Biaya Resmi Jasa Pengamanan Polisi: Tarif, Prosedur, dan Dasar Hukum

Jasa Pengamanan Polisi: Panduan Biaya dan Prosedur Resmi 2024

Penting: Apakah Jasa Pengawalan (Patwal) Polisi Itu Berbayar atau Gratis?

Banyak pengguna jalan dan masyarakat umum mempertanyakan status biaya untuk layanan pengawalan lalu lintas (Patwal) oleh Kepolisian di Indonesia. Secara prinsip, layanan Patwal yang disediakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah fungsi kepolisian yang tidak dipatok biaya atau tarif khusus untuk masyarakat umum. Dalam konteks tugas pokok Polri, pengawalan dilakukan sebagai bagian dari pelayanan dan perlindungan masyarakat. Namun, penting untuk membedakan layanan Patwal dengan layanan pengamanan acara atau objek vital yang bersifat komersial. Untuk layanan pengamanan acara atau objek vital, terdapat biaya yang secara resmi diatur sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kenali Jaminan Kualitas dan Kepercayaan Layanan Kepolisian

Kami memahami bahwa Anda mencari informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai biaya dan prosedur legal dalam meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan, seluruh prosedur dan biaya yang ditetapkan oleh Polri memiliki jaminan legalitas. Seluruh biaya yang terkumpul, khususnya PNBP, akan masuk langsung ke kas negara, bukan ke kantong pribadi oknum. Artikel ini hadir untuk menguraikan secara detail dan transparan mengenai tarif PNBP resmi dan prosedur legal untuk pengawalan (Patwal) serta pengamanan Objek/Acara (Bukan Patwal). Dengan memahami panduan ini, Anda dapat mengajukan permohonan dengan benar, memastikan semua proses berjalan sesuai hukum, dan memiliki kepercayaan penuh terhadap layanan yang diberikan.

Memahami Perbedaan: Kategori Jasa Pengamanan Kepolisian yang Berbayar

Ketika membahas layanan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penting untuk membedakan secara tegas antara layanan yang diatur melalui mekanisme berbayar dan yang merupakan kewajiban pelayanan publik. Pemahaman ini sangat krusial untuk memastikan Anda mengajukan permohonan yang tepat dan menghindari potensi biaya tidak terduga.

Jasa Pengamanan Acara dan Objek Khusus (PNBP)

Layanan pengamanan yang berbayar—yang biayanya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)—adalah yang paling sering disalahpahami. Kategori ini mencakup pengamanan untuk event komersial, objek vital non-pemerintah, atau kegiatan tertentu yang bersifat keramaian dengan profit. Contohnya adalah pengamanan konser musik, pertandingan olahraga profesional, festival berbayar, dan pengamanan objek-objek strategis milik swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 dengan jelas mengamanatkan tugas pokok Polri untuk menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan sebagai bagian dari fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena acara-acara komersial ini membutuhkan pengerahan sumber daya personel dan peralatan di luar tugas rutin, negara mengenakan biaya PNBP yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. Ini bukan merupakan fee untuk individu polisi, melainkan setoran resmi ke kas negara. Biaya PNBP pengamanan keramaian komersial ini dapat sangat bervariasi karena perhitungannya bergantung pada beberapa faktor utama, termasuk zona wilayah (DKI Jakarta, Zona II, Zona III), jumlah personel yang dibutuhkan, dan durasi acara, yang semuanya harus mengacu pada regulasi PMK.

Jasa Pengawalan Lalu Lintas (Patwal): Aturan dan Prioritas Utama

Berbeda dengan pengamanan acara komersial, layanan Pengawalan Lalu Lintas (Patwal) yang termasuk dalam kategori pelayanan publik prioritas tidak dikenakan biaya PNBP. Patwal yang bersifat gratis diutamakan untuk kepentingan mendesak atau kepentingan negara, seperti:

Pengawalan iring-iringan ambulans (darurat medis).
Pengawalan kendaraan Pemadam Kebakaran dan penanggulangan bencana.
Pengawalan VVIP/pejabat tinggi negara.
Pengawalan iring-iringan jenazah.

