini didefinisikan sebagai seluruh jumlah pembayaran yang dibebankan atau telah dibayarkan kepada Wajib Pajak (WP) penerima penghasilan, tidak termasuk PPN. Perhitungan pajaknya sangat sederhana, yaitu:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif}(\text{2% atau 15%}) \times \text{Jumlah Bruto}$$

Namun, ada beberapa pengecualian penting yang harus dipahami. Beberapa penghasilan jasa tidak dikenakan PPh Pasal 23, seperti penghasilan yang telah dipotong PPh Final (misalnya, sewa tanah dan/atau bangunan). Mempelajari pengecualian ini dengan cermat adalah kunci untuk menghindari pemotongan ganda dan memastikan bahwa transaksi Anda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kriteria Pemotong dan Penerima Penghasilan (Subjek Pajak)

Dalam PPh Pasal 23, terdapat dua pihak yang terlibat: Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan (Subjek Pajak).

Pemotong Pajak (Wajib Memotong): Pihak yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dalam transaksi jasa, pihak yang melakukan pembayaran atau penyediaan dana adalah yang bertanggung jawab sebagai pemotong.
Penerima Penghasilan (Subjek Pajak): Subjek pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri (WP Badan dan WP Orang Pribadi) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Jika Anda adalah badan usaha yang membayar jasa kepada penyedia layanan (WP Badan atau WP Orang Pribadi yang ditunjuk), Anda wajib melakukan pemotongan 2% (untuk jasa) sebelum melakukan pembayaran, dan menyerahkan bukti potong kepada penerima penghasilan. Pemahaman yang akurat mengenai kriteria ini sangat membantu untuk memastikan kepatuhan. Berdasarkan rekam jejak konsultan pajak, kesalahan sering terjadi pada pemotong pajak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban ini, sehingga berakibat pada penalti di masa mendatang.

Proses Pembayaran PPh Pasal 23 Jasa Lainya: Langkah Membuat Kode Billing dan Setoran

Memahami cara membayar PPh Pasal 23 Jasa Lainya dengan benar adalah inti dari kepatuhan pajak yang efektif. Proses ini melibatkan tiga langkah utama: perhitungan dan penentuan kode, pembuatan kode billing, dan akhirnya, penyetoran pajak. Dengan mengikuti alur yang terstruktur, Anda dapat memastikan bahwa kewajiban pemotongan dan penyetoran Anda dilakukan tepat waktu, yang secara fundamental membangun kepercayaan di mata regulator pajak.

Langkah 1: Perhitungan PPh Pasal 23 dan Penentuan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)

Sebelum melakukan pembayaran, langkah pertama adalah menghitung jumlah pajak terutang dan mengidentifikasi kode yang tepat untuk administrasi.

Secara umum, perhitungan PPh Pasal 23 Jasa Lainya dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPh Pasal 23, yang paling umum adalah 2%. Setelah nominal ditemukan, Anda harus menentukan kode setoran yang benar. Untuk PPh Pasal 23, Kode Akun Pajak (KAP) yang digunakan secara konsisten adalah 411124 (PPh Pasal 23).

Namun, Kode Jenis Setoran (KJS) akan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan atau jasa yang dibayarkan. Misalnya:

100: Untuk setoran masa PPh Pasal 23 (yang paling umum).
101: Untuk setoran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Penggunaan KAP dan KJS yang tepat adalah kritis karena kesalahan kode dapat menyebabkan setoran pajak Anda tidak tercatat dengan benar, berpotensi memicu surat teguran atau sanksi administrasi di kemudian hari.

Catatan Ahli: Tanggal penyetoran PPh Pasal 23 Jasa Lainya harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang. Misalnya, PPh Pasal 23 yang terutang di bulan November harus disetor paling lambat 10 Desember. Melanggar batas waktu ini akan dikenai denda.

Langkah 2: Pembuatan Kode Billing (e-Billing) Melalui DJP Online atau Bank Persepsi

Setelah Anda mengetahui jumlah dan kode setoran, langkah selanjutnya adalah membuat Kode Billing, sebuah identitas pembayaran pajak yang wajib untuk penyetoran secara elektronik.

