Panduan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Bendahara Negara

Memahami Kewajiban Pajak Penghasilan Saat Bayar Jasa ke Bendahara Negara

Definisi Kunci: Siapa yang Wajib Memotong PPh Jasa Bendahara Negara?

Bendahara negara, baik itu bendahara pengeluaran maupun bendahara proyek pada instansi pemerintah pusat dan daerah, memiliki peran ganda sebagai Wajib Pungut (Wapu). Peran ini mengikat mereka pada kewajiban hukum untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran tertentu, termasuk imbalan atas jasa, sebelum dana tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga atau rekanan. Dengan kata lain, pemerintah menggunakan Bendahara sebagai perpanjangan tangan untuk memungut pajak dari sumbernya (gaji, jasa, sewa, dll.), menjadikannya titik kontrol penting dalam kepatuhan perpajakan nasional.

Mengapa Pemahaman PPh Bendahara Negara Sangat Penting?

Ketepatan dalam menjalankan kewajiban pemotongan PPh ini sangat krusial. Artikel ini dirancang sebagai panduan langkah demi langkah yang komprehensif untuk membantu Bendahara menghindari sanksi pajak berupa denda dan bunga yang merugikan keuangan negara atau instansi, serta memastikan kepatuhan pajak yang sempurna dalam pemotongan PPh Jasa Bendahara Negara. Kami memastikan semua panduan dalam artikel ini konsisten dan didukung oleh regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) yang berlaku, sehingga Anda dapat bertindak dengan dasar hukum yang kuat dan kredibel.

Dasar Hukum dan Jenis PPh yang Wajib Dipotong oleh Bendahara

Memahami landasan hukum adalah fondasi penting bagi setiap Bendahara Negara dalam menjalankan kewajiban pemotongan pajak. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya mencegah sanksi, tetapi juga mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan kredibel.

Regulasi Utama Pemotongan PPh Pasal 21, 22, dan 23 oleh Bendahara Negara

Bendahara Negara, sebagai Wajib Pungut (pemungut pajak), memiliki mandat hukum untuk memotong tiga jenis utama Pajak Penghasilan (PPh) sebelum melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Kewajiban ini mencakup PPh Pasal 21 untuk pembayaran yang bersifat imbalan kepada orang pribadi (misalnya, honorarium atau gaji tenaga ahli), PPh Pasal 22 yang terkait dengan transaksi pengadaan barang dan impor, serta PPh Pasal 23 yang dikenakan atas pembayaran jasa, sewa, dan dividen.

Tanggung jawab Bendahara sebagai pemotong dan pemungut pajak diatur secara detail dalam beberapa peraturan utama. Sebagai bentuk tanggung jawab publik dan legalitas, ketentuan ini secara spesifik ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Jenis-Jenis Pajak yang Dipotong dan/atau Dipungut oleh Instansi Pemerintah. Regulasi ini secara eksplisit menguatkan peran Bendahara dalam memastikan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) telah memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman dan penerapan PMK ini menjadi bukti akuntabilitas dan keahlian Bendahara dalam menjalankan tata kelola fiskal yang benar.

Identifikasi Jenis Jasa yang Wajib Dipotong PPh Pasal 23

Fokus utama Bendahara dalam hal pembayaran jasa adalah PPh Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas berbagai jenis jasa. Kategori jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 sangat luas, mencakup layanan teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi (sepanjang tidak termasuk PPh Final Jasa Konstruksi), dan jasa konsultasi, asalkan pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD.

Untuk memastikan ketepatan pemotongan, Bendahara wajib mengacu pada daftar jenis jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Peraturan ini memberikan daftar rinci yang mencakup hingga 62 jenis jasa, seperti jasa outsourcing, jasa penilai (appraisal), jasa kebersihan (cleaning service), hingga jasa penunjang pertambangan. Identifikasi yang tepat dari jenis jasa yang dibayarkan akan menentukan apakah transaksi tersebut masuk dalam lingkup PPh Pasal 23 atau jenis PPh lainnya (misalnya, PPh Final untuk jasa konstruksi tertentu). Kesalahan dalam mengidentifikasi jenis jasa dapat berujung pada salah potong atau bahkan tidak memotong pajak sama sekali, yang akan menimbulkan denda dan kewajiban pajak terutang di kemudian hari.