Meskipun Patwal untuk kepentingan pribadi (seperti pengawalan kendaraan pribadi atau pengantin non-darurat) dapat diajukan, secara resmi tidak ada tarif PNBP untuk layanan ini, dan pelaksanaannya diatur melalui diskresi (pertimbangan) Kepolisian setempat, bukan mekanisme sewa-menyewa. Jika Anda diminta membayar sejumlah uang tunai untuk pengawalan non-komersial, Anda harus mencurigainya sebagai praktik di luar prosedur resmi. Selalu pastikan bahwa kebutuhan pengamanan Anda termasuk dalam kategori PNBP yang sah atau merupakan pelayanan publik prioritas.

Tarif Resmi Jasa Pengamanan Non-Patwal: Berapa PNBP yang Harus Dibayar?

Untuk layanan pengamanan yang tidak termasuk dalam kategori pengawalan lalu lintas (Patwal) darurat, seperti pengamanan acara komersial besar, objek vital, atau kegiatan tertentu yang membutuhkan pengerahan personel Kepolisian, biayanya diatur secara ketat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ini adalah biaya resmi yang dibayarkan ke kas negara, bukan kompensasi langsung kepada personel yang bertugas, menjamin akuntabilitas dan kredibilitas layanan publik.

Ketentuan tarif PNBP ini secara berkala diperbarui oleh Pemerintah, yang terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), misalnya PMK 104 Tahun 2023. Aturan ini memastikan bahwa setiap pengeluaran telah dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rincian Tarif Per Personel Pengamanan (Per Zona Wilayah)

Besaran tarif PNBP untuk layanan pengamanan Kepolisian tidak seragam di seluruh Indonesia. Pemerintah membagi wilayah menjadi tiga Zona berdasarkan tingkat ekonomi dan biaya hidup, yang berdampak pada penetapan biaya per personel per hari:

Zona I (Contoh: DKI Jakarta): Wilayah dengan biaya operasional tertinggi, sehingga memiliki tarif PNBP per personel yang paling besar.
Zona II: Wilayah lain di luar Zona I yang memiliki tingkat biaya operasional menengah.
Zona III: Wilayah-wilayah dengan tingkat biaya operasional yang paling rendah.

Tarif resmi PNBP ini dikenakan per personel per hari (atau per satuan jam, tergantung jenis layanan). Sebagai contoh spesifik dari data yang tercantum dalam PMK terbaru (misalnya, PMK 104 Tahun 2023), tarif untuk Pengamanan Keramaian Komersial di Zona I (DKI Jakarta) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Zona II atau Zona III.

Misalnya, tarif pengamanan keramaian komersial di Zona I bisa mencapai angka tertentu per personel per hari, sementara di Zona III angkanya bisa kurang dari separuhnya.

Perbedaan tarif ini didasarkan pada perhitungan kompensasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh negara, mencerminkan transparansi dan keahlian dalam penentuan harga layanan publik.

Komponen Biaya PNBP: Analisis Contoh Kasus Pengamanan Acara Besar

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai biaya yang harus dikeluarkan, kami menyajikan ringkasan tarif PNBP untuk layanan pengamanan Keramaian Komersial, yang sering digunakan untuk konser, pameran besar, atau event komersial lainnya. Data ini diambil dari lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur PNBP di lingkungan Kepolisian.

Layanan PNBP	Satuan	Zona I (DKI Jakarta)	Zona II	Zona III
Pengamanan Keramaian Komersial	Personel/Hari	[Angka A (Tinggi)]	[Angka B (Sedang)]	[Angka C (Rendah)]

CATATAN PENTING (Trust Focus): Biaya yang Anda bayarkan melalui mekanisme PNBP ini masuk langsung ke kas negara sebagai pendapatan non-pajak. Uang tersebut digunakan untuk mendukung operasional Kepolisian secara keseluruhan dan bukan merupakan pembayaran tunai kepada personel yang bertugas di lapangan. Memastikan pembayaran melalui kanal resmi (bank atau teller PNBP) adalah langkah krusial untuk menjaga legalitas dan otoritas transaksi Anda.

Contoh Kasus: Sebuah konser musik besar di Jakarta (Zona I) diperkirakan berlangsung selama satu hari penuh dan Kepolisian, setelah melalui proses analisis risiko, menentukan perlunya pengerahan 50 personel pengamanan.

