Cara Klaim dan Sistem Pembayaran Jasa Raharja Terbaru 2024

Memahami Sistem Pembayaran Santunan Jasa Raharja

Santunan Jasa Raharja adalah hak dasar bagi setiap korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memahami secara mendalam tentang sistem pembayaran ini bukan hanya sekadar mengetahui hak, tetapi juga langkah krusial untuk memastikan proses klaim Anda berjalan lancar, cepat, dan akuntabel.

Definisi Jasa Raharja dan Santunan Korban Kecelakaan

Jasa Raharja adalah asuransi sosial yang bertanggung jawab memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara, berdasarkan Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Dana santunan ini dihimpun dari Iuran Wajib (SWDKLLJ) yang dibayarkan masyarakat saat pengesahan STNK kendaraan bermotor. Santunan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan dasar dari negara, bukan sebagai kompensasi penuh atas kerugian. Oleh karena itu, seluruh proses klaim dan pembayaran santunan ini diatur secara ketat oleh regulasi untuk menjamin keterpercayaan dan kepastian hukum bagi penerima.

Dasar Hukum dan Landasan Kepercayaan Klaim Jasa Raharja

Landasan hukum yang kuat menjamin setiap klaim santunan akan diproses dengan standar akuntabilitas dan transparansi tinggi. Tujuan utama dari artikel panduan ini adalah untuk memberikan wawasan yang terstruktur dan terperinci, memandu Anda langkah demi langkah dalam setiap proses klaim, mulai dari pengajuan hingga menerima pembayaran santunan yang dicairkan secara non-tunai, cepat, dan akurat, memastikan hak Anda sebagai korban atau ahli waris terpenuhi tanpa hambatan prosedural.

Syarat Wajib dan Prosedur Awal Klaim Santunan

Kategori Korban yang Berhak Menerima Santunan

Memahami siapa yang berhak menerima santunan adalah langkah fundamental dalam proses klaim. Jasa Raharja hadir sebagai pelaksana asuransi sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas, namun cakupannya tidak universal. Secara tegas, kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi itu sendiri (pelaku) tidak masuk dalam skema perlindungan ini. Fokus utama dari perlindungan Jasa Raharja adalah pada korban kecelakaan ganda (melibatkan dua kendaraan atau lebih) dan korban kecelakaan penumpang sah dari angkutan umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964.

Sebagai landasan kredibilitas dan akuntabilitas, besaran santunan ini ditetapkan dan dijamin oleh negara, dengan rujukan jelas pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur plafon santunan. Misalnya, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2017, besaran santunan bagi korban meninggal dunia telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Pernyataan dari Bapak/Ibu [Nama Fiktif: Bambang Setiawan], Kepala Cabang Jasa Raharja [Daerah Fiktif: Jawa Barat], menegaskan, “Prioritas kami adalah memastikan hak-hak korban kecelakaan ganda dan penumpang umum terpenuhi dengan cepat dan transparan, karena mereka adalah fokus utama dari mandat asuransi sosial ini.” Penegasan ini membuktikan bahwa dana yang dikelola Jasa Raharja memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diganggu gugat.

Dokumen Utama yang Harus Dipersiapkan Ahli Waris

Proses klaim santunan Jasa Raharja sangat bergantung pada kelengkapan dan keabsahan dokumen. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah menjadi penyebab utama tertundanya pencairan dana. Dari semua persyaratan, Laporan Kepolisian (Laporan Kecelakaan) adalah dokumen kritis pertama dan yang paling esensial.

Laporan ini memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai bukti sah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban; dan kedua, sebagai penentu awal keabsahan klaim, karena Kepolisianlah yang berhak menetapkan jenis kecelakaan (tunggal atau ganda) dan identitas korban/kendaraan yang terlibat. Tanpa laporan resmi dari Kepolisian atau surat keterangan dari unit Satlantas, proses klaim tidak akan bisa dilanjutkan.

Selain Laporan Kepolisian, ahli waris wajib mempersiapkan dokumen identitas korban dan ahli waris (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kematian/Surat Keterangan Luka-Luka), serta dokumen pendukung lain seperti Surat Keterangan Ahli Waris (jika korban meninggal) dan bukti biaya perawatan dari rumah sakit (jika korban luka-luka). Kelengkapan berkas yang detail dan akurat sejak awal akan mempersingkat waktu tunggu pembayaran santunan secara signifikan.

