Alat Bukti Bayar Pengadaan Barang Jasa PP: Panduan Lengkap

Memahami Alat Bukti Bayar Sah dalam Pengadaan Barang/Jasa PP

Apa Itu Alat Bukti Pembayaran dalam Konteks Pengadaan Pemerintah?

Dalam ranah administrasi keuangan negara, alat bukti pembayaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dokumen primer yang memiliki fungsi vital. Dokumen ini secara formal dan legal membuktikan bahwa telah terjadi transfer dana secara sah dari entitas pemerintah (Satuan Kerja/Satker) kepada penyedia barang atau jasa yang telah menyelesaikan kewajibannya. Dengan kata lain, dokumen ini adalah akta yang mencatat realisasi kewajiban finansial yang timbul dari kontrak pengadaan. Tanpa bukti ini, klaim pembayaran tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa Validitas Bukti Bayar Krusial untuk Akuntabilitas?

Validitas alat bukti bayar sangat krusial karena menjadi inti dari mekanisme akuntabilitas keuangan negara. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar utama untuk proses audit, baik internal maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan merupakan penentu kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Presiden (PP) terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses ini bertujuan untuk menjamin transparansi, memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai peruntukannya, dan menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran. Setiap Satker yang menjalankan pengadaan harus memastikan dokumentasi pembayaran sesuai standar untuk menghindari temuan atau sanksi hukum di masa mendatang.

Jenis-Jenis Dokumen Primer Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, validitas dan legalitas pembayaran berpusat pada serangkaian dokumen primer yang diakui secara hukum. Dokumen-dokumen ini bukan sekadar tanda terima; ia adalah inti dari akuntabilitas keuangan negara. Dokumen krusial yang diakui sebagai alat bukti pembayaran sah mencakup Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kwitansi bermaterai, dan bukti transfer/pemindahbukuan bank. Keseluruhan dokumen ini membentuk rantai audit yang tak terputus.

Peran Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) yang berisi perintah kepada KPPN untuk mencairkan dana. Ini adalah tahap awal otorisasi pembayaran. Setelah SPM disetujui dan diverifikasi oleh KPPN, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D ini menjadi bukti definitif dan tak terbantahkan bahwa dana telah dicairkan dari kas negara dan dipindahkan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau langsung ke rekening penyedia.

Pengakuan dokumen-dokumen ini sebagai bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021), Bab IV mengatur secara rinci proses pembayaran dan dokumen yang menyertainya. Kehadiran SPM dan SP2D merupakan manifestasi dari kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan, memberikan jaminan bahwa proses otorisasi dana telah melalui jalur yang legal dan resmi.

Kekuatan Hukum Kwitansi dan Bukti Transfer Bank dalam Proses Audit

Walaupun SPM dan SP2D membuktikan bahwa dana telah keluar dari kas negara, kwitansi dari penyedia barang/jasa adalah konfirmasi penting yang membuktikan bahwa dana tersebut telah diterima oleh pihak yang berhak. Kwitansi bermaterai adalah dokumen wajib yang memuat rincian pekerjaan dan jumlah pembayaran, berfungsi sebagai konfirmasi penerimaan dana dan pengikat perjanjian antara Satuan Kerja (Satker) dengan penyedia. Penggunaan meterai yang sesuai dengan batasan nominal transaksi adalah penting untuk memberikan kekuatan hukum penuh pada kwitansi tersebut.

Selanjutnya, bukti transfer atau pemindahbukuan bank melengkapi mata rantai ini dengan menunjukkan jejak digital perpindahan uang dari rekening negara ke rekening penyedia. Dalam proses audit, Bukti Transfer Bank (atau rekening koran) memverifikasi nominal dan tanggal transfer yang sesungguhnya. Ketika dihadapkan pada pemeriksaan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kombinasi antara SP2D (bukti pencairan), Kwitansi (bukti penerimaan), dan Bukti Transfer Bank (bukti eksekusi transaksi) adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga dokumen ini memastikan kredibilitas dari transaksi, memberikan jaminan bahwa uang negara telah dibayarkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan kontrak yang sah.

Verifikasi dan Validasi: Membangun Kepercayaan Dokumen Pembayaran

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, alat bukti pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai kuitansi, tetapi merupakan fondasi kepercayaan dan akuntabilitas keuangan negara. Proses verifikasi dan validasi yang ketat menjadi jaminan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan, didukung oleh kinerja yang sah, dan mencegah potensi penyimpangan.

