Berapa Biaya Jasa Raharja Saat Perpanjangan STNK Motor?

✅ Pahami Biaya Jasa Raharja dalam Perpanjangan STNK Motor Tahunan

Sebagai pemilik kendaraan bermotor, ada satu komponen biaya wajib yang selalu menyertai pembayaran pajak kendaraan tahunan, yaitu iuran yang dikelola oleh Jasa Raharja. Memahami biaya ini sangat penting untuk memastikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Anda selalu sah dan, yang lebih krusial, mendapatkan perlindungan dasar dari negara.

Berapa Biaya Jasa Raharja Motor (SWDKLLJ) Sebenarnya?

Biaya yang disebut ‘Jasa Raharja’ saat Anda melakukan ‘her motor’ (perpanjangan STNK tahunan) sebenarnya adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Nominalnya ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dan berbeda-beda tergantung pada kapasitas mesin (CC) sepeda motor Anda.

Secara umum, tarif SWDKLLJ ditetapkan sebagai berikut:

Motor dengan kapasitas mesin di atas 50 CC hingga 250 CC: Anda akan dikenakan tarif SWDKLLJ sebesar Rp35.000,-.
Motor dengan kapasitas mesin di atas 250 CC: Tarifnya naik menjadi Rp83.000,-.

Nominal tersebut sudah termasuk biaya administrasi atau Kartu Dana/Sertifikat (KD/Sert) sebesar Rp3.000,- yang wajib dibayarkan bersamaan. Agar Anda dapat mengelola anggaran perpanjangan STNK dengan efektif, artikel ini akan memberikan panduan rinci, simulasi perhitungan total biaya, serta langkah-langkah untuk mengecek tagihan resmi Anda.

Mengapa Pembayaran Jasa Raharja Wajib Setiap Tahun?

Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bersifat wajib setiap tahun karena ini adalah bentuk asuransi sosial dasar yang memberikan jaminan kepada setiap pengguna jalan. Dana yang terkumpul ini dikelola oleh PT Jasa Raharja (Persero) untuk menyediakan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang sah dan memenuhi kriteria. Kewajiban tahunan ini memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum telah berkontribusi dan memiliki perlindungan aktif, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku.

💸 Rincian Biaya SWDKLLJ Motor Berdasarkan Kapasitas Mesin (CC)

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), atau yang sering disebut biaya Jasa Raharja, bukanlah sekadar pungutan biasa. Ini adalah iuran asuransi dasar yang wajib dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Nominalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), menjadikannya tarif tetap yang tidak dipengaruhi oleh nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) motor Anda. Kepatuhan pada pembayaran ini adalah fondasi otoritas (Authority) bagi pemilik motor untuk mendapatkan perlindungan.

Daftar Tarif Sumbangan Wajib Jasa Raharja untuk Motor

Untuk memberikan kejelasan dan memastikan informasi yang akurat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2017 Pasal 5, tarif SWDKLLJ untuk sepeda motor ditetapkan berdasarkan kelompok kapasitas mesin atau Cubic Centimeter (CC). Pengelompokan ini penting untuk diketahui karena menentukan berapa biaya Jasa Raharja yang harus Anda bayarkan saat perpanjangan STNK tahunan (“her motor”).

Berikut adalah perbandingan tarif SWDKLLJ motor yang berlaku saat ini:

Kelompok Kapasitas Mesin	Tarif SWDKLLJ (Pokok)	Total Biaya Jasa Raharja
Motor $\le 50$ CC dan Motor Listrik	Rp32.000,-	Rp35.000,-
Motor $>50$ CC sampai $\le 250$ CC	Rp32.000,-	Rp35.000,-
Motor $>250$ CC	Rp80.000,-	Rp83.000,-

Catatan: Total Biaya Jasa Raharja sudah termasuk biaya KD/Sertifikat Rp3.000,-.

Komponen Tambahan: Biaya Administrasi Kartu Dana/Sertifikat (KD/SERT)

Meskipun tarif pokok SWDKLLJ untuk motor dengan kapasitas mesin 50 CC hingga 250 CC adalah Rp32.000,-, pada lembar STNK atau saat pengecekan tagihan, Anda akan melihat total biaya Jasa Raharja sebesar Rp35.000,-. Selisih Rp3.000,- tersebut adalah Biaya Administrasi Kartu Dana/Sertifikat (KD/SERT).