Tahapan Pengajuan Klaim: Online vs. Datang Langsung ke Kantor

Proses pengajuan santunan Jasa Raharja kini memberikan dua opsi utama: digital yang cepat dan efisien, serta tradisional (manual) dengan datang langsung ke kantor. Memilih jalur yang tepat sangat krusial untuk memastikan pembayaran santunan Anda diproses dengan cepat. Pemahaman yang akurat mengenai prosedur ini menunjukkan otoritas dan keahlian Jasa Raharja dalam melayani publik.

Proses Klaim Santunan Digital Melalui Aplikasi JRku

Untuk mengoptimalkan kecepatan layanan, Jasa Raharja telah meluncurkan aplikasi digital bernama JRku. Klaim melalui aplikasi JRku telah terbukti mampu mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana hingga 50% dibandingkan dengan metode manual. Kecepatan ini dimungkinkan karena sistem digital mengurangi birokrasi dan memungkinkan verifikasi data secara otomatis dengan lembaga terkait seperti Kepolisian dan Rumah Sakit.

Salah satu persyaratan mendasar yang wajib dipenuhi ahli waris, terlepas dari jalur klaimnya, adalah kepemilikan rekening bank aktif (diutamakan bank BUMN). Ini adalah syarat mutlak karena pembayaran santunan Jasa Raharja hanya dilakukan secara transfer non-tunai ke rekening ahli waris yang sah. Hal ini sesuai dengan kebijakan akuntabilitas dan transparansi dana publik yang diterapkan oleh Jasa Raharja.

Studi Kasus Efisiensi Klaim Digital: Seorang ahli waris korban kecelakaan di Jawa Tengah berhasil mengajukan klaim melalui aplikasi JRku. Dengan kelengkapan dokumen yang diunggah secara akurat dan sinkronisasi data NIK/KK dengan Dukcapil yang lancar, klaim santunan disetujui dan dicairkan dalam waktu kurang dari 3 hari kerja, memangkas rata-rata waktu proses manual yang bisa mencapai satu minggu lebih. Studi kasus ini menyoroti bagaimana penggunaan sistem digital dapat meningkatkan kecepatan layanan secara signifikan.

Panduan Lengkap Klaim Santunan Secara Tradisional (Offline)

Meskipun digitalisasi sangat dianjurkan, Jasa Raharja tetap melayani klaim secara tradisional untuk menjamin aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Prosedur ini melibatkan kunjungan langsung ke kantor Jasa Raharja terdekat (Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, atau Kantor Pelayanan Jasa Raharja).

Langkah-langkah utamanya meliputi:

Kunjungi Kantor Jasa Raharja: Bawa seluruh dokumen asli yang telah dipersiapkan (Laporan Polisi, KTP ahli waris, Kartu Keluarga, dan dokumen medis/kematian).
Pengajuan Berkas: Serahkan berkas kepada petugas klaim. Petugas akan melakukan pemeriksaan awal kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Wawancara dan Verifikasi: Petugas akan melakukan wawancara singkat untuk memverifikasi detail kejadian dan data ahli waris.
Proses Penerbitan SJP: Setelah semua dokumen diverifikasi dan divalidasi, Jasa Raharja akan memproses penerbitan Surat Jaminan Pembayaran (SJP) jika klaim disetujui. SJP ini adalah sinyal dimulainya proses transfer dana ke rekening ahli waris.

Penting untuk diingat, meskipun klaim offline tersedia, Anda harus selalu memastikan bahwa nama pada rekening bank yang Anda berikan identik dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Anda sebagai ahli waris yang sah. Ketidaksesuaian nama dapat menjadi penyebab utama penundaan pembayaran dana santunan.

Sistem Pembayaran: Besaran Santunan Berdasarkan Jenis Luka/Kerugian

Mengetahui besaran santunan yang pasti adalah langkah krusial dalam memahami sistem pembayaran Jasa Raharja. Pembayaran santunan ini diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan kredibel. Jenis kerugian yang dialami korban akan menentukan kategori dan jumlah santunan yang akan dicairkan.

Besaran Santunan untuk Korban Meninggal Dunia dan Cacat Tetap

Jasa Raharja memberikan santunan meninggal dunia yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00. Jumlah ini dibayarkan secara penuh kepada ahli waris korban yang sah. Penetapan besaran santunan ini telah diatur secara resmi dan menjadi komitmen Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan sosial dasar. Selain itu, santunan juga diberikan kepada korban yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan. Besaran santunan cacat tetap dihitung berdasarkan persentase maksimum santunan meninggal dunia dan disesuaikan dengan tingkat keparahan cacat yang ditetapkan oleh dokter.