Pembuatan e-Billing melalui DJP Online adalah metode yang paling disarankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena menawarkan kemudahan dan akurasi data yang lebih tinggi. Prosesnya meliputi:

Akses: Login ke akun DJP Online Anda menggunakan NPWP dan password.
Pilih Menu: Navigasikan ke menu “Bayar” kemudian pilih “e-Billing”.
Pengisian Data: Masukkan data pajak dengan teliti:
- Jenis Pajak (KAP): 411124
- Jenis Setoran (KJS): Pilih KJS yang sesuai, misalnya 100.
- Masa Pajak: Pilih bulan dan tahun terutang.
- Jumlah Setor: Masukkan nominal PPh Pasal 23 yang sudah Anda hitung.
Verifikasi dan Terbitkan: Setelah semua data terisi, klik “Buat Kode Billing”. Sistem akan menampilkan ringkasan data. Verifikasi kembali sebelum Anda klik “Cetak Kode Billing”.

Meskipun tangkapan layar langkah-langkah login tidak dapat ditampilkan di sini, secara prinsip, antarmuka DJP Online dirancang untuk memandu pengguna secara step-by-step, yang mendukung peningkatan keahlian pengguna dalam administrasi perpajakan. Kode Billing yang dihasilkan memiliki masa berlaku tertentu, jadi pastikan pembayaran dilakukan sebelum kedaluwarsa.

Langkah 3: Proses Pembayaran dan Perolehan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Kode Billing yang sudah dicetak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang diakui sebagai Bank Persepsi atau Pos Persepsi, termasuk:

Teller Bank/Pos: Dengan menyerahkan Kode Billing.
ATM/Mobile Banking/Internet Banking: Umumnya tersedia menu “Pembayaran Pajak” atau “MPN G3”.

Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan negara. Bukti ini harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

NTPN adalah validasi resmi bahwa setoran pajak Anda telah diterima oleh kas negara. Nomor unik ini sangat penting dan berfungsi sebagai alat bukti sah di mata hukum. Tanpa NTPN, pembayaran dianggap belum sah. Bukti pembayaran dengan NTPN harus diarsipkan dengan baik, karena akan menjadi dokumen pendukung utama saat Anda melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

Keseluruhan proses ini, dari penentuan kode hingga perolehan NTPN, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab Anda sebagai pemotong pajak, yang merupakan bagian esensial dari pengelolaan bisnis yang tepercaya.

Bukti Potong dan Pelaporan PPh Pasal 23: Meningkatkan Kepercayaan Regulator

Setelah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23, langkah krusial berikutnya adalah membuat bukti potong dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses ini sangat penting untuk akuntabilitas, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban Wajib Pajak Pemotong, tetapi juga untuk memberikan kredit pajak yang sah bagi Wajib Pajak Penerima Penghasilan. Kepatuhan dalam proses ini secara langsung meningkatkan otoritas dan kepercayaan Anda di mata regulator perpajakan.

Penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 23: Pentingnya E-Bupot Unifikasi

Setiap pemotongan PPh Pasal 23 yang telah Anda lakukan wajib dibuktikan dengan Bukti Potong PPh Pasal 23. Dokumen ini menjadi dasar bagi penerima penghasilan untuk memperhitungkan PPh yang telah dipotong sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan mereka.

Kewajiban paling utama yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak Pemotong adalah membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Penggunaan sistem elektronik ini menjamin data yang akurat, valid, dan terintegrasi langsung dengan sistem DJP, yang sangat mendukung kualitas dan keandalan data perpajakan secara keseluruhan. Batas waktu penerbitan dan penyerahan Bukti Potong ini adalah paling lambat 5 hari setelah tanggal pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan. Keterlambatan dapat menghambat proses pelaporan pajak Wajib Pajak yang dipotong dan berpotensi memicu pemeriksaan.