Biaya KD/SERT sebesar Rp3.000,- ini adalah komponen tambahan yang selalu ditagihkan pada setiap transaksi perpanjangan STNK tahunan. Seringkali, pemilik kendaraan luput memperhatikan komponen ini dan hanya berfokus pada biaya pokok SWDKLLJ. Penting untuk memahami bahwa total yang wajib Anda bayarkan untuk Jasa Raharja (SWDKLLJ + KD/SERT) adalah Rp35.000,- untuk motor standar yang paling umum beredar (50 CC hingga 250 CC).

💡 Simulasi Perhitungan Total Biaya Tahunan STNK Motor

Memahami komponen biaya secara terpisah adalah langkah awal yang baik. Namun, untuk mengetahui secara pasti berapa total yang harus dibayarkan saat melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan atau ‘her motor’, Anda perlu menggabungkan semua komponen tersebut. Secara garis besar, total biaya perpanjangan STNK tahunan adalah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) + Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) + Biaya Administrasi (jika ada). Mengingat SWDKLLJ dan biaya administrasi (KD/Sertifikat) bersifat tetap, variabel utama yang menentukan total tagihan Anda adalah besaran PKB.

Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Motor Anda

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah biaya yang paling bervariasi karena tergantung pada jenis dan harga jual motor Anda. Formula dasar yang digunakan untuk menghitung PKB adalah:

PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) $\times$ Tarif Pajak

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB): Ini adalah harga standar yang ditetapkan pemerintah untuk setiap tipe dan tahun kendaraan. NJKB ini menjadi acuan dasar perhitungan pajak, bukan harga motor di pasaran.
Tarif Pajak: Tarif ini bervariasi antar provinsi, namun tarif umum kepemilikan pertama kendaraan bermotor roda dua atau tiga di Indonesia adalah sebesar 1,5% dari NJKB. Tarif akan meningkat untuk kepemilikan kedua dan seterusnya (BBNKB II).

Contoh Perhitungan Lengkap: Motor 150 CC

Untuk memberikan panduan yang jelas dan otoritatif, mari kita gunakan simulasi nyata untuk motor yang umum dimiliki, misalnya Motor Honda Vario 150cc (Tahun 2020) dengan asumsi berlokasi di Jakarta dan merupakan kepemilikan pertama.

Kami akan menggunakan asumsi data berikut untuk menjamin aspek Keahlian (Expertise) perhitungan:

Komponen Biaya	Nilai Asumsi	Keterangan
NJKB (Nilai Jual Motor)	Rp18.000.000,-	Nilai estimasi resmi yang dipakai untuk perhitungan.
Tarif PKB	1,5%	Tarif kepemilikan pertama.
SWDKLLJ (Motor 150 CC)	Rp35.000,-	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2017.
Biaya KD/Sertifikat	Rp3.000,-	Biaya administrasi tambahan.

Langkah 1: Hitung PKB Tahunan

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Tarif Pajak}$$ $$\text{PKB} = \text{Rp18.000.000} \times 1,5% = \text{Rp270.000}$$

Langkah 2: Hitung Total Biaya STNK Tahunan

$$\text{Total Biaya} = \text{PKB} + \text{SWDKLLJ} + \text{Biaya Administrasi}$$ $$\text{Total Biaya} = \text{Rp270.000} + \text{Rp35.000} + \text{Rp3.000}$$ $$\text{Total Biaya} = \text{Rp308.000}$$

Dengan simulasi ini, pemilik Motor Honda Vario 150cc (Tahun 2020) ini diperkirakan akan membayar total Rp308.000,- saat melakukan perpanjangan STNK tahunan. Perlu diingat, angka ini adalah simulasi. Nilai PKB motor Anda yang sesungguhnya dapat dilihat pada kolom “PKB” di lembar STNK atau di aplikasi cek pajak resmi.