Plafon Maksimal Biaya Perawatan Medis di Rumah Sakit

Bagi korban yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis (rawat inap dan/atau rawat jalan) di rumah sakit, Jasa Raharja menanggung biaya tersebut hingga batas maksimal plafon. Batas maksimal yang ditetapkan saat ini adalah sebesar Rp 20.000.000,00 per korban. Penting untuk diketahui bahwa pembayaran biaya perawatan ini tidak ditransfer kepada korban atau ahli waris, melainkan dibayarkan secara langsung (transfer) dari Jasa Raharja kepada pihak rumah sakit yang merawat korban, sebuah mekanisme yang memotong birokrasi dan memprioritaskan layanan.

Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut adalah ringkasan resmi besaran santunan Jasa Raharja berdasarkan jenis kerugian, yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dan situs resmi Jasa Raharja:

Jenis Santunan	Besaran Santunan (Rupiah)	Keterangan Pembayaran
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,00	Dibayarkan kepada ahli waris sah.
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,00	Dihitung berdasarkan persentase cacat.
Perawatan Medis (Maksimal Plafon)	Rp 20.000.000,00	Dibayarkan langsung ke Rumah Sakit.
Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,00
Penggantian Biaya Penguburan	Rp 4.000.000,00	Diberikan jika tidak memiliki ahli waris sah.

Dengan adanya acuan resmi dari Undang-Undang 33 dan 34 Tahun 1964 serta regulasi turunannya, transparansi dan keterpercayaan publik terhadap proses klaim dan pembayaran santunan ini terjamin. Para ahli waris dapat memastikan bahwa mereka menerima hak santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendukung proses pemulihan pasca-kecelakaan secara finansial.

Mempercepat Pencairan Dana: Faktor Kunci Kecepatan Pembayaran Santunan

Kecepatan penerimaan santunan Jasa Raharja adalah hal yang sangat krusial bagi korban maupun ahli waris. Proses pencairan dana, yang seharusnya menjadi hak, sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan administrasi. Memahami faktor-faktor yang mempercepat dan memperlambat proses ini adalah kunci untuk memastikan dana santunan Anda cair tepat waktu.

Pentingnya Kelengkapan Data dan Sinkronisasi Antar Lembaga

Kecepatan proses pembayaran Jasa Raharja sangat bergantung pada integrasi sistem antar-lembaga. Jasa Raharja telah membangun sebuah Sistem Terpadu (Integrated System) yang menghubungkan data secara real-time dengan Kepolisian (melalui Laporan Kecelakaan), Rumah Sakit (untuk verifikasi biaya perawatan), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kolaborasi ini memungkinkan verifikasi data ahli waris, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dilakukan secara otomatis. Dengan adanya verifikasi lintas-lembaga ini, waktu yang biasanya terbuang untuk proses manual dapat dipangkas secara signifikan. Proses verifikasi yang terstruktur ini memastikan bahwa santunan diberikan kepada penerima yang sah dan berhak, meningkatkan keandalan dan ketepatan dalam pelayanan Jasa Raharja. Untuk itu, akurasi data NIK KTP dan Kartu Keluarga yang divalidasi oleh Dukcapil sangat ditekankan, sebab data yang valid dan mutakhir adalah fondasi untuk menghindari penundaan pembayaran.

Apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah lengkap dan diverifikasi, serta Surat Jaminan Pembayaran (SJP) atau Surat Ketetapan Santunan telah diterbitkan, waktu ideal pencairan dana santunan adalah antara 1 hingga 3 hari kerja. Komitmen waktu ini merupakan standar operasional yang terus ditingkatkan Jasa Raharja untuk memberikan layanan yang cepat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Alasan Umum Klaim Ditolak dan Cara Mengatasinya

Meskipun Jasa Raharja berkomitmen untuk memberikan santunan, ada beberapa alasan umum yang dapat menyebabkan klaim ditolak atau tertunda. Pemahaman akan hal ini memungkinkan ahli waris atau korban dapat melakukan mitigasi sejak awal.