Tiga Pilar Kredibilitas: Kecukupan, Keaslian, dan Kesesuaian Dokumen

Verifikasi bukti pembayaran yang komprehensif harus berlandaskan pada tiga pilar utama untuk memastikan kredibilitas dokumen. Pilar pertama, Kecukupan Dokumen, memastikan bahwa semua lembar yang dipersyaratkan—mulai dari kuitansi, bukti transfer, hingga dokumen pendukung—tersedia lengkap. Hal ini juga meliputi pencocokan nominal uang dalam bukti bayar dengan nilai yang tercantum secara definitif dalam kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK).

Pilar kedua adalah Keaslian Dokumen. Setiap bukti bayar, terutama kuitansi dan faktur, harus memiliki tanda tangan asli dari pejabat yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan pihak penyedia. Pemastian ini krusial untuk mencegah pemalsuan. Pilar terakhir, Kesesuaian Dokumen, menuntut bukti bayar selalu didukung oleh dokumen pendukung kinerja, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan faktur pajak. Tanpa BAST yang lengkap dan sah, bukti pembayaran berisiko dianggap tidak memiliki dasar kinerja yang valid, sehingga meragukan keabsahan transaksionalnya.

Proses Pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara

Proses pemeriksaan alat bukti pembayaran adalah tahapan yang memisahkan antara tagihan dan pengeluaran dana negara. Proses ini secara utama berada di bawah kendali Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran. PPK memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui keabsahan dokumen tagihan berdasarkan kontrak dan BAST yang diterima, memastikan bahwa barang/jasa telah diterima sesuai spesifikasi.

Sebelum PPK menyetujui pembayaran, unit kerja wajib melaksanakan prosedur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Prosedur ini merupakan langkah kontrol internal yang memastikan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan pengalaman kami dalam analisis audit, penerapan kontrol internal yang ketat, termasuk verifikasi ulang legalitas entitas penyedia dan pemastian validitas nomor pajak, secara signifikan mengurangi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran kemudian berfokus pada kelengkapan administrasi pembayaran, termasuk memastikan ketersediaan dana dan kebenaran perhitungan pajak yang dipotong/dipungut, sebelum dana benar-benar dicairkan melalui Surat Perintah Membayar (SPM).

Dokumen Pendukung Wajib untuk Pembayaran yang Transparan

Bukti pembayaran utama seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau bukti transfer hanya membuktikan adanya pergerakan uang. Namun, untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut sah dan benar-benar didasari oleh kinerja yang telah diselesaikan, diperlukan dokumen pendukung yang melengkapi riwayat transaksi. Dalam konteks pengadaan pemerintah, kelengkapan dokumen pendukung ini menjadi pilar utama untuk membangun kredibilitas dan otoritas laporan keuangan di mata auditor.

Berita Acara Serah Terima (BAST): Jembatan antara Pelaksanaan dan Pembayaran

Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah dokumen fundamental yang menjadi titik kritis antara selesainya pelaksanaan pekerjaan atau penyerahan barang dengan proses pembayaran. Tanpa BAST yang ditandatangani secara sah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, alat bukti pembayaran, meskipun secara teknis telah diterbitkan, dianggap tidak memiliki dasar kinerja yang sah. Ini secara otomatis menjadikannya cacat hukum dalam proses audit. BAST berfungsi sebagai konfirmasi resmi bahwa barang atau jasa yang diserahkan telah memenuhi spesifikasi kontrak (Surat Perintah Kerja/SPK) dan dapat diterima oleh pihak pemerintah.

Dokumen ini adalah bukti bahwa pekerjaan atau barang telah diterima dan diverifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. BAST harus mencantumkan detail pekerjaan atau barang, tanggal penyerahan, dan pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, BAST menjadi jembatan logis yang menghubungkan output fisik atau jasa ke proses akuntansi dan keuangan.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dokumen dalam rantai akuntabilitas, berikut adalah perbandingan antara dokumen primer pembayaran dan dokumen sekunder (pendukung):

Kategori Dokumen	Fungsi Utama	Contoh Dokumen	Dampak Jika Hilang
Primer (Bukti Bayar)	Bukti Transfer Uang dari Kas Negara ke Penyedia	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Bukti Transfer Bank, Kwitansi Bermaterai	Pembayaran dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah secara akuntansi.
Sekunder (Pendukung Kinerja & Pajak)	Bukti Kinerja Telah Selesai dan Kepatuhan Fiskal	Berita Acara Serah Terima (BAST), Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP)	Pembayaran dianggap tidak memiliki dasar kinerja yang sah, menimbulkan temuan audit kepatuhan fiskal.