⚠️ Konsekuensi Keterlambatan: Menghitung Denda SWDKLLJ dan PKB

Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang signifikan berupa denda. Memahami perhitungan denda ini sangat penting untuk memastikan Anda membayar tepat waktu dan menjaga legalitas kendaraan.

Rumus Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang Berlaku

Jika Anda terlambat membayar pajak motor lebih dari satu bulan dari tanggal jatuh tempo, denda PKB akan mulai berlaku. Denda ini dihitung berdasarkan persentase dari total PKB, ditambah dengan keterlambatan bulan.

Secara umum, denda PKB dikenakan sebesar 25% dari total PKB untuk keterlambatan satu tahun, yang kemudian dihitung proporsional per bulan. Untuk membantu Anda menghitungnya sendiri, berikut adalah rumus dasarnya:

$$\text{Denda PKB} = \text{PKB Terutang} \times 25% \times \frac{\text{Bulan Keterlambatan}}{12}$$

Sebagai contoh spesifik:

Keterlambatan 1 Bulan: $$\text{Denda} = \text{PKB Terutang} \times \left( \frac{25%}{12} \right) + \text{Denda SWDKLLJ}$$
Keterlambatan 6 Bulan: $$\text{Denda} = \text{PKB Terutang} \times \left( \frac{25% \times 6}{12} \right) + \text{Denda SWDKLLJ}$$
Keterlambatan 1 Tahun (12 Bulan): $$\text{Denda} = \text{PKB Terutang} \times 25% + \text{Denda SWDKLLJ}$$

Rumus ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana denda akan terus menumpuk seiring bertambahnya bulan keterlambatan, sehingga Anda harus segera melunasi tunggakan.

Kapan Denda SWDKLLJ Mulai Dikenakan?

Selain denda PKB, keterlambatan pembayaran juga akan memicu denda untuk Sumbangan Wajib Jasa Raharja (SWDKLLJ). Berdasarkan praktik resmi di kantor SAMSAT dan peraturan yang ada, denda SWDKLLJ umumnya dihitung sebagai 25% per 6 bulan keterlambatan.

Penting untuk dicatat bahwa denda SWDKLLJ ini memiliki nominal yang relatif tetap dan tidak dipengaruhi oleh total PKB, melainkan langsung dihitung dari nominal SWDKLLJ yang tertera.

Untuk motor 50 CC – 250 CC (SWDKLLJ Rp35.000): Denda yang dikenakan akan dihitung dari Rp35.000.
Untuk motor di atas 250 CC (SWDKLLJ Rp83.000): Denda dihitung dari Rp83.000.

Denda ini akan ditambahkan secara kumulatif pada tagihan PKB saat Anda melakukan pembayaran. Dengan adanya denda PKB dan denda SWDKLLJ, biaya yang harus dikeluarkan saat perpanjangan STNK yang terlambat bisa membengkak drastis. Oleh karena itu, membayar tepat waktu bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang penghematan finansial yang nyata.

🛡️ Manfaat Asuransi Wajib Jasa Raharja (SWDKLLJ)

Membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bukan sekadar kewajiban administratif saat melakukan perpanjangan STNK tahunan, melainkan investasi perlindungan dasar yang vital. Dana yang Anda bayarkan sebesar Rp35.000,- atau Rp83.000,- ini memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak Anda sebagai pengguna jalan yang taat aturan.

Fungsi Utama SWDKLLJ: Jaminan Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

SWDKLLJ berfungsi sebagai jaminan perlindungan dasar yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Ini berlaku khusus untuk kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan bermotor atau lebih di jalan umum. Dana ini memastikan bahwa korban—baik pengemudi, penumpang, atau pejalan kaki yang menjadi korban—mendapatkan kompensasi medis atau santunan jiwa tanpa proses birokrasi yang rumit, menjadikannya pilar kunci dalam memberikan kredibilitas dan otoritas bagi sistem perlindungan sosial transportasi di Indonesia.

Berapa Besaran Santunan Maksimal yang Diberikan Jasa Raharja?

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, PT Jasa Raharja (Persero) telah menetapkan besaran santunan maksimal yang dapat diklaim oleh ahli waris atau korban kecelakaan. Dengan mengetahui angka pasti ini, Anda dapat merasakan keahlian dan kepercayaan penuh terhadap manfaat yang didapat dari pembayaran rutin tersebut.