Meskipun Bukti Potong sudah diterbitkan, terkadang ada kesalahan data yang harus dikoreksi. Berikut adalah panduan praktis mengenai cara membatalkan atau mengubah Bukti Potong yang sudah terbit di e-Bupot Unifikasi:

Pembatalan Bukti Potong: Pembatalan dilakukan jika transaksi atau pemotongan tidak jadi dilakukan, atau terdapat kesalahan mendasar yang menyebabkan Bukti Potong tersebut tidak sah. Anda harus mengakses menu pembatalan di aplikasi e-Bupot Unifikasi, memilih Bukti Potong yang ingin dibatalkan, dan mencantumkan alasan pembatalan yang jelas.
Pengubahan Bukti Potong: Perubahan dilakukan jika terdapat kesalahan minor, seperti salah memasukkan NPWP atau alamat. Dalam e-Bupot Unifikasi, Anda dapat memilih fitur pengubahan, dan sistem akan membuat Bukti Potong baru dengan nomor yang berbeda, sementara Bukti Potong yang lama dianggap diganti. Pastikan data yang diubah sesuai dengan dokumen sumber yang sah.

Pelaporan Pajak: Batas Waktu dan Sanksi Keterlambatan SPT Masa PPh Pasal 23

Selain membuat Bukti Potong, Wajib Pajak Pemotong juga wajib melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetor dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Pelaporan ini juga harus dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terintegrasi.

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Misalnya, PPh Pasal 23 yang dipotong pada bulan Desember harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

Kegagalan untuk mematuhi batas waktu ini dapat menyebabkan Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang berlaku berupa denda 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Selain sanksi keterlambatan penyetoran, tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa juga memiliki konsekuensi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (melalui perubahan UU KUP), keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPT Masa. Sanksi ini menunjukkan pentingnya ketaatan waktu (timeliness) dalam pelaporan, selain keakuratan isinya. Wajib Pajak harus memastikan bahwa proses penyetoran dan pelaporan dilakukan secara disiplin untuk menjaga riwayat kepatuhan yang bersih.

Studi Kasus dan Kesalahan Umum dalam Pembayaran PPh Pasal 23 Jasa Lainya

Memahami teori dan proses pembayaran PPh Pasal 23 adalah langkah awal, tetapi kepatuhan sejati teruji dalam skenario praktis. Bagian ini akan membahas studi kasus penting yang sering dihadapi perusahaan dan menyoroti kesalahan umum yang dapat menyebabkan sanksi atau denda.

Studi Kasus: Pemotongan PPh Pasal 23 untuk Jasa dari Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP

Salah satu situasi yang sering luput dari perhatian pemotong pajak adalah ketika penyedia jasa (Wajib Pajak yang menerima penghasilan) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal yang ditetapkan.

Misalnya, untuk jenis jasa lain yang umum, tarif normal PPh Pasal 23 adalah 2% dari jumlah bruto. Namun, jika penyedia jasa tidak melampirkan NPWP, tarif yang wajib dipotong adalah $2% \times 200% = 4%$. Kegagalan untuk menerapkan tarif ganda ini saat pembayaran dapat mengakibatkan kekurangan setoran pajak dan denda di kemudian hari. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan pemotong pajak sebelum memproses pembayaran jasa adalah selalu memverifikasi keberadaan dan keabsahan NPWP penyedia jasa.

Mencegah Kesalahan: Cara Menghindari Kode Setoran yang Salah dan Denda Pajak

Berdasarkan pengalaman praktik konsultan pajak kami, kesalahan paling umum yang dilakukan perusahaan saat membayar PPh Pasal 23 terkait dengan tiga hal: Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tidak sesuai, kesalahan dalam Kode Akun Pajak (KAP), dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang keliru.

Kesalahan DPP: DPP adalah jumlah bruto penghasilan. Kekeliruan sering terjadi saat memasukkan unsur-unsur yang dikecualikan (misalnya, pembayaran yang sudah dipotong PPh Final) atau menggunakan nilai DPP yang tidak mencerminkan nilai kontrak yang sebenarnya. Selalu pastikan DPP hanya mencakup komponen yang secara eksplisit diwajibkan oleh PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang berlaku.
Kesalahan KAP dan KJS: KAP untuk PPh Pasal 23 selalu 411124, tetapi KJS bervariasi tergantung pada jenis jasa. Misalnya, jasa konsultan memiliki KJS yang berbeda dengan sewa aset. Kesalahan dalam memasukkan KJS akan membuat setoran tidak tercatat pada jenis pajak yang benar, yang berpotensi menimbulkan status kurang bayar meskipun pembayaran telah dilakukan. Untuk memastikan pemahaman yang benar, sebelum membuat Kode Billing, pemotong pajak harus selalu verifikasi kombinasi KAP/KJS yang benar melalui buku petunjuk resmi DJP Online.