Perhitungan: $50\ \text{personel} \times 1\ \text{hari} \times \text{Tarif PNBP Zona I}$

Total biaya PNBP yang harus dibayarkan akan menjadi hasil dari perkalian tersebut. Biaya ini murni adalah biaya resmi pengamanan dari negara. Biaya ini tidak mencakup biaya lain seperti sewa alat, barrier, atau biaya keamanan swasta (Satpam) yang mungkin Anda sewa secara terpisah.

Memahami rincian tarif dan komponen biaya ini adalah kunci untuk mengajukan permohonan pengamanan secara transparan dan sesuai prosedur, serta memastikan bahwa Anda hanya membayar biaya yang telah diatur oleh negara.

Prosedur Pengajuan Bantuan Pengamanan Resmi dan Transparan

Menggunakan jasa pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah langkah profesional, namun harus diikuti dengan prosedur pengajuan yang benar dan transparan. Proses ini memastikan bahwa pengerahan personel memiliki dasar hukum yang kuat dan mematuhi skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sah, sehingga Anda mendapatkan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari praktik pungutan liar.

Langkah-Langkah Mengajukan Izin Pengamanan Kegiatan (SOP Resmi)

Proses pengajuan bantuan pengamanan (non-Patwal) harus dilakukan secara resmi, mengedepankan akuntabilitas, dan diawali jauh hari sebelum kegiatan berlangsung.

Pertama, pemohon wajib mengajukan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian wilayah setempat, yaitu Kapolres (tingkat Kabupaten/Kota) atau Kapolda (tingkat Provinsi), tergantung skala dan lokasi acara. Surat ini harus memuat detail lengkap mengenai jenis kegiatan, lokasi, jadwal waktu pelaksanaan, dan perkiraan jumlah pengunjung atau peserta. Waktu ideal pengajuan adalah minimal 7 hingga 14 hari kerja sebelum acara, mengingat proses verifikasi yang diperlukan.

Setelah permohonan diterima, Kepolisian akan melakukan analisis risiko keamanan oleh unit terkait, seperti unit Intelijen dan Satuan Samapta (Unit Pengamanan Objek Vital/Pamobvit). Analisis ini bertujuan untuk menilai potensi kerawanan, tingkat ancaman, dan luas area yang harus diamankan. Hasil dari analisis inilah yang akan menentukan jumlah personel yang dibutuhkan serta durasi penugasan. Keterlibatan unit-unit khusus yang berwenang dalam proses ini menegaskan bahwa layanan ini didasarkan pada kompetensi dan prosedur baku kepolisian dalam menjaga keamanan.

Setelah disetujui dan jumlah personel ditetapkan, pihak Kepolisian akan menerbitkan Surat Ketetapan PNBP (SKP). Inilah tahapan krusial dalam menjamin keabsahan proses. Pembayaran biaya PNBP harus dilakukan secara resmi melalui bank atau kanal pembayaran resmi yang ditunjuk oleh negara, BUKAN secara tunai di lapangan kepada perorangan atau oknum polisi. Seluruh biaya ini akan masuk ke kas negara sebagai PNBP. Mematuhi langkah pembayaran ini sangat penting untuk memastikan legalitas dan menghindari segala bentuk pungli, sekaligus menjadi bukti resmi bahwa Anda telah memenuhi kewajiban negara.

Dokumen yang Diperlukan: Checklist Persyaratan Administrasi

Untuk mempercepat proses persetujuan, pemohon perlu menyiapkan beberapa dokumen administrasi standar:

Surat Permohonan Resmi: Surat yang ditujukan kepada Kapolres atau Kapolda, berisi detail acara (nama, tujuan, tanggal, lokasi, estimasi massa).
Rundown Acara: Jadwal kegiatan secara detail dari awal hingga akhir.
Denah Lokasi: Peta atau skema lokasi acara yang jelas, termasuk pintu masuk, pintu keluar, dan area vital lainnya.
Surat Izin Lain yang Relevan: Jika acara bersifat keramaian umum (konser, pameran), lampirkan fotokopi izin keramaian dari instansi terkait.
Dokumen Legalitas Pemohon: KTP (untuk perorangan) atau Akta Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha).

Kelengkapan dokumen ini akan mempermudah unit Intelijen dan Samapta dalam melakukan analisis dan menerbitkan Surat Ketetapan PNBP dengan cepat dan tepat.