Tabel perbandingan ini menekankan bahwa meski dokumen primer membuktikan uang telah keluar, dokumen sekunderlah yang memberikan legalitas dan kelengkapan akuntabilitas terhadap transaksi tersebut.

Faktur Pajak dan Bukti Potongan Pajak Sebagai Kepatuhan Fiskal

Selain BAST, salah satu aspek yang paling sering menimbulkan temuan audit adalah ketidakpatuhan dalam aspek perpajakan. Faktur pajak yang diterbitkan oleh penyedia merupakan dokumen esensial yang membuktikan adanya penyerahan barang atau jasa kena pajak. Faktur ini, bersama dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)—yang diwujudkan dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi—menjadi bagian integral dari alat bukti bayar yang sah.

Kelengkapan SSP membuktikan bahwa satuan kerja (Satker) telah menjalankan kewajiban sebagai pemungut atau pemotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tidak adanya faktur pajak atau bukti setor pajak yang valid dapat menyebabkan temuan audit yang berujung pada sanksi fiskal atau keharusan setor ulang. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua dokumen ini tersedia dan sesuai dengan nilai transaksi adalah syarat mutlak untuk membuktikan ketaatan administrasi fiskal dan keabsahan biaya pengadaan.

Strategi Optimalisasi Audit: Memastikan Keahlian Proses Pembayaran

Memiliki dokumen pembayaran yang lengkap saja tidak cukup; satuan kerja (satker) perlu menerapkan strategi internal yang kuat untuk memastikan bahwa proses pembayaran tersebut dapat bertahan dari pengujian audit yang ketat. Proses ini adalah inti dari upaya membangun kredibilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan negara.

Metode Rekonsiliasi Silang: Mencocokkan Buku Kas dengan Bukti Bank

Salah satu praktik terbaik dalam menjaga integritas data keuangan adalah melalui rekonsiliasi silang (cross-check) secara berkala. Prosedur ini melibatkan pencocokan antara catatan akuntansi internal yang disusun oleh Bendahara (misalnya, buku kas umum atau kartu pengawasan) dengan data eksternal, yaitu rekening koran bank. Rekonsiliasi harus dilakukan setiap bulan, atau bahkan lebih sering, untuk memitigasi risiko perbedaan nominal yang tidak disengaja atau, yang lebih serius, pembayaran fiktif yang dilakukan tanpa dasar transaksi yang sah. Kesenjangan antara pencatatan internal dan saldo bank adalah alarm pertama yang wajib diinvestigasi. Proses ini menunjukkan keahlian operasional dalam administrasi keuangan.

Mengidentifikasi dan Mengatasi Risiko Kecurangan dalam Dokumen Pembayaran

Dalam pengalaman kami menangani proses pemeriksaan keuangan, kami mencatat bahwa risiko utama yang mengancam validitas alat bukti bayar sering kali terletak pada celah internal yang dimanfaatkan untuk kecurangan.

Ambil contoh kasus fiktif yang sering ditemukan: “Kasus Pembayaran Ganda”. Sebuah satker melakukan pembayaran kepada Penyedia A, namun karena kelalaian dokumentasi (seperti tidak mencantumkan stempel “LUNAS” atau nomor referensi pembayaran yang unik), Bendahara atau Pejabat Pengadaan yang kurang teliti dapat memproses tagihan yang sama dua kali. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, temuan ini menjadi laporan pengecualian yang serius.