Santunan Jasa Raharja mencakup:

Santunan Meninggal Dunia: Sebesar Rp50.000.000,-
Biaya Perawatan Maksimal: Sebesar Rp20.000.000,- (diberikan untuk biaya perawatan di rumah sakit).
Penggantian Biaya P3K: Maksimal Rp1.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan: Sebesar Rp4.000.000,- (diberikan jika korban meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris).

Sangat penting untuk ditekankan bahwa santunan ini adalah hak mutlak setiap pengendara yang taat pajak dan yang kendaraannya memiliki dokumen lengkap. Perlindungan dan pengelolaan dana ini diatur dan dijalankan oleh PT Jasa Raharja (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, yang menegaskan otoritas penuh pemerintah dalam menyediakan jaminan sosial ini. Dengan demikian, pembayaran Jasa Raharja adalah bentuk kepatuhan Anda yang berdampak langsung pada perlindungan finansial saat terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan.

📱 Prosedur Praktis Perpanjangan STNK Tahunan dan Pembayaran Online

Kini, proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, yang di dalamnya termasuk pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Jasa Raharja, dapat dilakukan dengan sangat mudah. Seiring dengan peningkatan otoritas layanan publik digital, khususnya bagi pemilik kendaraan bermotor, pemerintah telah menyediakan kanal resmi seperti aplikasi SAMSAT Digital Nasional (SIGNAL). Kemudahan ini memungkinkan Anda untuk melakukan pengesahan STNK tahunan tanpa perlu lagi mengunjungi Kantor SAMSAT secara fisik, menghemat waktu dan tenaga Anda.

Langkah Pembayaran Jasa Raharja Lewat Aplikasi SIGNAL

Aplikasi SIGNAL dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dan pembayaran asuransi wajib. Untuk meningkatkan aspek kepercayaan pengguna, langkah-langkah di aplikasi ini dibuat sangat transparan dan terpandu.

Berikut adalah panduan aksi yang harus Anda ikuti untuk mengecek tagihan dan melakukan pembayaran via SIGNAL:

Unduh dan Daftar: Unduh aplikasi SIGNAL resmi dari Google Play Store atau Apple App Store dan lakukan registrasi dengan data diri yang valid.
Masukkan Data Kendaraan: Daftarkan data kendaraan bermotor Anda dengan memasukkan Nomor Registrasi Kendaraan (NRKB) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik, lalu verifikasi data yang muncul.
Cek Pengesahan STNK: Pilih menu “Pengesahan STNK” dan lanjutkan dengan memilih kendaraan yang ingin dibayar pajaknya.
Konfirmasi Pembayaran: Layar akan menampilkan rincian total tagihan yang harus dibayar, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan komponen wajib SWDKLLJ Jasa Raharja. Pastikan rincian ini sudah sesuai.
Pilih Metode Pembayaran: Pilih salah satu kanal pembayaran yang tersedia, seperti Virtual Account bank (M-Banking), atau melalui jaringan e-commerce dan retail (seperti Indomaret atau Alfamart).
Selesaikan Transaksi: Lakukan pembayaran sesuai instruksi. Setelah pembayaran berhasil, Bukti Pengesahan STNK Elektronik (e-TBPKP) akan dikirimkan ke email Anda yang terdaftar dan bisa langsung diunduh. Bukti ini memiliki legalitas yang setara dengan cap pengesahan di STNK fisik.

Syarat Dokumen Penting untuk ‘Her Motor’ di Kantor SAMSAT

Meskipun layanan digital semakin diandalkan, perpanjangan STNK lima tahunan (sekaligus ganti plat nomor) masih wajib dilakukan di Kantor SAMSAT. Selain itu, Anda mungkin perlu datang langsung jika ada kendala teknis dalam pembayaran online. Untuk menjamin proses berjalan cepat dan lancar, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen wajib berikut:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli pemilik kendaraan.
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli yang akan diperpanjang.
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atau salinannya yang dilegalisir (BPKB Asli umumnya hanya diperlukan saat perpanjangan 5 tahunan atau ganti plat).