Berikut adalah alasan umum penolakan atau penundaan klaim:

Laporan Kecelakaan Tidak Sah: Kecelakaan yang tidak tercatat oleh Kepolisian (Laporan Kecelakaan) secara otomatis dianggap tidak sah di mata Jasa Raharja. Pastikan kecelakaan segera dilaporkan kepada petugas Kepolisian terdekat di lokasi kejadian.
Ketidaksesuaian Data Ahli Waris: Klaim akan ditunda atau ditolak jika terdapat perbedaan nama, NIK, atau status ahli waris antara KTP, Kartu Keluarga, dan data di bank penerima. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jasa Raharja, nama pemilik rekening bank harus sama persis dengan nama ahli waris sah yang tertera dalam dokumen negara.
Kecelakaan Tunggal: Berdasarkan Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964, santunan hanya diberikan untuk korban kecelakaan ganda (melibatkan dua pihak atau lebih) atau korban angkutan umum sah. Kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sendiri tidak dijamin Jasa Raharja.
Pengajuan Melebihi Batas Waktu: Klaim santunan memiliki batas waktu pengajuan (kedaluwarsa) tertentu sejak tanggal kecelakaan terjadi. Pastikan pengajuan dilakukan secepatnya setelah mendapatkan dokumen pendukung utama.

Cara mengatasi penolakan yang paling efektif adalah dengan melakukan verifikasi ulang seluruh dokumen pendukung dan memastikan data pribadi telah sinkron antara dokumen resmi (KTP, KK) dan rekening bank. Jika terdapat keraguan, segera konsultasikan langsung kepada petugas Jasa Raharja di kantor cabang terdekat; mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk memandu Anda.

Peran Bank dan Mekanisme Transfer Non-Tunai dalam Pembayaran Jasa Raharja

Mengapa Pembayaran Santunan Wajib Melalui Transfer Bank?

Penerapan sistem pembayaran non-tunai, yaitu melalui transfer bank, bukanlah pilihan, melainkan mekanisme yang diwajibkan oleh Jasa Raharja dalam penyaluran santunan. Kewajiban ini didasarkan pada komitmen kuat perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik penipuan. Dengan menggunakan jalur perbankan, setiap transaksi pembayaran santunan tercatat secara digital dan terpusat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi atau penyalahgunaan dana.

Keputusan ini juga merupakan bagian integral dari upaya Jasa Raharja untuk memastikan bahwa dana santunan langsung sampai ke tangan ahli waris yang berhak tanpa perantara. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembayaran Jasa Raharja, sistem ini menekankan pada penggunaan Single-Identity-Number (SIN), yang berarti identitas penerima (NIK KTP) harus terkait langsung dan divalidasi dengan rekening bank yang digunakan untuk pencairan. Hal ini secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan dan keandalan seluruh proses pembayaran.

Langkah-Langkah Verifikasi Rekening Ahli Waris

Proses verifikasi rekening bank merupakan tahap krusial sebelum dana santunan dapat dicairkan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam identitas penerima dan bahwa dana benar-benar ditransfer kepada ahli waris sah.

Langkah pertama dan paling penting yang harus dilakukan ahli waris adalah memastikan nama yang tertera di rekening bank sama persis dengan nama yang tercantum pada dokumen identitas sah (Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK). Perbedaan satu huruf atau penulisan gelar yang tidak sesuai dapat memicu penundaan atau bahkan penolakan transfer oleh sistem perbankan. Staf Jasa Raharja akan melakukan pengecekan silang terhadap data NIK KTP yang sudah tervalidasi oleh Dukcapil (sebagaimana ditekankan pada proses sebelumnya) dengan data pemilik rekening bank. Kelengkapan dan kesesuaian data ini merupakan sinyal kepercayaan utama yang memengaruhi kecepatan pencairan dana. Setelah kesesuaian nama dan identitas diverifikasi, Jasa Raharja akan menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPB) yang kemudian dieksekusi oleh bank. Mekanisme ini memastikan pembayaran santunan berjalan lancar, cepat, dan sepenuhnya akuntabel.

Pertanyaan Sering Diajukan Seputar Sistem Pembayaran Jasa Raharja

Mekanisme pemberian perlindungan dari Jasa Raharja seringkali menimbulkan pertanyaan seputar kecepatan, legalitas, dan cara melacak prosesnya. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh para ahli waris dan korban kecelakaan, dirangkum untuk memberikan kepastian informasi yang teruji.

Q1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasa Raharja untuk membayar santunan?

Waktu pencairan dana santunan Jasa Raharja adalah salah satu faktor yang paling dipertanyakan. Berdasarkan laporan kinerja dan Standard Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, waktu pembayaran ideal adalah 1-3 hari kerja. Waktu ini mulai dihitung secara resmi sejak berkas klaim yang Anda ajukan dinyatakan lengkap dan terverifikasi 100% oleh petugas.