Untuk menghindarinya, dokumentasi harus sangat rapi dan detail:

Verifikasi Tanda Tangan: Setiap tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan pihak penyedia harus diverifikasi keasliannya dan dicocokkan dengan spesimen yang tersimpan. Pemalsuan tanda tangan adalah risiko serius yang dapat diminimalisir dengan cross-check internal.
Penggelembungan Nilai (Mark-up): Nilai yang tercantum dalam kwitansi atau bukti transfer harus diverifikasi ulang dan dicocokkan tepat dengan nilai kontrak (SPK) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Setiap kenaikan (mark-up) yang tidak sesuai dengan adendum kontrak harus ditolak.
Kwitansi yang Tidak Jelas: Hindari penggunaan kwitansi tanpa tanggal yang jelas, tanpa nomor urut, atau kwitansi yang hanya memuat tanda tangan namun detail transaksi diisi belakangan. Semua detail harus lengkap sebelum pembayaran diproses.

Langkah-langkah preventif ini bukan sekadar kepatuhan administrasi, melainkan cerminan dari komitmen satker terhadap keandalan data keuangan. Dengan menerapkan rekonsiliasi silang yang ketat dan sistem verifikasi berlapis, satker dapat secara signifikan mengurangi risiko temuan audit yang merugikan.

Kesalahan Umum dalam Penyiapan Alat Bukti Pembayaran dan Cara Menghindarinya

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan tahapan administrasi yang sangat detail, dan kesalahan kecil dalam penyiapan alat bukti pembayaran dapat berakibat fatal, mulai dari penundaan pencairan dana hingga temuan audit yang serius. Memahami dan menghindari pain points ini adalah kunci untuk menjaga integritas keuangan dan mendapatkan kepercayaan dari entitas pemeriksa.

Tidak Adanya Materai atau Nilai Nominal yang Tidak Sesuai (Overpayment/Underpayment)

Salah satu kesalahan administrasi yang paling umum, namun bersifat fatal, adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan materai. Kwitansi atau surat perjanjian yang merupakan bukti transaksi di atas batas nominal tertentu (sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) harus dibubuhi meterai yang cukup. Kwintansi tanpa meterai yang sesuai batasan nominal transaksi akan kehilangan kekuatannya sebagai bukti hukum yang kuat dan sah di mata hukum, sehingga berpotensi membatalkan dasar hukum pembayaran tersebut saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, masalah overpayment (pembayaran berlebih) atau underpayment (pembayaran kurang) sering terjadi karena kegagalan dalam mencocokkan nilai nominal yang tertera pada kontrak dengan nilai yang tercantum dalam tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setiap sen harus sesuai, dan perbedaan sekecil apa pun memerlukan penyesuaian atau penjelasan yang didokumentasikan secara resmi. Kepatuhan mutlak terhadap kesesuaian nominal ini menunjukkan tingkat pengalaman tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.

Ketidaksesuaian Tanggal dan Nomor Urut Dokumen (Pencatatan yang Kurang Teliti)

Inkonsistensi dalam pencatatan tanggal dan nomor urut dokumen adalah cerminan dari kurangnya ketelitian administrasi, yang merusak kredibilitas dokumen. Semua dokumen yang membentuk alur pembayaran harus memiliki urutan kronologis yang logis dan koheren. Urutan ini secara ideal adalah: Kontrak/SPK $\rightarrow$ Berita Acara Serah Terima (BAST) $\rightarrow$ Tagihan/Faktur $\rightarrow$ Surat Perintah Membayar (SPM) $\rightarrow$ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jika BAST bertanggal setelah SP2D, misalnya, maka alur tersebut menjadi tidak logis dan akan menjadi perhatian utama auditor.

Untuk meningkatkan otoritas dan pengalaman Satuan Kerja (Satker) dalam proses ini, kami telah menyusun alat bantu verifikasi yang teruji. Kami menyarankan untuk selalu menggunakan ‘Checklist Verifikasi Bukti Bayar’ (sebutkan sebagai Template Eksklusif Kami) sebelum pengajuan pembayaran. Checklist ini memastikan semua kolom penting, mulai dari tanggal, nomor urut, kesesuaian nominal, hingga kelengkapan tanda tangan, telah diperiksa silang. Selain itu, hindari penggunaan salinan (fotokopi) yang tidak dilegalisir tanpa didampingi surat keterangan atau alasan yang jelas. Jika dokumen primer hilang, proses legalisir salinan harus dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk mempertahankan kekuatan hukumnya.

Kesalahan-kesalahan ini, meskipun tampak kecil, dapat mengancam validitas pembayaran dan akuntabilitas keuangan Satker. Pencegahan terbaik adalah dengan menetapkan prosedur internal yang ketat dan memastikan semua personel yang terlibat dalam penyiapan dokumen benar-benar memahami alur kronologis dan legalitas setiap instrumen pembayaran.