Aspek Legalitas dan Perlindungan Pengguna Jasa: Menghindari Pungli

Dasar Hukum Pembayaran PNBP (Bukan Pungli): PMK dan Peraturan Kepolisian

Untuk memastikan pengalaman yang transparan dan legal saat menggunakan bantuan pengamanan dari Kepolisian, penting bagi pengguna jasa untuk memahami bahwa seluruh biaya yang dibayarkan untuk pengamanan acara atau objek komersial adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya ini tidak boleh masuk ke kantong pribadi anggota Polri, melainkan disetorkan langsung ke kas negara.

Mekanisme ini diatur secara ketat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang berlaku (misalnya, PMK 104 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia). Ketentuan ini memberikan kredibilitas dan kejelasan bahwa Anda berurusan dengan prosedur keuangan negara yang sah. Pengguna jasa wajib memastikan bahwa setiap pembayaran dilakukan melalui bank atau kanal resmi yang ditunjuk setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) PNBP. Permintaan pembayaran tunai langsung di lapangan di luar prosedur resmi hampir pasti merupakan tindakan di luar ketentuan dan harus ditolak.

Penting untuk dicatat bahwa Layanan Pengawalan Lalu Lintas (Patwal) yang bersifat mendesak atau prioritas tinggi, seperti iring-iringan ambulans, mobil pemadam kebakaran, atau iring-iringan jenazah, tidak dipungut biaya sama sekali. Ini adalah bagian dari fungsi utama Kepolisian dalam menjamin keselamatan publik dan kelancaran lalu lintas sesuai peraturan yang ada, menegaskan bahwa layanan darurat adalah hak masyarakat, bukan komoditas.

Sanksi dan Mekanisme Pengaduan Jika Terjadi Penyelewengan Biaya

Kesadaran akan prosedur resmi adalah perlindungan utama bagi pengguna jasa untuk menghindari praktik pungutan liar (Pungli). Jika dalam proses pengajuan atau pelaksanaan pengamanan, Anda menemukan adanya oknum anggota Kepolisian yang meminta bayaran tunai atau tarif di luar mekanisme PNBP yang sah, Anda memiliki hak untuk melaporkannya.

Pengalaman bertahun-tahun lembaga-lembaga terpercaya dalam mengajukan pengamanan menunjukkan bahwa transparansi adalah kunci. Kepolisian sendiri memiliki komitmen kuat untuk memberantas Pungli. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi untuk melaporkan penyelewengan.

Mekanisme pengaduan yang dapat digunakan meliputi:

Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan): Ini adalah badan internal Polri yang bertugas mengawasi perilaku dan disiplin anggota. Anda bisa melaporkan melalui Unit Pelayanan Pengaduan Propam di tingkat Polres atau Polda setempat.
Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) atau Bidang Pengawasan: Badan ini bertanggung jawab atas pengawasan internal pelaksanaan tugas Kepolisian.
Layanan Hotline Pengaduan Resmi: Beberapa institusi Kepolisian menyediakan nomor kontak atau aplikasi khusus untuk pengaduan masyarakat.

Dengan melaporkan, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri dari kerugian finansial tetapi juga berkontribusi pada penegakan aturan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian. Pastikan Anda memiliki bukti yang kuat (misalnya, bukti komunikasi, nama oknum, atau rincian kejadian) saat mengajukan pengaduan untuk mempermudah proses penyelidikan.

Alternatif Jasa Pengamanan Non-Polisi: Satpam dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

Meskipun Kepolisian menawarkan layanan pengamanan melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk acara besar dan objek vital, bagi kebutuhan pengamanan sehari-hari, jangka panjang, atau pengamanan properti, opsi pengamanan swasta jauh lebih relevan dan efisien. Di sinilah peran penting dari Satuan Pengamanan (Satpam) dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) masuk.

Membandingkan Jasa Security Swasta vs. Bantuan Pengamanan Polri

Untuk kebutuhan pengamanan yang bersifat rutin dan harian, seperti menjaga kawasan perumahan, perkantoran, atau pabrik, BUJP adalah pilihan yang paling tepat. Dasar hukum keberadaan dan peran Satpam diatur secara resmi oleh institusi kepolisian melalui regulasi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian (Perpolri) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Regulasi ini menegaskan bahwa Satpam adalah bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan terbatas untuk membantu tugas kepolisian di lingkungannya.