Oleh karena itu, Bendahara harus selalu memverifikasi kontrak atau invoice dengan cermat, membandingkannya dengan daftar PMK yang berlaku, demi menegaskan kredibilitas proses pembayaran sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Panduan Praktis Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Jasa

Memastikan kepatuhan pajak bagi Bendahara Negara saat melakukan pembayaran jasa sangat krusial, terutama yang terkait dengan kewajiban memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Bagian ini akan mengupas langkah-langkah praktis dan detail teknis untuk pemotongan PPh Pasal 23 yang akurat, menjamin bahwa transaksi bayar jasa ke bendahara negara potong PPh dilakukan sesuai regulasi. Keahlian dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan penerapan tarif yang benar adalah kunci untuk menghindari sanksi administrasi.

Langkah 1: Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jasa

Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan langkah awal yang paling penting dalam proses pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan ketentuan perpajakan, DPP yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 23 adalah nilai imbalan bruto yang dibayarkan. Imbalan bruto di sini merujuk pada seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada penyedia jasa.

Sangat penting untuk diperhatikan bahwa nilai imbalan bruto ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila PPN tersebut telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain, atau telah tercantum secara terpisah dalam faktur pajak. Selain PPN, biaya lain yang tidak terkait langsung dengan jasa yang bersangkutan, seperti penggantian biaya perjalanan dinas yang dapat dibuktikan, juga tidak termasuk dalam nilai bruto yang menjadi DPP PPh Pasal 23. Bendahara harus memastikan bahwa nilai yang dijadikan dasar pemotongan adalah murni nilai imbalan atas jasa yang diterima.

Langkah 2: Mengenal Tarif PPh Pasal 23 Terbaru untuk Jasa

Setelah DPP ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan tarif PPh Pasal 23 yang berlaku. Pemahaman mengenai tarif ini sangat vital, karena ada perbedaan perlakuan berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh pihak penerima jasa.

Tarif umum pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa (seperti jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa-jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan) adalah 2% dari jumlah bruto. Artinya, untuk setiap pembayaran imbalan jasa, Bendahara wajib memotong sebesar 2% dari DPP yang telah dihitung.

Namun, terdapat ketentuan yang mengatur sanksi administrasi melalui tarif yang lebih tinggi jika Wajib Pajak (penerima jasa) tidak dapat menunjukkan NPWP-nya pada saat pembayaran. Jika penyedia jasa adalah Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan yang wajib diterapkan adalah 200% dari tarif normal, yang berarti menjadi 4% dari jumlah bruto. Ketentuan ini berfungsi sebagai insentif kepatuhan dan memastikan setiap transaksi tercatat dalam sistem perpajakan.

Atomic Tip: Selalu pastikan Bendahara meminta dan memverifikasi kepemilikan NPWP dari penyedia jasa sebelum pembayaran dilakukan. Selain itu, untuk menghindari pemotongan ganda atau yang tidak semestinya, Bendahara harus selalu meminta Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23 jika Wajib Pajak rekanan memilikinya (misalnya karena mereka memiliki PPh yang telah dibayar di awal, atau memenuhi kriteria bebas pajak tertentu). Dokumen SKB ini menjadi dasar hukum bagi Bendahara untuk tidak melakukan pemotongan, sehingga memastikan kebenaran dan keabsahan pemotongan PPh.

Kewajiban Administratif: Penyetoran dan Pelaporan PPh Bendahara

Memotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah separuh dari kepatuhan. Separuh sisanya adalah memastikan dana tersebut disetorkan ke kas negara dan dilaporkan secara benar dan tepat waktu. Sebagai Bendahara Negara, Anda memegang peran vital sebagai perantara antara Wajib Pajak (penyedia jasa) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegagalan dalam proses administrasi ini dapat memicu sanksi denda yang signifikan.