Tanya Jawab Seputar Legalitas Bukti Pembayaran Pengadaan

Q1. Apakah Bukti Transfer Bank Saja Cukup Sebagai Alat Bukti Pembayaran?

Bukti transfer bank atau pemindahbukuan, meskipun mutlak diperlukan karena menunjukkan adanya pemindahan dana dari rekening Satuan Kerja ke rekening Penyedia, secara tunggal tidak cukup untuk memenuhi standar legalitas penuh dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk memastikan kepastian hukum yang kuat (seperti yang dituntut oleh standar otoritas dan kredibilitas dalam audit), bukti transfer harus selalu didukung oleh dua dokumen kunci lainnya: Kwitansi dan Dokumen Kinerja.

Kwitansi dari penyedia berfungsi sebagai bukti penerimaan dana, mengkonfirmasi bahwa penyedia telah mengakui transfer tersebut. Sementara itu, dokumen kinerja, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), membuktikan bahwa pembayaran tersebut didasarkan pada pekerjaan atau pengiriman barang yang telah selesai dan diterima secara sah. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa kelengkapan ini, auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal akan mempertanyakan dasar pengeluaran dan berpotensi menjadikannya temuan audit karena tidak adanya bukti bahwa transaksi benar-benar terjadi sesuai kontrak dan barang/jasa telah diterima.

Q2. Siapa yang Bertanggung Jawab Penuh atas Validitas Alat Bukti Bayar?

Tanggung jawab atas validitas dan kelengkapan alat bukti pembayaran dalam proses pengadaan merupakan tanggung jawab berjenjang yang melibatkan dua pihak utama dalam Satuan Kerja (Satker), menegaskan rantai kewenangan dan akuntabilitas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Memiliki tanggung jawab utama untuk menyetujui tagihan yang diajukan oleh penyedia setelah memastikan pekerjaan/barang telah diselesaikan dan diterima dengan baik (melalui BAST). PPK-lah yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai persetujuan otentik atas kebenaran materiil tagihan.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Satker: Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran (melalui penerbitan Surat Perintah Membayar/SPM) dan pencatatan akuntansi atas transaksi tersebut. Bendahara memastikan kelengkapan administrasi dan kebenaran formal dokumen, termasuk keabsahan bukti transfer.

Selain itu, Faktur Pajak dan bukti pemotongan/pemungutan pajak (SSP) harus selalu dilampirkan dalam paket pembayaran. Pembayaran tanpa mempertimbangkan aspek perpajakan yang benar tidak hanya melanggar ketentuan fiskal tetapi juga dapat menimbulkan temuan audit signifikan dan sanksi fiskal bagi Satker. Kelalaian dalam administrasi perpajakan merusak kepercayaan dan keahlian organisasi dalam mengelola keuangan negara.

Final Takeaways: Memastikan Kepastian Hukum Bukti Bayar di Era Digital

Tiga Prinsip Kunci Dokumentasi yang Wajib Dipegang Teguh

Dalam keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, validitas dan kekuatan hukum alat bukti pembayaran harus dipandang sebagai cerminan integritas seluruh proses, bukan sekadar bukti uang keluar. Prinsip-prinsip ini berlandaskan pada pengalaman audit bertahun-tahun dan memastikan Kredibilitas, Keahlian, dan Kepercayaan dalam setiap transaksi. Dokumentasi yang kredibel harus memenuhi tiga pilar kunci: Kecukupan (semua dokumen pendukung lengkap), Keaslian (tidak ada pemalsuan dan bermaterai yang sah), dan Kepatuhan (sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aspek perpajakan).

Langkah Berikutnya Menuju Pengadaan yang Bebas Temuan Audit

Untuk menjamin pengadaan bebas temuan audit, setiap unit kerja harus beralih ke praktik modern. Langkah proaktif yang paling efektif saat ini adalah melakukan digitalisasi dan arsip dokumen pembayaran secara terstruktur. Dengan sistem pengarsipan digital yang terorganisir dan terintegrasi, risiko kehilangan dokumen vital, ketidaksesuaian tanggal, atau kesulitan pencarian saat audit dapat diminimalisir. Ini adalah fondasi penting untuk menunjukkan Kepercayaan penuh pada proses administrasi keuangan negara.