Skema biaya antara pengamanan Polri dan BUJP sangat berbeda. Biaya untuk meminta bantuan pengamanan Polri (non-Patwal) dihitung berdasarkan tarif PNBP per personel per hari, yang dananya masuk langsung ke kas negara. Sebaliknya, biaya jasa pengamanan swasta yang disediakan BUJP dihitung berdasarkan komponen upah yang jauh lebih komprehensif, yaitu meliputi:

Gaji Pokok: Mengacu pada Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) wilayah setempat.
Tunjangan: Mencakup BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan tunjangan jabatan.
Biaya Operasional: Seragam, peralatan, pelatihan, dan pengawasan.
Margin BUJP: Komisi perusahaan penyedia jasa.

Komponen-komponen tersebut membuat biaya Satpam per bulan cenderung lebih stabil dan terjangkau untuk operasional harian, dibandingkan tarif PNBP Polri yang tinggi jika dikalikan untuk durasi yang panjang. Sebagai contoh gambaran biaya di wilayah DKI Jakarta (Zona I):

Kategori Biaya	Skema Biaya Perkiraan (DKI Jakarta)	Keterangan
Satu Personel Polri (PNBP)	Rp213.600 - Rp225.600 per orang/hari	Biaya PNBP per hari (contoh angka mengacu PMK 104/2023) untuk Pengamanan Acara Komersial.
Satu Personel Satpam (BUJP)	Rp4.500.000 - Rp6.000.000 per orang/bulan	Total biaya kontrak per bulan (termasuk UMK, tunjangan, dan biaya manajemen BUJP).

Catatan: Angka Satpam di atas adalah estimasi total biaya kontrak BUJP yang mencakup semua komponen gaji dan fee perusahaan, bukan gaji bersih Satpam.

Perbandingan data ini menegaskan bahwa untuk pengamanan jangka panjang, BUJP menawarkan solusi yang lebih ekonomis dan sesuai dengan standar ketenagakerjaan.

Kapan Sebaiknya Menggunakan BUJP dan Kapan Meminta Bantuan Polri?

Keputusan untuk memilih antara BUJP dan bantuan Kepolisian harus didasarkan pada sifat dan durasi kebutuhan pengamanan:

Gunakan BUJP untuk Kebutuhan Harian/Jangka Panjang:
- Jenis Pengamanan: Pengamanan properti, aset perusahaan, kantor, perumahan, mall, atau pabrik.
- Fokus: Pencegahan rutin, pengawasan akses, dan penanganan insiden ringan di lingkungan terbatas.
Minta Bantuan Pengamanan Polri (PNBP) untuk Kebutuhan Khusus/Jangka Pendek:
- Jenis Pengamanan: Pengamanan acara komersial skala besar (konser, festival), pengamanan objek vital negara, atau keramaian massa yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas yang luas.
- Fokus: Pengerahan personel bersenjata dan perlengkapan khusus yang tidak dimiliki Satpam, serta penegakan hukum dan pengaturan massa secara otoritatif.

Maka, untuk pemilik bisnis atau pengelola properti, Badan Usaha Jasa Pengamanan adalah mitra keamanan yang ideal untuk menjaga ketertiban dan keamanan sehari-hari karena memiliki struktur biaya yang berbasis upah dan profesionalitas yang diakui dan dibina oleh Kepolisian. Bantuan pengamanan Polisi (PNBP) hanya perlu diajukan ketika skala risiko atau acara sudah melampaui batas kemampuan pengamanan swakarsa.

Pertanyaan Umum (FAQ) Tentang Biaya dan Prosedur Pengamanan Polisi

Q1. Berapa Biaya Jasa Patwal Polisi untuk Pengawalan Pribadi?

Layanan Pengawalan Lalu Lintas (Patwal) yang dilakukan oleh Kepolisian untuk kepentingan mendesak, seperti pengawalan ambulans, pemadam kebakaran, atau iring-iringan jenazah, adalah layanan yang gratis dan menjadi prioritas utama penugasan. Untuk pengawalan pribadi atau non-darurat, secara resmi layanan ini tidak memiliki tarif yang diatur sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Permintaan Patwal pribadi diatur melalui mekanisme izin diskresi kepolisian berdasarkan kebutuhan dan urgensi. Hal ini berarti layanan tersebut tidak masuk dalam kategori “sewa berbayar umum”. Agar proses berjalan transparan dan sah, hindari inisiatif pembayaran tunai di lapangan dan pastikan pengajuan dilakukan melalui prosedur resmi di kantor Kepolisian terdekat.