Mekanisme Penyetoran PPh: Kapan dan Bagaimana Membuat Bukti Setor?

PPh yang telah Anda potong dari pembayaran jasa kepada pihak ketiga wajib segera disetorkan ke kas negara. Batas waktu penyetoran ini adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dilakukan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Untuk memastikan keandalan dan otoritas dalam proses ini, Anda harus memahami prosedur pembuatan bukti setoran pajak. Proses ini dimulai dengan pembuatan Kode Billing melalui sistem DJP, yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap transaksi penyetoran pajak. Setelah pembayaran dilakukan, bukti penerimaan negara (BPN) yang dihasilkan merupakan dokumen legal yang menyatakan bahwa PPh telah disetorkan.

Selain itu, sejak implementasi penuh, Bendahara Negara wajib menggunakan e-Bupot Unifikasi (Bukti Pemotongan Unifikasi) untuk menerbitkan bukti potong PPh. Penggunaan sistem ini menunjukkan bahwa proses administrasi telah terintegrasi dengan teknologi informasi, memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan negara. Bukti potong inilah yang akan diberikan kepada Wajib Pajak penyedia jasa sebagai kredit pajak.

Proses Pelaporan PPh (SPT Masa): Panduan Pengisian dan Batas Waktu

Setelah pemotongan dan penyetoran dilakukan, langkah selanjutnya adalah melaporkan seluruh transaksi tersebut kepada DJP. Pelaporan ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

SPT Masa PPh Unifikasi adalah rekapitulasi dari seluruh bukti potong yang telah diterbitkan dan PPh yang telah disetorkan selama satu masa pajak (bulan). Dalam pelaporan ini, Anda harus memastikan bahwa data pemotongan dan penyetoran telah sesuai, mencakup PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Final lainnya yang mungkin dipotong.

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan wajib dilakukan secara elektronik melalui aplikasi DJP. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pelaporan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Berdasarkan ketentuan terbaru, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh dikenakan denda sebesar Rp100.000 per masa pajak. Oleh karena itu, disiplin dalam menyetorkan dan melaporkan PPh adalah kunci utama untuk menjaga integritas keuangan dan menghindari penalti.

Studi Kasus dan Kesalahan Umum dalam PPh Jasa Bendahara

Memahami teori pemotongan pajak adalah satu hal; menerapkannya dalam situasi riil adalah tantangan yang berbeda. Bagian ini menyajikan studi kasus untuk memperjelas perbedaan tarif PPh serta menyoroti kesalahan administratif fatal yang sering menjerat Bendahara Negara.

Analisis Kasus: Pembayaran Jasa Konsultasi dan Jasa Konstruksi

Dua jenis jasa ini sering kali menjadi sumber kebingungan karena perbedaan perlakuan pajaknya.

1. Pembayaran Jasa Konsultasi (PPh Pasal 23 Non-Final):

Misalnya, Bendahara sebuah kementerian membayar jasa konsultasi studi kelayakan kepada PT Jaya Makmur sebesar Rp50.000.000 (tidak termasuk PPN). Karena ini adalah jasa manajemen yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Dirjen Pajak (PER), maka dikenakan PPh Pasal 23.

Tarif: 2%
DPP: Rp50.000.000
PPh Dipotong: $2% \times Rp50.000.000 = Rp1.000.000$

Jika ternyata PT Jaya Makmur tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka berdasarkan aturan perpajakan, tarif pemotongan harus ditingkatkan 100% dari tarif normal, menjadikannya $4% \times Rp50.000.000 = Rp2.000.000$.

2. Pembayaran Jasa Konstruksi (PPh Final):

Perbedaan mendasar terjadi pada Jasa Konstruksi. Pembayaran atas Jasa Konstruksi dikenakan PPh yang bersifat Final, diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan turunannya. Pemotongan PPh Final Jasa Konstruksi ini sangat bergantung pada kualifikasi usaha penyedia jasa, yang dibuktikan dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Kualifikasi Usaha	Tarif PPh Final (Sejak PP No. 9 Tahun 2022)	Contoh
Tidak memiliki SBU	4%	Jasa perbaikan AC sederhana oleh individu/badan tanpa SBU.
Kualifikasi Kecil	2%	Pembangunan saluran air kecil dengan SBU kecil.
Kualifikasi Menengah/Besar	3%	Pembangunan gedung kantor dengan SBU menengah.