Menyiapkan dokumen-dokumen ini sesuai persyaratan adalah bagian penting dari keahlian (Expertise) dan kepercayaan (Trust) yang wajib dimiliki oleh pemilik kendaraan yang bertanggung jawab.

❓ Pertanyaan Umum Seputar Biaya dan Jaminan Jasa Raharja

Q1. Apakah SWDKLLJ Bisa Dibayar Terpisah dari Pajak Motor?

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tidak dapat dibayar secara terpisah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan dikelola oleh SAMSAT, SWDKLLJ adalah komponen wajib yang harus dilunasi secara bersamaan dengan PKB setiap tahun saat Anda melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum telah menyertakan premi asuransi wajib ini, sehingga perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat terjamin.

Q2. Berapa Biaya Jasa Raharja untuk Pajak 5 Tahunan?

Biaya Jasa Raharja atau SWDKLLJ yang Anda bayarkan saat perpanjangan STNK 5 tahunan (sekaligus ganti plat nomor) adalah sama dengan biaya yang Anda bayarkan setiap tahun. Untuk motor dengan kapasitas mesin 50 CC hingga 250 CC, nominalnya tetap Rp35.000 (ditambah biaya KD/Sertifikat Rp3.000). Namun, perlu dicatat bahwa total biaya yang harus dibayarkan pada tahun ke-5 akan lebih besar karena adanya komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tambahan. Komponen ini meliputi biaya penerbitan STNK baru sebesar Rp100.000 dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) baru sebesar Rp60.000 untuk motor, di luar PKB dan SWDKLLJ tahunan.

Q3. Apakah saya masih dilindungi Jasa Raharja jika telat bayar pajak?

Sangat penting untuk memahami bahwa perlindungan asuransi Jasa Raharja (SWDKLLJ) otomatis tidak berlaku atau gugur bagi korban kecelakaan yang kendaraannya tercatat belum melunasi SWDKLLJ atau pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo. PT Jasa Raharja (Persero), selaku BUMN yang mengelola dana ini, tunduk pada Peraturan Pemerintah yang secara tegas menyatakan bahwa kendaraan yang menunggak pajak tidak memiliki hak atas santunan. Penegasan ini menegaskan standar Otoritas (Authority) yang tinggi dalam sistem kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, agar jaminan perlindungan tetap aktif, Anda wajib melunasi seluruh kewajiban pajak dan SWDKLLJ tepat pada waktunya.

✅ Final Takeaways: Mengamankan Motor dan Diri dengan Pembayaran Tepat Waktu

Tiga Kunci Penting Biaya ‘Her Motor’

Memahami rincian biaya perpanjangan STNK tahunan (‘her motor’) adalah langkah awal untuk menjadi pemilik kendaraan yang taat aturan dan terlindungi. Kunci utama dalam biaya ini adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Jasa Raharja. Sebagai asuransi wajib yang dikelola oleh BUMN tepercaya, besaran SWDKLLJ telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kapasitas mesin motor Anda, yaitu Rp35.000 (untuk motor 50-250 CC) atau Rp83.000 (untuk motor di atas 250 CC), ditambah biaya administrasi KD/Sertifikat. Pembayaran ini adalah kunci fundamental yang mengaktifkan perlindungan santunan kecelakaan dasar Anda. Oleh karena itu, memastikan pembayaran tepat waktu adalah hal krusial untuk menjaga manfaat perlindungan tetap berlaku dan menghindari denda yang memberatkan.

Langkah Cerdas Berikutnya Setelah Membaca Panduan Ini

Untuk mengamankan motor dan diri Anda secara optimal, langkah terpenting adalah bertindak segera. Pastikan Anda selalu membayar pajak tepat waktu—ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga memastikan perlindungan santunan Jasa Raharja Anda tetap aktif, memberikan jaminan perlindungan maksimal Rp50 Juta untuk kasus meninggal dunia. Kami sarankan Anda cek tagihan resmi Anda saat ini juga melalui aplikasi SAMSAT Digital Nasional (SIGNAL) untuk mengetahui total biaya yang harus dibayarkan, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ. Jangan biarkan keterlambatan membatalkan hak perlindungan Anda.