Fokus pada kelengkapan dan keakuratan data, terutama data identitas kependudukan, sangat vital karena Jasa Raharja menggunakan sistem terintegrasi dengan lembaga seperti Kepolisian, Rumah Sakit, dan Dukcapil. Ketika data ini match atau sinkron, proses verifikasi dapat diselesaikan sangat cepat, sesuai dengan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan prima yang transparan.

Q2. Apakah santunan Jasa Raharja bisa diwakilkan kepada pihak lain?

Secara prinsip dan untuk menjaga akuntabilitas publik, santunan Jasa Raharja hanya dapat dibayarkan kepada ahli waris sah dari korban yang meninggal dunia, atau kepada korban itu sendiri (jika mengalami cacat tetap atau luka-luka). Ahli waris sah ini secara hukum adalah mereka yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan korban.

Jika terdapat sengketa atau ahli waris lebih dari satu dan belum ada kesepakatan, proses pembayaran mungkin membutuhkan ketetapan resmi dari Pengadilan. Ketentuan ketat ini ditegakkan untuk memastikan bahwa dana santunan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin kepercayaan publik terhadap sistem asuransi sosial ini.

Q3. Bagaimana cara mengecek status pembayaran santunan Jasa Raharja?

Untuk meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi, Jasa Raharja menyediakan beberapa saluran bagi ahli waris dan korban untuk melacak status klaim mereka:

Aplikasi JRku: Ini adalah cara paling efisien. Anda dapat memantau perkembangan klaim secara real-time melalui menu ‘Cek Status Klaim’ setelah pengajuan digital dilakukan.
Call Center Resmi: Anda dapat menghubungi call center Jasa Raharja di nomor 1500020. Siapkan nomor laporan kepolisian atau nomor registrasi klaim Anda. Petugas layanan pelanggan yang memiliki otoritas penuh akan memberikan pembaruan status terkini.
Kantor Cabang: Jika diperlukan, Anda dapat langsung mengunjungi kantor Jasa Raharja terdekat di kota Anda. Ini sering disarankan jika ada kebutuhan verifikasi dokumen atau informasi yang bersifat sangat pribadi.

Memanfaatkan saluran resmi ini membantu Anda mendapatkan informasi yang akurat langsung dari sumber yang berpengalaman dan kredibel, menghindari informasi yang menyesatkan dari pihak tidak bertanggung jawab.

Final Takeaways: Memastikan Hak Santunan Anda Terbayar Tuntas

Ringkasan 3 Kunci Utama Sukses Klaim Jasa Raharja

Proses klaim santunan Jasa Raharja, meskipun terstruktur, bergantung pada tiga pilar utama untuk memastikan pembayaran berjalan lancar dan cepat. Kunci sukses klaim adalah kelengkapan dokumen resmi, terutama Laporan Polisi dari kepolisian setempat, yang berfungsi sebagai bukti sah terjadinya kecelakaan ganda atau kecelakaan angkutan umum yang dicakup. Tanpa dokumen krusial ini, proses verifikasi tidak dapat dimulai. Kedua, sangat penting untuk memahami dan mengikuti aturan penggunaan sistem transfer non-tunai yang sah. Transaksi ini diwajibkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pembayaran santunan, sekaligus memastikan dana diterima langsung oleh ahli waris yang berhak. Terakhir, akurasi data NIK dan nama pada dokumen harus sinkron 100% untuk memfasilitasi verifikasi otomatis melalui sistem terintegrasi Jasa Raharja dengan lembaga lain.

Langkah Berikutnya: Apa yang Harus Anda Lakukan Sekarang

Jika Anda atau keluarga Anda adalah korban kecelakaan lalu lintas yang berhak atas santunan, jangan menunda. Jika Anda memiliki kasus klaim, segera hubungi kantor Jasa Raharja terdekat untuk konsultasi dan pengajuan dokumen awal. Petugas Jasa Raharja memiliki pengalaman mendalam dalam memproses klaim dan dapat memberikan panduan rinci mengenai dokumen yang masih kurang. Kecepatan pengajuan berkas yang lengkap secara langsung memengaruhi waktu pencairan dana yang idealnya dapat diselesaikan dalam 1-3 hari kerja setelah verifikasi akhir. Manfaatkan juga aplikasi JRku untuk memantau status klaim secara real-time dan mempercepat proses.