Studi Kasus 1: Jika Bendahara membayar Rp100.000.000 kepada kontraktor yang memiliki SBU Kualifikasi Kecil, maka tarif PPh Final yang wajib dipotong adalah 2%. $2% \times Rp100.000.000 = Rp2.000.000$.

Atomic Insight: Ini adalah titik krusial. Bendahara wajib membedakan secara tegas antara PPh Non-Final (Pasal 23) yang berlaku untuk jasa umum, dan PPh Final (seperti Jasa Konstruksi) yang memiliki tarif berbeda dan perlakuan pelaporan yang berbeda pula. Kegagalan memverifikasi SBU dapat menyebabkan salah potong dan koreksi dari pemeriksa pajak di kemudian hari.

Kesalahan Fatal yang Sering Dilakukan Bendahara (Misalnya, Tidak Memotong PPh Final)

Kesalahan Bendahara dalam pemotongan pajak sering kali bukan pada menghitung tarif 2% PPh Pasal 23, melainkan pada ketidaktahuan bahwa suatu transaksi dikenakan PPh yang bersifat Final dan wajib dipotong pada saat pembayaran.

Kesalahan Fatal 1: Mengabaikan Sifat Final Jasa Konstruksi

Banyak Bendahara yang secara keliru menganggap semua jasa (termasuk konstruksi) dikenakan PPh Pasal 23 (2% Non-Final), padahal Jasa Konstruksi dikenakan PPh Final dengan tarif 2%, 3%, atau 4% tergantung kualifikasi. Akibatnya, Bendahara salah memotong atau bahkan tidak memotong sama sekali jika mereka berpikir Wajib Pajak akan menyetor sendiri.

Kesalahan Fatal 2: Tidak Memotong PPh Pasal 4 ayat (2) Final Lainnya

Selain konstruksi, Bendahara juga sering lalai memotong PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan (Pasal 4 ayat 2), yang tarifnya 10% dari nilai sewa bruto. Jika Bendahara menyewa kantor atau gudang, PPh 10% Final ini harus dipotong oleh Bendahara.

Penalti dan Konsekuensi Nyata:

Berdasarkan pengalaman audit di tahun anggaran sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten menerapkan sanksi bagi Bendahara yang lalai atau salah potong. Contoh riil menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang melakukan kesalahan pemotongan PPh pada tahun 2023 diwajibkan menyetor PPh yang kurang dipotong ditambah sanksi administrasi berupa bunga sesuai Undang-Undang KUP.

Sebagai ilustrasi, jika Bendahara seharusnya memotong PPh Rp5.000.000 dan terlambat menyetor 6 bulan, maka PPh yang harus disetor menjadi:

$$PPh Terutang + (Bunga \times PPh Terutang \times Bulan)$$

Di mana suku bunga sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan kurs bunga acuan. Keterlambatan ini tidak hanya membebani anggaran instansi tetapi juga mencoreng kredibilitas Bendahara dalam menjalankan prinsip keahlian dan kredibilitas (Expertise dan Trust) sebagai pemungut pajak negara.

Oleh karena itu, setiap Bendahara wajib memastikan setiap pembayaran jasa, sewa, atau pengadaan diverifikasi dasarnya untuk menentukan apakah dikenakan PPh Non-Final (Pasal 23/21) atau PPh Final (Pasal 4 ayat 2, Konstruksi, dll.) sebelum melakukan pembayaran.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ) tentang PPh Jasa Bendahara Negara

Pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perpajakan Bendahara Negara seringkali menimbulkan pertanyaan spesifik terkait skenario pembayaran tertentu. Bagian FAQ ini dirancang untuk memberikan jawaban yang cepat, terpercaya, dan akurat, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk memperkuat otoritas dan kredibilitas informasi kami.

Q1. Apakah Bendahara Wajib Memotong PPh Pasal 21 untuk Tenaga Ahli?