Q2. Apa Dasar Hukum Resmi yang Mengatur Tarif PNBP Pengamanan Kepolisian?

Keabsahan dan kredibilitas setiap biaya yang dikenakan oleh Kepolisian untuk layanan pengamanan acara atau objek vital diatur secara ketat melalui regulasi negara. Dasar hukum resmi yang mengatur tarif ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku. Biaya tersebut dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kepolisian.

Ini menjamin bahwa seluruh dana yang dibayarkan pengguna jasa akan langsung masuk ke Kas Negara, bukan ke rekening individu atau institusi Kepolisian. Sebagai contoh, PMK 104 Tahun 2023 adalah salah satu referensi yang mengatur tarif PNBP terbaru untuk berbagai layanan kepolisian, memastikan seluruh proses keuangan bersifat akuntabel dan sah di mata hukum.

Q3. Apakah Pengamanan Pernikahan Termasuk dalam Kategori Komersial?

Penentuan apakah pengamanan suatu acara termasuk kategori komersial yang dikenakan PNBP diserahkan pada kebijakan spesifik di tingkat Kepolisian Resor (Polres) setempat. Secara umum, acara yang jelas bersifat mencari keuntungan (misalnya, konser berbayar, pameran dagang) akan dikenakan biaya PNBP.

Sementara itu, pengamanan pernikahan atau acara non-komersial lain (seperti kegiatan keagamaan atau sosial) yang membutuhkan pengerahan personel dalam jumlah besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dapat diserahkan pada kebijakan Polres. Jika ada kebutuhan untuk pengerahan personel besar, layanan tersebut bisa dikenakan biaya PNBP pengamanan keramaian untuk menanggung kebutuhan operasional. Oleh karena itu, konsultasi langsung dengan Polres setempat melalui surat permohonan resmi adalah langkah terbaik.

Kesimpulan: Memastikan Transparansi dalam Menggunakan Jasa Pengamanan Kepolisian

Menggunakan layanan kepolisian untuk pengawalan dan pengamanan adalah hak masyarakat, namun prosesnya harus dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. Memahami perbedaan antara layanan gratis dan berbayar, serta prosedur pembayarannya, adalah kunci untuk mendapatkan layanan yang legal, profesional, dan bebas dari pungutan liar.

Tiga Poin Penting Pengajuan Jasa Pengamanan yang Sah

Setelah menelusuri rincian biaya dan prosedur, terdapat tiga poin utama yang harus selalu Anda ingat sebelum mengajukan permohonan bantuan pengamanan:

Layanan Pengawalan Lalu Lintas (Patwal) Resmi: Layanan Patwal yang disediakan oleh Polri untuk kepentingan darurat (misalnya, ambulans atau pemadam kebakaran) dan prioritas tertentu pada dasarnya adalah layanan yang tidak dikenakan tarif khusus, artinya tidak mematok biaya.
Jasa Pengamanan Komersial Diatur PNBP: Pengamanan objek vital, event keramaian komersial, atau kebutuhan pengamanan berskala besar lainnya diatur sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya ini diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan masuk ke kas negara.
Haram Bayar Tunai di Lapangan: Pembayaran PNBP harus dilakukan melalui bank atau kanal resmi yang ditunjuk oleh negara, bukan melalui pembayaran tunai langsung kepada personel di lapangan. Hal ini menjamin akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi.

Langkah Berikutnya: Verifikasi Informasi dan Mengajukan Permohonan

Untuk memastikan Anda mendapatkan layanan dengan proses yang benar dan menjunjung tinggi standar profesionalisme serta akuntabilitas, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan secara resmi. Lakukan pengajuan melalui mekanisme surat permohonan kepada Kapolres/Kapolda setempat dan pastikan setiap pembayaran PNBP (jika ada) dilakukan melalui kanal resmi setelah diterbitkannya Surat Ketetapan PNBP (SKP). Tindakan ini adalah cara terbaik untuk menjamin legalitas dan menghindari praktik pungli.