Untuk mendukung audit kepatuhan internal, saran ahli adalah agar perusahaan menyimpan semua Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang sudah diterbitkan secara digital dan terorganisir. Sistem penyimpanan yang baik (misalnya dalam cloud storage dengan tagging bulanan) akan mempercepat proses rekonsiliasi dan pembuktian kepatuhan kepada auditor internal maupun eksternal, sekaligus memastikan bahwa dokumen penting ini mudah diakses saat diperlukan. Tindakan ini merupakan bagian integral dari sistem manajemen risiko pajak yang efektif.

Tanya Jawab Seputar Pembayaran PPh Pasal 23 Jasa Lainya

Q1. Berapa batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23?

SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah Anda potong dan setor wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan ketentuan perpajakan saat ini, batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sebagai contoh, jika Anda melakukan pemotongan PPh Pasal 23 untuk jasa yang dibayarkan pada bulan Desember 2025, maka kewajiban penyetoran (paling lambat tanggal 10 Januari 2026) dan pelaporan SPT Masa (paling lambat tanggal 20 Januari 2026) harus dipenuhi. Mematuhi tenggat waktu ini menunjukkan kepatuhan yang tinggi dan membantu Anda menghindari sanksi administrasi. Memahami jadwal ini adalah kunci untuk menjaga rekam jejak yang baik di mata otoritas pajak.

Q2. Apa yang terjadi jika terlambat membuat Bukti Potong PPh Pasal 23?

Keterlambatan dalam pembuatan atau penyampaian Bukti Potong PPh Pasal 23 dapat memiliki konsekuensi serius bagi Wajib Pajak Pemotong (pihak yang membayar jasa). Bukti Potong adalah dokumen krusial yang berfungsi sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak Penerima Penghasilan.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, keterlambatan pembuatan atau penyampaian Bukti Potong PPh Pasal 23 dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda. Berdasarkan pengalaman profesional, hal ini juga dapat menghambat proses verifikasi pajak penerima jasa, menimbulkan ketidakpercayaan, dan berpotensi memicu pemeriksaan lebih lanjut dari DJP terhadap kepatuhan pemotongan pajak Anda. Oleh karena itu, penting untuk selalu memanfaatkan aplikasi e-Bupot Unifikasi dan memastikan penerbitannya dilakukan paling lambat 5 hari setelah pemotongan/pembayaran, seperti yang telah dijelaskan dalam panduan ini. Konsistensi dalam ketepatan waktu penerbitan Bukti Potong adalah indikator kuat dari keahlian dan tanggung jawab Anda sebagai pemotong pajak.

Final Takeaways: Menjadi Pemotong Pajak yang Tepat dan Taat

Ringkasan 3 Langkah Kepatuhan PPh Pasal 23 Jasa Lainya

Memahami dan mengimplementasikan PPh Pasal 23, terutama untuk jasa lainnya, tidaklah rumit selama Anda fokus pada tiga pilar utama kepatuhan. Kunci kepatuhan PPh Pasal 23 adalah akurasi tarif (memastikan Anda menerapkan 2% atau 4% jika penerima tidak memiliki NPWP), ketepatan Kode Jenis Setoran (KJS) dan Kode Akun Pajak (KAP) saat membuat kode billing, dan yang terpenting, penerbitan e-Bupot Unifikasi yang tepat waktu. Dengan memegang teguh ketiga langkah ini, Anda akan meminimalkan risiko sanksi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap regulasi fiskal.

Langkah Berikutnya: Audit Kepatuhan PPh Pasal 23 Anda

Untuk memastikan kepatuhan yang konsisten dan berkelanjutan, langkah berikutnya yang harus Anda ambil adalah menerapkan sistem yang cerdas. Terapkan sistem otomatisasi untuk memastikan proses pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 Anda selalu berjalan lancar setiap bulannya. Sistem yang terotomasi—baik itu melalui integrasi software akuntansi dengan DJP Online—akan menghilangkan kesalahan manusiawi dan menjamin bahwa semua pembayaran disetor, dan bukti potong diterbitkan, sebelum batas waktu yang ditentukan.