Ya, Bendahara wajib memotong PPh Pasal 21 atas imbalan yang dibayarkan kepada tenaga ahli. Kewajiban ini muncul karena pembayaran kepada tenaga ahli, seperti dokter, notaris, pengacara, akuntan, penilai, dan konsultan, diklasifikasikan sebagai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pemotongan PPh Pasal 21 harus dilakukan oleh Bendahara sebagai pihak yang membayarkan penghasilan. Hal ini memastikan kepatuhan pajak sejak awal transaksi dan berlaku untuk semua pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) kepada individu.

Q2. Bagaimana Jika Wajib Pajak Rekanan Jasa Memiliki Surat Keterangan PP 23?

Jika Wajib Pajak (rekanan jasa) menyerahkan Surat Keterangan (Suket) PP 23, maka status perpajakannya berubah dari PPh Non-Final (Pasal 23) menjadi PPh Final. Suket PP 23 ini menegaskan bahwa Wajib Pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto.

Konsekuensinya, Bendahara tidak memotong PPh Pasal 23. Dalam skenario ini, Wajib Pajak yang menerima pembayaran lah yang memiliki kewajiban untuk menyetor sendiri PPh Final 0,5% tersebut. Ini merupakan pengecualian penting yang harus diperhatikan oleh Bendahara untuk menghindari kesalahan pemotongan dan penyerapan anggaran yang tidak tepat. Kepercayaan pada sistem ini didasarkan pada Pasal 44F ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2018, yang secara eksplisit membebaskan Bendahara Pemerintah untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 kepada Wajib Pajak yang terbukti merupakan UMKM subjek PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018).

Q3. Berapa Denda Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan PPh Bendahara?

Kepatuhan terhadap batas waktu penyetoran dan pelaporan adalah elemen krusial dari tanggung jawab Bendahara. Kegagalan mematuhi tenggat waktu dapat dikenakan sanksi administrasi:

Denda Keterlambatan Penyetoran: PPh yang telah dipotong namun terlambat disetor oleh Bendahara akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
Denda Keterlambatan Pelaporan: Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 per masa pajak, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Memastikan penyetoran tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dan pelaporan (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya) adalah langkah proaktif Bendahara untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari sanksi yang dapat membebani anggaran instansi.

Final Takeaways: Strategi Kepatuhan PPh Bendahara di Tahun 2026

Tiga Pilar Utama Kepatuhan Pajak Bendahara

Kewajiban pemotongan pajak atas pembayaran jasa yang dilakukan oleh Bendahara Negara merupakan tanggung jawab yang krusial. Memastikan kepatuhan di tahun anggaran mendatang bergantung pada tiga pilar utama. Pertama, pemotongan PPh harus selalu dilakukan dengan tarif yang tepat—membedakan antara PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Final. Kedua, penyetoran wajib tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ketiga, pelaporan harus akurat dan terdigitalisasi menggunakan sistem e-Bupot Unifikasi. Berdasarkan pengalaman penegakan pajak, memastikan integritas data dalam sistem ini adalah kunci untuk menghindari sanksi administratif dan menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Langkah Berikutnya untuk Bendahara Negara

Untuk meminimalisir risiko kesalahan dan menjaga integritas laporan keuangan, langkah proaktif yang wajib dilakukan Bendahara adalah melakukan rekonsiliasi bulanan secara sistematis. Proses ini melibatkan pencocokan antara data realisasi belanja (pembayaran jasa) dengan data pemotongan dan penyetoran PPh yang telah dilaporkan. Rekonsiliasi ini memastikan setiap transaksi jasa telah dipertanggungjawabkan pajaknya. Jadikan ini sebagai rutinitas operasional untuk mendeteksi dini potensi selisih atau kekurangan pemotongan.

Untuk membantu Anda dalam proses kepatuhan ini, kami telah menyusun panduan praktis yang mudah diikuti. Unduh checklist kepatuhan PPh Bendahara gratis kami sekarang untuk memastikan setiap langkah Anda sudah sesuai dengan regulasi terbaru.